Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Meiji melaksanakan beberapa kebijakan baru tentang pendidikan yang dilaksanakan mendasar secara sosial, yaitu dengan mengubah kesadaran dari setiap orang terhadap fungsi negara. Orang Jepang yang pada masa pemerintahan Tokugawa masih berfikir kedaerahan, pada masa Meiji diharuskan mempunyai pemikiran atau kesadaran nasional (satu kebijakan pendidikan yang bersifat nasionalistik). Perubahan kesadaran dari kedaerahan menjadi nasional inilah yang merupakan hasil terpenting yang dilakukan oleh pemerintah Meiji dalam bidang pendidikan.

---

The Meiji administration issued some new policies on education which were basically carried out socially by transforming the awareness of each citizen on the role of the state. The Japanese during the Tokugawa era were still bound by provincialism, whereas in the Meiji era they were obliged to have a national consciousness based on a nationalistic educational policy. The transformation of the provincial awareness to the nationalistic one is the most significant change carried out by the Meiji administration in the domain of education."

"Menjelang akhr abad XIX Hindia Belanda mengalami proses perubahan social yang sangat cepat akibat penetrasi kapitalisme. Perkebunan basar, perubahan aturan tenaga kerja, penyewaan tanah dari petani, menjadi cirri umum dari proses ini, yang mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat. Ekonomi komoditi menjadi dominan dan secara bertahap menggeser kegiatan ekonomi rakyat. Menanam modal di tanah jajahan, bagi pemilik modal asing, bukan hanya masalah memindahkan sebagian kekayaan di tanah jajahan. Infrastruktur pendukung gerak modal menjadi elemen yang sangat penting. Mendekati abad XX negara kolonial melakukan pembangunan besar-besaran : jalan raya, pelabuhan, kantordagang dibangun, jaringan kereta api diperluas, bank-bank mulai tumbuh, dan tentunya pendidikan untuk menyiapkan tenaga kerja yang akan menggerakkan semua perlengkapan yang tengah dibangun."

"Selama kampanye Pemilu 1999 umumnya media massa Indonesia mengkonstruksikan partai politik ibarat grup musik; dan menjadikan para tokohnya sebagai selebritis. Pada masa itu, koran-koran nasional menggambarkan partai politik sebagai alat pengumpul massa. Sementara fungsi parpol sebagai perantara (broker) dalam suatu bursa ide-ide (clearing house of ideas) dalam kehidupan berdemokrasi tidak terlihat dalam pengkonstruksian tersebut. Menariknya, hal itu terjadi dalam kondisi dimana setiap media memiliki motivasi yang berbeda-beda, entah itu ideologis, idealis, politis, ataupun ekonomis, dalam membuat berita politik.

---

During the 1999-campaign period generally the mass media in Indonesia constructed political parties like a music group; and present the politicians acts as celebrities. At that time, national newspapers describe political parties as the instrument to harvested masses. Meanwhile the political party functions, as broker within the clearinghouse of ideas in the democratic lives didn?t appear within the political party?s discourse. In spite of the media have different interests one each other in news making the political parties, such as ideological, idealism, political, and economic or market factors."