Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The article explains the context and implication of the Indonesia Reform of May 2000. Applying Samuel Huntington's thesis, the article argues that the macro immediate cause of the reform was a sudden change in macroeconomic in the form of fiscal and economic crisis. In the context of the "third wave of democratization," the crisis was most favorable to the transition from authoritarian to democratic government The article also shows that the context or fiscal crisis only worsened the capacity of the government with its "elitist" strategy that had concentrated political, economic and symbolic power. Example KKLV the May Reform has increased "Liberty" and empowered civil society as shown in the formation of new political parties and media. However, this liberty does not automatically increase the "Fraternity" or horizontal solidarity and respect toward minorities such as local tribes and their religions. Finally, the reform has no significant impact to the betterment of "Equality" for the majority in the lower strata such as peasant and labor. A comprehensive reform strategy and legal support are required to "open" the pyramid of the Indonesia civil society."

"Keterkaitan pers, partai politik, dan pendidikan politik dapat dilihat pada saat-saat menjelang, pada waktunya, maupun sesudah pemilihan umum dilakukan. Hal ini wajar, karena pada saat itu pers sedang "gencar-gencar"nya menginformasikan fakta dan data terutama yang menyangkut politik kepada masyarakat pembacanya. Sedang partai politik di saat yang sama melakukan kampanye (promosi) tentang dirinya kepada masyarakat luas. Keterkaitannya dengan pendidikan politik adalah ketika kedua belah pihak (pers dan partai politik) melakukan "tugasnya" tanpa diiringi dengan etika politik secara profesional. Keduanya pada saat yang bersamaan bisa saja melakukan "kolusi", sehingga menguntungkan kepada keduanya. Bila hal itu dilakukan, maka akan meniadakan sama sekali pendidikan politik.Tesis ini membatasi waktu di sekitar pemilu 1999 yang masih merupakan era reformasi. Pada era ini sarat dengan kecenderungan semua pihak "mau menang sendiri", sehingga menafikan peran pihak lain. Pers, dalam hal ini, tidak dapat memaksakan diri untuk melakukan perannya secara bebas dengan cara "mati-matian" mendukung suatu parpol tertentu dan menyerang "habis-habisan" parpol yang lain. Begitu pun dengan parpol , tidak dapat mempengaruhi pers, sehingga pers bertindak sesuai keinginan dari parpol. Ketika hal itu dilakukan muncullah suatu pers yang partisan. Kemunculan pers partisan ini jelas tidak dapat mengembangkan pendidikan politik bagi masyarakatnya.Oleh karena itu, studi ini ingin melihat pers partisan pada waktu pemilu 1999, pada saat masih gencarnya gerakan reformasi dilakukan di segala bidang. Keberpihakan suatu media cetak di saat itu sangat vulgar dilakukan tanpa mengindahkan etika profesionalisme. Yang lebih utama justru media massa harus sanggup melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakatnya. Dan pada akhirnya, dapat menciptakan kebebasan dan demokrasi serta demi penguatan kepada pendidikan politik masyarakat yang semakin sadar politik."