Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Contents: Introduction I. Shang Yang in history ; II. Shang Yang as social reformer ; III. The book of lord Shang and the school pf law ; IV. The text of the book of Lord Shang ; Translation of the book of Lord Shang ..."

"The May 19-20, 2011 Asan conference provided a venue to reassess foreign policy decision-making in China. Bringing together leading voices in this reassessment, the meeting elicited lively exchanges centered not on refuting rival interpretations but on jointly exploring leads that clarify the processes of China's foreign policy formulation that have yet to be adequately explained. Updating the conference papers to cover the end of 2011, this book reflects the state of analysis on the eve of the important 2012-13 transition to China's fifth-generation leaders. The Asan Institute for Policy Studies is an independent think tank located in Seoul, South Korea, that provides innovative policy solutions and spearheads public discourse on many of the core issues that Korea, East Asia, and the global community face. The goal of the institute is not only to offer policy solutions but also to train experts in public diplomacy and related fields in order to strengthen Korea's capacity to better tackle some of the most pressing problems affecting the country, the region and the world today"

"ABSTRAKStudi ini menganalisis perilaku soft balancing Tiongkok yang berbeda di Timur Tengah, khususnya pada krisis Libya dan Suriah dalam membatasi pengaruh Amerika Serikat (AS). Studi ini menggunakan teori Realisme Neoklasik yang dapat memberikan penjelasan kebijakan luar negeri atau strategi suatu negara dalam suatu isu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kongruensi dengan pengambilan data melalui studi kepustakaan. Analisis tersebut memberikan hasil bahwa perbedaan perilaku soft balancing Tiongkok dalam menghadapi AS disebabkan oleh faktor domestik yang berbeda dalam melihat krisis Libya dan Suriah. Faktor domestik penentu kebijakan luar negeri suatu negara oleh Schweller menyebutkan terdapat lima variabel yaitu elite consensus, government atau regime vulnerability, social cohesion, dan elite cohesion. Analisis di dalam tesis ini menyebutkan terdapat perbedaan variabel yang muncul di krisis Libya dan Suriah di dalam domestik Tiongkok sendiri. Akibatnya, Tiongkok menunjukan perilaku soft balancing yang berbeda di dalam krisis Libya dan Suriah dalam membatasi pengaruh AS.

---

ABSTRACTThis study analyzes the different Chinas soft balancing behaviors in the Middle East, particularly in the Libyan and Syrian crises in limiting the influence of the United States (US). This study uses the theory of Neoclassical Realism which can provide an explanation of a countrys foreign policy or strategy on an issue. This research is a qualitative study using a congruence method with data collection through a literature study. The analysis gives the result that differences in Chinas soft balancing behavior in dealing with the US are caused by different domestic factors in seeing the Libyan and Syrian crisis. Domestic factors determining a countrys foreign policy by Schweller said there are five variables, namely elite consensus, government or regime vulnerability, social cohesion, and elite cohesion. The analysis in this thesis states that there are differences in the variables that appear in the Libyan and Syrian crises within China itself. As a result, China exhibits different soft balancing behaviors in the Libyan and Syrian crises in limiting US influence."

"Pemikiran militer Mao Zedong dan peranannya dalam Tentara Pembebasan Rakyat. Di bawah bimbingan Dr. A. Dahana , Fakultas Sastra Universitas Indonesia , 1997. Sejak masa dinasti, peran dan kehadiran militer dalam perjalanan sejarah bangsa Cina sangat penting. Pergantian antara dinasti yang satu ke dinasti berikutnya selalu ditandai dengan adanya pemberontakan bersenjata kaum tani terhadap dinasti penguasa yang dianggap telah kehilangan 'mandat clan langit' (Tianming). Hal tersebut dapat dikatakan sebagai cikal bakal militer di Cina. Jika pada masa Cina klasik terdapat pemikiran militer Sun Zi yang sangat terkenal, maka pada masa Cina kontemporer terdapat pemikiran militer Mao Zedong. Mao terkenal dengan konsep Perang Rakyat-nya sebagai doktrin rniliter. Doktrin tersebut telah menjadi suatu landasan kebijaksanaan militer Cina selama puluhan tahun. Pemikirannya tersebut dipengaruhi oleh dua sumber utama yaitu pemikiran Cina klasik dan Marxisme-Leninisme. Dalam pernikirannya, Mao sangat memperhatikan keseimbangan antara unsur 'merah' dan 'ahli' namun pada pelaksanaannya justru terdapat penekanan dalam hal 'manusia yang mengungguli mesin' sehingga unsur keahlian dan modemisasi militer agak terabaikan. Perselisihan antara unsur 'merah' dan 'ahli' tersebut selalu mewarnai kemelut kepemimpinan di Cina dan mencapai puncaknya pada saat pecahnya Revolusi Besar Kebudayaan Proletariat (Wenhua da Geming) di tahun 1966."

"Komitmen politik dari pemimpin politik tertinggi dalam suatu negara merupakan kunci kesuksesan sekaligus kegagalan dari lembaga antikorupsi. Di era pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, KPK menghadapi roller coaster agenda pemberantasan korupsi. Berbagai ancaman yang menghadirkan ketidakpastian masa depan KPK, telah dilakukan oleh kekuatan eksternal maupun internal KPK. Hal itu berdampak signifikan pada efektivitas mesin antikorupsi KPK. Artikel ini mencoba menjelaskan dan mengevaluasi kualitas dukungan pemerintahan periode pertama Presiden Joko Widodo (2014-2019) terhadap KPK dan bagaimana dampaknya terhadap kelangsungan agenda antikorupsi di Indonesia. Artikel ini menyimpulkan, target pembangunan ekonomi yang mensyaratkan adanya stabilitas sosial-politik, membuat kerja-kerja antikorupsi kurang diperhatikan secara memadai. Akibatnya, KPK digempur oleh serangan balik dari berbagai kelompok kepentingan politikbisnis. Merespon situasi itu, Presiden Joko Widodo memilih bermain aman dan tidak menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada KPK. Di periode ini pula, belum tampak kerja sama kolektif yang mengakar dan menjadikan pemberantasan dan pencegahan korupsi sebagai agenda utama yang sistematis dan berkelanjutan."