Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan utama penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji interaksi masalah-masalah yang menyangkut kekuatan-kekuatan politik di peranan dan DPR-RI selama perkembangan politik pertengahan dekade 50-an Orde Baru. Pengkajian ini mengfokuskan masalahnya pada peranan dan interaksi kekuatan-kekuatan politik dalam proses pembahasan suatu RUU yang diajukan oleh Pemerintah pada periode kerja DPR 1982-1987. Masa kerja DPR periode ini merupakan selang waktu yang menarik untuk diamati, karena pada saat itu Pemerintah telah mencanangkan suatu tahapan yang penting bagi upaya pembangunan politik di Indonesia. Sebagaimana diketahui pada tahun 1982 Presiden Suharto mengeluarkan suatu kebijaksanaan di bidang Politik, yakni gagasan mengenai Pancasila sebagai satu-satunya azas (Azas Tunggal Pancasila) bagi semua kekuatan sosial-politik. Kebijaksanaan ini dianggap mendasar bagi maksud dan tujuan pembangunan politik tersebut. Dalam perkembangan politik selanjutnya terlihat bahwa Pemerintah rupanya tidak hanya memberlakukan kebijaksanaan ATP bagi parpol dan Golkar saja. Lebih jauh ternyata kebijaksanaan ini diharuskan pula untuk semua organisasi kemasyarakatan, sebagaimana terbukti dengan pengajuan RUU Keormasan ke DPR. Untuk melihat sejauh mana keterlibatan partai politik pembahasan dan pengambilan keputusan terhadap kebijaksanaan tersebut, maka penulisan skripsi ini dilakukan. kata lain skripsi ini akan menjawab permasalahan, yaitu bagaimana proses dan mekanisme politik yang diciptakan Pemerintah dapat efektif memberi peluang bagi kekuatankekuatan politik ini dalam pembahasan RUU-K di DPR. Asumsi yang mendasari pembahasan permasalahan ini adalah bahwa pada pernyataannya selama perkembangan sosial-politik Orde Baru peranan Pemerintah melalui kekuatan pendukLlng utamanya 'Golkar dan ABRI- sangatlah dominan, dengan kepentingan yang tetap konsisten pada pemenuhan stabilitas politik yang kondusif bagi Pembangunan Nasional. Pengungkapan permasalahan ini dalam skripsi akan dimulai dari perkembangan politik awal Orde Baru hingga saat pembahasan RUU-K tahun 1985. Pembahasan ini akan memberi penanaman bagaimana akhirnya Pemerintah berhasil memaksakan kepentingan politiknya dalam RUU-K untuk dapat diundang-undangkan di DPR dan diterima oleh masyrarakat luas."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai operasi pembersihan komunisme pada tahun 1965 - 1966 dalam studi kasus Bali. Hal yang menarik dari pembahasan ini yaitu terdapat perbedaan yang mencolok antara operasi pembersihan di Bali dengan wilayah lainnya. Partai Nasional Indonesa (PNI), partai politik yang menjadi target operasi pembersihan komunis di wilayah lain, justru menjadi kelompok yang membantu RPKAD dalam menjalankan operasi pembersihan di Bali. Hal tersebut dikarenakan adanya konflik persaingan politik lokal antara PNI dengan PKI serta konflik-konflik yang bersentuhan dengan garis kelas dalam masyarakat Bali. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian sejarah dan menggunakan kaidah penulisan ilmiah.

---

ABSTRACT

This thesis discusses about The Communist Cleaning Operation 1965 - 1966 in Bali. The case s tempting because Indonesia Nationalst Party (PNI), that was used to be the victims in other places, became the military supporting system of the operation in Bali. This anomaly is caused by the local conflict that occurred between PNI and Indonesia Communist Party (PKI). Apparently, the conflict has a long history based on class struggling conflct. This thesis is based on history research method and scientific writing rules."