Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam pengawasan isi siaran televisi lembaga penyiaran swasta sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Penelitian menggambarkan mekanisme yang diterapkan KPI merupakan pengawasan internal dan eksternal yaitu pemantauan langsung dan menerima aduan masyarakat Peran KPI dalam pengawasan belum maksimal karena sejumlah hambatan antara lain kurangnya sosialisasi kepada pihak terkait sanksi yang kurang tegas kewenangan pemberian Izin tidak dimiliki KPI kurangnya partisipasi masyarakat Lembaga Penyiaran Swasta kurang kooperatif dan rekrutmen komisioner KPI tidak transparan.

---

This research aims to describe the Role of KPI in controlling television broadcast content from private tv station according to P3SPS. This research use qualitative approach with literature study and in depth interview. This research describes that the control mechanisms applied are internal and external control which are direct control and receiving public complaints KPIs role in controlling television broadcast content has not maximized yet because a number of obstacles which are lack of sozialitation to stakeholders less strict sanctions lack of public participation the broadcasting lisence does not owned by KPI and recruitment of KPI commissioners is not transparent."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh motivasi, disiplin dan Ethos Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Yang Te1ah Mendapatkan Pelatihan, Menerapkan Gugus Kendali Mutu (GKM) dan sampai berapa besar manfaat gugus Kendali Mutu di perusahaan. Ha1 tersebut diperlukan untuk rnengetahui langkah-langkah apa yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan di unit usaha/kerta Bekri PT, Perkebunan Nusantara VII (Persero) dan informasi kepada pihak manajemen dalam rangka peningkatan pelatihan Gugus Kendali Mutu (GKM). Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan pelaksana yang telah mendapatkan pelatihan/menerapkan Gugus Kendali Mutu (GKM) yang bekerja di PKS I dan II. Jumlah Sampel sebanyak 30 orang. Berdasarkan analisis diperoleh hasil bahwa karyawan yang produktivitasnya Rendah (R) Nihil, Sedang (S) sebanyak 5 orang (20 % dari sampel) dan karyawan yang produktivitasnya Tinggi (T) sebanyak 25 orang (80 %). Selanjutnya terungkap bahwa terdapat hubungan (multiple Regresion) antara variabel disiplin dan ethos kerja karyawan yang telah mendapatkan pelatihan/menerapkan GKM. dengan produktivitas kerja yaitu R = 0,78128. Besarnya pengaruh motivasi, disiplin dan ethos kerja karyawan yang telah mendapatkan pelatihan/menerapkan Gugus Kendali Mutu (GKM) terhadap produktivitas kerja adalah R' = 0,6104 atau 61,04 %. Terdapat hubungan yang signifikan antara Disiplin dan ethos kerja dengan produktivitas karyawan yang telah mendapatkan pelatihan/menerapkan Gugus Kendali Mutu (GKM), sedangkan untuk motivasi tidak terdapat hubungan yang signifikan dengan produktivitas. Dengan demikian untuk meningkatkan produktivitas karyawan di unit usaha Bekri adalah meningkatkan disiplin dan ethos kerja melalui pelatihan/menerapkan GKM."

"Penelitian ini membahas mengenai pengaturan pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik atas pemenuhan kewajiban dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (Program JKN). Melalui Program JKN, negara memenuhi hak masayarakat atas kesehatan serta memberikan perlindungan dari risiko finansial yang timbul akibat gangguan kesehatan. Untuk memastikan keberlangsungan Program JKN perlu dilakukan upaya peningkatan cakupan universal health coverange (UHC). Salah satunya melalui pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan jaminan sosial kesehatan di Jepang dan Korea Selatan dapat mendorong capaian UHC dan bagaimana pengaturan Program JKN dapat meningkatkan capaian UHC di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi penelitian problem indentification. Analisa dilakukan terhadap pengaturan Program JKN untuk meningkatkan capaian UHC yang dititikberatkan pada pengaturan pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu dalam Program JKN. Selain itu dilakukan studi perbandingan pengaturan sistem jaminan sosial di Jepang dan Korea Selatan dalam mendorong peningkatan capaian UHC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan penerapan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik dalam penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan di Jepang dan Korea Selatan, kedua negara telah berhasil mencapai UHC. Faktor sejarah perkembangan asuransi kesehatan sosial dan budaya yang didukung dengan sistem administrasi kependudukan yang stabil berpengaruh pada pencapaian UHC kedua negara. Berbeda dengan Indonesia, meskipun Pemerintah telah menyediakan sistem jaminan sosial kesehatan melalui Program JKN, namun tingkat literasi dan budaya masyarakat dalam berasuransi menjadi penghambat pencapaian cakupan kepesertaan Program JKN. Oleh karenanya, sanksi tidak mendapat pelayanan publik masih diperlukan dalam upaya mencapai cakupan UHC Program JKN.

---

This study discusses the regulation of the imposition of sanctions of not getting public services for unfulfilling obligations in the National Health Insurance Program (JKN). Through the JKN, the state fulfills the people's right to health and provides protection from financial risks due to health problems. To ensure the sustainability of the JKN, universal health coverage (UHC) are needed to be achive. One of them is through the imposition of sanctions of not getting certain public services. The problems discussed in this research are how the national health insurance’s regulation in Japan and South Korea can support the achievement of UHC and how the regulation of the JKN can improve UHC in Indonesia. This research is a normative juridical law research with a typology of problem identification research. The analysis was carried out on the JKN’s regulation to improve UHC achivement, which focused on the regulation of the enforcement of publics service restriction as an administrative sanction. In addition, a comparative study of the social security system in Japan and South Korea was conducted in encouraging the improvement of UHC achievement. The results show that although there are differences in the application of sanctions of publics service restriction in the implementation of national health insurance in Japan and South Korea, both countries have succeeded in achieving UHC. The historical factor, the development of national health insurance and the culture which is also supported by the resident registration system are the crusial factor of the achievement of UHC in both countries. In contrast to Indonesia, although the Government has provided a social security system through the JKN, the literacy level of insurance and culture of the community are obstacles to the implementation of the JKN. Therefore, the enforcement of publics service restriction as an administrative sanction is still needed to reach the UHC of JKN."

"Strategi untuk mempromosikan perusahaan memang akan sangat membantu dalam membesarkan suatLf produk/service yang akan dikeluarkan oleh suatu perusahaan tersebut. Image masyarakat akan tertanam terhadap perusahaan tersebut setelah melihat iklan perusahaan tersebut- Promosi yang unik dan menarik dan tetap sesuai dengan anggaran dari perusahaan tersebut adalah harus seimbang antara kualitas produk dengan promosi yang drlakukan. Gambaran ini dapat dilihat dari dari semakin maraknya promosi perusahaan/produk yang berbentuk "promotainment" di televisi terutama di televisi-televisi swasta di Indonesia, seperti beberapa diantaranya yang dapat langsung disaksikan oleh konsumen di media televisi, yang beberapa diantaranya dapat dilihat seperti "Gebyar BCA di Indosiar", "Layar BN1 di SCTV", "Semarak Bukopin beberapa waktu lalu di SCTV", "Telkomania di RCTI" atau yang baru-baai ini muncul yaitu "Pesta Federal Oil di Indosiar" dan beberapa promotainment lainnya di beberapa televisi swasta lainnya. Bentuk-bentuk promosi perusahaan seperti dalam bentuk promotainment tersebut juga merupakan sarana bagi perusahaan-perusahaan untuk melakukan "marketing public relation" kepada seluruh target market yang ingin dituju.Latar belakang ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan selalu berusaha agar dapat terus berkomunikasi dengan konsumennya, Hal tersebut dilakukan agar perusahaan mereka tersebut selalu terpositioning dalam benak konsumen. Salah cara perusahaan untuk berkomunikasi dengan konsumennya adalah dengan cara melalui tayangan promotainment. Dalam kaitannya dengan hal ini permasalahan yang muncul adalah apakah promotainment yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut dapat dianggap sebagai salah satu cara yang paling efektif untuk mengkomunikasikan produk / service yang ditawarkan karena mengingat dana promotainment tersebut yang cukup besar. Dan berdasarkan kondisi persaingan yang ada apakah promotainment tersebut merupakan pilihan yang tepat dan dapat diterima oleh konsumen yang dituju sebagai suatu bentuk acara promosi dan tidak hanya dianggap sebagai sekedar bisnis hiburan semata.Pemilihan media komunikasi melalui "promotainment" ini adalah terutama untuk kegiatan promosi atau "public relation" bagi perusahaan tersebut dapat dianggap sebagai suatu kegiatan yang akan memberikan pemasukan bagi perusahaan yang tidak dapat dilihat secara fisik saja, tetapi kegiatan ini diharapkan akan "menancapkan" awareness dalam benak konsumen terhadap suatu merek atau jasa yang akan ditawarkan oleh suatu perusahaan kepada konsumen.Penelitian ini sendiri dilakukan untuk mengetahui sampai sejauhmana efektifas promotainment dalam membentuk persepsi konsumen dan pada akhtrnya dapat disimpulkan sebagai suatu bentuk komunikasi yang paling tepat antara perusahaan dengan konsumennya yang dalam hal ini analisa persepsi dilakukan dari mulai tahap exposure sampai dengan tahap* retention terhadap ke-2 tayangan promotainment (Gebyar BCA dan Telkomania) sebagai contoh kasus yang akan diteliti dalam karya akhir ini."

"Law Enforcement particularly criminal law enforcement in Indonesia is higly crititized by the public. The people's respect and trust for the judiciary institutions are very low. In people view the judiciary institution and judicial power are not yet independent and impartial in executing their task (duty). The interference from other party in the judiciary process has become one of many indications which show the dependent of those institutions. The implementation of the criminal justice system have not been carried out effectively and effeciently.Therefore, it fails in achiving its goal. The problems that exist in this issue are covering the structural and substantial problems, the law enforcement officer's culture, and the weak mechanism control. These problems are the main obstacle to achieve the criminal justice system's goals. There are some types of control mechanism in the criminal justice system, those are a) internal control (from the related institution); b) external control (from other institution or the society); c) horizontal control (within the law enforcement officers); and 6) vertical control (from supervisor). Those control mechanisms have not been able to encourage the efectiveness of the implementation of the criminal justice system. With the vast growing public awareness, the public control become as one of the alternative control such as done by the civil society organizations.This research shows that there is a correlation between the weaknesses of the control mechanism and the performance of the criminal justice system. With respect to this problem, it is necessary to establish an effective and effecient control mechanism. Those actions should be done in integrated manner in order to achieve the goal of the criminal justice system."