Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPasal 3 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase, akan tetapi sampai saat ini masih saja terdapat pertentangan kompetensi absolut antara arbitrase dan pengadilan. Sebagai contoh dan sekaligus fokus dalam pembahasan tulisan ini adalah dalam hal penanganan perkara antara PT B melawan PT CTPI. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan Putusan Nomor 10/PDT.G/2010/PN.JKT.PST, perkara ini telah diputus oleh pengadilan dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara bahkan putusan ini kemudian dikuatkan sampai tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor 238 PK/PDT/2014. Sementara di pihak lain perkara ini juga diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan Putusan Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 yang menyatakan bahwa BANI berwenang dalam mengadili perkara yang sama. Pertentangan kompetensi absolut antara dua lembaga tersebut tentu perlu diselesaikan dengan menentukan lembaga mana yang sebenarnya berwenang dalam menangani perkara bersangkutan. Berdasarkan kajian yang dilakukan dalam tulisan ini, diperoleh jawaban bahwa yang berwenang dalam mengadili perkara PT B melawan PT CTPI adalah BANI bukan pengadilan."

"Skripsi ini membahas analisis mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) pengadilan di Indonesia dalam hal adanya sengketa dalam perjanjian dengan klausul arbitrase. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan metode analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa pengadilan melalui hakim perlu lebih memahami Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terkait adanya klausula pilihan penyelesaian sengketa.

---

The focus of the study is the analysis on absolute competence of Indonesian District Court in a condition where there is an arbitration clause within the agreement from which the disputes arises. This study uses a normative approach with descriptive qualitative data analysis method. The results suggest that the court through the judges should give more consideration to Law No. 30 year 1999 concerrning Arbitration and Alternative Dispute Resolutions, related to the existence of alternative dispute resolutions clause."

"Kompetensi dalam lingkungan kekuasaan kehakiman berarti kewenangan pengadilan untuk mengadili atau pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan maka berdasarkan hal tersebut yang dimaksud kompetensi absolut adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi) maupun dalam lingkungan peradilan lain (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama). Dalam praktek sekarang ini sering ditemukan suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase. Dimana suatu perjanjian dengan klausula arbitrase menjadi kewenangan absolut bagi badan arbitrase yang ditunjuk sebagaimana juga diatur dalam pasal 3 UU No 30 tahun 1999 bahwa Pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Namun tetap saja ada pihak yang tetap mengajukan sengketa dengan klausula arbitrase tersebut ke pengadilan dengan berbagai alasan. Demikian pula dalam perkara kepailitan di pengadilan niaga, timbul permasalahan yang berkaitan dengan adanya keberadaan klausul arbitrase tersebut dalam suatu perkara permohonan kepailitan dan telah menjadi permasalahan dan pembahasan yang cukup serius dalam beberapa permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga. Perlu juga diperhatikan bahwa ternyata kewenangan absolut Pengadilan Niaga tidak sama dengan kewenangan absolut Peradilan Umum, dimana dalam hal kepailitan, perkara kepailitan adalah kompetensi absolut dari Pengadilan Niaga, arbitrase tidak berwenang menangani perkara kepailitan. Maka permasalahan mengenai kompetensi absolut arbitrase yang dihubungkan dengan kompetensi absolut peradilan umum dan pengadilan niaga inilah yang hendak penulis kaji dan analisa dalam tesis ini."

"Lex arbitri adalah hukum yang berlaku untuk arbitrase, mencakup isu internal maupun eksternal yang terkait prosedural suatu proses arbitrase. Berdasarkan ketentuan New York Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 (selanjutnya disebut New York Convention), kompetensi absolut untuk membatalkan suatu putusan arbitrase terletak pada pengadilan tempat kedudukan arbitrase (arbitral seat). Akibatnya, pengadilan negara selain arbitral seat tidak dapat mengadili pembatalan putusan arbitrase. Sebagai negara anggota New York Convention, Indonesia tentunya terikat pada ketentuan ini. Di Indonesia juga terdapat ketentuan dalam Reglement of de Rechtsvordering (RV) dimana hakim wajib menyatakan dirinya tidak berwenang apabila suatu perkara di luar kewenangannya. Skripsi ini bertujuan memberikan analisis mengenai penerapan lex arbitri terhadap kompetensi absolut dalam tiga perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional, yaitu Putusan Nomor : 494 / PDT.ARB/2011/PN.JKT.PST, Putusan Nomor: 631K/Pdt.Sus/2012., dan Putusan Nomor : 271 /Pdt.G/ 2010/ PN.Jkt.Pst.

---

Lex arbitri is the law applicable to the arbitration, including internal issues as well as relevant external procedural an arbitration process. Based the provisions of the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral awards 1958 (hereinafter referred to as the New York Convention), competence absolute to overturn an arbitration decision lies in court the seat of arbitration (arbitral seat).

As a result, in addition to state courts arbitral seat can not judge the cancellation of the arbitration decision. as the country members of the New York Convention, Indonesia would be bound by these terms. In Indonesia also there are provisions in the Reglement of de Rechtsvordering (RV) where the judge shall declare itself not competent when a case in beyond its authority.

This thesis aims to provide an analysis of lex implementation arbitri the absolute competence in three cases the petition cancellation of the international arbitration decision, namely Decision No. 494 / PDT.ARB / 2011 / PN.JKT.PST, Decision Number: 631K / Pdt.Sus / 2012, and Verdict Number: 271 /Pdt.G/ 2010 / PN.Jkt.Pst."