Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKWalaupun sudah terbentuk kerjasama perdagangan bebas di Asia Selatan melaluimekanisme South Asian Preferential Trade (SAPTA) pada tahun 1995 dan SouthAsian Free Trade Agreement (SAFTA) pada tahun 2006, tetapi nyatanyapersentase nilai ekspor intra-kawasannya terhadap total nilai ekspornya ke duniamasih sangat rendah, hanya berkisar 4-6%, dibanding dengan Uni Eropa yaitu 57-65%, ASEAN yaitu 22-25%, dan NAFTA 48-55% selama tahun 2000-2010.Berbagai hal menyebabkan hal ini terjadi, seperti tingkat komplementaritas (salingmelengkapi) produk yang rendah di Asia Selatan. Artinya, kebanyakan barangyang diproduksi di kawasan itu sama, yaitu produk tekstil, sehingga mau tidakmau membuat mereka harus lebih berdagang dengan kawasan di luar AsiaSelatan, terutama dengan AS dan Uni Eropa, belum lagi permasalahan politik dankeamanan domestik ataupun bilateral, seperti konflik India dan Pakistan. Melaluipenelitian ini, penulis ingin menjelaskan penyebab rendahnya komplementaritasbarang di Asia Selatan berdasarkan analisis daya saing industri domestik tujuhnegara anggota SAARC melalui Lima Determinan menurut Teori KeuntunganKompetitif Porter.

---

AbstractIn spite of South Asia free trade cooperation by South Asian Preferential TradeAgremeent (SAPTA) in 1995 and South Asian Free Trade Agreement (SAFTA)in 2006, there is still low percentage of intra-regional trade, especially exportvolume, compared with their total world export. However, its ratio percentage was4-6% , whereas Eropa Union was 57-65%, ASEAN was 22-25%, and NAFTAwas 48-55% within 2000-2010. The main cause is the incomplementary of theirproducts export both in economy and political perspective. It means that theyyield the similiar products, in particularly textile products, so that they have torelocate and sell their export products to outside regional countries, such asUnited States and Eropa Union, instead of making trade with SAARC members.Therefore this research attempts to explain the causes of low complementarity ofSouth Asia products based on domestic industry and government polict analysisof seven SAARC member countries by using Porters? Competitive Advantage ofNations Theory."

"ABSTRACTPerdagangan manusia merupakan kejahatan lintas batas negara yang terorganisir sehingga dikenal sebagai transnational organized crime. Mayoritas korban dari perdagangan manusia adalah perempuan dan anak dibawah usia delapan belas tahun yang diperjualbelikan untuk eksploitasi seksual. Asia Selatan dalam hal ini menduduki posisi kedua sebagai kawasan dengan jumlah kasus perdagangan perempuan dan anak terbanyak yang dilakukan secara global. Meningkatnya kasus perdagangan perempuan dan anak dari tahun ke tahun di India kemudian menarik perhatian dari South Asian Association of Regional Cooperation SAARC untuk mentuntaskan kejahatan perdagangan manusia tersebut melalui pembentukan Konvensi Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Perempuan dan Anak untuk Prostitusi yang dibentuk pada tahun 2002. Penelitian ini berusaha melihat advokasi SAARC terhadap Pemerintah India dalam pembentukan klausul dan kebijakan dari Konvensi Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Perempuan dan Anak di India dengan menggunakan teori Policy Cycle dalam melihat tahap-tahap pembuatan kebijakan, serta konsep Transnational Advocacy Network dalam melihat strategi-strategi yang dilakukan SAARC dalam melakukan advokasi terhadap Pemerintah India. Dalam upayanya, SAARC melakukan empat bentuk strategi advokasi yakni information politics, symbolic politics, leverage politics dan accountability politics.

---

ABSTRACTHuman trafficking is a cross border crime considered as a transnational organized crime. The majority victims of human trafficking are women and underaged children for sexual exploitation. In this case, South Asia has the second highest rate practice of women and children trafficking. The increasing number of women and children trafficking cases through years in India subsequently raises the awareness of the South Assian Association of Regional Cooperation SAARC to resolve the case by establishing the Convention of Preventing and Combatting Women and Children for Prostitution established in 2002. The number of women and children trafficking cases decreased for 9 since the establishment. This research aims to analyse SAARC rsquo s advocacy towards the Government of India to formulate the clause and the policy of Convention on Preventing and Combatting Trafficking in Children for Prostitution in India using the Policy Cycle Theory in viewing of policy making, and the concept of Transnational Advocacy Network in viewing strategic plans by SAARC in advocating the Government of India. In order to do the purpose, SAARC undertakes four forms of advocacy strategy that are information politics, symbolic politics, leverage politics, and accountability politics. "