Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"On legislative power in Indonesia after amendment to the Indonesian 1945 Constitution."

"Penelitian ini membahas Dinamika Dukungan Partai Politik dalam Proses Pengajuan Usul Amandemen Kelima UUD 1945 Tahun 2007. Latar belakang penelitian ini adalah terbatasnya fungsi legislasi DPD dalam proses pembentukan undang-undang mendorong DPD mengajukan usul amandemen kelima pasal 22D UUD 1945 Tahun 2007. Namun dalam upaya pengajuan usul amandemen kelima terjadi proses tarik menarik kepentingan di parpol yang mengakibatkan terjadinya dinamika politik yang kuat, sehingga berimplikasi terhadap perubahan sikap parpol yang awalnya mendukung kemudian mencabut dukungan yang sudah ditandatangani, akibatnya DPD gagal dalam memperkuat kewenangannya. Pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori elite dari Gaetano Mosca Suzanne Keller, oligarki dari Robert Michell, bikameral dari Kevin Evans, Samuel C. Patterson, Antony Mughan dan komunikasi politik dari Lucian Pye. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Sumber primer diperoleh melalui wawancara. Sementara sumber sekunder diperoleh dari media massa dan kajian pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab kegagalan DPD dalam memperkuat wewenangnya melalui proses pengajuan usul amandemen kelima pasal 22D UUD 1945 Tahun 2007, adalah disebabkan faktor internal yang meliputi penguatan DPD tanpa alternatif, konsepsi dan mekanisme yang ditawarkan DPD tidak jelas, belum ada momentum, naskah akademik tidak komprehensif, lemahnya komunikasi dan lobi politik DPD, dan lemahnya pembentukan wacana publik. Faktor eksternal yaitu; memperlama proses legislasi, kekhawatiran merembes ke pasal lain, memo Amien Rais, lamanya batas waktu dan dan sulitnya syarat pengajuan dan tidak mendapat dukungan presiden SBY.Temuan dalam penelitian yaitu; [1] lemahnya fungsi legislasi DPD menjadikan demokratisasi belum bisa berjalan dengan baik; [2] SBY dan Amien Rais menjadi elite penentu sehingga DPD RI gagal dalam penguatan fungsi legislasinya; [3] tejadinya perubahan sikap politik Golkar dan PKB. Implikasi teoritis untuk teori elite Mosca, Keller terbukti dalam penelitian ini yaitu adanya alite penentu seperti Presiden SBY dan Amien Rais. Teori oligarki Robert Michell terbukti dalam memo yang diwakili Amien Rais. Teori Bikameral Samuel C. Patterson dan Antony Mughan, satu kriteria terpenuhi dan dianggap terkonfirmasi. Empat kriteria bikameral Kevin Evans hanya satu terkonfirmasi tiga tidak ditemukan dalam sistem bikameral Indonesia. Teori komunikasi politik Lucian Pye juga terbukti dalam penelitian ini.

---

This study discusses The Dynamics of Political Party Support in The Proposal Submission Process Fifth Amandment of UUD 1945 of 2007. The background of this research is limited function of DPD legislative in the process of forming laws encourage DPD proposed of the fifth amendment of article 22D UUD 1945 of 2007. But in an effort fifth amendment proposal submission process, the political pull of interests resulting in a strong political dynamics, so that the implications of the change in the attitude of political parties initially supported then revoke the signed. DPD failed to strengthen its authority.

Tools analysis of this research is elite theory from Gaetano Mosca, Suzanne Keller, oligarchy theory form Robert Michell, bicameral system from Kevin Evans, Samuel C. Patterson, Anthony Mughan and theory of political communication from Lucian Pye. T his research used qualitative methods with primary and secondary data sources. Primary sources obtained through interviews. While secondary sources obtained from the mass media and literature.

The results of this research show that the cause of the failure of DPD to strengthen its authority through the process of submitting a proposal of the fifth amendment of article 22D UUD 1945 of 2007, is due to internal factors which include strengthening the DPD with no alternative, the conception and the mechanisms offered by the DPD is not clear, there is no momentum, an academic proposal is not comprehensive, poor communications and political lobbying, and the lack of formation of public discourse. External factors, namely; prolong the legislative process, concern seeping into other articles, memos Amien Rais, the length and difficulty of deadlines and filing requirements and do not support the president SBY. The results of this research, as a summary: [1] the weakness of the legislative function DPD makes democratization can not walk well, [2] SBY and Amien Rais become elite critical that the DPD failed to gain legislative functions; [3] change in political attitudes Golkar and PKB.

Theoretical implications of this research for elite theory Mosca, Keller proved in this study are the determinants elite like as President SBY and Amien Rais. Robert Michell oligarchy theory represented proven in memo Amien Rais. Bicameral system Samuel C. Patterson and Anthony Mughan, the criteria are considered confirmed. Four criteria bicameral system Kevin Evans is only one confirmed. The other three criteria are not found in Indonesia bicameral system. Lucian Pye theory of political communication is also evident in this study."

"Restorasi Meiji bukan hanya menyebabkan perubahan bentuk pemerintahan yang semula dipegang oleh militer kemudian dise_rahkan kepada Tenno, tapi juga memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsa Jepang. Sejak dibukanya negara Jepang bagi bangsa Barat, pengaruh Barat merasuk ke berbagai kehidupan bangsa Jepang. Bangsa ini semakin berminat terhadap ilmu-ilmu Barat dan kemudian mempela_jarinya. Sebagai dampak dalam gejala tersebut, muncul suatu ke_lompok intelektual baru. Kelompok itulah yang mempunyai peranan besar dalam perubahan yang terjadi di dalam negeri Jepang. Ke-lompok tersebut menyadari akan pentingnya penyeleaggaraan negara yang berdasarkan Undang-undang Dasar. Untuk kepentingan tersebut, kemudian muncul berbagai partai politik, baik yang pro maupun yang anti terhadap pemerintahan Meiji saat itu. Dalam penulisan skripsi ini, penulis bemaksud untuk men_coba menjabarkan sejauh mana peranan partai-partai politik ter_hadap persiapan pembentukan Undang-undang Dasar Meiji. Metode penulisan yang dipakai dalam skripsi ini adalah dengan melakukan pendekatan historis dan deskriptif analisis yang berdasarkan studi kepustakaan. Adapun pembahasan masalah dalam skripsi ini disajikan de_ngan pembagian bab-bab yang terdiri dari 5 bab, yaitu: Bab Pendahuluan ditempatkan sebagai bab I, sedangkan pada bab II dibahas tentang timbulnya ide-ide partai politik yang besar peranannya dalam pembentukan partai-partai politik berpengaruh pada masa pemerintahan Meiji; Bab III membahas proses terbentuknya partai partai politik yang berpengaruh terhadap pemerintahan Meiji; Bab IV menyoroti kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah dalam menekan semakin meluasnya pengaruh partai-partai politik oposisi dan kedudukan partai politik dalam Undang-undang Dasar Meiji. Bab V yaitu bab Kesimpulan merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini. Demikian ikhtisar yang penulis susun dengan sesingkat mungkin, tapi cukup memberikan gambaran kepada para pembaca mengenai isi skripsi ini."