Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Politik Militer Angkatan Udara Republik Indonesia dalam pemerintahan Sukarno 1962-1966. Secara temporal penelitian ini di awali dengan pelaksanaan Reorganisasi tahun 1962 dan diakhiri hingga dikeluarkannya Supersemar. Aspek spasial penelitian ini adalah Jakarta, sebagai Ibukota negara R.I dan pusat komando AURI.Penelitian tesis ini menggunakan metode sejarah. Sebagai kajian sejarah, hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk naratif. Data penelitian berupa sumber primer didapatkan di Arsip Nasional, Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, Disjarah AURI, Perpustakaan Nasional, Sekretariat Negara dan Perpustakaan CSIS. Selain itu didapatkan sumber lisan dari pelaku sejarah, melalui proses wawancara dengan Sri Mulyono Herlambang (Men/Pangau 1965-1966), Heru Atmodjo (Asisten Direktur Intelejen AURI 1965) dan Supeni (Tokoh PNI/Staf Departemen Luar Negeri 1965). Adapun data sekunder diperoleh dari sepuluh perpustakaan di Jakarta.Hasil penelitian menunjukkan bahwa reorganisasi militer AURI pada tahun 1962 secara konsepsi bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas dan integralitas angkatan bersenjata. Namun prakteknya, reorganisasi seringkali dikaitkan dengan masalah politik yang kontra-produktif. Pergantian kepemimpinan AURI dari Suryadarma kepada Omar Dhani misalnya, lebih didorong karena persaingan antar angkatan bersenjata dan Presiden Sukarno juga menjadikan reorganisasi sebagai cara meningkatkan pengaruhnya dalam angkatan bersenjata. Menghadapi menguatnya pengaruh Nasution, Sukarno menjalin hubungan erat dengan AURI.Peristiwa G-30-S 1965 di Jakarta dan Yogyakarta yang menewaskan Ahmad Yani, Suprapto, S.Parman, MT Haryono, Sutoyo, DI Pandjaitan, Tendean, Katamso dan Sugiyono pada akhirnya melahirkan ketidakpercayaan publik terhadap kepemimpinan presiden yang dianggap terlibat dalam peristiwa tersebut. Pada peristiwa tersebut, keterlibatan Men/Pangau Omar Dani mengakibatkan ketidakpercayaan publik terhadap AURI. Sehingga kemudian pada akhir masa kepemimpinan Omar Dani dan kepemimpinan Sri Mulyono Herlambang, AURI bersikap berbalik dengan menumpas para pelaku G-30-S. Adapun perubahan sikap tersebut, selain di dorong dari kalangan internal AURI juga merupakan akibat campur tangan pihak AD untuk mengurangi pendukung Sukarno dalam pemerintahan.

---

The objective of this experiment was to discribe Angkatan Udara Republik Indonesia militery politic in Sukarno government 1962-1966. This experiment was temporally started with reorganization gappened in 1962 and ended until Supersemar run. The spacial aspect of this experiment was in Jakarta as RI capital city and AURI command center.The thesis experiment used historical methode. As historical course, the result of this experiment was performed in narrative text. An experiment data was primary sourced that got from national archive, TNI History and Tradition Center, Disjarah AURI, National Library, State Secretariat and CSIS library. Beside that, it was gotten from oral speaking source of historical actor, Sri Mulyono Herlambang (Men/Pangau 1965-1966), Heru Atmodjo (AURI Intelejent Directure Asistent 1965) and Supeni (PNI figure/abroad departemet staff 1965) using interview process. And the secondary data was gotten from 10 library in Jakarta.The result of this experiment showed that the objective of military AURI reorganization in 1962 was conceply to increase profesionality and integrality of angkatan bersenjata. But in fact, reorganization was often related with political problem. AURI leader subtitute from Suryadarma to Omar Dani as example, because of many competitions between Angkatan Bersenjata and President Sukarno that made reorganization as a way to influence improvement in Angkatan Bersenjata. To face Nasution?s influence, Sukarno has good relation with AURI.The event of G-30-S in Jakarta and Jogjakarta which killed Ahmad Yani, Suprapto, S. Parman, MT Haryono, Sutoyo, DI Pandjaitan, Tendean, Katamso dan Sugiyono. Was finally process unbelieveable society to leadership of president which assumed that he involved in it. In this event Men/Pangau Omar Dani involvement proceesed unbelievable public to AURI. So, the end of Men/Pangau Omar Dani and Men/Pangau Sri Mulyono Herlambang leadership, AURI showed contra attitude with arresting the actors of G-3-S. it was because of not only from internal AURI but also the results of joining AD to descrise influence of Sukarno supporter in his government."

"Pada awalnya militer di Indonesia merupakan kelompok-kelompok perlawanan rakyat yang bergerak menurut cara-cara militer dalam merebut dan atau mempertahankan kemerdekaan Rl yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kelompok perlawanan rakyat tersebut dikenal dengan seperti antara lain Barisan Keamanan Rakyat (BKR), Tentara Pembela Tanah Air (PETA), Tentara Pelajar dan Tentara Keamanan Rakat (TKR). Kelompok-kelompok perlawanan rakyat yang belum terorganisasi sebagaimana lazimnya organisasi pertahanan dan keamanan di suatu negara ini merupakan salah satu unsur pergerakan kebangsaan Indonesia.Militer Indonesia tumbuh di dalam suasana revolusi fisik, dan kemudian berkembang mengaktualisasikan perannya hingga ke tengah percaturan politik bangsa, atau dengan perkataan lain teijadi perkembangan peran polilik militen Untuk mengetahui hakikat peran politik militer dalam pergerakan kebangsaan, mengapa peran politik militer di Indonesia bisa berkembang, dan sampai sejauh mana perkembangan peran politik militer dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, penulis melakukan suatu penelitian.Penelitian ini menggunakan metoda analisis kualitatif dan studi kepustakaan Adapun perumusan masalah yang diajukan menjadi pertanyaan-pertanyaan (research questions) dalam penelitian ini adalah :1. Apakah yang menjadi latar belakang aktualisasi peran politik militer di Indonesia?2. Apakah hakikat peran politik militer dalam penyelenggaraan kekuasaan negara?3. Mengapa peran politik militer di Indonesia bisa berkembang?Kesimpulan yang penulis peroleh dari pembahasan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :Latar belakang aktualisasi peran politik militer di Indonesia adalah kuatnya penghayatan terhadap situasi dan nilai-njlai revolusi sejak sebelum dan pasca proklamasi di kalangan militer, situasi pertikaian politik yang teijadi pada masa pasca proklamasi, dan sikap kalangan militer yang tidak mau tunduk pada tekanan kekuasaan sipil, Serta adanya kepentingan-kepentingan politik yang mendukung perlunya aktualisasi peran politik militer.Hakikat peran politik militer Indonesia pada awalnya merupakan manifestasi kesadaran dan tanggungjawab sosial serta semangat perjuangan para pemuda Indonesia yang bergerak di bidang pertahanan dan keamanan rakyat. Manifestasi ini menyatu ke dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. Perkembangan selanjutnya setelah terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat pada tanggal 5 Oktober 1945, menunjukkan bahwa militer di Indonesia dapat digolongkan sebagai militer revolusioner sebagaimana dimaksud oleh Amos Perlmutler. Karakteristik revolusioner inilah yang menjadi watak peran politik militer di Indonesia, tatkala militer berperan aktif di dalam persoalan-persoalan politik bangsa yang pada periode 1950 sampai 1959 marak dengan pertikaian antar partai dan antara partai dengan militer. Peran politik militer ini memuncak pada peristiwa G 30 S/PKI pada tahun 1965.Mengapa peran politik militer di Indonesia bisa berkembang, karena didukung oieh berbagai faktor yang memungkinkan semakin meluasnya peran politik militer. Faktor yang dimaksud antara lain faktor karakteristik yang terbentuk sepanjang revolusi fisik, faktor situsional yang terbentuk pada masa sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan, serta faktor-faktor konstitusional yang memperkukuh eksistensi militer di tengah mekanisme perpolitikan bangsa. Perkembangan peran politik militer ternyata tidak terbatas hanya pada masa sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan, namun lebih jauh telah mendominasi penyelenggaraan pemerintahan negara selama tiga puluh tahun lebih berkuasanya orde baru. Implementasi peran politik militer Indonesia antara lain teraktualisasi melalui ikut sertanya militer dalam penentuan haluan negara serta pengendalian politik dan strategi nasional, memainkan peran sebagai pelopor dinamisalor, dan stabilisalor dalam memelihara dan memantapkan stabilitas nasional di segala bidang yang akhirnya peran politik militer teraktualisasi secara melembaga dengan sebutan Dwi Fungsi ABRI."

"Penelitian ini dilatar-belakangi kenyataan bahwa di dalam masyarakat yang trauma terhadap budaya militerisme (kekerasan militer) setelah dipraktekkan penguasa Orde Baru selama lebih dari tiga dekade, Jendral Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meraih kemenangan, dalam kampanye Pemilihan Presiden yang, karena dipersepsi sebagai "warga militer berwajah sipil" Dalam menjalankan pemerintahannya, SBY harus dapat mencapai sasaran-sasarannya dan tetap diterima oleh masyarakatnya, untuk dapat mendominasi.Bahasa dalam komunikasi digunakan secara aktual untuk mencapai sasaran tertentu (parole). Saussure telah menjalankan bagaimana penggunaan bahasa sebagai speech (parole) dan sebagai bahasa formal (language). SBY pula melakukan komunikasi dengan bahasanya dalam upaya mendominasi masyarakatnya. Selanjutnya apakah ideologi baru tertuang dalam pesan-pesan disampaikan dalam komunikasi politik SBY untuk mendominasi masyarakat ini? Melalui analisa wacana kritis (Critical Discourse Analysis - CDA) penelitian ini memfokuskan pada wacana dan teks yang mempromosikan ideologi yang dibawa SBY, untuk membangun dan memelihara kekuasaan. Secara khusus tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: pertama, melihat bagaimana SBY merepresentasikan ideologi militerisme dalam teks-teks pidato lisannya; kedua, menemukan nilai-nilai baru yang diciptakan SBY dalam ideologi yang ditularkannya ke masyarakat melalui teks-teks pidatonya.Penelitian ini kemudian meneliti pesan dalam teks-teks transkripsi pidato pengarahan dan sambutan Presiden mulai bulan Oktober hingga Desember 2004. Transkripsi teks-teks pengarahan dipilih dengan melihat arahan yang merujuk pada skup kepentingan nasional, serta pertimbangan kedekatan konteks penelitian.Melalui model Norman Fariclough yang mengintegrasikan secara bersama-sama analisis wacana berdasarkan linguistik dan pemikiran sosial - politik, penelitian ini, menyimpulkan bahwa SBY terbukti membawa ideologi baru melalui teks-teks pidato yang disampaikan, untuk dapat diterima dan mendominasi seluruh masyarakatnya Ideologi ini termasuk nilai-nilai militer yang secara hegemoni ditekankan pada makna positif, sesuai nilai yang diterima oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan ditemukannya nilai-nilai militer yang secara positif masih dimaknai oleh SBY yaitu: loyalitas, kedisiplinan, kejantanan. Sedangkan ideologi baru yang dibawanya yaitu: perdamaian, profesionalisme dan konsiliasi. Juga adanya perubahan makna-makna dalam nilai-nilai yang pemah dibawa Orde Baru yaitu padakosa kata seperti : normalisasi, demokrasi dan pembangunan."