Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam bekerja sebagai pekerja domestik di luar negeri, para perempuan mengalami banyak hambatan dan tantangan. Kekerasan adalah salah satu bentuk tantangan yang harus mereka hadapi pada saat bekerja di luar negeri. Kekerasan yang mereka alami meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi serta bersifat multilapis. Salah satu negara tujuan para perempuan untuk bekerja sebagai pekerja domestik adalah Uni Emirat Arab (UEA). Banyak perempuan yang membayangkan UEA sebagai negeri harapan. Namun kenyataannya jauh berbeda dari apa yang mereka bayangkan.Penelitian ini menggambarkan pengalaman pekerja domestic migrant Indonesia selama bekerja di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA). Dari pengalaman tersebut, terungkap berbagai friksi. Mereka merespon friksi tersebut dengan melakukan resistensi yang bentuknya everyday forms of resistance ataupun yang open defiance/ public confrontation. Penelitian ini juga menggambarkan respon para pekerja domestik migran terhadap pandangan masyarakat UEA terhadap diri mereka.Segala pelabelan yang dilekatkan pada pekerja domestik migran Indonesia secara tidak langsung juga melabel masyarakat Indonesia secara umum. Para pekerja domestik merasa sakit hati atas segala pelabelan yang dilekatkan kepada mereka. Generalisasi umum yang dilakukan masyarakat UEA dirasa tidak adil karena tidak semua pekerja domestik seperti itu.Penelitian ini dilakukan di Abu Dhabi Uni Emirat Arab (UEA) selama bulan Mei-Juni 2010. Fokus penelitian adalah para pekerja domestik migran yang melarikan diri di penampungan KBRI Abu Dhabi. FGD, wawancara dan observasi adalah bentuk metode pengumpulan data.

---

In working as migrant domestic workers, women faced a lot of obstacles and challenges. Violence is one form of challenge they have to face in working abroad. The violence they suffer are in the forms of physical, psychological, sexual and economic and these violence are multi-layered. One of the destination country is United Arab Emirates (UAE). Many women imagined UAE as a land of hope. But the reality is far for what they imagined.This research described the experiences of Indonesian Domestic Workers working in Abu Dhabi, United Arab Emirates (UEA). Those experiences revealed frictions. They then responded to those friction by resisting in the form of everyday forms of resistance or open defiance/ public confrontation. This research also described the responses of the Indonesian Domestic Workers on the stereotype put to them by the UAE society.The stereotypes put on Indonesian domestic workers have an indirect effect also to the whole Indonesian society. The Indonesian domestic workers themselves were hurt by these stereotypes. They consider it unfair because not all Indonesia domestic workers are like that.This research was conducted in Abu Dhabi, United Arab Emirates (UAE) in May-June 2010. The focus of this research is the Indonesian domestic workers staying in the Indonesian Embassy?s Shelter. Focus Group Discussion (FGD), interview and observation are the forms of data collecting."

"Tulisan ini mengkaji upaya ekspatriat Indonesia di Abu Dhabi dalam menavigasi identitas yang kompleks dan sense of belonging di tengah keterhubungan global. Di kota yang dinamis dan multikultural ini, komunitas diaspora yang beragam menjaga ikatan budaya yang kuat dengan tanah air mereka melalui rasa nostalgia, masakan tradisional, dan komunikasi rutin dengan keluarga. Komunitas diaspora menciptakan kembali rasa seperti di rumah, melestarikan praktik budaya dan identitas bersama. Tulisan ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi untuk memberikan pemahaman mendalam tentang kehidupan sehari-hari dan praktik budaya ekspatriat. Penelitian ini mengungkapkan bahwa aktivitas komunitas dan simbol budaya memperkuat ikatan dengan Indonesia, menumbuhkan sense of belonging meskipun ada jarak fisik. Konsep kewarganegaraan sosial dan budaya telah berkembang, beralih dari model berbasis negara menjadi model inklusif dan berorientasi hak asasi manusia, yang memungkinkan ekspatriat mendapatkan manfaat dari pendidikan, layanan kesehatan, dan perumahan sambil mengekspresikan identitas mereka melalui praktik kehidupan sehari-hari. Kewarganegaraan yang fleksibel menyoroti sifat dinamis dari pengalaman diaspora, menekankan manajemen identitas strategis untuk menavigasi peluang di berbagai negara. Studi ini menyimpulkan bahwa memahami keterkaitan antara kebijakan identitas, kepemilikan, dan kewarganegaraan sangat penting untuk mendorong masyarakat inklusif dan mendukung komunitas diaspora di dunia yang saling terhubung.

---

This paper examines how Indonesian expatriates in Abu Dhabi navigate complex identities and a sense of belonging amid global interconnectedness. In this dynamic and multicultural city, diverse diaspora communities maintain strong cultural ties to their homeland through nostalgic feelings, traditional cuisine, and regular communication with family. Diaspora communities recreate a sense of home, preserving cultural practices and shared identities. This paper is a qualitative research with an ethnographic approach to provide an in-depth understanding of the daily lives and cultural practices of the expatriates. The research reveals that community activities and cultural symbols reinforce connections to Indonesia, fostering a sense of belonging despite physical distance. The concept of social and cultural citizenship has evolved, shifting from state-based to inclusive, human rights-oriented models, allowing expatriates to benefit from education, healthcare, and housing while expressing their identity through daily practices. Flexible citizenship highlights the dynamic nature of diaspora experiences, emphasizing strategic identity management to navigate opportunities in various countries. This study concludes that understanding the interplay of identity, belonging, and citizenship policies is crucial for fostering inclusive societies and supporting diaspora communities in an interconnected world."

"Melihat maraknya berita di media massa terkait tindak kekerasan majikan terhadap TKW-PRT, studi ini bertujuan untuk mengetahui relasi kekuasaan yang terjadi antara majikan dan TKW-PRT di Malaysia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Informan pada penelitian ini adalah majikan berwarganegara Malaysia dan TKWPRT Indonesia yang bekerja di Malaysia. Relasi kekuasaan yang terjadi antara majikan dan TKW-PRT bersifat eksploitatif. Faktor budaya, karakter individu, stereotipe, dan pengalaman mempengaruhi terjadinya relasi kekuasaan Pekerjaan sebagai TKW-PRT mengalienasi individu dari produk kerjanya dan masyarakat luas. Adanya kecenderungan terjadinya kesadaran palsu pada TKW-PRT sehingga mengorbankan pemenuhan kebutuhan dirinya. Konflik terjadi terkait hak-hak TKWPRT yang tidak dipenuhi majikan. Hubungan emosional berfungsi meredam konflik majikan dan TKW-PRT. Kesadaran kelas (class struggle) antara TKW-PRT belum terealisasi disebabkan oleh ketergantungan akan upah dari majikan.

---

As the news rampant in mass media related to the act of violence towards the Indonesian domestic workers (TKW-PRT), this study is intended to know the power relations that occur between employees and Indonesian domestic workers in Malaysia. This research is currently using the qualitative method. The informers in this study is the employee of Malaysian citizens and Indonesian domestic workers (TKW-PRT) from Indonesia works in Malaysia in order to view the power relations. Power relations that occur between employee and Indonesian domestic workers (TKW-PRT) is nature exploitative. The factor of culture, individual character, stereotype and experiences influence the occurrence of power relations of employment as the Indonesian domestic workers (TKW-PRT). Therefore, it will alienated the individual from her work product and societies. The occurrence of false consciousness towards the Indonesian domestic workers (TKW-PRT) until she sacrifice her self-fulfillment. Conflicts occur related to the rights of Indonesian domestic workers (TKW-PRT) that is not filled by the employee. Emotional relationship is functionate on muffling the conflict of the employee and the Indonesian domestic workers (TKW-PRT). Class consciousness (class struggle) between the domestic workers is still not being realised due to the demands of salary from employee."

"Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan penghasil devisa negara terbesar setelah migas , pengiriman TKI di luar negeri khususnya Malaysia merupakan salah satu upaya mengurangi pengangguran dan meningkatkan perekonomian negara karena peerintah Indonesia tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi Warga Negara Indonesia (WNI), sudah semestinya pemerintah Indonesia memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Sebagai WNI TKW/Nakerwan mempunyai hak yang sama dengan WNI yang lain termasuk dalam hal jaminan kepastian dan perlindungan hukum yang dalam sebagaiman yang terkandung dalam konstitusi yaitu Undang-undang Dasar 1945, untuk itu pemerintah Indonesia harus melindungi semua warga negaranya baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Tindakan kekerasan, penganiayaan, pelecehan seksual, pemerkosaan dan perlakuan diskriminasi yang juga merupakan bentuk dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kerap dialami oleh TKW/Nakerwan kita yang bekerja di sektor informal yaitu Pembantu Rumah Tangga (PRT) di Malaysia. Peraturan hukum yang mengatur tentang keberadaan TKW/Nakerwan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, untuk itu pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia mengadakan diplomasi politik dengan menghasilkan nota kesepahaman (MoU) yang dibuat untuk melindungi TKI yang bekerja sebagai PRT, dalam MoU tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban antar TKI dan pengguna jasa, berjalannya waktu MoU tersebut kurang mewakili karena masih banyak ditemui pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh TKI, pengguna jasa, maupun pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia, dalam MoU tersebut tidak mengatur secara khusus mengenai bantuan hukum, dengan demikian pemerintah Indonesia bersama-sama dengan pemerintah Malaysia melakukan peninjauan ulang terhadap isi dari MoU tersebut, karena dengan adanya MoU tersebut tidak membawa perubahan yang cukup berarti terhadap perlindungan hukum TKI khususnya TKW/Nakerwan yang bekerja sebagai PRT di Malaysia, adapun bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan pemerintah Indonesia kepada TKI yang dihadapkan dengan suatu permasalahan hukum adalah bantuan hukum kemanusiaan, diplomasi, konsuler dan pendampingan.

---

Indonesian Labor (Tenaga Kerja Indonesia) produce the biggest devisa beside oil and gas, most of them are female. Sending Indonesian Labor abroad especially to Malaysia is one of effort to decrease numbers of unemployment and increase national economy, because the government is unable to provide job opportunity for all numbers/ the demand of unemployment. The government should gives security and legal protection for all citizens in this matter Indonesian Labor, especially female labor. As a labor they have the same right like any other Indonesian citizen include security and legal protection as contain in the constitution UUD 1945, therefore the government must protect all its citizen inside and outside the country.

Violence, maltreatment, sexual harassment, rape and discrimination suffered by the female labor who are most working in informal sector as domestic workers, are human rights violation. The regulation which govern Indonesian Labor is working inefficiently to protect them, so that the government of Indonesia and the government of Malaysia made politic diplomacy and the result is Memorandum of Understanding (MoU) for protection Indonesian Labor who works as domestic workers. The MoU less to protect the rights and obligations between Indonesian Labor and the employer or the service user. So far still easy for us to find violation which are made by the employer or the service user, Indonesian Labor, or the government (both Indonesia and Malaysia). The MoU does not specifically govern about legal aid, so that the Indonesian government and together with the Malaysian government conducted a review to the content of the MoU, because the MoU does not bring significant change for the protection of the Indonesian Labor especially for female domestic worker in Malaysia. The form of the legal aid which can be provided by Indonesian government for them who face law problem are legal aid in humanitarian, diplomacy, consular, and assistance."