Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Mitterrand dalam kerjasama pertahanan Peranois dengan Jerman Barat Periode 1981-1987. Masalah ini menarik dibahas karena sebelum pemerintahan Mitterrand usaha kedua negara untuk untuk membina kerjasama pertahanan antara tersebut selalu menemui kegagalan. 1981-1987, kerjasama antara. Perancis dan Jerman Barat telah memperlihatkan hasil-hasil yang nyata. Ada beberapa masalah yang akan diuraikan untuk mengetahui kepentingan Perancis dibalik kerjasama ini. Pertama, berkaitan dengan masalah keamanan yang tentunya dipengaruhi oleh situasi perimbangan kekuatan di kawasan Eropa Barat. Selama tahun Ancaman Uni Soviet dirasakan semakin meningkat jika ditinjau dari perbandingan kekuatan dan kapabilitas militer antara NATO dan Pakta Warsawa. Perancis yang menganut kebijakan pertahanan independen, sejak menarik diri dari struktur militer terpadu NATO (1966), menyadari bahwa keamanan Perancis tidak terlepas dari keamanan Eropa yang dilindungi oleh NATO. Keraguan Perancis terhadap kredibilitas jaminan perlindungan AS, ditambah oleh gejala-gejala pasifisme dan netralisme yang melanda Jerman Barat, adalah faktor yang mendorong Perancis untuk membina kerjasama pertahanan dengan Jerman Barat. Kedua, kondisi dalam negeri Perancis yang ditandai oleh kegagalan kebijakan perekonomian sosialis menyebabkan Mitterrand melakukan konpensasi dalam kebijakan luar negerinya. Ketiga, Perancis ingin memainkan peranan di bidang pertahanan di Eropa bersama Jerman Barat dan diikuti oleh negara-negara Eropa Barat lainnya. Tujuan ini tidak terlepas dari cita-cita de Gaulle untuk meraih Grandeur (kebesaran, kekuatan, prestise). Untuk menelaah permasalahan ini, penulis mempergunakan kerangka pemikiran dari William D. Coplin mengenai faktorfaktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara terhadap negara lain. Untuk melengkapi penjelasan masalah ini diketengahkan pula pendekatan K.J. Holsti mengenai tujuan-tujuan politik luar negeri."

"ABSTRAKTulisan skripsi ini berbicara tentang salah satu aspekdari gerakan-gerakan perdamaian yang ada di Eropa Barat yaitu Pengaruh Green Peace di Jerman Barat dalam BidangSenjata Nuklir pada kurun waktu 1979 1985. Skripsi iniberusaha untuk mengidentifikasi apakan gerakan Green Peace. benar-benar dapat mempengaruhi Kebijkakan Luar Negeri Jerman Barat terutama dalam bidang senjata nuklir. Kemudian penulis mencoba mengemukakan usaha-usaha apa saja yang dilakukan Green Peace untuk mencoba mempengaruhi setiap kebijakan yang berhubungan dengan senjata nuklir. Untuk tujuan tersebut, penulis menggunakan kerangka teori atau konsep pengaruh politional dikemukakan oleh K.J. Holsti. Walaupun demikian, kerangka influenceA yang Holsti tersebut masih bersifat agak umum dan kurang lengkap sehinnga penulis akan melakukan pengetatan dan penambahan terhadap variabel-variabel kerangka Holsti dengan menggunakan juga konsep mengenai pengaruh yang dikemukakan oleh Robert Dahi. Pembahasan dimulai penulis dengan melihat pada latar belakang Eropa Barat secara keseluruhan dan Jerman Barat khususnya setelah Perang Dunia II dan gerakan-gerakan di Eropa Barat yang muncul pada masa-masa setelah itu. Kemudian penulis memasuki secara khusus pada lahirnya Green Peace di Jerman Barat serta perkembangannya setelah tahun 1979. Terakhir penulis mencoba menganalisa lebih jauh kedudukan Green Peace di peta politik Jerman Barat dengan menguraikan kebijakan kebijakan Green Peace serta bagaimana tanggapan pemerintah Jerman Barat terhadap kebijakan kebijakan tersebut. Secara garis besar, pembahasan yang menarik dalam skripsi ini adalah nyatanya meskipun pengaruh Green Peace ini sangat kuat bukan hanya di Jerman melainkan juga berpengaruh terhadap negara-negara Eropa lainnya, namun mereka terbentur pada masalah senjata nuklir sebab masyarakat cenderung menanggapi spontan terhadap masalah ini tapi cepat pula terlupakan sebab masyarakat setempat lebih memprioritaskan masalah ekonomi, sosial serta masalah lingkungan hidup secara keseluruhan. Wawasan pemikiran mengenai senjata nuklir dianggap terlalu luas untuk ditanggapi secara serius dan dilain pihak Jerman mempunyai kebanggaan sendiri terhadap kemajuan tehnologi industri militernya diantara anggota-anggota NATO lainnya Meskipun demikian, memang menarik untuk melihat kegiatan kegiatan Green Peace karena selalu mempunyai ciri khas untuk menarik khalayak ramai dengan berbagai atribut seperti penggunaan bunga matahari sebagai lambang mereka, penggunaan hiasan berwarna-warni bila berkampanye. Secara singkat Green Peaoe dapat dikatakan berhasil dengan baik dalam program program lingkungan hidupnya serta program bantuan terhadap Dunia III ketimbang programnya mengenai senjata nuklir."

"Keputusan Australia untuk membentuk kerjasama pertahanan AUKUS telah menimbulkan kontroversi di antara negara-negara di kawasan, mengingat naiknya tensi diskursus Indo-Pasifik belakangan ini. Namun, AUKUS bukanlah sekadar aliansi pertahanan untuk menghadapi kekuatan revisionis, AUKUS memiliki signifikansi yang lebih dalam dan besar bagi arah kebijakan pertahanan Australia. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan keputusan Australia menandatangani kebijakan pertahanan AUKUS dan pengadaan kapal selam bertenaga nuklir secara mendadak. Artikel ini berargumen bahwa AUKUS merefleksikan dilema budaya startejik dalam kebijakan pertahanan Australia dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis di Indo-Pasifik. Secara strategis, AUKUS membuka peluang bagi Australia untuk terlibat dalam membentuk diskursus Indo-Pasifik serta menjadi wadah untuk mempercepat transfer teknologi di sektor pertahanan. Secara operasional, pengadaan kapal selam bertenaga nuklir di AUKUS akan meningkatkan kemampuan armada bawah air Australia pada misi sea denial dan sea control dalam operasi gabungan. Dengan menggunakan kacamata budaya stratejik, analisis studi kualitatif dari sumber literatur primer dan sekunder ini menyimpulkan bahwa AUKUS memanandakan kembalinya dan menguatnya pola ketergantungan stratejik pada kebijakan pertahanan Australia di era Indo-Pasifik

---

Australia’s decision to enter the AUKUS has caused controversies among regional powers, especially noting the heightened Indo-Pacific discourse lately. But AUKUS isn’t a mere alliance against revisionist power, it has much deeper and greater significance on Australia’s defence policies. The aim of this research is to explain why Australia decided to join AUKUS and to procure nuclear-powered submarine in such a hasty manner. This paper argues that AUKUS reflect the dilemmatic sub-strategic cultures within Australia’s defence policy considerations against the changing strategic environment in Indo-Pacific, the self-reliance and strategic dependence. Strategically, AUKUS presented Australia the opportunity to participate and shaping the Indo-Pacific under US-led initiative and act as technology catalysator on defence sector. Operationally, the nuclear-powered procurement under AUKUS will significantly boost Australia’s submarine fleet capability in sea denial and sea control mission as a part of larger coalition. Using strategic culture lens and studying primary and secondary documents in a qualitative work, the analysis of this paper concludes that AUKUS reflected the return and reinforced pattern of strategic dependence within Australia’s defence policy in the age of Indo-Pacific."

"ABSTRAKSkripsi ini memaparkan hasil penelitian mengenai upaya Charles de Gaulle untuk membebaskan Perancis dari pendudukan Jerman pada Perang Dunia II. Tujuan penelitan adalah untuk menggambarkan upaya de Gaulle dalam menghimpun kekuatan hingga dapat mengusir Jerman dari Perancis serta menunjukkan faktor-faktor yang mendukung de Gaulle menjadi tokoh nasional yang menerima pernyataan menyerah dari Jerman. Metode yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penulisan sejarah, yaitu merekonstruksi peristiwa-peristiwa sejarah dalam situasi yang melatarbelakanginya. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa seluruh upaya de Gaulle untuk mengusir Jerman dari Perancis telah didorong oleh keinginannya untuk menegakkan harga diri maupun kedaulatan bangsa Perancis sebagai bangsa besar yang tidak berada di bawah kekuasaan negara mana pun juga.

---

"

"Kehadiran imigran dimulai pada pasca Perang Dunia II karena Prancis sedang mengalami pertumbuhan ekonomi sehingga merekrut banyak tenaga kerja asing. Mulai tahun 1940an, jumlah imigran terus meningkat dan kebanyakan dari mereka berasal dari negara Magribi dan eropa selatan. Masalah imigran baru disadari oleh Prancis pada tahun 1980an, pada saat itu François Mitterrand dipilih sebagai Presiden Sosialis yang memerintah Prancis untuk pertama kalinya selama dua periode, karena sebelumnya Prancis dipimpin oleh pemerintah kanan yang cenderung konservatif. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan migrasi pemerintahan François Mitterrand serta usaha pemerintah Mitterrand dalam proses integrasi imigran di Prancis. Melalui pemaparan tersebut, terlihat bahwa pemerintahan sosialis cenderung menoleransi imigran dibanding pemerintah kanan yang bertindak lebih tegas. Penelitian ini membuktikan bahwa pada masa pemerintahan François Mitterrand, imigran semakin sulit dikontrol sehingga proses integrasi antara kedua pihak sulit dilakukan. Sikap tokoh sosialis justru meningkatkan jumlah imigran ilegal yang masuk ke Prancis, sehingga memicu masalah sosial di Prancis yang terlihat melalui aspek ekonomi, pendidikan dan budaya. Dalam aspek ekonomi, banyak imigran Magribi yang memiliki pendidikan rendah sehingga meningkatkan jumlah pengangguran di Prancis dan dalam aspek budaya terdapat masalah diskriminasi dan islamofobia.

---

The presence of immigrants began after World War II when economic growth in France was increasing and need to recruit many foreign workers. Early 1940s, the number of immigrants continued to grow and many of them came from Magribi countries and southern Europe. The immigrants problem was recognised by France in the 1980s, when François Mitterrand was elected as the first Socialist President in France who lead for two periods, France was previously led by a right-wing government who is more conservatives. This research used a qualitative method which aims to find out the impact of the migration policy and the governments`s efforts to integrate immigrants in France. This research showed that socialist governments tend to tolerate immigrants compared to the right-wing government which acts more decisively. This research proves that during the reign of François Mitterrand, the

number of immigrants was increasing and difficult to control which made the integration between the two parties was difficult. The socialist politics figures who is actually responsible for the increasing number of illegal immigrants who enter France and later triggering social problems in France that were seen through economic, educational and cultural aspects. In the economic aspect, many Magribi immigrants who have low quality of education which increase the number of unemployed in France and in the cultural aspect there are problems like

discrimination and Islamophobia."