Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulis akan membahas mengapa korupsi masih terjadi di Indonesia, terlepas dari semua upaya yang telah dilakukan. Indonesia, sebagai salah satu negara yang dianggap kotor oleh beberapa indeks, sebenarnya dipandang sebagai salah satu negara yang telah memperkenalkan banyak agenda tentang bagaimana menghadapinya. Esai ini akan membahas beberapa inisiatif yang telah dibuat, lalu mengapa korupsi masih berlanjut. Tiga alasan termasuk, predator-elit, fraud-triangle, dan budaya korupsi. Beberapa rekomendasi yang mungkin tentang apa yang bisa dilakukan juga akan dibahas.

---

The writer will be discussing why corruption persists in Indonesia, despite all of the efforts that have been made. Indonesia, as one of the countries considered corrupted by several indexes, has actually being seen as one of the countries that had introduced numerous agendas on how to deal with it. This essay will discuss several initiatives that have been made, then why then corruption still persists. Three reasons are included, predatory-elites, fraud triangle, and culture of corruption. Several possible recommendations on what could be done will also be discussed"

"Perjuangan melawan korupsi di Indonesia adalah perjuangan melawan inkonsistensi. Inkonsistensi penegakan hukum dan inkonsistensi komitmen dukungan politik menjadikan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia hampir mencapai titik paripurna kegagalannya. Penegak hukum dan aktor-aktor politik yang masih berkubang dengan semangat menjadikan negara sebagai bagian dari komoditas yang ditansaksikan semakin menenggelamkan agenda pemberantasan korupsi. Di mata dunia internasional, kondisi korupsi Indonesia relatif stagnan. Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perseption Index, CPI) Indonesia hanya meningkat 0,8 poin dari tahun 2004 ke tahun 2009 dan dipastikan akan menurun pada tahun 2010 seiring dengan penurunan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang salah satunya diakibatkan oleh skenario pelemahan KPK dari pihak-pihak tertentu. Survei Political & Economic Risk Consultancy (PERC) masih menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup dari 12 (dua belas) negara di Asia Pasifik. Terkait dengan hampir paripurnanya kegagalan pemberantasan korupsi di Indonesia, ada baiknya digelorakan kembali seputar komitmen penegak hukum dan aktor-aktor politik untuk lebih menyadari bahwa korupsi adalah ancaman besar bagi prinsip-prinsip demokrasi."

"Penelitian ini bermula dari latar belakang permasalahan korupsi yangmelibatkan penyelenggara negara di Indonesia yang tidak kunjung habisnya. Halini kemudian dibentuknya lembaga antikorupsi yang mempunyai wewewangmelakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Komisi PemberantasanKorupsi merupakan komisi antikorupsi di Indonesia yang mempunyai tugas,fungsi, dan wewenang yang sangat strategis dalam memberantas korupsi.Penelitian ini membahas mengenai penggunaan penyadapan KomisiPemberantasan Korupsi dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi,khususnya penyuapan dan pemerasan. Posisi Komisi Pemberantasan korupsicukup strategis terlihat pada penggunaan penyadapan yang sah secara hukumdalam mengungkap kasus korupsi, khususnya kasus penyuapan dan pemerasan.Penggunaan penyadapan telah menjerat banyak pelaku tindak pidanakorupsi. Penelitian ini juga ditujukan untuk melihat manfaat dan kendala selamapenggunaan penyadapan yang dilakukan oleh KPK sehingga dapatmenggambarkan secara keseluruhan dari penggunaan penyadapan dalammengungkap kasus penyuapan dan pemerasan yang melibatkan penyelenggaranegara.Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa KPK menyadaripenyadapan melalui telepon tidak cukup. Banyak kendala selama penggunaanpenyadapan selama ini disebabkan oleh, yaitu kendala personel KPK yang sedikitdibandingkan kasus yang sedang ditangani, dibutuhkan aturan hukum daninsfrastruktur yang memadai dalam hal menunjang tata cara teknis penyadapan,khususnya penyadapan yang berbasis layanan data internet.

---

AbstractThis research started from a background of corruption involving stateadministrators in Indonesia that never end. It is then, forming anti-corruptionagencies which have lawful interception and recording conversations. Indonesia?sCorruption Eradication Commission (KPK) is an anti-corruption commissionwhich has the duties, functions, and authority are very strategic in eradicatingcorruption.This research discusses the use of lawful interception Indonesia?s CorruptionEradication Commission (KPK) in exposing corruption cases, especially briberyand extortion. Indonesia's Corruption Eradication Commission (KPK) position isstrategic at the use of lawful interception in exposing corruption cases, especiallybribery and extortion.The use of lawful interception has trapped many corruptors. The study also aimedto see the benefits and constraints of lawful interception conducted by the KPK,so that it can describes the use of it in exposing bribery and extortion casesinvolving state administrators.The results of this research is KPK aware of intercepts telephone is not enough.Many obstacles during this policy, due to the lack of personnel in KPK, it takesthe rule of law and adequate infrastructure in terms of technical procedures tosupport lawful interception especially internet-based data services."