Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam alinea ketiga pembukaan Undang Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, di samping merupakan rahmat Allah Yang Maha Kuasa juga didorong oleh keinginan luhur bangsa Indonesia untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas. Keinginan yang luhur tersebut ingin dicapai dengan membentuk pemerintahan negara Indonesia yang disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar. Dengan demikian keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan itu, bukan hanya sekedar cita-cita untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, tetapi "berkehidupan yang bebas dalam keteraturan" atau kehidupan bebas dalam suasana tertib hukum. Hal tersebut di atas, dapat berarti bahwa kemerdekaan seperti yang terungkap dalam Petabukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan juga usaha pembaharuan hukum di Indonesia. Amanat untuk melakukan pembaharuan hukum itu akan lebih kongkrit bila kita menelaah ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945, antara lain membebankan bangsa Indonesia untuk melakukan pembaharuan terhadap peraturan-peraturan bekas pemerintahan jajahan (Hindia Belanda dan Bala Tentara Jepang) yang terpaksa masih diberlakukan pada periode transisi hukum. Garis kebijaksanaan umum pembaharuan hukum tersebut secara operasional telah dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993) khususnya mengenai. Wawasan Nusantara (Bab II huruf f) pada butir bidang hukum. Di dalam Pola Pembangunan Nasional, khususnya mengenai Wawasan Nasional ditegaskan antara lain bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional?"

"Dalam undang-unadng Republik Indonesia nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa sistem pemasyarakatan menghendaki pembinaan narapidana dapat memberikan keterampilan kepada narapidana, sehingga dapat aktif dan produktif dalam pembangunan. Namun perkembangannya sangat lambat.Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah adakah hubungan antara keterikatan narapidana terhadap pembinaan dengan keterampilan kerja, adakah hubungan antara kemampuan narapidana dengan keterampilan kerja, adakah hubungan antara motivasi narapidana mengikuti pembinaan dengan keterampilan kerja dan adakah hubungan antara keterikatan narapidana terhadap pembinaan, kemampuan narapidana dan motivasi narapidana mengikuti pembinaan secara bersama-sama dengan keterampilan kerja narapidana. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menjelaskan adanya hubungan antara keterikatan, kemampuan dan motivasi secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan keterampilan kerja.Motode yang digunakan adalah survei dengan tehnik sampling adalah simple random sampling. Sampel diambil 21 % dari jumlah narapidana yang mendapat pembinaan kemandirian (202 orang) yaitu 21 % x 202 orang = 42 orang, responden diambil dari pegawai bidang kegiatan kerja sebanyak 20 orang. Data yang digunakan dalam peneliitian ini adalah data primer yaitu data yang diambil dari sampel dan responden dengan menggunakan daftar pertanyaan, data sekunder yaitu data dari dokumen,buku-buku dan catatan-catatan pada lapas klas I Cipinang. Pemberian skor kuesioner digunakan skala Liked. Untuk mengetahui tingkat valid dan realiable instrumen dilakukan pengujian validitas dengan menggunakan tehnik content validity dengan rumus Product Moment Pearson dan pengujian reliabilitas digunakan interval consistency dengan tehnik Split Half Spearman Brawn.Berdasarkan perhitungan statistik tingkat hubungan antara variabel independent dengan dependent dengan menggunakan rumus Spearman Rank di dapat hasil sebagai berikut adanya hubungan positif antara keterikatan narapidana terhadap pembinaan dengan keterampilan kerja dengan nilai koefisien korelasi p = 0,502, termasuk tingkat hubungan sedang.Ada hubungan positif antara kemampuan narapidana dengan keterampilan kerja dengan nilai koefisien korelasi p = 0,324 termasuk dalam tingkat hubungan rendah. Ada hubungan positif antara motivasi narapidana mengikuti pembinaan dengan keterampilan kerja, dengan nilai koefisien korelasi p = 0,498 termasuk ke dalam tingkat hubungan sedang, secara bersama-sama antara keterikatan narapidana terhadap pembinaan kemampuan narapidana dan motivasi narapidana mengikuti pembinaan dengan keterampilan kerja narapidana, dengan nilai koefisien korelasi p = 0,498 termasuk tingkat hubungan sedang.Sehubungan temuan tersebut untuk meningkatkan keterampilan kerja narapidana di Lapas K1as 1 Cipinang perlu dilaksanakan antara lain adanya hak istirahat dalam setiap minggunya, penganekaragaman jenis latihan kerja, lebih banyak dan sering diadakan pelatihan kursus-kursus keterampilan kerja, adanya penghargaan bagi narapidana yang dapat menghasilkan produk dan mempunyai nilai ekonomis atau dapat dijual. Selain itu jugs perlu ditambah tenaga instruktur dari berbagai keterampilan, sarana dan prasarana yang memadai sesuai kebutuhan dan tersedianya dana yang memadai baik untuk pengadaan peralatan, perawatan, biaya operasional dan untuk pembelian bahan baku."

"Stres mempunyai dampak yang berbeda pada setiap individu. Stres dapat menjadi Eustres atau stres yang positii dapat juga rnenjadi Distres atau sires yang mengganggu kehidupan individu yang mengalaminya. Pada lingkungan yang mungkin menirnbulkan Distres, yaitu teljadi pada jenis pekerjaan yang monoton, menuntut kewaspadaan, serta yang memiliki disiplin dan resiko tinggi, membuat beban petugas sangat berat , Seperti misalnya bertugas pada shift malam atau apabila ada konflik antar WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan), adanya WBP yang menderita sakit yang serius dan perilaku WBP yang tidak taat pada peraturan.Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa petugas wanita mengalami stres 57,7 % yang rnengarah gejala sakit kepala, mudah tersinggung, lebih agresif, sehingga mempengaruhi pada kondisi kerja. Selain itu permasalahan yang ada di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) yaitu kurang berjalannya sistem rolling yang menimbulkan kejenuhan bagi petugas wanita karena rata-rata bekerja di bagian pengamanan lebih dari 11 tahun. Disamping itu juga kurang terbukanya peluang untuk penjenjangan karir dan tidak ada kriteria penilaian yang jelas untuk meningkatkan karir. Maka penulis membuat program pelatihan penanggulangan stres kerja dengan strategi coping untuk rnengurangi tingkat stres petugas wanita, sehingga dapat menjaga ketertiban dan keamanan demi terciptanya kondisi Lapas yang kondusif."

"Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan proses pemasyarakatan narapidana di lembaga pemasyarakatan tersebut, dan kemudian mengetengahkan alternatif pemikiran sehubungan dengan peranannya dalam membina narapidana.Penelitian ini bersifat deskriptif, dan pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan berupa studi dokumen, observasi, angket, dan wawancara terhadap narapidana, petugas, dan mantan narapidana. Penentuan responden dilakukan secara purposive, dan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, dan apakah pembinaan tersebut dapat bermanfaat bagi narapidana untuk kembali ke masyarakat.Berdasarkan prinsip-prinsip pokok pemasyarakatan, maka perlakuan terhadap narapidana haruslah bersifat manusiawi dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, agar tujuan pemasyarakatan itu dapat tercapai. Di dalam sistem pemasyarakatan program pembinaan narapidana ditujukan pada pembinaan kepribadian atau mental dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian dalam prakteknya meliputi kegiatan keagamaan, penyuluhan hukum, pendidikan, olah raga, dan bergotong royong, sedangkan pembinaan kemandirian atau keterampilan meliputi kursus menjahit, montir radio/elektronika, pertukangan, kerajinan tangan, dan pertanian.Kendala-kendala yang ada seperti dana, sarana, dan prasarana, merupakan faktor penghambat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, dapat dikatakan kurang memadai. Hal ini disebabkan oleh faktor peraturan perundang-undangan, kualitas dan kuantitas petugas yang belum memadai, kurang mendukungnya sarana dan prasarana, serta kurangnya partisipasi masyarakat. Dilihat dari peranannya dalam membina narapidana, pembinaan di lembaga ini kurang bermanfaat bagi narapidana untuk kembali ke masyarakat."

"Sistem Pemasyarakatan sebagai bagian dari pembangunan di bidang Hukum khususnya dan Pembangunan Nasional bangsa Indoesia pada umumnva memiliki arti yang sangat penting, terlebih dengan perubahan lingkungan yang strategis dari waktu ke waktu baik dalam skala Nasional, Regional maupun Internasional. Perubahan dan transformasi situasi global tersebut berdampak pada tingkat, bentuk, jenis dan pelaku kejahatan, baik yang bersifat Transional crime, organized crime, White collor crime, economic crime maupun berbagai bentuk pidana yang bersifat konvensional dan tradisional.Dalam perubahan perlakukan terhadap terpidana dari sistem kepenjaraan ke sistem Pemasyarakatan dapat dilihat bahwa perkembangan sistem kepenjaraan pada permulaan zaman Hindia Belanda dilakukan dengan sistem diskriminatif, yaitu dengan dikeluarkannya peraturan umum untuk golongan bangsa Indonesia (Bumiputera) yang dipidana dengan kerja paksa (Stbld 1826 NO. 16), sedangkan untuk golongan bangsa Eropa (Belanda) berlaku penjara. Pada tahun 1917 lahirlah Reglemen Penjara (Geslichlen Regiemenl) yang tercantum dalam Stbld 1917 Nomor 708, mulai berlaku 1 Januari 1918. Reglemen inilah yang menjadi dasar peraturan perlakuan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. (Hamzah 1985: 91-93).Salah satu tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia terhadap terpidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka memperlancar proses pelaksanaan pembinaan selama yang bersangkutan menjalankan masa pidananya. (Sujatno, 2001:14).Arti penting Lembaga Pemasyarakatan tersebut, belum dapat diimbangi dengan kinerja Lembaga Pemasyarakatan secara optimal, hat itu terlihat dengan masih banyaknya kasus kerusuhan, pemilikan senjata tajam, transaksi dan penggunaan obat﷓obat terlarang, pelolosan diri Warga Binaan Pemasyarakatan. Sebagai sarana evaluasi dan solusi secara terpadu terhadap berbagai permasalahan Sistem Pemasyarakatan, sehingga dapat dicapai kinerja Lembaga Pemasyarakatan yang lebih baik, maka dalam penulisan ini penulis ingin memberikan gambaran tentang kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang terhadap perlakuan terpidana dari sistem kepenjaraan kepada sistem pemasyarakatan, dan memberikan gambaran tentang kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dalam perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap terpidana.Melalui penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan lapangan atau metode survey yang menggunakan kuesioner (angket) sebagai sarana mengumpulkan data. Penelitian lapangan ini didukung oleh data yang diperoleh dari studi kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kinerja proses Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dalam bentuk perlakuan terhadap terpidana sudah berjalan cukup baik sesuai dengan bentuk pola pembinaan yang berlaku, dengan berjalannya kinerja proses tersebut akan menghasilkan kinerja organisasi yang cukup baik pula. Hal ini merupakan bukti yang menunjukkan bahwa kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang akan terwujud jika kinerja proses didalamnya terlaksana dengan baik. Disamping bukti yang telah disebutkan diatas, juga berdasarkan hasil pengolohan dan analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang secara keseluruhan memiliki rata-rata tertimbang sebesar 3,08 atau cukup baik. Hal ini berarti bahwa kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dalam perlakuan terpidana dari sistem Kepenjaraan kepada sistem Pemasyarakatan telah terbukti cukup baik.Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dalam upaya memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap terpidana dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia terpidana menurut ketentuan Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Standar Minimum Rules (SMR) di dalam Lemhaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang sudah berjalan cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil penelitian yang menyatakan bahwa perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap terpidana tersebut secara keseluruhan masing-masing memiliki nilai rata-rata tertimbang sebesar 3,05 dan 3,09 atau rata-rata cukup baik. Hal ini membuktikan bahwa kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dalam upaya menegakkan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap terpidana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dilaksanakan dengan cukup baik.Secara individual, kajian ini akan memerdalam wawasan akademis, sehingga mampu memberikan kontnbusi dalam pclaksanaan tugas sehari-hari terutama dalam meningkatkan etos kerja pemasyarakatan dan memberi pencerahan harkat dan martabat terpidana yang bernuansa Hak Asasi Manusia."

"Tujuan pemidanaan dalam sistem pemasyarakatan adalah mengembalikan narapidana ketengah masyarakat agar menjadi warganegara yang baik, berguna dan bertanggungjawab. Tujuan pembinaan tersebut sejalan dangan kebijakan penghukuman yang disebut sebagai reintegrasi. Dalam penelitian ini Lembaga Pemasyarakatan Terbuka adalah tempat membina narapidana yang telah menjalani setengah masa pidananya yaitu telah sampai pada tahap asimilasi. Struktur bangunannya terbuka dan tanpa dikelilingi oleh tembok.Salah satu program pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah pembinaan kemandirian dengan tujuan meningkatkan kemampuan diri dan potensi diri narapidana agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baik setelah selesai menjalani pemidanaan.Pada dewasa ini masih banyak narapidana yang telah selesai menjalani pemindanaannya sangat sulit mendapatkan pekerjaan yang layak untuk penghidupannya dikarenakan kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Hal ini merupakan permasalahan dari pelaksanaan pembinaan kemandirian.Belum ada peraturan yang secara spesifik berlaku di Lapas Terbuka Jakarta. Dalam operasionalisasinya, Lapas Terbuka Jakarta masih memakai peraturan yang sama juga dengan fungsi, sasaran dan tujuan, jenis pembinaan dan struktur organisasi yang sama dengan yang diberlakukan di Lapas Biasa atau Lapas Tertutup pada umumnya. Hal tersebut menjadi kendala atau faktor yang menghambat upaya reintegrasi dan penerapan konsep residential centre di Lapas Terbuka Jakarta.Metode yang dipergunakan penulis pada penelitian ini adalah metode peneletian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode yang menggambarkan kemampuan narapidana dalam program pembinaan kemandirian pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.Hasil tesis ini menunjukan bahwa analisa kemampuan narapidana dalam mengikuti program pembinaan kemandirian belum terjadi peningkatan secara signifikan, sehinga hasil yang diharapkan agar nantinya narapidana yang telah selesai menjalani pidananya memiliki kemampuan diri dan potensi diri yang dilihat dari pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baik belum tercapai.

---

The goals of imprisonment in system pemasyarakatan is to return prisoners to his/her community in order to become good citizen and have had good responsibility to the community. The goal of the treatment that in the line with that policy is called as reintegration. In this research , Open Prison is a place to treat prisoners which have experienced 1/2 of his/her sentence period or called as asimilation phase. The building structure of Jakarta Open Prison is open and without encircled by wall.One of the coaching programs received by a convicted criminal in a penitentiary is the self construction, which is intended to improve the confict's own attitude and potency, thus enabling him to possess the usefull skills, knowledge, and proper attitude after serving his sentence in a prison.Currently, a large number of ex-convicts are unable to find suitable employment for their own livelihood after they are released from the institution, mainly because they do not have the necessary skill and knowledge to support themselve. This is the crux of the problem, which the self construction tried to rectify.There is not yet regulation that specifically made to be applied in Jakarta Open Prison. The regulation that used in Jakarta Open Prison is still same with the regulation that used in ordinary Prison in general. Function, target and objective, treatment type and organization chart which is used in Jakarta Open Prison has also same as to which is used in ordinary Prison in general. That problems mentioned above become factor or constraint pursuing effort of reintegration and applying the concept of residential centre in Jakarta Open Prison.The method used by the the author in this thesis is a descriptive research utilizing a qualitative approach, which is a method that illustrates the convict'S aptitude self contructions program conducted in Jakarta Open Prison .Analysis of this thesis ending shows that the convict's aptitude has yet to show a significant improvement, even after attending self constructions program, therefore the result in which the released convict is expected to have gained, namely the necessary skills and knowledge to support themselve has not yet been achieved."

"Penelitian ini membahas mengenai Pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian Bimbingan kerja di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Cikarang. Penelitian Ini menggunakan pendekatan Post-positivis, dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam untuk kebutuhan analisis sehingga membutuhkan pandangan dari para narasumber yang berkaitan dengan kebijakan pelaksana pembinaan kemandirian, melalui pertanyaan terbuka seputar masalah tersebut. Penelitian ini bertujuan menggambarkan pelaksanaan bimbingan kerja pada pembinaan kemandirian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Cikarang, mengingat bahwa masih banyaknya pengulangan kejahatan terhadap narapidana yang sudah bebas, untuk itu Lembaga Pemasyarakatan mengeluarkan program bimbingan kerja pada Pembinaan Kemandirian. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa masih adanya masalah dalam pembinaan kemandirian di dalam Lembaga Pemasyarakatan Cikarang yaitu, kurangnya kualitas Sumberdaya, masih kurangnya peran pemerintah dalam mendukung program Bimbingan kerja guna memberdayakan wargabinaan, Kurangnya pemasaran dalam mengenalkan produk Lapas, sehingga harus menjadi perhatian agar nantinya program Bimbingan kerja di Lembaga Pemasyarakatan bisa lebih dioptimalkan lagi.

---

This research program for small-scale farmers and talk about independence of guidance to labor in a penal institution class III cikarang. Post-positivis was used in the study, to technique the collection of qualitative data through interviews to the needs of analysis that calls for the views of of the implementing guidance on the policy of independence, open through questioning the looking for any trouble. This research discuss challenges guidance pembandengan independence in a correctional institution class III cikarang, as much repetition to convict who been free, for that a correctional institution give assistance programs work on guidance independence. This research get a problem still existed for developing independence in a correctional institution in cikarang namely, resources insufficient quality, there is a lack of role of government in support the program to empower recidivist guidance, a lack of marketing in introduce lapas products, so that should be paid attention to the program guidance to labor in a penal institution can be more optimized again."