Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The political realm according to the theory of Bertrand Resull is the human social interaction in power relation and in the two-side impulse, either to dominate or dominated. The ethics of politics should be the primary tool to connect the two-side impulse. Moreover, Indonesia, as one of the biggest democratic countries in the world, should have implemented the basic principles of he ethics of politics in the legal authorization of the power of the state as well as in the application of the separation of powers (Trias Politica)"

"The political realm according to the theory of bertrand russell is the human social interaction in power relation and in the two-side impulse, either to dominate or dominated. The ethics of politics should be the primary tool to connect the two-side impulse. Moreover, Indonesia, as one of the biggest democratic countries in the world, should have implemented the basic principles of the ethics of politics in the legal authorization of the power of the state as well as in the application of the separation of powers (Trias Politica)"

"Latar Belakang Masalah Sejak terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin bangsa telah memandang demokrasi sebagai suatu sistem politik yang ideal. Kata "ideal" tersebut berarti bahwa bangsa kita mempunyai keinginan yang besar untuk melaksanakan mekanisme pembuatan keputusan sesuai dengan yang dituntut oleh sistem demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang dikehendaki oleh sistem demokrasi itu adalah suatu keseimbangan yang wajar antara hak dan kewajiban politik warganegaranya dalam proses kehidupan politik. Hak politik berhubungan dengan tuntutan-tuntutan terhadap sistem politiknya seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, petisi-petisi kepada lembaga-lembaga ataupun pejabat-pejabat pemerintah, menghimpun perkumpulan-perkumpulan politik dan lain sebagainya. Sedangkan kewajiban politik berkaitan dengan dukungan-dukungan yang harus diberikan kepada sistem politik bersangkutan, misalnya masuk menjadi anggota suatu organisasi politik, mendukung kebijaksanaan yang ada dan berkomunikasi dalam masalah-masalah politik. Namun demikian, dalam kehidupan politik sering tampak bahwa tuntutan-tuntutan yang berbeda-beda cenderung menimbulkan pertentangan-pertentangan yang sangat berbahayn. Pertentangan atau konflik-konflik tersebut, akan berakhir jika pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, baik menggunakan cara musyawarah maupun voting telah mencapai suatu kesepakatan. Di negara-negara berkembang yang sebagian besar tuntutannya banyak dlpengaruhi oleh hal-hal yang bersifat primordial, suasana konflik cenderung menjurus ke arah situasi yang berbahaya. Demikian halnya yang pernah terjadi di Indonesia, khususnya masa Demokrasi Parlementer (1945-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Pada periode I, partisipasi politik anggota masyarakat ditandai oleh mengalirnya tuntutan-tuntutan yang sangat banyak jumlahnya, sedangkan kapasitas sistem politik belum mampu untuk menampungnya. Misalnya pemerintah belum mampu menggali kekayaan-kekayaan alam yang ada untuk melaksanakan pembangunan. Di samping itu struktur-struktur politik ataupun pejabat-pejabat pemerintah belum mampu untuk memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut. Konsekwensinya, maka muncullah situasi dan kondisi yang tidak mendukung sistem politik yang ada. Terlebih-lebih lagi dengan lahirnya pemherontakan-pemberontakan di daerah yang menentang ataupun tidak puas kepada kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah pusat, misalnya pemberontakan PRRI (15 Pebruari 1959). Di lain pihak partai-partai politik yang beroposisi sering melancarkan mosi tidak percaya kepada partai politik yang berkuasa, sehingga tidak mengherankan jika banyak terjadi pergantian pemerintahan dalam beberapa bulan atau satu tahun saja. Adanya mosi tersebut, pada dasarnya merupakan indikator bahwa dukungan yang diberikan kepada jalannya pemerintahan cukup lemah."

"ABSTRAKDiketahui pada saat sekarang ini, masyarakat di Kotamadya Medan memiliki akses terhadap informasi, di bandingkan dengan propinsi lainnya di Indonesia, antara lain di samping TVRI Stasiun Medan, juga ada RTM -1, RTM -2 dan TV -- 3. Secara keseluruhan pemanfaatan siaran dari ketiga medium asing ini dipandang cukup murah dan tidak dipungut biaya. Seperti halnya peluberan siaran dari TV - 3 Malaysia di Kotamadya Medan, merupakan salah satu aspek dari kemajuan teknologi komunikasi. Tentunya sedikit banyak dapat dimengerti akan membawa pengaruh. Dalam hal ini banyak kaitannya dengan aspek-aspek lain, seperti karakteristik sumber komunikasi, liputan isi media, serta perilaku khalayak. Masalahnya, adalah sampai seberapa jauh aspek-aspek tersebut turut berperan dalam menentukan tanggapan khalayak terhadap sosialisasi politik. Terutama bila khalayak berhadapan dengan masalah dampak dari isi dari pengenaan medium asing ini. Dengan demikian penelitian mengenai dampak pengenaan TV- 3 terhadap sosialisasi politik yang dilakukan, dilihat dari signifikansi akademis dibatasi pada upaya untuk mengkaji hubungan antara motivasi dan kondisi dari penggunaan media oleh khalayak. Guna menjaga validitas dan reabilitas penelitian yang dilakukan, penggunaan model Uses and Gratifications sebagaimana yang dikembangkan oleh pendirinya ( Katz, Blumler dan Gurevitch 1974 : 20 ) sangat membantu penulis. Dalam arti, penggunaan model teoritis ini digunakan, karena diyakini sebagai suatu Cara untuk mencapai jalan pikir yang sistematis dan rasional dari proses penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hasil interpretasi dan analisis data, diketahui bahwa dampak dari pengenaan siaran TV - 3 terhadap khalayak lebih bersifat sebagai peluberan informasi saja, dan bila dikaitkan kepada sosialisasi politik itu sendiri hubungannya sangat lemah. Maksudnya, khalayak hanya menggunakan TV - 3 ini sebagai sarana untuk menambah akses terhadap informasi saja. Dengan demikian tentunya hal ini telah memberikan jawaban secara langsung terhadap prasangka oleh sementara orang di daerah ini, yang cenderung menyatakan bahwa peluberan informasi dari TV - 3 di Kotamadya Medan dapat menurunkan rasa nasionalisme terhadap masalah-masalah pembangunan di wilayah ini telah terbukti. Bahwa pada kenyataannya hal itu tidak dapat diterima begitu saja, dan melalui penelitian ini telah banyak ditunjukkan berupa bukti dan alternatif jawaban dari letak permasalahan yang merupakan salah satu sarana yang mengajarkan kepada anggota khalayak agar dapat berfungsi di lingkungan masyarakatnya. Maksudnya media massa seperti TV - 3 bukanlah salah satu indikator yang menentukan dalam suatu proses sosialisasi politik. Tentunya hal ini dapat ditunjukkan melalui data di lapangan, bahwa pada umumnya kecenderungan khalayak untuk memirsa siaran yang ditayangkan oleh TV - 3 hanyalah sebagai alat hiburan saja. Dengan demikian dapat diketahui, bahwa pengaruh yang ditimbulkan akibat dari pengenaan siaran TV - 3 belum begitu kuat dampaknya untuk mempengaruhi sosialisasi politik khalayak di daerah ini."