Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menganalisis mengenai penyesuaian isi Kontrak Karya terhadap UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (?UU No. 4 Tahun 2009?) dan peraturan pelaksanaannya, secara khusus penyesuaian terkait dengan penggunaan jasa pertambangan.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif ? analitis, sedangkan metode analisis datanya menggunakan metode kualitatif. Penulis mengkaji mengenai status Kontrak Karya dan kewajiban penyesuaian yang diamanatkan dalam aturan peralihan UU No. 4 Tahun 2009. Selanjutnya, penulis mengkaji juga ketentuanketentuan baru dalam UU No. 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya terkait dengan penggunaan jasa pertambangan yang akan mempengaruhi penyesuaian isi Kontrak Karya, yaitu pembatasan bidang usaha jasa pertambangan, kewajiban penggunaan jasa pertambangan lokal atau nasional, tanggung jawab perusahaan tambang dalam penggunaan perusahaan jasa pertambangan, dan larangan penggunaan perusahaan jasa pertambangan yang terafiliasi. Selain itu, penulis mengkaji penyesuaian ketentuan pasal modus operandi penggunaan jasa pertambangan dan pasal penunjukan dan tanggung jawab perusahaan pertambangan.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa status Kontrak Karya yang yang telah ada sebelum diundangkan UU No. 4 Tahun 2009 akan tetap berlaku hingga jangka waktunya berakhir, penyesuaian terkait dengan penggunaan jasa pertambangan perlu memasukan ketentuan-ketentuan baru yang terdapat dalam UU No. 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan bahwa Pemerintah harus segera membentuk Tim Penyesuaian Kontrak Karya yang terdiri dari lintas instansi pemerintah dan segera menyelesaikan penyesuaian Kontrak Karya terhadap UU No. 4 Tahun 2009 terutama terkait dengan penggunaan jasa pertambangan lokal untuk dapat menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

---

This thesis analyzes the content of the contract of work for adjusting with the Law Number 4 Year 2009 on Mineral and Coal Mining ("Law no. 4 Year 2009") and its implementing regulations, especially the adjustment that associated with the use of mining services.

The research method is using descriptive-analytical normative juridical approach, and the method of data analysis is using qualitative method. This thesis also examines the status of the contract of work and the obligation to adjust which configure in the transitional rules of Law no. 4 Year 2009. This thesis also analyzes any new provisions in Law no. 4 Year 2009 and its implementing regulations related to the use of mining services which will affect the adjustment of the contract of work, such as limiting the field of mining services business; the obligation to use local or national mining services company; the responsibility of mining companies in the use of mining service company, and these prohibition of the use of an affiliated mining service company. In addition, it describes the provisions contained in article adjustment mode operation in the use of mining services and article about appointment and responsibilties of mining companies.

This research concluded that contract of work status that has existed prior the Law no. 4 Year 2009 shall remain valid until the time limit is over, the adjustment that related to the use of mining services need to include new regulations that consist in Law No.4 Year 2009 and its implementation rules.

The results suggest that the government should immediately form "an adjustment of contract of work team" consisting of cross-government agencies and to finish the adjustments to contract of work to Law no. 4 Year 2009 primarily related to the use of local mining services in order to create added value for the national economy."

"Tesis ini menganalisis tentang pelaksanaan kewajiban penyesuaian Kontrak Karya Pertambangan di Indonesia dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Nomor 4 Tahun 2009), terutama terkait dengan kewajiban peningkatan nilai tambah hasil penambangan mineral di dalamnegeri. Secara lebih khusus tesis ini akan mengkaji pelaksanaan kewajiban PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) selaku pemegang Kontrak Karya untuk melakukan kegiatan pemurnian mineral di dalam negeri. Oleh karena jumlah dan/atau kapasitas pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) tidak sebanding dengan jumlah material tambang yang diproduksi di Indonesia, maka pelaksanaan kewajiban pemurnian mineral di dalam negeri sesuai ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2009 akan berdampak pada pembatasan ekspor bijih atau barang mentah pada tahun 2014. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada tahun 2014PT NNT diproyeksikan tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan kegiatan pemurnian di dalam negeri. Terkait dengan hal tersebut penulis mencoba mengkaji akibat hukum yang akan timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban PT NNT untuk melaksanakan kewajiban peningkatan nilai tambah hasil penambangan mineral di dalam negeri. Pelaksanaan kewajiban peningkatan nilai tambah hasil penambangan mineral di dalam negeri (dalam jangka menengah dan jangka panjang) akan menghasilkan dampak beruntun ekonomi yang positif, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat Indonesia.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan agar Pemerintah segera menyelesaikan proses renegosiasi Kontrak Karya PT NNT serta menjalankan secara konsisten ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2009.

---

This thesis analyzed the implementation of the obligations of the Contract of Work Mining adjustments in Indonesia with Law Number 4 Year 2009 concerning Mineral and Coal Mining (Law No. 4 Year 2009), mainly related to the obligation of incrasing value-added minerals mining in the country. More specifically this thesis will examine the implementation of the obligations of PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) as the holder of the Contract of Work for

mineral refining activities in the country. Because of the number and/or capacity mineral processing and refining plant (smelter) is not comparable to the amount of material produced in the Indonesian mining, the implementation of the mineral refining obligations in the country according to the provisions of Law No. 4 Year

2009 will have an impact on export restrictions on ore or raw material in 2014. The research concludes that the projected 2014 PT NNT can not fulfill its obligation to carry out mineral refining activities in the country. In this regard the author attempts to analyze the legal consequences that would arise due to PT NNT

could not filling the obligation to increase the value-added mineral in the country. Implementation of the obligations of increased value-added mineral mined in the country (in the medium and long term) will result in a positive economic impact streak, improving economic growth and income Indonesian people. Based on these results, the authors suggested that the government will soon complete the

renegotiation process Contract of Work PT NNT and consistently execute the provisions of Law No. 4 Year 2009."

"Terbitnya Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang ertambangan Mineral dan Batubara membawa konsekuensi kewajiban penyesuaian terhadap kontrak karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah ada sebelum berlakunya UU No.4 tahun 2009 melalui renegosiasi kontrak. Renegosiasi kontrak tidak mudah dilaksanakan karena banyak perusahaan yang belum sepakat mengenai ketentuan-ketentuan dalam kontrak yang harus disesuaikan dengan UU No. 4 tahun 2009. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa status hukum Kontrak Karya merupakan suatu konsesi, dan bukan perjanjian perdata murni. Perjanjian yang ada pada Kontrak Karya merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban."

"Karena kaya dengan mineral, Indonesia menjadi tempat yang menarik bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya. Sebagai pebisnis di bidang pertambangan, investor memiliki kelebihan berupa modal dan keahlian. Agar menjadi negara tujuan investasi, Indonesia haruslah tetap memiliki keunggulan, selain ketersediaan sumber energi juga berupa kearifan para pembuat kebijakan untuk menjaga kepentingan demi kesejahteraan rakyat. Dalam upaya mengelola suatu investasi bisnis yang padat modal, cara-cara yang lazim digunakan oleh investor dalam pembiayaan proyek pertambangan adalah dengan hutang dan atau dengan modal. Pilihan yang menarik adalah maksimalisasi keuntungan yang akan diperoleh investor dengan berhutang kepada pihak ketiga, baik yang memiliki hubungan istimewa maupun tidak, karena biaya hutang merupakan unsur biaya yang boleh menjadi pengurang dari penghasilan yang diperolehnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan anti "Thin Capitalization" dalam perjanjian Kontrak Karya Pertambangan Umum khususnya pada 7 (tujuh) perusahaan pertambangan dan apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan oleh Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Mineral, Batubara dan Panas Bumi serta untuk menganalisis perbedaan kebijakan anti "thin capitalization" di beberapa negara. (1)Jenis penelitian yang digunakan adalah adalah penelitian kualitatif. Pemilihan jenis ini didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam membahas suatu masalah pertama-tama akan digambarkan secara rinci sumber dan penyebab permasalahan yang akan dianalisa. Beberapa pertanyaan yang menjadi titik berat pembahasan penelitian ini adalah Apakah ada pedoman umum dalam menentukan besarnya rasio hutang dengan modal dari 7 (tujuh) perusahaan kontrak karya? (2)Apakah pelaksanaan pedoman rasio hutang dengan modal oleh 7(tujuh) perusahaan telah sesuai dengan perjanjian Kontrak Karya ?. (3)Bagaimanakah indikasi-indikasi terjadinya praktik ?thin capitalization? dari 7 (tujuh) perusahaan kontrak karya serta kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaannya tersebut?, (4)Bagaimana pedoman kebijakan anti ?thin capitalization? di negara lain?.Untuk menjawab pertanyaan penelitian dapat dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan tekhnik pengumpulan data berupa studi literatur ,pengolahan data sekunder, dan wawancara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pedoman umum dalam menentukan besarnya rasio hutang dengan modal telah dimiliki pada perjanjian kontrak karya generasi IV, V, VI, VII, VIII namun untuk kontrak karya generasi I, II III belum diatur tentang rasio hutang dengan modal. (2) Dalam proses penelitian ditemukan adanya pelanggaran rasio hutang dengan modal oleh perusahaan pertambangan umum dengan kontrak karya sebagai praktik minimalisasi modal ( thin capitalization). Objek penelitian yang melanggar adalah PT Galuh Cempaka dan juga terdapat perusahaan yang memiliki rasio tidak wajar yaitu PT Indo Muro Kencana selama tahun 2006 dan 2007. (3)Terdapat indikasi-indikasi yang dapat menjadi acuan dari adanya praktik "Thin Capitalization" sebagai berikut : DER-Arms Length Principle (DER yang wajar), interest non-bearing loan (pinjaman tanpa bunga), rate interest by market (bunga pasar), fixed repayment (jadwal pembayaran tetap), loan from related parties (Pinjaman dengan hubungan istimewa). Terdapat kendala-kendala dalam implementasi kebijakan anti "thin capitalization" yaitu : (a) pemahaman atas praktik "thin capitalization" yang belum matang, (b) Peraturan pelaksanaan anti "thin capitalization". (4)Panduan OECD, Amerika Serikat dan China mengenai "thin capitalization" telah dilaksanakan dan dengan peraturan pelaksanaan yang lebih jelas dan rinci mengenai aturan mainnya sehingga penerimaan pajak di negara mereka dapat lebih maksimal. Upaya-upaya yang dilakukan Direktorat Jendral Mineral, Batubara dan Panas Bumi untuk mengatasi kendala-kendala adanya praktik ?thin capitalization? khususnya pada perusahaan pertambangan umum relatif masih kurang, sehingga kasus-kasus penghindaran pajak masih terus dapat dilakukan oleh wajib pajak."

"Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4 Tahun 2009) maka Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dihapuskan dan perlu penyesuaian melalui renegosiasi kontrak. Renegosiasi kontrak tidak mudah dilaksanakan karena banyak perusahaan yang belum sepakat mengenai hal-hal yang harus disesuaikan dengan UU No. 4 Tahun 2009. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah sebenarnya status hukum KK? Serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah apabila pemegang KK tidak melakukan renegosiasi kontrak? Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif, jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Kesimpulannya adalah bahwa status hukum KK merupakan suatu konsesi, dan bukan perjanjian perdata murni pada umumnya. Perjanjian yang ada pada KK merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban. Karena status hukum KK merupakan konsesi, maka pemerintah dapat menempuh beberapa upaya dalam renegosiasi kontrak apabila kontraktor tidak mau melaksanakan renegosiasi. Pertama, dengan jalan melanjutkan renegosiasi kontrak karya. Kedua, penghentian sepihak kontrak yang sudah ada dan kemudian memberikan kompensasi. Ketiga, menasionalisasi secara langsung tanpa adanya renegosiasi kontrak ataupun kompensasi. Keempat, jika renegosiasi tidak dapat berjalan maka Pemerintah Indonesia dapat menggugat ke arbitrase.

---

Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining removed Contract of Work and Work Agreement for Coal Mining Enterprises, but the conditions specified in the contract should be adapt to Law No. 4 of 2009. Adjustment provisions contained in article Contract of Work with the Law No. 4 of 2009 was conducted through contract renegotiation. Contract renegotiation is not easy to do because many contractors are not agree on provisions that should be adapted to Law No. 4 of 2009. The question is how exactly the legal status of Contract of Work? And how the action which can be done by the Government when the contractors will not perform contract renegotiations to adapt to Law No. 4 of 2009? Design of this study is a normative juridical. Data types used in this study is a secondary data, it can be a primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The conclusion is that the status of the Contract of Work is a concession and not purely civil agreement in general. Agreement in contract work is the implementation of rights and obligations. Because the status of the Contract of Work is a concession, the government could lead some action in contract renegotiations when the contractor did not perform renegotiations in order to adapt Law No. 4 of 2009. First, by way of extending the work contract renegotiations. Second, the unilateral termination of the existing contract and then give compensation. Third, direct nationalize without compensation or contract renegotiations. Fourth, if renegotiation can not run the Government of Indonesia can sue contractor to arbitration."

"Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia seyogyanya digunakan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah Indonesia membuka kesempatan bagi bangsa asing untuk menanam modal mereka di Indonesia dalam rangka mengembangkan kemakmuran bangsa Indonesia dengan memanfaatkan kekayaan alam bumi Indonesia. Akan tetapi agar kemakmuran rakyat Indonesia dapat terjamin, maka perusahaan tambang asing diwajibkan untuk menjual sahamnya kepada Pemerintah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Namun di dalam prakteknya kewajiban divestasi perusahaan pertambangan asing ini belum dapat berjalan dengan lancar. Maka dengan penelitian ini diharapkan dapat menjawab mengenai masalah mengapa divestasi tersebut masih terhambat sehingga pada akhirnya dapat dijadikan alasan untuk melakukan renegosiasi kontrak karya antara pihak asing yakni PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia.Indonesia is a country which is rich in natural resources. These natural resources are, in the first place for the benefit of the Indonesian people. In recent years, the Indonesian government has removed certain obstacles to foreign investment in Indonesia so as to exploit these natural resources and in turn, to increase the prosperity of all Indonesians. However, at particular times, foreign mining companies are obliged to sell their shares to the government of Indonesia. In practice, this divestment obligation has not been exercised smoothly. This thesis attempts to answer why divestment has not been exercised smoothly especially in regards to the renegotiation of the Contract of Works between PT. Freeport Indonesia and the Government of Indonesia."

"Negara Republik Indonesia adalah negara yang memiliki. kekayaan alam yang melimpah. Emas, perak, tembaga, nikel, besi, batu bara dan barang tambang serta mineral lainnya adalah bagian dari kekayaan alam itu. Pengelolaan semua sumber daya alam baik yang dapat diperbaharui (repewable) maupun yang tidak dapat diperbahurui (non renewable) harus diupayakan secara maksimal demi kesehjahteraan rakyat. Pengelolaan barang tambang sejak tahun 1967, diserapkan oleh pemerintah kepada kontraktor, baik lokal maupun asing, dibawah kontrak karya (Contract of Work). Perjalanan KK selama 30 tahun tersebut, belum dapat memberikan masukan ekonomis secara signifikan. Hal tersebut berbeda dengan pengelolaan minyak dan gas bumi dibawah konraktor bagi hasil PERTAMINA yang mampu menyumbang kas negara sebesar hampir 49%. Berangkat dari keadaan tersebut, perlu dilihat kelemahan dan kelebihan KK apabila dibandingkan dengan kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract). Pembandingan ini diambil dengan dasar bahwa keduanya mempunyai dasar hukum (plat form) yang sama yakni pasal 33 UUD 1945 dan juga keduanya lahir sebagai asas kebebasan berkontrak. Hasil analisa atas perbedaan keduanya diharapkan memberikan alternatif bagi perjanjian di sektor pertambangan umum yang menguntuhgkan rakyat. Hal ini diperlukan dalam rangka mengantisipasi perkembangan hukum, ekonomi dan teknologi."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang Tinjauan Yuridis Mengenai Kepastian Hukum Penyesuaian Kontrak Karya Pertambangan Terhadap UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara UU Pertambangan Minerba Penelitian ini dilakukan sehubungan dengan adanya aturan di dalam ketentuan peralihan UU Pertambangan Minerba yang mewajibkan penyesuaian ketentuan di dalam Kontrak Karya KK terhadap UU Pertambangan Minerba Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui gambaran mengenai pengaturan penyesuaian KK serta permasalahan di dalam pelaksanaannya selain juga untuk mengetahui mengenai kepastian hukum terkait pelaksanaan penyesuaian KK terhadap UU Pertambangan Minerba Untuk itu penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan sumber daya sekunder yang dianalisis menggunakan analisis data kualitatif Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyesuaian KK terhadap UU Pertambangan Minerba masih memiliki sejumlah masalah dan kendala yang berasal dari belum adanya pengaturan yang mengatur secara komprehensif dan tumpang tindih pengaturan sehingga pengaturan yang ada belum menjamin kepastian hukum dalam proses penyesuaian kontrak karya tersebut Dengan demikian pemerintah bersama sama dengan para pemangku kepentingan stakeholders yang terkait perlu segera melengkapi serta memperbaiki pengaturan yang ada pada saat ini demi menjamin adanya kepastian hukum dalam proses penyesuaian KK terhadap UU Pertambangan Minerba

---

ABSTRACTThis Research discusses the legal analysis of legal certainty behind the Contract of Works CoW adjustment to Law No 4 of 2009 Concerning Mineral and Coal Mining Law No 4 2009 This research is conducted due to the clause of transitional provisions in the Law No 4 2009 which requires adjustment of provisions in the CoW to the Law No 4 2009 The purpose of this research is to determine an overview of the framework in CoW adjustment regulations and issues in its implementation as well as to find out about the legal certainty regarding its conduct pertaining to the Law No 4 2009 To that end this research uses juridical normative legal research method by utilizing analyzed secondary source and qualitative data As the result this research showed that the implementation of the adjustment the CoW to the Law No 4 2009 still contains a number of problems and constraints stemming from the lack and overlapping regulations Therefore the regulations has yet to ensure legal certainty in the process of adjustment of the CoW Thus the government together with the stakeholders needs to complete and improve existing regulations in order to ensure legal certainty in the process of adjustment of the CoW to the Law 4 2009 "