Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas suatu lembaga yang melakukan penyelidikan mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa. Komisi bernama Mindere Welvaart Commissie. Skripsi ini mengambil periodisasi tahun 1902-1914. Tahun 1902 adalah awal mula penyelidikan yang ditandai dengan surat keputusan pemerintah mengenai pembentukan komisi tersebut, sedangkan 1914 adalah akhir dari penyelidikan yang ditandai dengan rampungnya seluruh hasil laporan penyelidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha-usaha untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan rakyat bukan hanya melalui regulasi ekonomi di tingkat pusat, melainkan memerlukan juga keterlibatan sektor ekonomi mikro yang potensial di kalangan rakyat kecil.

---

ABSTRACTThis study discusses an institution which investigated on the prosperity of Javanese: the commission so-called Mindere Welvaart Commissie. The period of this study is between 1902-1914. It takes 1902 as the starting point of the investigation which was marked by the governmental decree about establishment of the commission, while 1914 is the end of the investigation which was marked by accomplishment of the whole investigation reports. The result of this study shows that the efforts to improve the prosperity of Javanese not only through the economic regulation of central government, but also the involvement of the potential micro economic sector within the common people."

"Penulisan tesis ini bertujuan untuk menganalisis dampak korupsi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di beberapa negara muslim. Negara Muslim yang diteliti berjumlah 31 negara, yaitu Bangladesh, Turkmenistan, Cote d'Ivoire, Pakistan, Tajikistan, Azerbaijan, Indonesia, Uzbekistan, Kyrgyz Republic, Albania, Sierra Leone, Togo, Uganda, Kazakhstan, Benin, Iran, Mali, Algeria, Lebanon, Morocco, Maldives, Burkina Faso, Egypt, Turkey, Kuwait, Tunisia, Malaysia, Jordan, Bahrain, Oman, dan Brunei Darussalam. Untuk mengetahui dampak korupsi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat menggunakan dua cara. Pertama, dengan melihat pengaruh kebijakan fiskal (penerimaan dan pengeluaran pemerintah) terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di dua kelompok negara, yaitu kelompok negara yang tingkat korupsinya tinggi (IPK < 3) dan kelompok negara yang tingkat korupsinya rendah (IPK ≥ 3). Kedua, dengan menganalisa tingkat kesejahteraan di dua kelompok negara tersebut.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahun terakhir, yaitu tahun 2006. Tingkat korupsi suatu negara diukur dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh lembaga Transparansi Internasional setiap tahunnya, tingkat kesejahteraan masyarakat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Develompent Index (HDI) yang dikeluarkan oleh UNDP, dan anggaran penerimaan dan belanja pemerintah diukur dari persen PDB dari masing-masing negara. Data tersebut diperoleh dari beberapa hasil publikasi BPS, IDB dan Bank Dunia. Proses estimasi didasarkan pada analisis model persamaan struktural (Structural Equation Modelling).Hasil penelitian ini manunjukkan bahwa, pertama, korupsi berdampak buruk terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari hasil analisis kebijakan fiskal melalui instrumen penerimaan dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat yang dilakukan pada 2 (dua) kelompok negara muslim tersebut. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat di negara yang tingkat korupsinya tinggi, memiliki nilai estimasi (koefisien) tidak signifikan. Jika dibandingkan pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat di negara muslim yang tingkat korupsinya rendah yang positif dan signifikan..Kedua, di negara muslim yang tingkat korupsinya tinggi, memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dibandingkan dengan di negara muslim yang tingkat korupsinya rendah walaupun nilainya tidak signifikan oleh karena umumnya negara-negara Muslim adalah negara korup.

---

This writing is to analyze the effect of corruption toward the the society welfare in some muslim contries. The muslim countries which the writer analysis are 31 countries. They are Bangladesh, Turkmenistan, Cote d?Ivoire, Pakistan, Tajikistan, Azerbaijan, Indonesia, Uzbekistan, Kyrgyz Republic, Albania, Sierra Leone, Togo, Uganda, Kazakhstan, Benin, Iran, Mali, Algeria, Lebanon, Morocco, Maldives, Burkina Faso, Egypt, Turkey, Kuwait, Tunisia, Malaysia, Jordan, Bahrain, Oman, and Brunei Darussalam. The writer uses two methodes to know the effect of Corruption toward the society welfare. First, is by seing the fiscal policy (income and outcome country) toward the society welfare in 2 Countries group; country with high Corruption Perception Index (CPI < 3) and with low Corruption Perception Index (CPI > 3). Second, by analizing the index of society welfare in that 2 countries.In this writing the writer used the last data; year 2006. The corruption index in a country is measured by Corruption Perception Index (CPI) that issued by International Transparancy Institution every year. The society welfare is measured by Human Development Index (HDI) that issued by UNDP, and income and outcome budget country are measured from PDB percent in every country. The data is from the publication of BPS, IDB and world bank. The estimation process is based on structural equation modelling analysis.The findings of this writing are; First, the bad effect of corruption leads to low society welfare. This could be seen from the result analysis of fiscal policy through income and outcome instrument country toward the soceity welfare in 2 muslim countries group. The effect of outcome country toward the society welfare in country with high corruption index has no significant estimation (coefisien) . compared to he effect of outcome country toward the society welfare in country with low corruption index, positive and siginificant. Second, in muslim countries with high corruption index has low welfare compared to country with low corruption index, eventough the number is not siginifican .Its obvious that muslim countries are corrupt."

"The Qur'an refers to social welfare as a basic Islamic value which is perhaps more important than conducting five times daily prayer. Without marginalising the importance of salat,the Qur'an integrates the meaning and purpose of salat with concern for the welfare of the community

---

"

"Program Pembinaan Kesejahteraan sosial masyarakat terasing (PKSMT), merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada kelompok masyarakat yang rawan sosial karena keterasingan dan atau keterbelakangannya, dengan tujuan untuk menciptakan kondisi sosial masyarakat yang bersangkutan menjadi lebih baik sehingga mereka mampu berkembang dan berpartisipasi dalam pembangunan. Untuk maksud inilah, maka kegiatan PKSMT selalu berorientasikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang karena lokalitasnya terpencil dan terisolasi, mengalami keterbelakngan komunikasi dengan masyarakat lain dan pelayanan Pemerintah sehingga mengakibatkan keterbelaknagan dalam taraf kehidupan dan penghidupan dan tertinggal dalam proses perkembangan kehidupan di bidang keagamaan, ideologi, politik, ekonomi maupun sosial dan budayanya.Dalam konteks inilah, maka pada tahun 1984/1985 Pemerintah Cq. Departemen Sosial Propinsi Maluku telah melakukan aksi kegiatan PKSMT di Desa Honitetu dengan tujuan ialah untuk memukimkan warga binaan (orang-orang Wemale) ke dalam suatu unit pemukiman baru dan yang menetap. Upaya pemukiman bagi orang-orang Wemale dinilai berhasil dalam pelaksanaannya, hal ini tidak hanya ditunjang oleh aksi PKSMT, namun telah diperkuat oleh adanya Missi keagamaan (Protestan) yang masuk ke daerah pemukiman mereka (tahun 1922). Dari sinilah dapat dilihat bahwa pengaruh sistem keagamaan itu turut memberikan andil dalam upaya pemukiman tersebut yang sekaligus dapat mengintegrasikan mereka ke dalam suatu wilayah pemukiman baru dan yang menetap itu sendiri.Ada dua sub problematika yang dikaji dalam penelitian ini, yakni : Pertama, Bagaimanakah pengaruh program PKSMT dalam upaya pemukiman menetap, Kedua, Apakah sistem keagamaan yang diyakini saat ini turut mendukung upaya pemukiman menetap bagi suku Wemale, khususnya dari sudut pandang integrasi masyarakat. Sebagai tujuan dari penelitian ini ialah "Untuk menggambarkan tentang pelaksanaan program PKSMT upaya pemukiman menetap, dipandang dari sudut integrasi masyarakat. Kesemuanya akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan ilmiah yang bersifat kualitatif.Adapun konsep pokok yang berkaitan dengan integrasi masyarakat wemale, berhubungan dengan tahap difusi dan tahap evaluasi dari sipenerima program. Program tersebut baik yang bersumber dari sistem keagamaan maupun pelaksanaan program PKSMT bagi masyarakat Wemale. Sebagai hasil yang diperoleh dari penelitian ini memperlihtkan bahwa kehadiran program PKSMT di tahun 1984/1985, dalam kenyataannya cukup berpengaruh terhadap penataan wilayah pemukiman baru dan yang menetap bagi orang-orang wemale. Adanya sarana umum/sosial yang disertai dengan bantuan stimulus berupa beras, gala, teh, uang dan berbagai peralatan teknologi baru (cangkul, linggis, sekop dan sebagainya) merupakan bahagian terpenting dalam rangka memperbaiki tata kehidupan dan penghidupan sosial yang sebaik-baiknya bagi mereka. Walaupun pada sisi lain masih terlihat bahwa hasil pelaksanaan program PKSMT belum tersentuh berbagai dimensi kehidupan di dalam masyarakat setempat. Hal mana dapat dilihat kelemahannya pada dimensi pendidikan anak, kesehatan masyarakat, sistem ekonomi (mata pencaharian hidup), maupun pada bidang administrasi pemerintahan di desa setempat. Kelemahan tersebut pada satu sisi dapat dipengaruhi akibat kuatya ikatan orang-orang wemale yang cenderung mempertahankan pola hidup yang bersifat tradisionalistik.Kegagalan dari pada belum terealisasikan tahapan bina lanjut, turut mempengaruhi wujud keberhasilan program PKSMT di lapangan. Sedangkan menyangkut dimensi keagamaan memperlihatkan bahwa Sistem Keagamaan yang diyaklni saat ini (protestan) oleh orang-orang wemale di Desa Honitetu berhasil merubah dasar keyakinan agama lama (agama nunusaku) dan menjadikan mereka sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus, terhitung semenjak tahun 1922. Dalam konteks inilah, Agama Protestan melalui peran Gereja Protestan Maluku berhasil menempatkan orang-orang Wemale ke dalam suatu wilayah pemukiman baru dengan sasaran menghindari terjadinya pemukiman yang berpindah-pindah (nomaden). Usaha tersebut sekaligus betujuan untuk membuka keterasingan, keterisolasian dan mengintegrasikan mereka ke dalam wilayah pemukiman menetap, maka jadilah masyarakat Wemale sebagai masyarakat yang paripurna."

"Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa kemiskinan tidak akan teratasi tanpa mengedepankan peranan masyarakat sebagai agen perubahan. Peranan ini ditandai dengan seberapa besar kelompok/organisasi swadaya melakukan kinerja. Dengan menguatnya paradigma pembangunan sosial yang berorientasi pada `community based activity', maka kinerja kelompok/organisasi swadaya menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Sementara itu, kegagalan Proyek Bantuan Kesejahteraan Sosial adalah ketidakmampuannya mewujudkan target yang ingin dicapai, yaitu sebesar 50% pada akhir pelita VII ternyata hanya sekitar 3 % yang menunjukkan keberhasilannya. Penelitian ini berusaha menelusuri sasaran yang dianggap berhasil. Dengan mempergunakan pemikiran dari Schler dan R. Batten sebagai piranti analisisnya, permasalahan yang diungkap adalah (1) kinerja Proyek Bantuan Kesejahteraan Sosial (2) pengaruh Proyek terhadap kinerja Kelompok usaha bersama (3) kinerja Kelompok Usaha Bersama dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat (4) intervensi yang dilakukan dan hasilnya. Jenis Penelitian adalah deskirptif dengan -pendekatan kualitatif dan anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) di Desa Wonorejo sebagai sasaran. Dari penelitian terungkap, bahwa Proyek Bantuan Kesejahteraan sosial tidak `sustainable'. Pendekatan yang digunakan lebih direktif, Strateginya adalah membangun kelompok usaha bersama sebagai sarana keswadayaan. Peranan petugas sangat dominan. Sementara masyarakat kurang memperoleh kesempatan untuk melakukan pilihan dalam pemecahan masalah, karena merupakan `paket', Keberadaan Kelompok Usaha Bersama dikatakan efektif jika diukur dari daya tahan (survival), walaupun tingkat perkembangannya berbeda. Indikator keberhasilan proyek baru mencapai 25%. Faktor keberhasilan (a) pengetahuan dan komitmen (b) Peranan ketua (b) fasilitas (c) reward (d) Peranan Pendamping dan campur tangan Kepala Desa. Kelompok yang memiliki `otonomi' justru menunjukkan perkembangan lebih lamban. Temuan lainnya adanya persaingan yang tidak sehat' antar KUB yang secara potensial menimbulkan konflik. Intervensi lanjutan ternyata mampu memperbaiki kondisi tersebut dengan menghasilkan insitutusi baru yang berperan sebagai 'social safety net'. Kekhasan Pengembangan keswadayaan masyarakat (a) diawali intervensi pihak luar. (b) terbentuknya institusi sosial baru (c) keanggotaan kelompok swadaya yang bersifat heterogen dan didukung oleh kekuatan lain menyebabkan tetap survival (d) penerapan pengembangan masyarakat secara sustainable telah mempercepat proses keswadayaan."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh tidak langsung opini audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan belanja pegawai terhadap tingkat kesejahteraan melalui kinerja pemerintah. Kinerja impact yang diwakili oleh kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh kinerja proses yang diwakili oleh kinerja pemerintahan yang diproksikan dengan skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah (EKPPD). Populasi penelitian ini adalah semua pemerintah daerah di Indonesia dengan sampel akhir penelitian sebanyak 383 pemda pada tahun 2009-2013.Hasil pengujian empiris membuktikan adanya pengaruh tidak langsung opini audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan belanja pegawai melalui kinerja pemerintah sebagai variabel intervening adalah positif dan signifikan.

---

This study aims to provide empirical evidence indirectly effect of the audit opinion, the follow-up examination results and personnel expenditure to the level of prosperity through government performance. Performance impact is represented by the people's welfare is affected by the performance of the process represented by proxy with the government's performance scores Performance Evaluation of the Implementation of Government (EKPPD). The study population was all local governments in Indonesia by the end of the study sample as many as 383 local governments in 2009-2013. The research data was processed using software eviews 8.

Empirical test results prove that the indirect effect of the audit opinion, the follow-up examination results and personnel expenditure by the government's performance as an intervening variable is positive and significant."

"ABSTRAKMasyarakat nelayan merupakan salahsatu kelompok masyarakat yang paling rentan akan kemiskinan. Beragam program pembangunan yang telah dilakukan pemerintah pada kelompok masyarakat ini ternyata masih banyak menemui kegagalan. Literatur dan penelitian sebelumnya melihat kegagalan ini karena adanya kesalahan eksternal yang menghambat mobilitas eksternal sebagai salahsatu faktor penghambat pembangunan, serta adanya faktor lain yang kini harus mulai diperhitungkan dalam melihat kesejahteraan masyarakat nelayan. Perspektif itu adalah modal sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik modal sosial nelayan memang terbilang tinggi, namun tingkat kesejahteraannya masih rendah. Ini membuat hubungan antara modal sosial dan kesejahteraan ternyata masih sangat rendah.

---

ABSTRACTFishermen community has become one of the most vulnerable communities towards poverty. Various policies and programs have been implemented, yet none seem to have work. Previous literature and research shows that this might have something to do with the external factors that stunted the community rsquo s vertical mobility, and some also shows that the absence of social capital as a key factor in the planning process of the policies, played quite a significant part. The result of this research, however, shows that fishermen communities indeed have a high level of social capital, yet their welfare level is low. Thus the correlation between the two is not significant, and in some cases, almost non existent."

"

Penelitian ini menganalisis pengaruh alih fungsi lahan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat desa di Provinsi Jawa Barat tahun 2011. Variabel alih fungsi lahan yang diteliti adalah persentase alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian dengan variabel kontrol berupa jumlah keluarga pengguna listrik, sumber penghasilan utama, jumlah tenaga kesehatan, pembangunan/perbaikan infrastruktur, tingkat melek huruf, usia, luas lantai, kondisi rumah, dan dinding terluas. Data bersumber dari Potensi Desa Jawa Barat dan Survey Sosial dan Ekonomi Nasional 2011 kemudian dianalisis menggunakan metode regresi model Ordinary Least Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara alih fungsi lahan terhadap salah satu indikator kesejahteraan.

 

---

This research analyzed the influence of land conversion on the rural welfare in the Province of West Java in 2011. Pencentage of land conversion in 2011 were used as a land conversion variable while number of family electricity users, main source of income, number of health workers, development/improvement of infrastructure, ability to read and write, age, floor area, condition of houses, and type of the widest wall were used as control variables. Data source resulted from Village Potential Census and Social Economics National Survey in 2011 which are analyzed using Ordinary Least Square regression. Result of this study indicated that there is a significant influence between land conversion and one of the welfare indicators.

 

"