Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas pengaturan dan pelaksanaan belanja hibah di Pemerintah Indonesia. Belanja hibah yang tertuang dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri, dibandingkan dengan belanja serupa dalam GFS Manual 2001. Selain itu dibandingkan juga dengan belanja serupa dalam Pemerintah Australia dan Amerika. Selanjutnya, dalam penelitian ini juga membandingkan pengaturan dan komponen belanja hibah dengan belanja bantuan sosial. Perbandingan ini dilakukan dalam tataran regulasi dan aplikasi dalam Laporan Keuangan. Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa komponen grants dalam GFS Manual 2001 termasuk ke dalam komponen belanja hibah di Indonesia, grants di Australia dan assistance and subsidies di Amerika. Selain itu komponen dalam tiga negara tersebut mencakup komponen lain dimana dalam GFS Manual 2001 termasuk ke dalam kelompok belanja yang lain. Sedangkan dari perbandingan hibah dan bantuan sosial, ditemukan bahwa lembaga keagamaan dan lembaga sosial masuk ke dalam kedua jenis belanja tersebut. Sehingga pada pelaksanaannya banyak ditemukan kesalahan penganggaran pada belanja hibah terutama pada pemerintah daerah.

---

This study analyzes about regulation and application grant expense in Indonesian government. Grants expenditure that described in statute, regulations issued by government and regulations issued by ministry, will be compared with the similar expenditure in GFS Manual 2001, US and Australian government standard of expenditure. This grant also will be compared with social assistance expense. The comparations are between the regulation and also the application in Indonesian Government Financial Report. The result shows that grant componen in GFS Manual 2001 are also as a part of grants in Indonesia, United States and Ausralia. But in all of this country, they have other componen in grants that excluded in grants, but include in other expense at GFS Manual 2001. The comparations between grant and social assistance show that there are similar organizations or institutions that can be include as receiver of both expense. It was caused a lot of miss in budgeting of grants expense can be founded especially in local government report."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterjadian flypaper effect dan pengaruh faktor politik pada belanja hibah. Flypaper effect terjadi saat pengaruh DAU lebih besar dari pengaruh PAD terhadap belanja daerah. Faktor politik terdiri dari dua faktor, yaitu siklus politik yang diproksikan oleh tahun pemilu dan konsentrasi politik diproksikan oleh indeks konsentrasi politik. Sampel penelitian terdiri dari 33 Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2011-2015. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan regresi data panel random effect model untuk mendapatkan model terbaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa flypaper effect tidak terjadi pada belanja hibah. Tahun pemilu signifikan terhadap belanja hibah dimana belanja tersebut akan meningkat pada tahun diadakannya pemilu. Konsentrasi politik signifikan untuk belanja hibah, semakin rendah konsentrasi politik, belanja hibah semakin tinggi. Dapat disimpulkan bahwa flypaper effect mendapatkan stimulus tambahan saat tahun pemilu, sedangkan konsentrasi pada dewan dengan konsentrasi politik rendah, belanja hibah akan semakin tinggi.

---

The aims of this research are to determine the occurrence of flypaper effect and the effect of political factors in grant expenditures. Political factors consist of two variables, first is political cycle which is proxied by electoral years and second is political concentration proxied by political concentration index. The sample in this study consisted of 33 Provincial Governments in Indonesia during 2011-2015. Hypothesis testing is perform with panel data regression with random effect model to gather the best fitting model. The research reveals that the flypaper effect doesn’t present in grant expenditures. The election years significant for grant expenditures where this expenditure will increase in the year of the election . The political concentration significant for grant expenditures, the lower the political concentration, the higher grant expenditures will be. It can be concluded that the flypaper effect get additional stimulus during the election years on grant expenditures, in the board with a low political concentration, grant expenditures will be higher."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja alokasi anggaran di Indonesia dari perspektif maqashid syariah. Dalam penghitungan dan pengembangan indeks, penelitian ini melakukan analisis empiris dengan mengambil Indonesia dalam 12 tahun (2005-2016) sebagai sampel. Metode pengklasifikasian menggunakan model Sekaran sedang penghitungan indeks menggunakan metode Maqashid Sharia Based Performance (MSBP) yang digagas oleh Bedoui (2012). Metode ini mengutamakan keseimbangan antar dimensi maqashid syariah. Bukti empiris menunjukkan bahwa negara Indonesia mempunyai skor yang cukup tinggi dalam indeks maqashid syariah. Indeks maqashid syariah di Indonesia stabil di nilai tinggi pada periode 2005-2009, menurun pada 2010-2014, dan sedikit naik kembali pada 2015-2016. Artinya, anggaran Indonesia mempunyai tren yang cukup baik dalam pemenuhan perlindungan maqashid syariah.Pada analisis kinerja anggaran dengan indikator yang ditentukan, Indonesia menunjukkan performa yang baik pada dimensi maqashid syariah perlindungan harta, sedang pada dimensi yang lain perlu dilakukan peningkatan. Hal ini cukup konsisten dengan indeks maqashid syariah.

---

The aim of this research is to evaluate budget allocation performance of Indonesia according to maqashid sharia. This study conduct empirical investigations by taking Indonesia for 10 year period (2005-2016) as a sample. In classifying expenditure budget allocation Sekaran model is used, and for counting the index Maqashid Sharia Based Performance (MSBP), a method proposed by Bedoui (2012) is used. This method accentuate on balancing the maqashid sharia dimensions.

Empirical evidence indicates that Indonesia has high score in maqashid sharia index. Maqashid Sharia Index in Indonesia goodly stable in 2005-2009, declined between 2010-2014, increased again in 2015-2016. It means, Indonesian budget have a good trend in fulfilling maqashid sharia. In the analysis of budget performance according to determined indicators, Indonesia shown good performance in protecting wealth maqashid sharia dimensions, although in another dimensions Indonesia still needs improvement. Overall this is consistent with the index maqashid sharia."

"ABSTRAKSejak diperkenalkan pada tahun 2010 secara internasional oleh UNDP, Indeks Kemiskinan Multidimensional dipandang sebagai alat ukur kemiskinan yang dapat menjadi pelengkap alat ukur kemiskinan moneter yang berbasis kebutuhan dasar manusia, yang secara umum dipergunakan di berbagai negara. Berbagai penelitian telah menunjukkan pengaruh positif belanja pemerintah dalam menurunkan kemiskinan moneter, penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi penelitian terdahulu dengan memberikan gambaran pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap kemiskinan kapabilitas yang diukur melalui indeks kemiskinan multi dimensional. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data realisasi belanja pemerintah daerah untuk urusan layanan dasar di seluruh kabupaten/kota di Indonesia periode 2010-2015. Hasil penelitian menunjukkan belanja pemerintah pada fungsi kesehatan dan fungsi sosial memberikan pengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan kapabilitas di kabupaten/kota di indonesia.

---

ABSTRACTSince its introduction in 2010 internationally by UNDP, the Multidimensional Poverty Index is seen as a measure of poverty that can complement basic needs based poverty measurement tools, commonly used in many countries. Various studies have shown a positive effect of government spending on reducing monetary poverty, this study is intended to complement previous research by providing an overview of the impact of local government spending on poverty capability as measured by multi dimensional poverty indices. The data used in this study is data on realization of local government expenditures for basic service affairs in all districts cities in Indonesia in period between 2010-2015. The results show that government spending on health functions and social function has a significant effect on reducing poverty levels in districts in Indonesia."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis sejauh mana Kementerian Agama khususnya DirektoratJenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) menerapkan StandarAkuntansi Pemerintahan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalammenyusun Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Akuntansi Pendapatanyang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama No.23 Tahun 2011 tidakmenjelaskan tentang pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajianpendapatan tetapi hanya sebatas definisi pendapatan saja menurut StandarAkuntansi Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Selain itu, perlakuan akuntansipendapatan dari hasil Pemanfaatan Kas Setoran Awal berupa imbal hasil sukukdan bunga deposito tidak dapat ditangguhkan karena telah memenuhi semua unsurpendapatan yang berlaku umum untuk sektor publik (IPSAS 9). Hasil penelitianmenyarankan agar Pemerintah menyusun Standar Akuntansi Pemerintahantentang Akuntansi Pendapatan agar sesuai dengan konteks perundang-undanganyang ada. Pemerintah juga disarankan untuk membentuk Badan Layanan Umumdalam Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji agar sesuai dengan yang dimaksudoleh Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Disampingitu juga disarankan pentingnya dilakukan sosialisasi penyajian laporan keuangansesuai standar akuntansi yang berlaku umum serta perlunya dilakukan review olehaparat pengawasan internal untuk memberikan keyakinan, akurasi, keandalan,serta keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the how far is the Ministry of Religious Affairs in particularyDirectorate General of Hajj and Umrah Service ( Ditjen PHU ) implemented TheGoverment Accounting Standards and Regulations in preparing the financialstatements of Hajj Operation . This study is a qualitative research . The studyconcluded that the Revenue Accounting contained in the Regulation (PeraturanMenteri Agama No.23/2011) does not explain about the recognition,measurement, disclosure and presentation of the income but only to the extent thedefinition of income by Government Accounting Standards (Peraturan PemerintahNo.71/2010). In addition, the accounting treatment of revenue from the InitialDeposit Cash Optimization in the form of sukuk yields and deposit rates can notbe suspended because it has met all applicable elements of the general revenue forthe public sector (IPSAS 9). The results concluded that the accounting treatmentof revenue management on Initial Deposit Cash can not be suspended because ithas met all of the elements of income that are common to the public sector (IPSAS 9 ) . The results suggest that the Government should create theGovernment Accounting Standards , Accounting for Revenue, to fit the context ofthe existing legislation . The government is also advised to establish the PublicService Board in the field of Hajj Operation in accordance with the regulation onState Finance (Undang-Undang Keuangan Negara No.17 Tahun 2003) . Besides,it also suggested the importance of the socialization of financial statements inaccordance with generally accepted accounting standards and the need to bereviewed by officials of internal controls to provide assurance , accuracy ,reliability , and validity of the information presented in the Financial Statements ."

"Pada awal 1970-an, Indonesia adalah negara dengan sumber daya alam yang melimpah seperti minyak bumi yang merupakan penggerak utama perekonomian. Penurunan harga minyak dunia pada pertengahan 1980-an menandai berakhirnya masa minyak di Indonesia. Meskipun saat ini pendapatan minyak tidak lagi menjadi penggerak utama perekonomian, pemerintah optimis untuk memulihkan kembali sektor minyak. Di sisi lain, belanja pemerintah memainkan peran penting dalam memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara umum. Studi ini menganalisis pengaruh pendapatan minyak dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan menggunakan uji ko-integrasi serta vector error correction model (VECM) untuk periode 1968-2017. Hasilnya menunjukkan bahwa pendapatan minyak memiliki efek positif pada produk domestik bruto (PDB) karena pemerintah berhasil mengelola pendapatan minyak untuk pembangunan perekonomian. Pengeluaran pemerintah secara negatif mempengaruhi PDB karena alokasi anggaran yang besar untuk subsidi dan pembayaran bunga.

---

In the early 1970s, Indonesia was a country with an abundance of natural resources such as oil which was the main engine of the economy. The mid 1980s decline of world oil price signaled the end of the oil period in Indonesia. Although oil revenues are not the main drivers in the economy, the government is optimistic about recovering the oil sector. On the other hand, public expenditure plays an important role in piloting significant effects on the general growth of the economy. This study analyzes the effects of oil revenue and government expenditure on the economic growth in Indonesia by using the co-integration test as well as the vector error correction model (VECM) for the period 1968-2017. The result shows that oil revenue has a positive effect on gross domestic product (GDP) because the government succeeded in managing oil revenues for spending it on the development of the economy. Government expenditure negatively affects GDP due to substantial budget allocations for subsidies and interest payments."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh skala optimum belanja pemerintah dibandingkan dengan produk domestik regional bruto (government size) terhadap pertumbuhan ekonomi dan Financial Distress kabupaten dan kota pada Provinsi Maluku. Government size secara intuitif akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah terutama daerah timur Indonesia yang tingkat aktivitas ekonominya cenderung rendah. Disaat yang sama, besarnya belanja pemerintah berisiko menimbulkan kerentanan finansial terutama di daerah karena pendapatannya berpotensi tidak mampu menutupi belanja Mandatory dan kewajibannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa government Size tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto(PDRB) per kapita dan kerentanan fiskal kabupaten dan kota pada Provinsi Maluku, namun Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi,selain itu tingkat kewajiban pemerintah berdampak signifikan terhadap kerentanan fiskal. Namun demikian, penelitian ini juga memperlihatkan pentingnya komposisi belanja pemerintah terutama belanja wajib dalam memberikan dampak kepada ekonomi dan ketahanan keuangan pemerintah daerah"

"Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai sumber pendapatan apa saja yang dapat mempengaruhi belanja modal pemerintah daerah dan bagaimana pengaruhnya. Objek penelitian adalah Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia periode penelitian 2008-2012. Hasil pengujian membuktikan bahwa satu-satunya sumber pendapatan yang berpengaruh positif terhadap belanja modal hanyalah DAK. Sementara PAD, DAU, dan DBH berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Di samping itu belanja pegawai juga berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pemerintah daerah cenderung menggunakan dana yang bersifat block grant lebih besar untuk kepentingan operasionalnya daripada membiayai belanja modal.

---

This study aims to obtain empirical evidences about what source of income that may affect capital expenditure of local government. Object of this study is regencies/municipalities in Indonesia for period 2008-2012. The result of the calibration proves that the only source of income which has positive effects to capital expenditure is Special PurposeGrant (DAK), when Local Own Source Revenue (PAD), General Purpose Grant (DAU), and Shared Fund(DBH) affects negatively. In addition, personnel expenditure also holds negative effects to capital expenditure. The conclusion of this study is that local governments tend to use greater block grant funds for the benefit of its operations rather than for funding capital expenditure."

"Salah satu temuan penting dari penerapan desentralisasi di Indonesia adalah untuk menciptakan efisiensi dalam penyediaan barang dan jasa publik mclalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan paling rendah yang memiliki informasi paling lengkap sehingga alokasi sumber daya secara lebih produktif dapat tercipta. Untuk itu diperlukan pelimpahan kcwcnangan dari pemerintahan yang lebih tinggi kepada pernerintahan di bawahnya untuk melakukan pembelanjaan, pemungutan _pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan rdaerah, Serta pemberian bantuan dalam bentuk transfer dari pusat kepada Pemerintahdaerah.Penelitian ini bertujuan mengungkap apakah maksud dari penerapan desentralisasi tersebut dapat dicapai? Untuk membuktikan hal tersebut, penelitian ini menguji apakah dalam penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat bempa unconditional grants ditemukan fenomena flypaper efféct yang mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah berperilaku secara tidak hati-hati. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa data panel yang dikumpulkan dari BPS dan Ditjen Perimbangan Keuangan Departcmcn Keuangan, meliputi data PDRB berdasarkan harga berlaku, belanja daerah, dan unconditional grants untuk periode pengamatan tahun anggaran 2003 hingga 2006. Data diolah secara ekonometri. Objek observasi adaiah 135 kabupaten kota di Indonesia yang memiliki data lengkap dan tidak mengalami pemekaran selama periods pengamatan.Hasil penelitian : adanya fenomena flypaper efféct yang memmjukkan perilaku pemerintah kabupaten/kota di Indonesia yang bersifat asimetris dalam kaitannya dengan penggunaan dana transfer dalam bentuk unconditional grants. Untuk setiap tambnhan 1 mniah unconditional grants. pemerintah kabupaten/kota akan merespon dalam bentuk kenaikan belanja daerah Sebesar 0,837 rupiah dan setiap tambahan 1 mpiah PDRB akan mcningkatkan belanja daerah sebesar 0,006 rupiah. Flypaper effect menunjukkan terjadinya indikasi ketidakhati-hatian dalam penggunakan sumber daya berupa grants dari pemerintah pusat oleh pemerintah daerah.

---

One of the important objectives of the decentralization implementation in Indonesia is to create efficiency in the provision of public goods and services through the role shifting of public decision-making to the lowest level of government that has the most complete' information so that the anteeanen of more productive be created. For that reason, the delegation of authority from the higher government to the lower government is needed to carry out spending, taxation and levy in which the authority of local governments, and provide assistance in the form 'of transfer from central government I0 local government.

This research aims to reveal whether the intentions of the decentralization implementation can be achieved. To prove it, this Study tested whether the phenomenon of flypaper effect is found in the use of transfer funds from central government in the form of' unconditional grants, which indicates that local governments have behaved not prudently. Data used in this research are secondary data which are collected in a cross section nom BPS and the Directorate General of Fiscal Balance, Ministry of Finance, including PDRB data based on the current price, local expenditure, and unconditional grants for the observation period of 2003-2006. The data are processed econometrically. Objects of the observation are 135 districts/cities in Indonesia that have complete data and do not get expansion during the period of observation.

The finding of this research shows that there is a flypaper effect phenomenon that illustrates the behavior of local (district/city) governments in Indonesia, which is asymmetrical in relation to the use of transfer Funds in the fonn of unconditional grants, its found that for each additional l mpiah of unconditional grants, local governments will respond in the form of the increase of local expenditure by 0,887 rupiah and for each additional I rupiah of PDRB, local government expenditure will increase by 0,006 rupiah. The flypaper effect indicate 'not prudently' in the use of grants from central government by local governments."