Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor pada kendaraan ubah bentuk offroad di DKI Jakarta. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menggambarkan analisis penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor pada kendaraan ubah bentuk offroad dan masalah-masalah yang ada dalam proses penetapannya. Penetapan Nilai Jual Kendaran Bermotor pada kendaraan ubah bentuk offroad dilakukan berdasarkan harga pasaran umum dan nilai ubah bentuknya. Permasalahan dalam penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor ubah bentuk offroad disebabkan pihak Dinas Pendapatan Daerah tidak bekerjasama dengan bengkel spesialis dalam penentuan nilai ubah bentuk dan kurang cermatnya pihak kepolisian dalam proses cek fisik kendaraan bermotor ubah bentuk offroad.

---

This undergraduate thesis analyses the determination of vehicle selling value on the offroad modificated vehicle in Jakarta. This research purposes are to describe the analysis in determining the vehicle selling value of offroad vehicle and probelems that occur due to the determination. The basis in determining the value is based on the market value and the modification value. Furthermore, the problems that occur during the determination are generated by the non-cooperativeness of the local revenue division (dinas pendapatan daerah) with the related automotive workshop in determining the modification value; morever the judicative is also less prudent in physically testing of the offroad modificated vehicle."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagai dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yang terjadi di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara pengumpulan data secara wawancara dan pengkajian literatur. Dengan metode ini akan di paparkan dalam bentuk sehingga di dapat pemahaman mengenai gejala sosial yang ada di bidang perpajakan. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa proses penetapan NJKB di mulai dari penyusunan pengumpulan data kendaraan bermotor yang ada di selruruh Indonesia, data tersebut terbagi menjadi dua yaitu data kendaraan motor baru dan data kendaraan bekas. Setelah terkumpul, data tersebut di olah Kementerian Dalam Negeri bersama Dispenda seluruh Indonesia untuk menetapkan NJKB dalam bentuk Peraturan Kemendagri, NJKB yang belum terdapat dalam peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur, NJKB sendiri terbagi menjadi dua, yaitu NJKB kendaraan baru dan NJKB kendaraan bekas. Pada beberapa jenis kendaraan bekas, NJKB-nya sering lebih tinggi dengan HPU yang ada, hal ini yang menyebabkan WP membayar lebih pajak yang seharus tidak ada.

---

The aims of this research are to find out the implementation of Vehicles Tax Values as a basic for Vehicle Tax in field. This research using qualitative methods, the data coleected by interviews and observe the literature. The data which has been collected by this method are analyzing and finally served in descriptive way to get the understanding about the social impulse in tax science. Trough this research, described the process of how to arrange Vehicles Tax Values, starts from collecting and preparing the data of vehicles from all of Indonesia, that data consist of new vehicles and used vehicles. After all of data gathered, they processed by Internal Affair Ministry together with local government for arrange Vehicles Tax Values. In fact, in the field there are differences between the data of vehicles and Vehicles Tax Values it self, and in the end that differences makes Tax Payer pay The Vehicle Tax bigger than it should be."

"Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis pajak yang dikenakan pemerintah kepada para pemilik kendaraan bermotor beroda dua atau lebih yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu. Besarnya pengenaan. PKB dihitung berdasarkan perkalian antara dua unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan sebagai akibat penggunaan kendaraan. Jumlah PKB yang harus dibayar pemilik kendaraan bukan umum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 1,5% dari nilai dasar pengenaan PKB.Pembahasan selanjutnya akan dilakukan evaluasi mengenai pelaksanaan besarnya pembayaran PKB di DKI Jakarta yang harus dibayar pemilik kendaraan setiap tahunnya serta bagaimana pelaksanaan pembayaran PKB ini dapat mengakomodir pembayaran PK5 sebagai pajak alas kekayaan, kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan. Dalam estimasi yang dilakukan, junlah besarnya PKB yang dibayarkan pemilik kendaraan digunakan sebagai variabel terikat. Sedangkan variabel bebas yang digunakan adalah unsur-unsur yang diperkirakan memiliki pengaruh terhadap besarnya jumiah PKB yaitu nilai jual kendaraan, usia kendaraan, kapasitas mesin serta jenis bahan bakar kendaraan yang bersangkutan. Pemungutan PKB di DKI Jakarta didasarkan atas Kepmendagri Nomor 11 tahun 2002 yang dalam pelaksanaannya diberlakukan dengan keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 150 tahun 2002. Jeriis kendaraan yang termasuk ke dalam pembahasan ini adalah kendaraan bukan umum yang diproduksi tahun 2002 dan sebelumnya dan tidak termasuk sepeda motor, truk, kendaraan di atas air serta alat-alat berat. Terhadap data yang tersedia dilakukan pengolahan data dengan meng gunakan bantuan program komputer E-views untuk memperoleh hasil perhitungan yang akurat.Setelah dilakukan pengolahan data dengan memperhatikan asumsi-asumsi dalam perhitungan yang digunakan, hasil yang didapat menunjukkan bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini ternyata signifikan dalam turut mempengaruhi jumlah pembayaran PKB. Hasil penelitian ini menunjukkan masih adanya penyimpangan¬penyimpangan dalam pelaksanaan pembayaran PKB di DKI Jakarta. Disamping itu pemerintah lebih menekankan PKB sebagai pajak yang dibayarkan sebagai pajak atas kekayaan dan pajak atas kerusakan/ penggunaan jalan. Sedangkan masalah polusi udara kurang mendapat perhatian yang memadai dalam perhitungan besarnya pembayaran PKB di DKI Jakarta.Pemerintah seyogyanya melakukan perhitungan secara lebih cermat mengenai masalah polusi udara sebagai akibat penggunaan kendaraan bermotar tersebut yang mungkin dapat dilakukan melalui perhitungan besaran bobot yang lebih baik. Koordinasi yang lebih baik dari pihak-pihak yang terkait juga diperiukan dalam penetapan PKB ini supaya tidak terjadi keterlambatan dalam penetapan peraturan yang terbaru bagi masyarakat."

"Propinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara sekaligus sebagai kota Metropolitan dengan jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dibandingkan kota-kota lainnya di Indonesia memberikan peran yang sangat besar bagi perkembangan sarana transportasi terutama kendaraan bermotor. Namun dari banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang ada di Jakarta temyata belum sepenuhnya memberikan sumbangan yang optimal bagi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sehingga keadaan tersebut sangat menarik untuk diteliti.Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk menganalisis Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan PKB dan BBNKB di DKI Jakarta. Pemikiran ini dilandasi adanya beberapa faktor yang mempengruhi elastisitas pajak antara lain, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peranan jumlah kendaraan bermotor, pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif terhadap data primer dan sekunder.Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan pertama : jumlah penduduk DKI Jakarta sebesar 8.399.056 jiwa tahun 2001, serta didukung oleh pertumbuhan ekonomi rata-rata 2,54% per tahun (1997-2001), memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor tersier sebesar 63,38% dengan kontribusi terhadap sektor angkutan jalan raya (kendaraan bermotor) sebesar Rp. 2.014.978 pada tahun 2000 dan Rp. 2.114.816 pada tahun 2001 dengan pertumbuhan setiap tahun 6,58%. Sehingga dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di DKI Jakarta akan diikuti pula dengan pertumbuhan sektor transportasi angkutan jalan raya sebesar Rp. 99.838.Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan mendorong pertumbuhan tingkat produktivitas penduduk yang potensial yang bekerja di DKI Jakarta yang berjumlah 1.792.149 jiwa tahun 2000 dan 2.71 1.287 jiwa tahun 2001 dad jumlah penduduk yang ada di DKI Jakarta. Jumlah penduduk potensial inilah yang dimungkinkan untuk dapat membeli kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2000 sebanyak 3.164.000 kendaraan bermotor menjadi 3.420.000 kendaraan bermotor pada tahun 2001, sehingga terjadi peningkatan jumlah kendaraan sebesar 256.000 kendaraan bermotor. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor ini secara langsung akan mempengaruhi penerimaan PKB dan BBNKB di Propinsi DKI Jakarta.Kedua, Jumlah Kendaraan Bermotor yang sangat besar jumlahnya di Jakarta sangat berpengaruh sekali terhadap penerimaan PKB dan BBNKB, tetapi kenyataannya hasil yang didapat belum optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya wajib pajak yang tidak daftar ulang hingga tahun 2000 mencapai 308.855 kendaraan -bermotor dengan jumlah pajak tak tertagih Rp. 84.522.534.715, Sulit dan Tidak Aktifnya Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1993 tentarig Perneriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan, Tidak optimalnya penerapan pajak progresif, adanya mobil-mobil selundupan yang belum teregistrasi oleh Dipenda sebagai potensi Pajak, serta adanya Peminjaman KTP dan Tembak KTP dalam proses perpanjangan STNK sehingga mengurangi potensi perolehan BBN H.Berdasarkan hasil analisis di atas diharapkan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dapat menjadikan penelitian ini sebagai evaluasi terhadap penerimaan PKB dan BBNKB yang tidak optimal berdasarkan jumlah kendaraan bermotor yang ada di DKI Jakarta."

"Kemacetan lalu lintas di Jakarta saat ini sudah menjadi benang kusut yang sulit dicari ujung pangkalnya. Keadaan yang sudah berlangsung lama bahkan terus bertambah parah itu sepertinya tidak pernah diupayakan untuk diperbaiki. Korelasi antara jalan raya, kemacetan dengan kendaraan bermotor sangat kuat sekali. Pertambahan jaringan jalan ibarat deret hitung, sedangkan pertambahan kendaraan bermotor ibarat deret ukur, akibatnya semakin lama beban kota Jakarta semakin berat saja untuk bisa mengakomodasikan pertambahan kendaraan bermotor. Sementara pertambahan kepemilikan kendaraan bermotor beroda empat tiap tahun meningkat pesat, tingginya arus urbanisasi, pesatnya perkembangan ekonomi di Jakarta, merupakan konsekuensi langsung yang mengakibatkan kemacetan-kemacetan dan bertambahnya kecelakaan di jalan raya. Pemerintah dalam hal ini Pemda DKJ Jakarta, memberlakukan peraturan atau kebijakan perpajakan mengenai kepemilikan mobil pribadi lebih dari satu dengan dikenakan "Tarif Progresif PKB" dengan maksud selain untuk penerimaan juga mengurangi penggunaan mobil pribadi di jalan jalan raya dan faktor keadilan. Namun pada dasarnya ketentuan tersebut tidak seiring dengan paradigma perpajakan dan tidak sepaham dengan tiga unsur pokok sistem perpajakan. Sehingga dalam pelaksanaannya cukup lemah dan menjadi tidak efektif dan tidak efisien untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, kebijaksanaan perpajakan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi atau lebih baik dicabut sehingga untuk meningkatkan kinerja dari Samsat yang menangani PKB dan BBN-KB (baik dilihat dari sisi potensi dan penerimaannya) perlu adanya kebijaksanaan perpajakan yang merupakan reformasi sehingga lebih adil, jelas, sederhana dan ekonomis. Dan hal ini telah dilakukan oleh pemerintah melalui UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah yang telah memperbarui kebijakan-kebijakan perpajakan tersebut."

"Seeing the condition of DKI Jakarta province as the capital city of Indonesia, as well as a center of economic trades and business district, has a lot of potential income that base on taxes. Mobile billboard tax is one of the potential local taxes in relation to increasing the need of local taxation revenue. But the imposition of Mobile billboard rent value as the tax base are different with other type of billboard. Mobile billboard was imposed with flat rate, without consider the strategic value and length of road class value which has come to decrease the local tax revenue.Based on the different imposition of tax base, the writer is attracted to make a research. The approach used in this research is qualitative approach. The goal is trying to find out which treatment are suits best for mobile billboard tax base. The research method used is descriptive because the writer tries to give a detail description for mobile billboard tax treatment by considering the strategic value and length of road class value as the variable of mobile billboard tax base which has known as Mobile Billboard Rent Value. The data collection technic used in this research is by reading the literature which focus on the research, observation, and interview. The interview was done with government institution that related to the subject, advertising agencies and tax experts.The conclution of this research shows that mobile billboard tax has a special treatment with flat rate because it is not stay on one location and has a high mobilities. And to increase the local tax revenue, local government could have an improvement by sets the tariff to the highest road classification for mobile billboard that have same route everyday. Otherwise, mobile billboard that has a different route could sets to the average tariff from the road class value."

"

Potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta sangat besar. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang selalu meningkat setiap tahunnya. Skripsi ini membahas mengenai upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta beserta kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan optimalisasi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post positivist dengan studi lapangan dan studi literatur. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan memperluas basis penerimaan dengan cara memperbaiki basis data objek PKB; memperkuat proses pemungutan dengan cara peningkatan sumber daya manusia di Bapenda dan UPP PKB DKI Jakarta; meningkatkan pengawasan dengan cara razia, door to door, penempelan stiker, program tax clearance, penerapan sanksi, pendekatan pelayanan dan pembayaran pajak ke wajib pajak; efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan cara pembayaran PKB secara online melalui e-samsat dan Samolnas; meningkatkan kapasitas penerimaan dengan cara koordinasi dengan pihak lain. Sedangkan ekstensifikasi dilakukan dengan mempercepat waktu pelayanan di Kantor Samsat dan pemberian keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi BBN-KB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya. Kendala-kendala yang dihadapi dalam optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta diantaranya adalah kurangnya kuantitas sumber daya manusia di UPP PKB DKI Jakarta, sarana dan prasana yang tidak terbarukan, dan kurangnya kepatuhan wajib pajak.

---

Potential of vehicle tax revenue in DKI Jakarta is very high. That is evidenced by the number of vehicle taxpayers which always increases every year. This thesis focus on DKI Jakarta Local Government’s effort to optimize vehicle tax in DKI Jakarta along with its obstacles which encountered in implementing that optimization. This study use the post positivist approach by conducting field and literature research. The results show that the effort to optimize vehicle tax revenue are intensification and extensification. Intensification is done by expanding revenue basis by improving database of PKB’s objects; strengthening collection process by increasing the quality of human resources in Bapenda and UPP PKB DKI Jakarta; increasing supervision by raids, door to door, sticker attachments, tax clearance program, applying tax penalties, service approaches and tax payments to taxpayers; increasing administration efficiency and reducing collection fees by PKB payments online throught e-samsat and Samolnas; and increasing revenue capacity by coordinating with other institute. While extensification is done by speeding up service time at Samsat office and granted basic relief and exemption of administrative sanction BBN-KB of the second vehicle and so on. The obtacles that are faced in optimizing vehicle tax revenue in DKI Jakarta are lacking quantity of human resources in UPP PKB DKI Jakarta, facilities and infrastructure that are not renewable, and lacking of taxpayers compliance.

"

"DKI Jakarta memiliki luas wilayah sekitar 650 km2 termasuk Kepulauan Seribu. Laju penambahan penduduknya sebesar 4,2% per tahun, sedangkan laju pertambahan kendaraannya mencapai 15% pertahun. Hal ini menyebabkan padatnya lalu Iintas dan mengakibatkan penurunan kualitas udara atau dengan kata lain tingkat pencemaran udara di Jakarta sudah mencapai tingkat yang membahayakan. Dari data yang tersedia diketahui bahwa hampir 100% gas CO, 90% HC dan 73,4% NOx yang tersebar di udara Jakarta berasal dari gas buang kendaraan bermotor. Untuk ini telah terdapat sejumlah upaya-upaya penurunan emisi gas buang kendaraan bermotor, seperti peniadaan timbal di dalam bensin, pengurangan penggunaan TEL di dalam bensin, pengembangan penggunaan bahan bakar alternatif selain bahan bakar fosil, serta serangkaian kebijakan pemerintah. Apapun bentuk upaya tersebut harus dilakukan secara sinambung dan sinkron, karena penurunan emisi tersebut tidak bisa dengan hanya menggunakan salah satu kebijakan saja. Faktor yang paling penting dan mendasar dalam hal ini adalah dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya pencemaran udara sehingga akan menumbuhkan kesadaran masyarakat."