Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDengan latar belakang permasalahan diatas, permasalahan utama yagdiangkat dalam tesis ini adalah analisis kebijakan perpajakan terhadap transaksiperbankan syariah dengan akad tijarah, kenapa perlunya perlakuan khususterhadap transaksi perbankan syariah, bagaimana perlakuan pajak terhadaptransaksi dengan akad mudaharabah, bagaimana perlakuan pajak terhadaptransaksi dengan akad musyarakah. Tesis ini disusun dengan menggunakanbanyak metode. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, studi lapangan danwawancara. Wawancara dilakukan terhadap praktisi perbankan syariah.Untuk menyesuaikan dengan kelaziman perlakuan perpajakan atastransaksi perbankan syariah dinegara-negara lain, seharusnya pemerintah dapatmemberikan kebijakan khusus terhadap perbankan syariah. dalam penetapanperaturan perpajakan atas perbankan syariah, pemerintah harus memperhatikandua faktor. faktor pertama, pemerintah hendaknya melibatkan pelaku-pelaku yangyang ada hubungannya dengan perbankan syariah seperti Bank Indonesia, DewanSyariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, dan kalangan praktisiperbankan.faktor kedua adalah pemerintah yang diwakili DJP hendaknyamelakukan harmonisasi peraturan-peraturan yang ditetapkan sehubungan denganperbankan syariah.

---

AbstractWith the background of the above problems, the main issues raised in thisthesis is the analysis of taxation policy towards Islamic banking transactions withtijara conract, why the need for special treatment of Islamic banking transactions,how the tax treatment of transactions with mudaharabah contract, how the taxtreatment of transactions with contract musharaka. This thesis is prepared usingmany methods.The method used is book study, field studies and Interviews.Interviews were conducted against practitioners of Islamic banking.To adjust the tax treatment on the prevalence of Islamicbanking transactions in other countries, the government should be ableto provide specific policy towards Islamic banking. the establishment of Islamicbanking and tax laws, the governmentmust pay attention to two factors. Thefirst factor, the government should involveactors that had to do with Islamicbanking as Bank Indonesia, the National ShariaCouncil, the Indonesian UlemaCouncil, and among practitioners perbankan.faktorsecond is the government thatrepresented the DGT should be to harmonize the regulations set forth inconnection with Islamic banking."

"Current islamic banking in Indonesia is experiencing a significant growth. Up to February, 2013 the number of Islamic banks is as much as 35 banks which consist of 11 islamic banks and 24 islamic business units. This indicates that public interest in islamic banks is quite large and is projected in coming years will continue to increase along with the increasing moslems’ awareness of and need for usury-free banks. In islamic banking activities, any product will not be released from its contract. This study aims to determine the concept of contract in islamic law, principles used in islamic banking operations as well as the implementation of the murabaha contract in Islamic banking."

"Hasil penelitian ini menunjukkan dalam perannya untuk mengantisipasi risiko, pihak Bank Mega Syariah Indonesia selalun akan meminta pendapat dan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah untuk menghindari kekeliruan dalam manajemen yang dapat mengakibatkan pelanggaran syariah islam atau kekeliruan dalam menerapkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional walaupun Dewan Pengawas Syariah tidak selalu hadir setiap saat di bank

---

Result of this research had indivated that in the rule to anticipate risk, Mega-Indonesia Shariah Bank countinuosly asking the opinion and approval from Shariah Supervisory Board to prohibit mistakes in management. That could affect infraction of Isamic Principles or mistakes in applying instruction from National Shariah Board although Shariah Supervisoty Board are not present in Bank is daily activity."

"Perkembangan perbankan syariah yang signifikan di Indonesia pada saat ini telah memunculkan kemungkinan adanya berbagai penafsiran yang berbeda-beda terhadap berbagai produk dan jasa keuangan yang ditawarkan oleh bank-bank syariah yang ada. Atas keadaan tersebutlah, Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah diterbitkan oleh Bank Indonesia, dengan maksud untuk memberikan pedoman atas berbagai produk dan jasa keuangan yang saat ini ditawarkan oleh bank-bank syariah di Indonesia.Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah diterbitkan dengan tidak hanya berisi ketentuan-ketentuan atas bentuk-bentuk berbagai produk dan jasa keuangan syariah yang saat ini ditawarkan oleh bank-bank syariah di Indonesia.Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah juga menetapkan ketentuan-ketentuan dasar perdata Islam yang bersifat fundamental. Salah satu dari ketentuan perdata Islam tersebut adalah larangan dalam melakukan transaksi yang mengandung unsur Maysir, yang oleh Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah didefinisikan sebagai transaksi yang mengandung unsur perjudian, untung-untungan atau spekulaeif yang tinggi. Atas pelarangan bagi bank syariah untuk melakukan transaksi yang mengandung unsur Maysir tersebutlah, penulis melakukan berbagai pembahasan. Pembahasan pertama yang dilakukan oleh penulis adalah pembahasan atas aspek-aspek perbankan syariah sebagai objek dalam penelitian ini. Pembahasan berikutnya adalah pembahasan alas ketentuan Maysir dalam hukum Islam yang kemudian diikuti dengan pembahasan ketentuan Maysir dalam transaksi perbankan syariah di Indonesia dalam kaitannya dengan penerapan manajemen risiko bagi bank-bank syariah yang berbentuk Bank Umum. Pembahasan akhir dalam penelitian ini adalah pembahasan transaksi derivatif sebagai transaksi yang merupakan salah satu instrumen manajemen risiko yang terkait erat dengan variabel pasar, ditinjau dari perspektif prinsip-prinsip perbankan syariah. Kemudian penelitian ini ditutup dengan bab penutup yang berisikan kesimpulan yang didapat dari penelitian ini serta saran-saran penulis atas berbagai permasalahan yang terurai dalam penelitian ini."

"ABSTRAKPembentukan Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan langkah tepat bagipemenuhan kebutuhan segmen masyarakat menengah kebawah, yang mayoritasadalah umat Islam, akan keberadaan lembaga keuangan yang dapat menjangkaumereka. Untuk penyaluran dana, BMI menyediakan fasilitas pembiayaan yang meliputi pembiayaan Murabahah, Ba?i bithaman ajil, Al qardhul hasan dan Mudharabali,yang mempunyai sasaran untuk Pembiayaan Usaha Kecil (PUK) dan non-PUK. Pembiayaan Mudharabah relatif berbeda dari sistem pembiayaan lainnyakarena menggunakan sistem bagi-hasil. BMI sebagaimana bank Islam lainnya,menggunakan pembiayaan Mudharabah sebagai produk unggulan (competitive advantage) dalam rangka bersaing dengan bank konvensional. Oleh karena itu penetapannisbah bagi-hasil sangat menentukan besarnya return yang akan diperoleh. Pene-tapan bagi hasil yang digunakan BMI saat ini adalah bagi-hasil kotor (revenue sharing). Sedangkan untuk mengantisipasi risiko tidak tercapainya proyeksi pendapatan.BMI memberikan insentif atau sangsi kepada nasabah. Namun demikian dalamkondisi bagaimanapun BMI tetap berada di pihak yang diuntungkan yang menunjukkan sikap BMI tidak bersedia menanggung resiko. Hal ini belum sejalan denganprinsip-prinsip dasar dan jiwa bank Islam. Setelah menganalisis sistem yang digunakan BMI. ternyata terdapat kelemahan yang seharusnya bisa diperbaiki. Oleh karena itu BMI perlu mengubah sìstemrevenue sharing menjadi bagi-hasil bersìh (profit sharing) agar lebìh mencerminkanpembagian hasil yang adil sesual dengan syariah Islam. Kunci keberhasilan pembiayaan mudharabah terletak pada kemampuan BMIdalam mengakses Informasi tentang karakteristik jenis-jenis usaha dan pengusahamenengah ke bawah, sehingga perlu kerja sama dengan lembaga pendìdìkan danpenelitian. Sedangkan untuk penyaluran dananya BMI perlu kerja sama dengan BPRBPR Syari?ah mengingat cabang BMI masih sangat terbatas pada wilayah Jakarta."

"Dalam rangka menanggapi perkembangan perbankan syariah yang signifikan, Bank sentral memerlukan instrumen moneter syariah untuk melaksanakan kebijakan moneternya. Instrumen moneter syariah yang dimaksud adalah Sertifikat Wadiah Bank Indonesia atau yang disingkat SWBI. SWBI merupakan piranti sarana penitipan jangka pendek yang menggunakan prinsip titipan wadi 'ah yad dhamanah. Dalam transaksi wadi'ah yad dhamanah, Bank Indonesia memperoleh manfaat penerbitan SWBI sebagai piranti pengendalian uang beredar sehingga dapat memberikan bonus ('athaya) sepanjang tidak diperjanjikan sebelumnya.Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) bank-bank syariah, mengidentifikasi bagaimana faktor - faktor tersebut mempengaruhi jumlah permintaan SWBI. Pada teori permintaan instrumen sekuritas dinyatakan bahwa permintaan suatu sekuritas dipengaruhi oleh yield sekuritas itu sendiri, yield sekuritas substitusinya, ketersediaan pasar sekunder untuk menjual kembali sekuritas tersebut dan faktor lain yang secara logik dapat mempengaruhi. Untuk suatu sekuritas moneter yang Islami terdapat faktor yang menjadi ciri khas yang dapat mempengaruhi permintaan suatu sekuritas Islami yaitu persepsi dan dorongan spiritual.Untuk analisis kuantitatif pada kali ini digunakan alat analisis regresi berganda dengan terlebih dahulu mengidentifikasi variabel-variabel berdasarkan pada teori permintaan dan inforrnasi yang diperoleh dari berbagai ketentuan dan wawancara. Dari hasil identifikasi, diketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan SWBI selain faktor yield SWBI yaitu bonus SWBI dan yield sertifikat substitusi SWBI yaitu tingkat bagi hasil IMA seperti dengan yang telah dikemukakan pada teori permintaan suatu sekuritas, faktor lain tersebut adalah DPK dan Pembiayaan, dua faktor ini merupakan faktor permintaan SWBI yang erat kaitannya dalam Manajemen Dana Likuiditas Bank.Dari hasil analisis menggunakan model regresi, diketahui bahwa faktor yang signifikan mempengaruhi jumlah kepemilikan SWBI oleh bank-bank syariah adalah Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor likuiditas Iebih sebagai alasan ketimbang faktor untuk memperoleh keuntungan pada Permintaan SWBI Perbankan Syariah.

---

In order to respond significant syariah banking, Central Bank requires syariah monetary instrument for implementing its monetary policy. Such syariah monetary instrument is Certificate of Wadiah Bank Indonesia or abbreviated with SWBI, it is instrument for short term deposit using principle of Wadi 'ah yad dhamamah. By such transaction Bank Indonesia will get benefit for issuing SWBI as instrument for controlling money circulation., hence, it may give bonus ('athaya) unless it had been agreed previously.

The objective of this thesis is for knowing what factors influencing the demand of Certificate of Wadiah Bank Indonesia (SWBI) from syariah bank and identifying how those factors will influence total SWBI demand.

In theory on security instrument demand stated that any security demand may be influenced by yield of such self security, yield of its security substitution, the availability of secondary market for reselling such security and other factor may influence it logically. Any monetary security following Islamic law, specifically, there is character may influence security demand, those are perception and spiritual motives.

For quantitative analysis herein having been used double regression analysis but previously, it identify variables based on demand theory and information obtained from some requirements and interviews. Prom identification results had been known that there are some factors influencing SWBI demand other than yield factor of SWBI, i.e SWBI bonus and yield of substitution certificate of SWBI, eg, rate of sharing revenue of IMA as had been revealed by security demand theory, such other factor is DPK or finance, these two factors as factor of SWBI demand having close relation with Managerial Fund of Bank Liquidity.

From analysis results using regression model it had been known that significant factor influence total SWBI ownership by syariah banks is Third Party Fund and Finance. lt indicates that liquidity factor just more than getting benefit from SWBI demand of Syariah Bank."

"Salah satu dimensi yang sangat dirasakan mengancam kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini adalah krisis di bidang ekonomi. Krisis Indonesia dimulai dengan tertekannya nilai tukar rupiah, yang kemudian menjadi krisis moneter (krismon),dan setelah meluas dan mendalan berkembang menjadi krisis total (kristol), menyangkut hampir semua aspek kehidupan masyrakat. Proses ini terjadi dengan cepat meluas dan mendalam jauh melapaui perkiraan kebanyakan orang termasuk para ahli bahkan mereka yang pesimis sekalipun.Adapun tujuan penelitian adalah untuk :a. Menganalisis dan menemukan jawaban tentang latar belakang kelahiran Bank Syariah dan hubungan hukum antara bank Syariah dengan nasabah penyimpan dana maupun dengan nasabah pengguna dana.b. Menganalisis dan menemukan jawaban tentang bagaimanakah pembiayaan bisnis dengan pola kemitraan dalam perspektif hukum Islam.c. Menganalisis dan menemukan jawaban tentang bagaimanakah prinsip-prinsip pembiayaan bisnis dengan prinsip mudharabah dan musyarakah di perbankan Syariah.d. Menganalisis dan menemukan jawaban tentang pembiayaan bisnis dengan prinsip mudharabah di perbankah Syariah dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi dominasi pembiayaan non bagi hasil di perbankan Syariah.Penelitian desertasi ini bersifat yuridis normatif dan yuridis sosiologis dengan jenis penelitian hukum yang nmngambil data kepustakaan dan lapangan. Sebagai penelitian Yuridis Normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisis pada bahan-bahan kepustakaan, yang merupakan data sekunder. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup : (1). Bahan hukum primer; (2). Bahan hukum sekunder; (3). Bahan hukum tertier."

"ABSTRAKIndonesia merupakan Negara yang mayoritas berpenduduk Islam, namun tidak memiliki Bank Syariah yang besar. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan mengenai Merger Bank menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta membahas mengenai apakah dengan melakukan Merger Bank BUMN Syariah dapat bersaing dalam dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Bahwa Merger ini dilakukan untuk memperkuat struktur Perbankan Syariah dengan mengacu pada analisis kelebihan dan kelemahan dengan dilakukannya Opsi Merger, serta perbandingannya dengan beberapa Negara di kawasan Asia Tenggara. Metode penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyarankan pemerintah untuk melakukan Merger terhadap Bank BUMN Syariah sehingga dapat bersaing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, dimana Negara-negara ASEAN akan dijadikan sebagai wilayah kesatuan pasar dan basis produksi yang akan membuat arus terhadap barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja tidak ada hambatan.

---

ABSTRACT

Indonesia is a largest Muslim country, but they don?t have a big Bank Sharia. This thesis explains about Merger regulation in accordance with provisions of laws and regulations that valid, and also explains whether with Merger of Bank BUMN Sharia may compete in facing the ASEAN Economy Community. That the purpose of this Merger is to strengthen the structure of Bank Sharia referring to the benefit and weaknesses of Merger, and also the comparison between several Middle East Country. In arranging this thesis, the writer uses typology of normative legal research. Writer suggests that in facing the ASEAN Economy Community, where the economy of a country is fully integrated into the global economy to prepare for the free market in the field of capital, goods and services, investment and labor, the Government should merge the Bank BUMN Sharia, therefore Indonesia can compete in facing the ASEAN Economy Community."

"Skripsi ini bertujuan untuk membahas dan menjelaskan tentang akad musyarakah dalam lingkup bank umum syariah di Indonesia. Analisis difokuskan pada kalusul jaminan pengembalian modal dalam akad musyarakah di Bank ABC dan Bank XYZ. Bentuk yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, yang mana penulis melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank ABC dan Bank XYZ dalam praktiknya mencantumkan jaminan pengembalian modal di dalam akad musyarakah kepada para nasabahnya. Ketentuan tersebut tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Standar Internasional The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) tentang Musyarakah, dimana ketentuan tersebut berpotensi merugikan nasabah. Penelitian ini menyarankan agar Bank ABC dan Bank XYZ dalam melakukan pembiayaan musyarakah harus memastikan kepatuhan terhadap hukum positif. Lebih lanjut, klausul jaminan pengembalian modal pada akad musyarakah di Bank ABC dan Bank XYZ tersebut mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum karena melanggar syarat sah objektif sebuah perjanjian.

---

This thesis aims to discuss and explain the musyarakah contract within the scope of sharia commercial banks in Indonesia. The analysis focuses on the capital return guarantee clause in the musyarakah contract at Bank ABC and Bank XYZ. The form of research used by the author in this thesis is juridical normative, whereby the author researches applicable laws and regulations. The typology of this research is analytical descriptive. The results of this research show that Bank ABC and Bank XYZ in practice include a capital return guarantee clause in their musyarakah contract with their customers. The capital return guarantee clause is not in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) and the International Standard of The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) concerning Musyarakah, in which the clause has the potential to harm customers interest. This research suggests that Bank ABC and Bank XYZ, in conducting musyarakah contract, must ensure the compliance with positive laws. Furthermore, the capital return guarantee clause in musyarakah contract at Bank ABC and Bank XYZ resulted in the contract being null and void because it violated the objective legal conditions of an agreement."

"Skripsi ini membahas secara khusus mengenai akad mudharabah sebagai akad bagihasil, risiko dari akad mudharabah, dan proses manajemen risiko dari akad mudharabah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Analisis terhadap risiko pada akad mudharabah dalam ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, dengan melakukan analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam melalui studi pustaka yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan analisis yang dilakukan, mudharabah merupakan suatu kerja sama dengan konsep kepercayaan antara pemilik modal dan pengelola, yang memilki risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, kepatuhan, hukum, reputasi, dan stratejik yang terhadapnya dilakukan proses manajemen risiko preventif berupa pemeriksaan dan pengawasan serta penanggulangan.

---

This thesis discusses mudharabah as profit-sharing agreement, the risk and the process of risk management mudharabah based on regulation and Islamic law. Analysis of the risk on the mudharabah is done with normative method, through literature study analyzed qualitatively. From the analysis that has been conducted, mudharabah is a partnership with the concept of trust between capital owners and managers, who have the credit, market, liquidity, operational, compliance, legal, reputation, and the strategic risk, which the management process is carried out as a preventive such as inspection and supervision as well as countermeasures."