Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam mencapai dan mengamankan kepentingan negara, diplomasi selalu menjadi pilihan negara sebagai cara dominan untuk meraih tujuan tersebut. Dalam pelaksanaannya, negara dapat menggunakan sumber-sumber kekuatan yang dimiliki, antara lain, kekuatan militer, ekonomi, politik, intelijen dan sebagainya. Penggunaan militer sebagai salah satu instrumen dalam diplomasi sudah menjadi hal yang tidak terhindarkan lagi. Semua pihak pasti sepakat bahwa dalam berdiplomasi, negosiasi merupakan inti dari diplomasi, sehingga kemenangan dalam bernegosiasi juga bisa diartikan sebagai kemenangan dalam berdiplomasi. Untuk bisa bernegosiasi dengan baik, kekuatan bargaining position merupakan syarat penting yang harus dimiliki oleh suatu bangsa. Posisi tawar suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh national power bangsa dan salah satu komponen yang menonjol dari national power tersebut adalah komponen militer. Hal inilah yang membuat militer sulit untuk dipisahkan dari diplomasi negara. Penelitian ini dirancang guna memperoleh pemahaman tentang diplomasi pertahanan Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran diplomasi pertahanan Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional serta bagaimana mengoptimalkannya dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peran diplomasi pertahanan dalam mencapai kepentingan nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data saat peneliti berada di lapangan. Lokasi penelitian dilakukan wilayah Kota Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) peran diplomasi pertahanan dalam mencapai kepentingan nasional belum optimal dan capaiannya masih sebatas pada isu pertahanan semata; 2) faktor-faktor yang mempengaruhi peran diplomasi pertahanan ditinjau dari beberapa dimensi yaitu dimensi kapasitas dan kapabilitas TNI, dimensi Kerjasama antar instansi dan dimensi penyusunan strategi diplomasi."

"ASEAN menyepakati pembentukan ASEAN Infrastructure Fund (AIF) sebagaisalah satu sumber pendanaan pembangunan infrastruktur di kawasan. Indonesiamerupakan negara yang memberikan kontribusi pendanaan kedua terbesar dalamAIF, setelah Malaysia. Dengan keadaan infrastruktur yang masih belumberkembang dan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur dalam negeri yangtermasuk minim, tindakan Indonesia ini menjadi sebuah hal yang dapatdipertanyakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepentingan Indonesiadalam AIF. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki duakepentingan utama dalam AIF, yaitu kepentingan ekonomi dan"

"Skripsi ini meneliti kepentingan Indonesia dalam mendukung realisasi sentralitas ASEAN di kawasan Indo-Pasifik. Dinamika persaingan kekuatan antara negara-negara besar di kawasan Indo-Pasifik dapat berisiko mengganggu Indonesia dan ASEAN dalam mencapai kepentingan-kepentingannya. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Indonesia berupaya untuk mendorong realisasi sentralitas ASEAN di Indo-Pasifik dengan cara mempelopori diskursus mengenai Indo-Pasifik di ASEAN yang berujung pada peresmian ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP). Namun, konsep sentralitas ASEAN yang menjadi inti dari AOIP merupakan konsep yang masih dipertanyakan efektivitasnya. Penelitian ini menganalisis proses pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia dalam mendukung sentralitas ASEAN di Indo-Pasifik menggunakan kerangka analisis unit pengambil keputusan dari Margaret Hermann. Skripsi ini disusun menggunakan metode penelitian kualitatif lewat studi pustaka dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan Indonesia untuk mendukung konsep sentralitas ASEAN di Indo-Pasifik didasari oleh kepentingan Indonesia untuk mencapai visi menjadi negara maritim kuat yang mampu menghadapi persaingan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik.

---

This study examines Indonesia's interests in supporting the realization of ASEAN centrality in the Indo-Pacific region. The dynamics of competition among major powers in the Indo-Pacific region could risk disrupting Indonesia and ASEAN in achieving their interests. In facing these challenges, Indonesia seeks to encourage the realization of ASEAN centrality in the Indo-Pacific by acting as the pioneer of the discourse on the Indo-Pacific in ASEAN which led to the inauguration of the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP). However, the concept of ASEAN centrality, which is the core of the AOIP, is a concept whose effectiveness is still questionable. This study analyzes Indonesia's foreign policy-making process in supporting ASEAN centrality in the Indo-Pacific using Margaret Hermann's decision units framework. This study was written using qualitative research methods through literature study and document study. The results of this study indicate that Indonesia's actions to support the concept of ASEAN centrality in the Indo-Pacific are based on Indonesia's interests to achieve the vision of becoming a strong maritime country capable of facing major powers competition in the Indo-Pacific region."

"Pada Maret 2006 yang baru lalu, Rakyat Meksiko mendapatkan suatu anugrah kekayaan alam yang sangat besar dengan ditemukannya cadangan minyak yang potensinya mencapai 10 miliar barel. Begitu ditemukan, Presiden Meksiko Vicente Fox, segera menuju ke lokasi, naik ke anjungan pengeboran minyak yang terletak di teluk Meksiko dan langsung mengumumkan secara resmi penemuan sumur laut yang sangat dalam. ...."

"IMF merupakan organisasi internasional yang tujuan utamanya adalah menjaga kurs mata uang dunia agar tidak mengalami gejolak yang dapat mengganggu perdagangan internasional. Syarat utama yang diajukan lembaga ini untuk memulihkan perekonomian suatu negara yang sedang mengalami krisis adalah liberalisasi ekonomi. Akan tetapi dalam kasus Indonesia, pemerintah Indonesia cenderung untuk tidak melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga ini. Atas dasar ini maka pokok permasalahan di dalam tesis ini adalah mengapa pemerintah Orde Baru tidak serius untuk melaksanakan syarat-syarat yang diajukan IMF. Penelitian di dalam tesis ini bertujuan untuk melihat bagaimana interaksi antara negara dengan organisasi internasional. Sejumlah teori yang digunakan sebagai alat bantu analisa dalam tesis ini difokuskan pada interdependensi, organisasi internasional dan kepentingan nasional suatu negara. Teori-teori tersebut pada intinya mengemukakan bahwa ada dua kepentingan yang berbeda di dalam hubungan interdependensi, yaitu kepentingan organisasi internasional dan kepentingan nasional suatu negara. Organisasi intemasional berkepentingan agar hubungan antar negara yang saling tergantung antara satu dan lainnya tidak menjadi rusak karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati. Namun demikian, dalam hubungan interdependensi peran organisasi internasional dipandang perlu karena tanpa adanya lembaga ini, setiap negara akan dengan mudah melanggar peraturan yang telah disepakati. Akan tetapi di sisi lain setiap negara memiliki kepentingannya sendiri yang harus dipertahankan dan diperjuangkan. Dalam konteks ini, tuntutan IMF kepada pemerintah Indonesia untuk meliberalisasikan perekonomiannya merupakan variabel penyebab dari sikap pemerintah yang menolak untuk melaksanakan tuntutan tersebut. Penolakan ini disebabkan oleh karena tuntutan tersebut bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia, yaitu pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Dari berbagai fakta yang dianalisa, dapat ditarik kesimpulan bahwa liberalisasi ekonomi menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi dan mengganggu stabilitas politik. Pertumbuhan ekonomi ditujukan tidak saja untuk mensejahterakan seluruh masyarakat, tetapi yang lebih penting di dalam pertumbuhan ekonomi tersebut terdapat kepentingan lainnya yaitu menciptakan stabilitas politik, dengan cara membagi-bagikan hasil dari pertumbuhan itu yang kepada bagian-bagian utama dari elit politik. Artinya melalui pertumbuhan ekonomi, pemerintah berusaha untuk menjaga kesetiaan dari para pendukung utamanya.

---

"