Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPasca pemerintahan Ali Abdullah Saleh, presiden pengganti Abdrabbuh Mansour Hadi melaksanakan pemerintahan Yaman. Presiden Abdarrabbuh Mansour Hadi menyelesaikan konflik yang terjadi di Yaman Selatan dengan melakukan kerja sama dengan Amerika Serikat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui politik luar negeri Yaman dipimpin oleh Presiden Abdrabbuh Mansour Hadi; untuk mengetahui bentuk kerja sama internasional Yaman dengan Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Abdrabbuh Mansour Hadi terutama bidang politik, militer dan keamanan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan Presiden Abdrabbuh Mansour Hadi berupaya untuk melawan Houthi dan melindungi Yaman dengan upaya-upaya diplomatis yang dilakukannya, baik dalam bentuk bantuan politik maupun ekonomi. Politik luar negeri Yaman pada Pemerintahan Presiden Abdrabbuh Mansour Hadi bertujuan menghimpun kekuatan politik dengan melakukan hubungan dengan negara lain dalam menghadapi konflik internal Yaman seperti Bangladesh, Cina, Arab, Iran, India dan Amerika Serikat.Kebijakan politik luar negeri dalam mencari dukungan kekuasaan dan upaya menyelesaikan konflik dengan kelompok Al Houthi adalah menjalin hubungan politik luar negeri dengan Arab Saudi dan Amerika Serikat serta meminta pertolongan kepada negara-negara Jaziran Arab untuk melawan pemberontak Al Houth.Dasar kebijakan politik luar negeri Presiden Abdrabbuh Mansour Hadi karena adanya konsiderasi kondisi politik dalam negeri dan kondisi negara Yaman sehingga membuat Presiden Abdrabbuh Mansour Hadi mempertimbangkan keputusan untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Bentuk kerja sama antara Yaman dan Amerika Serikat antara lain melakukan pelatihan militer, pendukung tentara personil dengan jumlah yang lebih banyak, pertukaran intelejen serta melakukan operasi bersama dalam memberantas teorisme di kawasan Timur Tengah. p.p1 margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Times New Roman ; -webkit-text-stroke: 000000 p.p2 margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Times New Roman ; -webkit-text-stroke: 000000; min-height: 15.0px p.p3 margin: 0.0px 0.0px 0.0px 70.9px; text-align: justify; text-indent: -70.9px; font: 12.0px Times New Roman ; -webkit-text-stroke: 000000 span.s1 font-kerning: none Kata kunci : politik luar negeri; kerja sama; militer; keamanan; Yaman dan Amerika Serikat

---

ABSTRACTAfter the reign of Ali Abdullah Saleh, the successor of Abdrabbuh Mansour Hadi was running the Yemeni government. President Abdarrabbuh Mansour Hadi resolved the conflict in South Yemen by cooperating with the United States. The purpose of this research is to know the foreign policy of Yemen led by President Abdrabbuh Mansour Hadi to know the form of Yemeni international cooperation with the United States during the reign of President Abdrabbuh Mansour Hadi especially the political, military and security. This study used qualitative research methods. The results of the study explain President Abdurrahman Mansour Hadi seeks to fight the Houthi and protect Yemen with diplomatic efforts that he does, both in the form of political and economic aid. Yemen 39 s foreign policy in the government of President Abdrabbuh Mansour Hadi aims to muster political power by engaging with other countries in the face of internal Yemeni conflicts such as Bangladesh, China, Arabia, Iran, India and the United States. Foreign policy in seeking power support and efforts to resolve the conflict with the Al Houthi group was to establish foreign political relations with Saudi Arabia and the United States and to seek help from Arab Jaziran countries to fight Al Houth rebels. state of Yemen so as to make President Abdrabbuh Mansour Hadi consider the decision to establish relationships with other countries. Forms of cooperation between Yemen and the United States, among others, to conduct military training, supporters of the army of personnel with more numbers, exchange of intelligence and conduct joint operations in combating theorists in the Middle East region. p.p1 margin 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px text align justify font 12.0px Times New Roman webkit text stroke 000000 p.p2 margin 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px text align justify font 12.0px Times New Roman webkit text stroke 000000 min height 15.0px span.s1 font kerning none Keywords foreign policy cooperation military security Yemen and the United States"

"Sejak dibangun 5 dekade yang lalu hingga masa sekarang ini, pangkalan militer Amerika Serikat di Okinawa masih tetap menjadi topik masalah yang terus diperdebatkan. Ada beberapa hal dari pangkalan militer Amerika Serikat yang menjadi permasalahan, salah satunya adalah dampak sosial ekonomi yang timbul akibat adanya pangkalan militer Amerika Serikat tersebut. Di bidang sosial, pangkalan militer Amerika Serikat menyebabkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan masyarakat karena cukup sering terjadinya insiden-insiden kriminalitas dan kecelakaan yang diakibatkan oleh pihak militer Amerika Serikat. Kegiatan latihan militer Amerika Serikat juga menyebabkan polusi dan kerusakan lingkungan. Dan keistimewaan yudisial yang dimiliki pihak militer Amerika Serikat menyebabkan penanganan kriminalitas yang melibatkan pihak militer Amerika Serikat di Okinawa mengalami hambatan.Di bidang ekonomi, pangkalan militer Amerika Serikat mampu memacu pertumbuhan GPP Okinawa, namun membuat ekonomi Okinawa menjadi sangat bergantung pada pangkalan militer Amerika Serikat dan membuat sektor industri tidak berkembang. Terkait dengan keterbelakangan sektor industri ini, maka lapangan kerja pun kurang tersedia, akibatnya tenaga kerja tidak tertampung dengan baik. Pangkalan militer Amerika Serikat yang menempati lahan yang cukup luas, yaitu 20% dari daratan Okinawa dan 11% dari pulau Okinawa ini juga menyebabkan terganggunya rencana pembangunan industri dan tata ruang kota. Untuk mengatasi masalah pangkalan militer Amerika Serikat ini telah dilakukan beberapa langkah penyelesaian diantaranya kesepakatan pengembalian beberapa bagian lahan yang disewakan untuk pangkalan militer, dan revisi Status of Force Agreement (SOFA). Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kendala akibat adanya perbedaan kepentingan masing-masing pihak terhadap pangkalan militer Amerika Serikat ini."

"Tesis ini membahas mengenai kesepekatan kerjasama pertahanan (DCA) antara Kolombia dan Amerika Serikat pada tanggal 14 Agustus 2009. Perjanjian tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi negara-negara anti-AS, terutama Venezuela. Venezuela merespon kehadiran militer Amerika Serikat dengan menggunakan strategi militer ofensif. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam situasi security dilemma, Venezuela dapat mengambil strategi defensif untuk memungkinkan kerjasama dengan negara-negara lain agar dapat menghindari terjadinya perang.

---

The focus of this thesis is about defense cooperation agreement (DCA) between Colombia and the United States on August 14, 2009. The agreement raises concerns for the countries of the anti-US, particularly Venezuela. Venezuela responds U.S military presence by using offensive military strategy. This research is a qualitative case study design. The results suggest that in the security dilemma situation, Venezuela can take a defensive strategy to allow cooperation with other countries in order to avoid the war."

"ABSTRACTSkripsi ini mengangkat topik pada bidang sejarah Jepang yang membahas mengenai militer Jepang, pada masa pendudukan Amerika antara tahun 1945- 1952. Khususnya mengenai kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Pendudukan Amerika di Jepang terhadap kelompok militer Jepang perihal pembersihan dan pemecatan orang-_orang yang dianggap terlibat dengan penyebaran pengaruh militerisme dan agresi militer Jepang pada kurun waktu antara tahun 1931- 1945. Kebijakan ini dituangkan kedalam dua instruksi Komandan Pasukan Negara Sekutu yaitu SCAPIN No. 548 dan 550 yang dikeluarkan pads tanggal 4 Januari 1946. Kedua instruksi itu berisi perintah penghapusan golongan militer dan menekan organisasi apapun yang mengabdi di militerisme serta. pembersihan beberapa personel dari lingkungan pelayanan masyarakat Jepang.Keluarnya kedua instruksi tersebut sebelumnya telah didahului oleh suatu masa, yaitu setelah Perang Dunia I, yang memperlihatkan berkembang pesatnya kelompok militer di Jepang dalam menanamkan pengaruhnya pada peta politik, sosial dan ekonomi .domestik Jepang. Dalam kebangkitannya kelompok militer kemudian menjadi penentu yang terpenting bagi kebijakan dalam negeri dan luar negeri Jepang. Kondisi ini dijelaskan dalam bab II skripsi ini yang menerangkan tentang kekuatan militer Jepang setelah Perang Dunia I sampai dengan penyerahan diri Jepang tanggal 2 September 1945. Melalui kurun waktu tersebut diterangkan mengenai gerak invasi militer Jepang ke benua, timbulnya pemikiran dan tingkah laku berpolitik yang reaksioner dari kelompok militer dan para pendukungnya serta serangkaian peristiwa sejarah seperti; penyerbuan Manchuria sebagai aksi langsung keterlibatan kelompok militer, gerakan mobilisasi nasional, perang Jepang- Cina maupun keputusan Jepang untuk terjun dalam kancah perang Pasifik.Selanjutnya pada bab III diterangkan mengenai pembersihan golongan militer dan para pendukungnya yang merupakan inti pembahasan skripsi ini. Didahului dengan tujuan kebijakan pembersihan terhadap golongan militer tersebut dilakukan. Kemudian dilanjutkan kepada isi dari instruksi No. 550 dan 548 yang menerangkan mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut disertai pula dengan data-data, tabel, serta fakta sejarah melalui serangkaian peristiwa seperti pengadilan militer yang menggambarkan langkah konkrit dari pelaksanaan kedua instruksi tersebut. Untuk menjelaskan isi dari skripsi ini disertakan pula lampiran berupa dokumen-dokumen yang digunakan sebagai pendukungnya. Masalah militer memang sangat menarik, memancing perhatian dan keingintahuan orang untuk dikaji lebih lanjut. Tak kurang dari beberapa pengamat militer, peneliti dan penulis. sendiri yang mengangkat topik militer ini. Topik ini dapat dikaji dari sudut institusinya atau melalui tokoh-tokoh militer yang kemudian dikaitkan dengan tugas dan peranannya dalam kancah politik. Kekuatan militer Jepang sendiri yang merupakan satu bagian sejarah yang tidak dapat dipisahkan dalam sejarah Jepang dari jaman feodal sampai dengan jaman modern saat ini dapat pula menjadi satu subjek yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.

---

"

"PendahuluanBagi negara-negara yang baru memasuki fase industri secara lokal, kebijaksanaan yang tidak mendorong lancarnya arus pertumbuhan barang dan jasa, akan menguntungkan suatu negara, tetapi secara universal cenderung merugikan negara-negara lainnya dalam mencapai kemakmuran negara-negara yang bersangkutan.Walaupun kemakmuran merupakan suatu tujuan yang universal dari diplomasi ekonomi, tetapi tidak ada suatu kesepakatan umum dalam mencapainya, bagi negara-negara maju dan terbuka yang menganut ekonomi pasar, maka perdagangan bebas, adalah sistem ekonomi yang tepat bagi negara-negara tersebut dalam mencapai sasarannya.Perdagangan bebas bagi negara-negara yang menganut prinsip kekuasan pasar, akan meningkatkan efisiensi ekonomi dan akan membawa kemakmuran bagi kedua belah pihak. Negara-negara yang menganut perdagangan bebas akan melakukan spesialisasi produksi, dalam mana biaya upah pekerja rendah, dan meraup keuntungan-keuntungan penuh dari skala ekonomi. Untuk itu, negara-negara yang maju dan terbuka dalam diplomasi ekonominya, cenderung melakukan pada market integration dan policy integration , bukan pada market separtion. Policy integration, diartikan sebagai tindakan satu kelompok negara-negara dalam menjalin interdependensi ekonomi. Pembentukan NAFTA (North Amerika Free Trade Agreement) antara Amerika Serikat, Canada dan Mexico (1993), merupakan salah satu keberhasilan diplomasi ekonomi Amerika dalam mendukung perkembangan perdagangan bebas di dunia internasional sejak terbentuknya GATT: Hal ini sangat penting karena GATT sendiri secara tidak langsung mengalami berbagai kendala sejak ministerial meeting tahun 1982, Amerika Serikat mulai memandang perlunya pendekatan-pendekatan bilateral dan plurilateral dalam menciptakan pasar bebas (terbuka) dari pada pendekatan multilateral, seperti yang tertuang dalam GATT.Pembentukan NAFTA pada dasarnya bukan merupakan suatu hasil dilpomasi ekonomi langsung. Cikal bakal NAFTA adalah FTA (Free Trade Agreement) antara Amerika Serikat dan Canada yang dirintis sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 1988. FTA yang merupakan jenis perundingan perdagangan bebas, karena posisi kedua negara (Amerika Serikat dan Canada) dalam ekonomi adalah sama dan kemudian?."

"Modernisasi militer China adalah bagian dari kekuatan militer yang terus dikembangkan oleh militer China. Kekuatan militer China ditujukan untuk menjaga kedaulatan negara, menjaga kepentingan nasional, menjaga sumber-sumber energi dan berfungsi sebagai kekuatan regional. Untuk mencapai tujuan tersebut, China memerlukan strategi militer guna menghadapi kekhawatiran akan persepsi ancaman Cina dengan melakukan diplomasi bahwa China merupakan kekuatan damai, militer China juga aktif dalam peran internasionalnya.Tesis ini mencoba membahasa strategi militer China dalam terhadap kekuatan hegemoni besar AS dan aliansinya. Dengan memakai pendekatan realis, penulis berusaha memahami strategi pertahanan dan militer China dalam menjaga kepentingan nasionalnya.Metode penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analistis melalui penelitian kepustakaan. Kekuatan militer AS yang dominan menebabkan strategi yang digunakan oleh China tidak konfrontatif tetapi bersikap low profile. China juga mengembangkan strategi peaceful rising dalam mengcounter persepsi Ancaman China. Dengan terus menaikan anggaran militernya pertahunnya dan melakukan modernisasi militer China, China dapat menjadi kekuatan regional mengimbangi dominasi pertahanan AS dan aliansinya.

---

The modernisation of the China military was part of the strength of the military that continued to be developed by the China military. The strength of the China military was aimed to maintain the sovereignty of the country, maintain the national interests, maintain sources of energy and function as the regional strength. To achieve this aim, China needed the military strategy in order to faces the concern would the perception of the Chinese threat by carrying out diplomacy that China was the strength of peace, the China military was also active in his international role.This thesis tried to explain the China military strategy in towards the strength of big US hegemony and his alliance. By using the realist's approach, the writer tried to understand the defence strategy and the China military in maintaining his national interests.The research method that was used by the writer was descriptive analistis through the bibliography research. The strength of the US military that was dominant so the strategy that was used by China not confrontational but have an attitude low profile. China also developed the strategy peaceful rising countering the perception of the China Threat. By continue rising the budget of his military every year and carried out the modernisation of the China military, China could become the regional strength matched the domination of the US defence and his alliance."