Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Provinsi DKI Jakarta. Melaksanakan kebijakan restrukturisasi organisasi bukan hal mudah bagi Provinsi DKI Jakarta karena untuk mengimplementasikan kebijakan restrukturisasi tersebut, Provinsi DKI Jakarta harus melakukan perampingan dengan menggabung dan bahkan menghapus beberapa organisasi perangkat daerah agar dapat mewujudkan organisasi yang proporsional serta sesuai dengan batasan Peraturan Pemerintah.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah, bagaimana implementasinya dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan publik, teori perubahan dan restrukturisasi organisasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif analitis.Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa proses dan tahapan dalam penetapan jenis dan jumlah organisasi perangkat daerah yang dituangkan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2008, telah didasarkan pada prinsip-prinsip pengorganisasian. Namun implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Provinsi DKI Jakarta belum dilaksanakan secara optimal.Adapun faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut adalah: komunikasi dan koordinasi yang belum efektif, sumber daya khususnya sumber daya manusia yang belum memadai dan struktur birokrasi DKI Jakarta yang menganut otonomi tunggal sehingga lebih kompleks karena Provinsi memiliki aparat pelaksana sampai ke tingkat wilayah.Agar kebijakan restrukturisasi organisasi yang ditetapkan dapat dimplementasikan secara optimal maka perlu diikuti dengan peraturan pelaksanaan atau peraturan penjelas agar perangkat daerah mengetahui kejelasan batasan pembagian tugas, fungsi, peran, dan kewenangannya yang diikuti adanya kegiatan sosialisasi yang efektif. Komunikasi dan koordinasi antar perangkat daerah baik secara horisontal maupun vertikal perlu ditingkatkan sehingga dapat terwujud sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia perlu menjadi perhatian karena sumber daya manusia mempunyai peranan yang penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

---

The thesis discuss the implementation of the policies of DKI Jakarta Province on restructuring organization of the local government institutions. It was not easy for the Province of DKI Jakarta, they should do with some merging and downsizing even deleting some of the local government institutions in order to realize the organizational in proportion and in accordance with the Government Regulations or Peraturan Pemerintah.The purpose of this study is to describe the process of the policies, how its implementation and the factors that affect it. The theories to be used are the implementation public policy theory, theory of change and organizational restructuring, with qualitative approach and descriptive analysis.Based on the result of the research, it could be said that the process of the development of organizational restructuring policies of the DKI Jakarta Province as confirmed in their regulation of Perda number 10 of 2008, has been carried out in accordance with the provisions of the applicable regulations. Similarly, the processes and stages in determining the type and amount of the local units based on the principles of organizing. However, the implementation of the policy of the Province of DKI Jakarta had not been implemented in an optimal.The factors that affect it are: ineffective communication and coordination, the resources, particularly the human resources, and inadequate bureaucratic structure of a single autonomy that more complex, and has executive officers at the local level.To implement the organizational restructuring policies in an optimal, it should be followed with such regulations or guidance where the implementing local officers might find clearly to know the details of their duties, functions, roles, authorities, and then accompanied with an effective socialization. Communication and coordination between local officers, either horizontally or vertically, need to be always improved so that synchronization can be achieved at the implementation of the tasks. The development of the human resource capacities is a very necessary to be addressed, as its important role in supporting the successful implementation of the policy."

"ABSTRAKSementara ini terdapat kesan bahwa pengurusan pelayanan, belum memenuhi harapan masyarakat, masih berbelit-belit dan sering menimbulkan duplikasi dalam pengurusan oleh berbagai instansi, Usaha melenyapkan anggapan ini harus selalu terus menerus diusahakan oleh instansi/aparat yang menangani masalah ini dengan perbaikan sistim pengurusan dan penggunaan alat-alat yang memenuhi tuntutan zaman, Untuk mengetahui sampai sejauh mana sinkronisasi dan koordinasi pe layanan masyarakat di bidang pertanahan di D.K.I, Penelitian kepustakaan, peneli tian lapangan, penelitian sampling. Sudah cukup baik tetapi masih perlu ditingkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara aparat terutama adalah bidang penentuan nilai/harga tanah dan peta dasar. Kerjasama perlu ditingkatkan antara aparat Pemda dan aparat Pusat, disamping itu penggunaan alat-alat yang lebih memenuhi tuntutan zaman sangat dibutuhkan seperti komputerisasi."

"Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan empiris, dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini. Kemudian secara deduktif diinterprestasikan untuk menjawab masalah-masalah yang ada. Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku pejabat yang berwenang dalam bidang tertentu yang menyangkut pertanahan, mempunyai kedudukan yang sangat strategis selaku penunjang dalam Pendapatan Asli Daerah, dalam hal ini sesuai penelitian di wilayah kota Jakarta Selatan, melalui Surat setoran asli pajak yang diperlihatkan kepadanya sebagai bukti telah dibayarkannya pajak atas tanah yang merupakan milik orang yang akan mengalihkan tanahnya kepada orang lain sebelum akta pemindahan hak atas tanah itu dibuat.Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengurus daerahnya atas prakarsa sendiri, tidak terkecuali bidang pertanahan. Bidang pertanahan inilah yang merupakan tugas dan kewenangan PPAT selaku pejabat yang ditunjuk oleh Undang-undang untuk membuat akta-akta berkenaan dengan perbuatan hukum tertentu mengenai tanah. Pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang pertanahan memberikan kontribusi pada penerimaan daerah dalam bentuk pajak,dimana PPAT selaku penunjang panerimaan pajak di daerah yang berkaitan dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, dimana disebutkan bahwa perolehan dari BPHTB, untuk pusat sebesar 20% sedangkan untuk daerah sebesar 80%. Penerimaan daerah yang sangat besar ini dapat meningkatkan Pendapatan. Asli Daerah yang nantinya dapat digunakan untuk pengembangan daerah secara luas. PPAT selaku Salah satu ujung tombak penerimaan negara dari sektor pajak telah banyak memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah, maka sudah selayaknya PPAT mendapatkan insentif fiskal dan medali atas hasil kerja kerasnya membantu pemerintah dalam penerimaan pajak, dan Selayaknya pula PPAT sekiranya mendapat insentif non fiskal berupa kavling/tanah bagi PPAT yang telah banyak memberikan kontribusi kepada daerah dan meminta kelonggaran pajak, karena PPAT telah banyak membantu instansi pajak dalam penerimaan pendapatan bagi kantor pajak setempat."

"ABSTRAK pangan merupakan kebutuhan dasar manusia. Oleh sebab itu ketersediaannya adalah hal yangmutlak. Dalam kaitannya dengan ketersediaan ini aspek distribusi menjadi strategis. Dihadapkandengan kedudukan DKI Jakarta sebagai ibu kota, distribusi pangan, dalam hal ini beras, dapatmengganggu dinamika masyarakat yang dapat mempengaruhi ketahanan wilayah. Oleh sebab ituefisiensi distribusinya nienjadi permasalahan yang menarik. Penelitian ini berjudul ?EfektifitasDistribusi Beras di DKI Jakarta, Tinjauan Aspek Ketahanan Wilayah dengan tujuan untukmelihat kecenderungan permintaan betas sepuluh tahun terakbir di DKI Jakarta seiring dengankecenderungan pertumbuhan penduduk, mendeskripsikan pola suplai untuk memenuhipermintaan tersebut, menentukan model distribusi beras dan lokasi suplai ke lokasi permintaandi wilayah DKJ Jakarta agar terdapat efisiensi. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatifdan kualitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk melihat kecenderungan kebutuhan pangansehubungan dengan pertumbuhan penduduk. Sedangkan metode kualitatif digunakan untukmenganalisis setiap gejala yang timbul dan kecenderungan kebutuhan beras yang terjadi yangditemukan dan metode kuantitatif. Dari hasil perhitungan kecenderungan pertumbuhanpenduduk DKI Jakarta, selaras dengan pemikiran dasar dari Maithus, maka dapat diketahuibahwa terdapat kecenderungan yang terus meningkat terhadap kebutuban beras. Peningkatan inipada suatu periode pemenuhannya tidak dapat dilakukan, mengingat dari penghitunganberdasarkan data lapangan, stok beras yang ada menyusut tidak berimbang dengan pertumbuhanpenduduk. Menurut pedagang dan praktisi perberasan, kondisi demikian ¡tu bisa terjadi berkaitandengan musim, hasil panen raya dan paden gaduh. Untuk mengantisipasi hal tersebut dilakukanimpor beras. Namun pada dasarnya kebutuhan beras di dki Jakarta bertumpu pada lima daerahsentra beras, selaras dengan kebijaksanaan pangan yang menetapkan bahwa kebutuhan betasimpor hanyalah sebagai pelengkap dad kekurangan yang tidak dapat dipenuhi oleh beras lokal.Untuk mendukung bal tersebut kebijaksanaan pangan nasional menetapkan target pencapaianswasembada besas yang didukung oleb sistem pangan yang mampu meregulasi pemenuhankebutuhan heras. Mendukung bal tersebut sistem agribisnis perlu diintensifkan, terlebih biladihadapkan dengan pola perekonomian yang terbuka alias mengglobai. Kondisi di atasmerupakan fondasi awal efisiensi distribusi heras DKI Jakarta sehubungan denganketersediaannya (stok). Dad internal distribusi perlu dilakukan pemangkasan bagan distribusidengan mengembangkan Grosin Wilayah menjadi sekaligus berkemampuan food station atayang disebut food station . Kemampuan food station plus ini berpengarub pada aspek biayadistnibusi karena dapat meznangkas biaya kuli. Penelitian ini mencoba mengkonstruksi suatumodel linier yang mampu menghitung biaya total transportasi yang efisien untuk distribusi herasdad lokasi suplai ke lokasi permintaan. Basil penelitian ini menunjukican betapa pertimbangan biaya transportasi penting sebagai bahan pertimbangan untuk memenuhi alokasi permintaan di lima wilayah DKI Jakarta."

"ABSTRAKDi Indonesia, program pembangunan khususnya penanggulangan kemiskinan pada dasarnya merupakan upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual. Upaya ini dilaksanakan secara sistemis melalui kegiatan yang disebut Pelita, yang merupakan agenda formal pembangunan, disamping langkah non formal untuk mempercepat tercapainya tujuan pemerataan sebagaimana peran yang dijalankan program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Pada dekade 1970-an, berdasarkan kondisi ketimpangan pemerataan yang ada, muncul kesadaran perlunya perbaikan dan perhatian khusus terhadap kondisi kemiskinan masyarakat, terutama menyangkut persepsi pemerintah dan swasta dalam menangani masalah kemiskinan. Implementasi konsepsi tersebut teraktualisasi dalam program IDT. Secara konseptual, program IDT dapat dikatakan bukanlah program yang baru, bila dilihat dari program fungsional yang dilaksanakan oleh berbagai instansi, khususnya Departemen Sosial yang aksinya lebih menekankan pada visi pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan berbagai potensi pembangunan. Program ini menjadi fokus dan aktual manakala berbagai pihak diminta untuk memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan dan metode pemberdayaan masyarakat miskin itu sendiri. Konsepsi ini telah mendorong subjek untuk melakukan penelitian Hubungan Persepsi Masyarakat Miskin Dengan Pengetahuan Penanggulangan Kemiskinan. Penelitian ini bertujuan: (1) Melihat intensitas hubungan kausalitas persepsi masyarakat miskin dengan pengetahuan penanggulangan kemiskinan dan berupaya menarik kesimpulan hubungan yang bagaimanakah yang dapat menunjang program penangulangan kemiskinan (2) Melihat signifikansi hubungan kausalitas dimaksud, apabila dikontrol oleh sub variabel penelitian dengan cara "mengesampingkan" dan "mengaktifkan" beberapa variabel (3) Melihat signifikansi hubungan persepsi masyarakat dengan pengetahuan penanggulangan kemiskinan sebelum dan setelah dikontrol partisipasi masyarakat. Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Daerah Khusus lbukota Jakarta. Objek penelitian adalah warga masyarakat penerima IDT yang bermukim pada 7 (tujuh) Rukun Warga (RW), dari 90 Pokmas yang aria, melalui teknik penarikan sampel stratifikasi maka ditetapkan 50 Kepala Keluarga sebagai sampel dengan perbandingan untuk masing-masing strata (Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota) adalah 1:1:1:17. Pengurnpulan data primer diiakukan dengan kuesioner sedangkan data skunder diperoleh dari berbagai literatur umum, khusus dan dinas instansi terkait. Data yang telah dihimpun selanjutnya ditabulasi untuk dianalisis dengan formula product moment maupun korelasi parsial dengan varians test signifikansi. Hasil analisis baik dengan teknik univariate, bivariate dan multivariate menunjukkan hasil yang cukup signifikan dengan hipotesis dan asumsi dasar, artinya seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan utama dan sampingan sangat berpengaruh dalam proses pembentukan persepsi penanggulangan kemiskinan, masyarakat miskin. Dilihat dari intensitas nilai korelasi, baik bivariate dan multi variate menunjukkan nilai yang sangat signifikan yaitu rid = 0,7512 dan 18 responden atau 36 persen berada pada strata "sedang" bila dianalisis dengan tabel silang, untuk pesepsi dengan pengetahuan serta = 0,6429 untuk persepsi, pengetahuan dan partisipasi. Besarnya nilai r dan kecilnya nilai p merupakan indikasi hubungan yang signifikan, sebagaimana ditunjukkan oleh besarnya nilai F test daripada nilai kritik F pada tabel product moment. Artinya bahwa apabila terjadi peningkatan bobot satu diantara tiga variabel, maka akan memberikan dampak positif pada dua variabel lainnya. Berdasarkan kenyataan diatas, maka dapat diinterpretasikan bahwa terdapat korelasi yang sangat menyakinkan Hubungan Persepsi Masyarakat Miskin dengan Pengetahuan Penanggulangan Kemiskinan baik "dengan" dan "tanpa" mengikutsertakan Partisipasi Masyarakat Miskin."

"Sekolah dasar merupakan peudidikan dasar yang panting untuk membekali siswadalam menjalani tahap pembelajaran ke tingkat yang Iebih tinggi. Keberadaanperpustakaan sebagai pemmjang kegiatan belajar mengqiar, merupakan tcmpatbagi siswa man pun gunmya dalam mencari informasi yang diperlukan, yangd1:harapkan dapat mengembangkan kemampuan si pemakai.Tujuan palelitian ini untuk mengetahui kondisi perpustakaan SD Negeri di DK!Jakarta, unmk dapat dijadxkan masukan kepada yang beawenang deugan harapanmenjadi perhatian dan dapat ditindak lanjuti. Sesuai dengan Rencana Undang»Undang Sistem Pendidikan Nasional yang akan memperbaiki mutu pendidikannasional melalui pendidikan dasar.Pcnelitian ini menggunakan metode s\urvai, dengan menyebarkan kuesionerkepada Kepala Sekolah atau yang bertanggung jawab atas pengelolaanperpustakaandilima wilayah DK1 JakartaDiperoleh kesimpulan bahwa perpustakaan SDN bclum memenuhi standarminimal, baik dari pengelolanya, yang rata-rata hanya mendapat kursus selamadua minggu mau pun koleksi dan fasilitas ruangannya"

"ABSTRACTTesis ini membahas sistem pemerintahan daerah di tiga ibu kota, Jakarta, London, dan Paris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dan komparatif. Ibu kota umumnya memiliki kekhususan dibandingkan dengan daerah lain di suatu negara. Jakarta, London, dan Paris adalah kota-kota dengan populasi tinggi dan daerah perkotaan yang luas dan dapat ditemukan di negara-negara kesatuan. Ada tiga pertanyaan yang dibahas dalam tesis ini, yaitu perbandingan posisi tiga ibukota relatif terhadap daerah lain di negara masing-masing, perbandingan model pemerintah daerah dari tiga ibukota, dan tren terbaru tentang tata kelola ibukota. Sebagai ibu kota, Jakarta, London, dan Paris memiliki kekhasan masing-masing. Kekhususan tersebut dapat ditemukan dalam posisi mereka relatif terhadap daerah lain atau pemerintah daerah di masing-masing negara mereka sendiri, serta dalam model pemerintah daerah mereka sendiri. Persamaan dan perbedaan dapat ditemukan antara tiga ibu kota. Baik Jakarta dan Paris memiliki pemerintahan bertingkat tunggal, sementara London memiliki pemerintahan bertingkat dua di wilayahnya. Sehubungan dengan model pemerintah daerah, Jakarta memiliki kesamaan dengan London dalam hal dewan lokal dan kepala pemerintah daerah mereka. Jakarta juga memiliki kesamaan dengan Paris dalam hal keberadaan pengawasan negara atau pemerintah pusat. Tren terbaru yang ditemukan dalam tata kelola ibukota adalah pengembangan otoritas regional yang strategis, baik dalam bentuk otoritas kesatuan tunggal atau dalam bentuk badan koperasi otoritas lokal. Disarankan agar pembuat kebijakan meninjau dan mempertimbangkan model pemerintah daerah yang dapat ditemukan dalam sistem pemerintah daerah negara lain, dengan memprioritaskan efisiensi dan kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan.

---

This thesis discusses the system of local government in three capital cities, Jakarta, London, and Paris. This study uses juridical-normative and comparative methods. Capital cities generally have specificities compared to other regions in a country. Jakarta, London, and Paris are cities with high population and large urban built-up area and can be found inunitary states. There are three questions that are discussed in this thesis, namely the comparison of the three capitals positioning relative to other regionsin their respective countries, the comparison of local government models of the three capitals, and the latest trendson capital city governance. As capital cities, Jakarta, London, and Paris have their own specificities. Those specificities can be found in their positioning relative to other regions or local governments in each of their owncountries, as well asin their own local government models. Similarities and differences can be found between the three capital cities. Both Jakarta and Paris have single-tieredgovernments, while London has two-tieredgovernmentin its area. In relationto the local government model, Jakarta has similarities with London in terms of their local councils and heads of local government. Jakarta also has similarities with Paris in terms ofthe existence of state or central government supervision. The latest trend found in capital city governance is the development of strategic regional authorities, whether in the shape of a single unitary authority or in the shape of local authorities cooperative bodies. It is suggested that policy makers should reviewand consider local government models that can be found in other countries systems of local government, by prioritising the efficiency and performance of the local government concerned."