Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan wilayah teritorial Indonesia yang luas dan terdiri atas lebih dari enam belas ribu pulau, membuat distribusi barang dagang memerlukan sarana yang mumpuni untuk menunjang kegiatan perdagangan. Saat ini, sudah banyak berdiri perusahaan jasa pengangkut barang yang bertanggung jawab atas proses pemindahan barang dagang. Penggunaan jasa pengangkutan ini menggunakan perjanjian pengangkutan sebagai dasar kerjasama. Perjanjian pengangkutan diatur dalam KUHPerdata, KUHD dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Walaupun perjanjian pengangkutan tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata, pembuatan perjanjian pengangkutan mengikuti syarah sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam pemenuhan prestasi perjanjian dapat terjadi suatu keadaan tidak terduga yang tidak dapat dicegah dan memengaruhi proses pemenuhan perjanjian atau dapat disebut keadaan memaksa. Seperti yang termuat dalam kasus Putusan Nomor: 67/Pdt.G/2020/PN Pbr diajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat yang ditolak oleh Majelis Hakim karena adanya keadaan memaksa. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai tanggung jawab pengangkut atas wanprestasi yang terjadi akibat keadaan memaksa dalam perjanjian pengangkutan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang memilki pendekatan melalui peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Dari penelitian ini dapat ditemukan bahwa dalam pemenuhan prestasi perjanjian pengangkutan dalam perkara ini terdapat wanprestasi yang disebabkan oleh keadaan memaksa sehingga tanggung jawab ganti rugi dari pengangkut dihapuskan.

---

With Indonesia's vast territorial territory consisting of more than sixteen thousand islands, distribution of trade goods requires adequate facilities to support trade activities. Currently, many goods carrier service companies have been established which are responsible for the process of moving merchandise. The use of this transportation service uses a transportation agreement as the basis for cooperation. Transportation agreements are regulated in the Civil Code, Commercial Code and other relevant laws and regulations. Even though transportation agreements are not specifically regulated in the Civil Code, the making of transportation agreements follows the legality of agreements as stated in Article 1320 of the Civil Code. In fulfilling the performance of an agreement, an unexpected situation may occur which cannot be prevented and affect the process of fulfilling the agreement or can be called a force majeure. As stated in case Decision Number: 67/Pdt.G/2020/PN Pbr, a lawsuit for breach of contract was filed against the Defendant which was rejected by the Panel of Judges due to compelling circumstances. Therefore, this research will discuss the carrier's responsibility for defaults that occur due to force majeure in the carriage agreement. This research is normative juridical research which has an approach through statutory regulations and case studies. From this research it can be found that in fulfilling the performance of the transportation agreement in this case there was a default caused by compelling circumstances so that the responsibility for compensation from the carrier was abolished.

"

"Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah memengaruhi berbagai sektor kehidupan, seperti pertumbuhan ekonomi yang mengalami perlambatan di Indonesia. Dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam menangani pandemi, memiliki dampak yang sangat besar terhadap kelangsungan perjanjian. Adanya Pandemi Covid-19 ini, berpotensi meningkatkan risiko dalam pelaksanaan suatu perjanjian, dimana si debitur seakan memanfaatkan kondisi pandemi ini sebagai dasar untuk tidak melaksanakan, mengingkari, atau membatalkan suatu perjanjian yang telah disepakati antara para pihak, dengan dasar bahwa Pandemi Covid-19 ini ditujukan sebagai suatu alasan keadaan memaksa atau force majeure. Atas dasar hal tersebut, di dalam berberapa putusan pengadilan hakim memiliki pandangan yang berbeda dalam memutus perkara terkait permasalahan dampak dari Pandemi Covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Pandemi Covid-19 dapat dikatakan sebagai sebuah keadaan yang memaksa (force majeure) atau bukan untuk dapat menunda atau menghapus pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dimana yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, termasuk sumber hukum primer dan sekunder. Dari penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa Pandemi Covid-19 saat ini dapat diklasifikasikan sebagai force majeure relatif. Artinya, kesepakatan para pihak menjadi kunci aktif atau tidak aktifnya status Covid-19 sebagai suatu alasan keadaan memaksa. Hakim dalam pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara ini, terdapat dua pandangan yaitu ada yang mengkategorikan Pandemi Covid-19 sebagai keadaan memaksa dan sebagiannya tidak. Tetapi pada intinya, akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perjanjian yaitu berupa penundaan atau penghapusan pelaksanaan kewajiban debitur.

---

The 2019 Coronavirus Disease (Covid-19) pandemic has affected various sectors of life, such as economic growth which has experienced a slowdown in Indonesia. With the policies made by the government in dealing with the pandemic, it has a huge impact on the continuity of the agreement. The existence of the Covid-19 Pandemic has the potential to increase risks in the implementation of an agreement, where the debtor seems to take advantage of this pandemic condition as a basis for not carrying out, reneging on, or canceling an agreement that has been agreed between the parties, on the basis that the Covid-19 Pandemic intended as a reason of force majeure. In this regard, in several court decisions judges have different views in deciding cases related to the impact of the Covid-19 Pandemic. The purpose of this research is to find out whether the Covid-19 Pandemic can be said as a force majeure or not to be able to postpone or erase the implementation of obligations under the agreement. This research is a normative juridical research where only literature or secondary data are studied, including primary and secondary legal sources. From this study, it was concluded that the current Covid-19 pandemic can be classified as a relative force majeure. This means that the agreement of the parties is the key to the activation or inactivity of the Covid-19 status as a reason for force majeure. The judge in his legal considerations in deciding this case, there are two views, namely there are those who categorize the Covid-19 Pandemic as a force majeure and some who do not. But in essence, the legal consequences arising from the agreement are in the form of delaying or eliminating the implementation of the debtor’s obligations."