Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKajian dalam Tesis ini membahas mengenai Peran pengawasan Ombudsman RI terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. Fungsi dan tugas aparatur pemerintah pada hakikatnya adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Salah satu indikator kesejahteraan adalah pemberian pelayanan publik yang baik oleh aparatur negara kepada masyarakat. Rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik sebagai fokus isu tugas dan wewenang pengawasan Ombudsman RI merupakan sesuatu yang sangat esensial karena proses pelayanan sebagai interaksi antara penyelenggara negara dengan masyarakat merupakan salah satu pintu masuk bagi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Diharapkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) dapat terlaksana pelayanan publik secara optimal sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the oversight role of the Ombudsman of Republic of Indonesia public service performed by government personnel. The functions and duties of the government apparatus is essentially to provide for the welfare of the people in order to realize a just and prosperous society. One indicator of welfare is the provision of good public service to the community by the state apparatus. The low quality of public services is one of the beams that are directed to the bureaucracy of government in providing services to the community. Public service as a focus issue supervisory duties and powers of the Ombudsman of Indonesia is something that is very essential because the service process as the interaction between state officials with the public is one of the entrances to the corruption, collusion and nepotism. Hopefully, by the Act No. 37 of 2008 on the Ombudsman RI and Act No. 25 of 2009 on Public Service) can be implemented in an optimal public service so that it can benefit to the community."

"Penelitian ini bertujuan untuk memahami tanggungjawab negara dalam penyelenggaraan rumah susun sebagai bagian dari lingkup pelayanan publik, sebagaimana rumah susun merupakan salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan dasar tempat tinggal yang tercantum pada Pasal 5 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan juga sebagai solusi untuk mengatasi permukiman informal seperti permukiman kumuh, dan maka dari itu penyelenggaraan rumah susun merupakan bagian dari kepentingan umum dan kepentingan negara berdasarkan Pasal 18 Undang- Undang Pokok Agraria dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak- Hak Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya yang menyatakan kepentingan umum termasuk ”kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat”. Penelitian normatif ini dilakukan dengan melakukan studi literatur, peraturan perundang-undangan serta menggunakan data-data relevan, bersifat deskriptif dan berbentuk evaluatif, yakni menilai atau mengukur pelaksanaan pelayanan publik dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia dengan mempelajari kasus-kasus penyelenggaraan rumah susun di DKI Jakarta yakni Kalibata City dan TOD Tanjung Barat yang keduanya merupakan program pemerintah.

---

This research aims to comprehend the responsibility of the state concerning the provision of condominiums as part of public services, as provision of housing is stated in Article 5 of Public Services Act No. 25 of 2009. The provision of condominiums is one of the means that could be done as solution to meet the people’s need of housing and to overcome the problem of informal settlements such as slums in urban areas; and thus, the provision of condominiums is a part of the public interest, as stated in Article 18 of the Agrarian Act No. 5 of 1960 and Article 1 of Revocation of Land Rights and Objects Act No. 20 of 1961 that the public interest includes "the interests of the nation, the state, as well as the common interests of the people". This normative research is carried out by studying literatures and regulations, relevant data(s), and assesses the quality of the public services and good governance in Indonesia descriptively by evaluating cases of condominiums in DKI Jakarta, namely Kalibata City and TOD Tanjung Barat; both of which are programs of the government."

""