Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada awalnya militer di Indonesia merupakan kelompok-kelompok perlawanan rakyat yang bergerak menurut cara-cara militer dalam merebut dan atau mempertahankan kemerdekaan Rl yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kelompok perlawanan rakyat tersebut dikenal dengan seperti antara lain Barisan Keamanan Rakyat (BKR), Tentara Pembela Tanah Air (PETA), Tentara Pelajar dan Tentara Keamanan Rakat (TKR). Kelompok-kelompok perlawanan rakyat yang belum terorganisasi sebagaimana lazimnya organisasi pertahanan dan keamanan di suatu negara ini merupakan salah satu unsur pergerakan kebangsaan Indonesia.Militer Indonesia tumbuh di dalam suasana revolusi fisik, dan kemudian berkembang mengaktualisasikan perannya hingga ke tengah percaturan politik bangsa, atau dengan perkataan lain teijadi perkembangan peran polilik militen Untuk mengetahui hakikat peran politik militer dalam pergerakan kebangsaan, mengapa peran politik militer di Indonesia bisa berkembang, dan sampai sejauh mana perkembangan peran politik militer dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, penulis melakukan suatu penelitian.Penelitian ini menggunakan metoda analisis kualitatif dan studi kepustakaan Adapun perumusan masalah yang diajukan menjadi pertanyaan-pertanyaan (research questions) dalam penelitian ini adalah :1. Apakah yang menjadi latar belakang aktualisasi peran politik militer di Indonesia?2. Apakah hakikat peran politik militer dalam penyelenggaraan kekuasaan negara?3. Mengapa peran politik militer di Indonesia bisa berkembang?Kesimpulan yang penulis peroleh dari pembahasan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :Latar belakang aktualisasi peran politik militer di Indonesia adalah kuatnya penghayatan terhadap situasi dan nilai-njlai revolusi sejak sebelum dan pasca proklamasi di kalangan militer, situasi pertikaian politik yang teijadi pada masa pasca proklamasi, dan sikap kalangan militer yang tidak mau tunduk pada tekanan kekuasaan sipil, Serta adanya kepentingan-kepentingan politik yang mendukung perlunya aktualisasi peran politik militer.Hakikat peran politik militer Indonesia pada awalnya merupakan manifestasi kesadaran dan tanggungjawab sosial serta semangat perjuangan para pemuda Indonesia yang bergerak di bidang pertahanan dan keamanan rakyat. Manifestasi ini menyatu ke dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. Perkembangan selanjutnya setelah terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat pada tanggal 5 Oktober 1945, menunjukkan bahwa militer di Indonesia dapat digolongkan sebagai militer revolusioner sebagaimana dimaksud oleh Amos Perlmutler. Karakteristik revolusioner inilah yang menjadi watak peran politik militer di Indonesia, tatkala militer berperan aktif di dalam persoalan-persoalan politik bangsa yang pada periode 1950 sampai 1959 marak dengan pertikaian antar partai dan antara partai dengan militer. Peran politik militer ini memuncak pada peristiwa G 30 S/PKI pada tahun 1965.Mengapa peran politik militer di Indonesia bisa berkembang, karena didukung oieh berbagai faktor yang memungkinkan semakin meluasnya peran politik militer. Faktor yang dimaksud antara lain faktor karakteristik yang terbentuk sepanjang revolusi fisik, faktor situsional yang terbentuk pada masa sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan, serta faktor-faktor konstitusional yang memperkukuh eksistensi militer di tengah mekanisme perpolitikan bangsa. Perkembangan peran politik militer ternyata tidak terbatas hanya pada masa sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan, namun lebih jauh telah mendominasi penyelenggaraan pemerintahan negara selama tiga puluh tahun lebih berkuasanya orde baru. Implementasi peran politik militer Indonesia antara lain teraktualisasi melalui ikut sertanya militer dalam penentuan haluan negara serta pengendalian politik dan strategi nasional, memainkan peran sebagai pelopor dinamisalor, dan stabilisalor dalam memelihara dan memantapkan stabilitas nasional di segala bidang yang akhirnya peran politik militer teraktualisasi secara melembaga dengan sebutan Dwi Fungsi ABRI."

"Penelitian ini dilatar-belakangi kenyataan bahwa di dalam masyarakat yang trauma terhadap budaya militerisme (kekerasan militer) setelah dipraktekkan penguasa Orde Baru selama lebih dari tiga dekade, Jendral Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meraih kemenangan, dalam kampanye Pemilihan Presiden yang, karena dipersepsi sebagai "warga militer berwajah sipil" Dalam menjalankan pemerintahannya, SBY harus dapat mencapai sasaran-sasarannya dan tetap diterima oleh masyarakatnya, untuk dapat mendominasi.Bahasa dalam komunikasi digunakan secara aktual untuk mencapai sasaran tertentu (parole). Saussure telah menjalankan bagaimana penggunaan bahasa sebagai speech (parole) dan sebagai bahasa formal (language). SBY pula melakukan komunikasi dengan bahasanya dalam upaya mendominasi masyarakatnya. Selanjutnya apakah ideologi baru tertuang dalam pesan-pesan disampaikan dalam komunikasi politik SBY untuk mendominasi masyarakat ini? Melalui analisa wacana kritis (Critical Discourse Analysis - CDA) penelitian ini memfokuskan pada wacana dan teks yang mempromosikan ideologi yang dibawa SBY, untuk membangun dan memelihara kekuasaan. Secara khusus tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: pertama, melihat bagaimana SBY merepresentasikan ideologi militerisme dalam teks-teks pidato lisannya; kedua, menemukan nilai-nilai baru yang diciptakan SBY dalam ideologi yang ditularkannya ke masyarakat melalui teks-teks pidatonya.Penelitian ini kemudian meneliti pesan dalam teks-teks transkripsi pidato pengarahan dan sambutan Presiden mulai bulan Oktober hingga Desember 2004. Transkripsi teks-teks pengarahan dipilih dengan melihat arahan yang merujuk pada skup kepentingan nasional, serta pertimbangan kedekatan konteks penelitian.Melalui model Norman Fariclough yang mengintegrasikan secara bersama-sama analisis wacana berdasarkan linguistik dan pemikiran sosial - politik, penelitian ini, menyimpulkan bahwa SBY terbukti membawa ideologi baru melalui teks-teks pidato yang disampaikan, untuk dapat diterima dan mendominasi seluruh masyarakatnya Ideologi ini termasuk nilai-nilai militer yang secara hegemoni ditekankan pada makna positif, sesuai nilai yang diterima oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan ditemukannya nilai-nilai militer yang secara positif masih dimaknai oleh SBY yaitu: loyalitas, kedisiplinan, kejantanan. Sedangkan ideologi baru yang dibawanya yaitu: perdamaian, profesionalisme dan konsiliasi. Juga adanya perubahan makna-makna dalam nilai-nilai yang pemah dibawa Orde Baru yaitu padakosa kata seperti : normalisasi, demokrasi dan pembangunan."