Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kehidupan tanpa tanah air (diaspora) bagi bangsa Yahudi adalah kehidupan yang menyakitkan di mana mereka diburu dan dimusnahkan. Kemudian mereka melarikan diri dari ketidakberdayaan ini. Mereka bermigrasi ke Palestina yang merupakan wilayah yang ribuan tahun lamanya telah didiami oleh bangsa Palestina. Migrasi bangsa Yahudi ke tanah Palestina juga tidak lepas dari pengaruh nasionalisme yang mencuat pada abad ke-19. Bangsa Yahudi ingin mempertahankan bahasa dan tradisi mereka. Pada mulanya, intensitas migrasi Yahudi ke Palestina sangat rendah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan migrasi Yahudi, elite Zionis mengemas taktik mereka dengan memanfaatkan sentimen keagamaan, selain pada saat yang sama migrasi itu juga ditopang oleh keberadaan Inggris selaku pemegang mandat atas Palestina Inggris melegalkan Deklarasi Balfour tahun 1917 yang membuka jalan bagi terjadinya migrasi Yahudi ke Palestina. Mulai saat itu migrasi Yahudi ke Palestina kian meningkat. Migrasi bangsa Yahudi ke Palestina lama-kelamaan menimbulkan reaksi dari bangsa Palestina dan bangsa Arab lainnya sebagai pribumi. Lalu terjadilah konflik Yahudi-Arab mulai tahun 1929 dan mencapai puncaknya tahun 1937. Saat itu orang Arab melakukan protes secara besar-besaran dengan menentang para imigran Yahudi. Inilah aksi yang oleh pemerintah Inggris disebut dengan istilah Arab Rebellion (Pemberontakan Arab). Dalam aksi itu orang Arab dipimpin oleh Alvin Hussein. Ia adalah seorang pemuda yang cerdas. Saat usianya baru 21 tahun ia terpilih menjadi mufti (pemimpin) Yerusalem, yang tugas utamanya ialah menjaga kesucian masjid Al Aqsa. Saat itu, kota suci Yerusalem yang di dalamnya terdapat Masjid Al Aqsa diperebutkan bangsa Yahudi dan bangsa Arab. Untuk meredam reaksi bangsa Arab, pemerintah Inggris kemudian bertindak tegas dengan membunuh dan melukai ratusan orang Arab. Sejak peristiwa itu, kebencian yang muncul dalam konflik Israel-Palestina bukan hanya kebencian antara bangsa Arab dengan bangsa Yahudi saja, tapi juga kebencian antara bangsa Arab dengan pemerintah Inggris."

"Kunjungan Ariel Sharon ke Masjid Al Aqsa di Yerusalem pada 28 September 2000 menimbulkan gelombang kekerasan Israel-Palestina. Peristiwa tersebut mendorong munculnya gerakan perlawanan Intifadah II yang lebih dikenal dengan sebutan "Intifadah Al-Aqsa". Meskipun terjadi gelombang kekerasan dan memunculkan gerakan Intifadah Al Aqsa, Sharon justru mencapai puncak karirnya dengan menjadi perdana menteri setelah memenangkan pemilu 6 Pebruari 2001.Selama masa pemerintahannya, Sharon tidak melanjutkan proses perundingan damai dengan Palestina, sebagaimana yang pernah diupayakan perdana menteri sebelumnya, sejak Yitzhak Rabin hingga Ehud Barak. Kebijakan politik luar negerinya dalam menghadapi Palestina bersifat unilateral dan menggunakan kekerasan militer (use of force). Tetapi, dalam pemilu yang dipercepat pada 28 Januari 2003, Sharon kembali mengalahkan kandidat Partai Buruh dalam perebutan jabatan perdana menteri.Kebijakan unilateral dan penggunaan kekerasan militer yang dilakukan PM Ariel Sharon didukung setidaknya oleh lima faktor, yaitu: pertama, ideologi Zionisme yang mematok target mendapatkan "Eretz Yisrael" dengan Yerusalem sebagai ibukota abadi dan tak terbagi. Kedua, adanya tekanan politik domestik dengan kecendrungan menguatnya kelompok kanan dan bangkitnya fundamentalisme Zionis Yahudi yang tidak menghendaki pemberian konsesi apapun bagi Palestina, termasuk tanah yang diduduki pada perang 1967. Ketiga, adalah efek kampanye "Global War against Terrorism". Kampanye yang dikumandangkan oleh Presiden AS, George W. Bush menjadi legitimasi dan pembenaran yang lebih kuat bagi Israel untuk melakukan tindakan unilateral dan "use of force". Keempat, merupakan faktor politik strategis Israel untuk meningkatkan bargaining politik, dan melemahkan posisi politik Palestina. Dan, faktor kelima adalah adanya hambatan psikologis antara Ariel Sharon dengan Yasser Arafat yang sejak lama terlibat dalam permusuhan politik."

"Melalui bukti-bukti sejarah, konflik Palestina-Israel sudah terjadi bertahun-tahun lamanya. Dari perang David melawan Goliath, dan sekarang pertempuran agama di komuniti Israel. Bukti-bukti tersebut merupakan pernyataan bahwa region ini adalah yang terpanas konfliknya di dunia. Turut campurnya beberapa aktor yang tertarik dengan minyak dan pengaruh politik, seperti negara-negara barat sebagai aktor politik yang mewarnai konflik dan menajamkan tensi politik, membuat konflik tersebut menjadi tidak terpecahkan. Oleh sebab itu, masalah tersebut harus dilihat secara fenomena sejarah.Amerika Serikat mengarahkan ke double standard di dalam politik luar negeri kepada region Timur Tengah, dimaksudkan untuk mempertahankan keinginan mereka di bidang minyak dan membela politik Israel khususnya. Amerika Serikat mempunyai peranan besar dalam menjaga segala pengaruh politik di Timur Tengah, terutama untuk mendukung Israel. Amerika Serikat secara agresif mengontrol permainan ini. Di era perang dingin, Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara super power yang sangat vital dalam mendukung keberadaan Israel. Diplomasi, resolusi dan kegiatan non-perang adalah merupakan usaha dimana sulitnya pemecahan konflik dan perdamaian yang dapat dicapai.Sebagai anggota Dewan Kearnanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, posisi Amerika Serikat sangat kritis posisinya dalam menangani politik Israel. Sudah banyak resolusi yang di hasilkan untuk eliminasi konflik tersebut dengan persetujuan Amerika Serikat. Segala resolusi dipantau langsung oleh Amerika Serikat untuk keuntungan Israel."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung lama dan menimbulkan banyak korban jiwa, terutama dikalangan Palestina. Korban jiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok besar; korban meninggal dan korban hidup yang kemudian hidup terlunta-lunta sebagai pengungsi. Para pengungsi Palestina inilah yang menjadi fokus utama dari penelitian ini. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisa mengenai bagaimana sikap pemerintahan Israel pada masa pemerintahan Perdana Menteri Ehud Barak terhadap keberadaan para pengungsi Palestina tersebut dilihat dari konsep national security (keamanan nasional) yang dihadapkan pada konsep human security (keamanan insani). Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah studi kasus. Diharapkan dengan menggunakan metode ini, data-data yang digunakan akan menjadi sefokus mungkin sehingga pembahasan akan menjadi sistematis dan mendalam. Dari hasil pengolahan data dapat diungkapkan bahwa Pemerintahan Perdana Menteri Ehud Barak menggunakan konsep human security dari sudut pandang national security Negara Israel sehingga keamanan yang dipertahankan di mata mereka bukanlah mengenai keberadaan pengungsi Palestina melainkan para penduduk Israel yang harus dijaga terlebih dahulu. Bahkan ada kekhawatiran jika para pengungsi Palestina diijinkan kembali ke tempat asal mereka akan mengancam keamanan Negara Israell Dari sisi Palestina sendiri, perjuangan terus dilakukan baik oleh pihak Otoritas Palestina maupun dari para pengungsi yang tersebar di seluruh dunia agar haqul audah (hak untuk kembali) dapat mereka dapatkan. Pada intinya, keberadaan pengungsi Palestina ini merupakan sesuatu hai yang sangat perlu mendapat perhatian dunia internasional selama sikap pemerintah Israel dalam memandang permasalahan ini selalu dari sisi kepentingan mereka sendiri.

---

This research was triggered by Israel-Palestine conflict whicb has been lasting for long time and causing so many casualties, especially in Paiestinian side. The casualties can be divided into two main categories: the deads and the refugees. This Paiestinian refugees i s the main focus in this research. The main purpose of this research is to analize how Israeli govemment in Ehud Barak administration behave toward Paiestinian refugees issues on the base of national security and human security. Research methods used in this research is case study. By using this method, the datas are expected to be so as focus as possible that the explanation can be systematic and deep. It can be said that Ehud Barak administration used human security concept from national security of Israel point of view. Hence, security in their view is not about the existence of Paiestinian refugees bot, instead, Israeli people must be guarded as well as possible. Even, there is a anxiety if the Paiestinian refugees are allowed to come back to their home, they will threat Israeli national security! On the Paiestinian side, the struggle still keeps being fought either by Paiestinian Outhority or by the refugees who spread out all over the world in order to get haqul audah (right of return) back. In essence, the existence of Paiestinian refugees is something which needs strong concern from whole world as long as Israeli govemment always look this issue only from its point of view."

"Barat menemukan sebuah teori yang cocok untuk menyimpulkan makna dan motivasi di belakang aksi syahid yang dilakukan oleh bangsa Palestina.. Defrivasi relatif, adalah sebuah teori yang dianggap mampu mewakili pemaparan tentang sebab dan alasan dilakukannya aksi syahid tersebut. Barat menganggap bahwa bangsa Palestina adalah bangsa yang frustrasi akibat ketidakmampuan mereka menandingi Israel, sehingga melancarkan sebuah agregat psikologis yang terefleksikan dalam bentuk aksi bom bunuh diri. Keminiman dana dan persenjataan telah membuat bangsa Palestina mencari jalan lain untuk melakukan perlawanan terhadap Israel.Disisi lain, bangsa Palestina yang mayoritas beragama Islam teramat yakin akan anjuran Jihad dalam agama mereka, khususnya bagi orang-orang yang teraniaya dalam upaya memperjuangkan tanah air, kemerdekaan dan atau agama mereka. Dan untuk keberaniannya itu, kaiak mereka tewas, Allah swt menghadiahi mereka dengan kenikmatan syurga. Hal itulah yang menanamkan keyakinan di hati bangsa Palestina bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan mass transisi memasuki kehidupan baru di alam yang baru. Berdasarkan pada pandangan Islam dan Barat yang sangat berseberangan tentang aksi born bunuh diri oleh bangsa Palestina, maka permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa raja yang mendorong bangsa Palestina melakukan aksi bom bunuh diri atau aksi syahid dalam perang melawan Israel dan benarkah defrivasi relatif menjadi sebuah teori yang signifikan untuk membahas aksi tersebut."

"ABSTRAKSamuel Huntington dalam "the Clash of Civilazation" menyebutkan signifikansi budaya dalam menganalisa fenomena hubungan internasional pasca perang dingin. Begitupun kontemplasi dari Francis Fukuyama dan Barry Smart menyebutkan faktor-faktor budaya cukup berperan dalam interaksi antar bangsa pasca perang dingin. Produk para ilmuan di atas telah membangkitkan keingintahuan penulis mengkaji fenomena hubungan internasional dalam konteks signifikannya budaya dalam interaksi antar bangsa. Fenomena hubungan internasional yang akan menjadi fokus perhatian di dalam studi ini adalah munculnya kekuatan Islam sebagai alternatif penyaring kebudayaan Barat. Samuel Huntington telah menyebutkan bahwa Kebudayaan Barat telah mengalami pergeseran pengaruh dan berusaha mereidentifikasikan diri dan mereinventarisasikan kembali pengaruh besarnya. Dalam proses tersebut kebudayaan Barat menemukan munculnya kekuatan baru dan berhadapan dengan kebudayaan Islam dan Cina. Pengaruh kebudayaan ini cukup besar, yaitu sebagai pembanding dari kebudayaan Barat. Realita yang terjadi di negara-negara Timur Tengah dan beberapa negara Islam lainnya ternyata telah menghadapkannya pada posisi yang berlawanan dengan kepentingan Barat. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Aljazair, Revolusi Islam Iran, Libia, Iraq dan masyarakat di negara-negara Islam lainnya seperti Palestina memiliki kecenderungan untuk menolak kebudayaan Barat. Mereka secara relatif mungkin dapat menerima modernisasi tetapi tidak berarti harus menerima kebudayaan Barat itu. Keengganan mereka merupakan merupakan response akibat mengemukanya ketidakadilan dan dominasi yang dilakukan pihak Barat dalam interaksi internasional. Dari paparan kerangka teoritis di atas, penulis mencoba merumuskan masalah penelitian , yaitu "Apakah Fundamentalisme Islam merupakan reaksi terhadap kebijakan Amerika Serikat terhadap Israel' dalam perjanjian Palestina Israel (1991-1993) ?" Dengan bertujuan untuk memahami bahwa dalam studi hubungan internasional, faktor-faktor di luar power atau keamanan konvensional dapat mempengaruhi hubungan antar negara. Salah satu faktor itu adalah pengaruh dari budaya (agama). Dalam penelitian ini juga akan menyangkut persepsi terhadap unsur budaya yang merupakan Fundamentalisme Islam yang akan dilihat keterhubungan antar variabelnya dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, maka penulis mencoba mengaplikasikan model sistemik dengan metode penelitian "content analysis" untuk mencari hubungan pengaruh antara kedua variabel penelitian itu melalui verifikasi hipotesa. Hasil penelitian ini adalah bahwa Fundamentalisme Islam merupakan reaksi terhadap kebijakan Amerika Serikat terhadap Israel. Sementara itu, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Peta Fundamentalisme Islam, mulai sumbernya di Barat sampai imbasnya dalam bentuk Fundamentalisme Lokal, menunjukkan persoalan fundamentalisme ternyata amat kompleks. Banyak faktor yang turut mempengaruhi, tidak hanya faktor sosial ekonomi tapi juga politik dan budaya. Studi-studi tentang Fundamentalisme Islam seharusnya mendapat tempat yang besar di dalam kerangka pemikiran para peneliti oleh karena dewasa ini muncul fenomena Islam dalam hubungan internasional yang dapat mempengaruhi hubungan antar negara."

"Dalam tesis ini, penulis ingin menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Iuar negeri Israel pada masa pemerintahan Perdana Menteri Ehud Barak dalam menandatangani perjanjian damai Sharm el-Sheikh dengan pihak Palestina. Tema ini sangat menarik bagi penulis karena sejarah menunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin Israel sebelum Ehud Barak mengalami nasib buruk karena memberikan konsesi yang dianggap 'lebih' bagi pihak Palestina. Yitzhak Rabin dibunuh oleh salah seorang pengikut fanatik aliran keagamaan di Israel karena ia mengadakan negosiasi perdamaian dengan Palestina. Adapun pengganti sementara Yitzhak Rabin, yaitu Shimon Peres mengalami kekalahan dalam pemilu dari Benjamin Netanyahu yang bersikap keras terhadap proses perjanjian damai Israel-Palestina. Benjamin Netanyahu sendiri pun akhimya terjungkal dari kekuasaan setelah mitra koalisinya meninggalkannya karena Netanyahu dianggap memberikan terlalu banyak konsesi pada Palestina dalam perjanjian Wye River I. Dengan menggunakan teori Wiliam D. Coplin, Lentner, Frankel, dan David Easton mengenai pengaruh eksternal dalam memberikan output bagi kebijakan Iuar negeri suatu negara teori William D. Coplin mengenai faktor pengambil keputusan, pendapat Snyder mengenai adanya faktor subjektif dari sudut pandang pembuat keputusan, dan teori yang dikemukakan oleh Rosenau mengenai peranan idiosinkretik si pengambil keputusan dalam menentukan arah kebijakan Iuar negeri yang diambilnya serta teori yang diajukan oleh Coplin mengenai peranan politik dalam negeri, teori Graham T. Allison tentang proses organisasi dan birokratik politik, teori Snyder mengenai politik domestik dan opini publik, penulis mencoba membahas masalah tersebut. Hasil dari penulisan tersebut adalah bahwa faktor internal yaitu faktor Ehud Barak merupakan faktor yang lebih dominan dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya."