Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini bertujuan untuk membahas pola demografi yang dimiliki anak pelaku kenakalan sebagai kurir narkotika dalam perspektif perlindungan anak dan hubungannya dengan teori struktur sosial dan anomie. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan studi kasus 13 kasus Putusan Pengadilan Negeri tahun 2017-2023. Penulis menemukan bahwa pola demografi, termasuk jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan kondisi ekonomi anak berperan menjadi penyebab keterlibatan anak menjadi kurir narkotika. Hasil menunjukkan bahwa anak pelaku kenakalan sebagai kurir merupakan korban karena adanya kerentanan dan keterbatasan akses terhadap sarana yang sah, sehingga mendorong anak terlibat dalam kegiatan ilegal sebagai cara inovatif untuk mencapai tujuan mereka. Kesimpulan penulisan ini memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara pola demografi anak dalam konteks perlindungan anak dengan menggunakan teori struktur sosial dan anomie.

---

This writing aims to discuss the demographic patterns exhibited by juvenile delinquent acting as drug couriers from the perspective of child protection and its relation to the theory of social structure and anomie. The writing employs a qualitative-descriptive methodology with a case study of 13 verdict cases from the District Court spanning the years 2017-2023. The author found that demographic patterns, including gender, age, education level, and the economic condition of the children, play a significant role in causing their involvement as drug couriers. The results indicate that juvenile delinquents acting as couriers can be seen as victims due to their vulnerability and limited access to legitimate means, compelling them to engage in illegal activities as an innovative way to achieve their goals. The conclusion of this writing highlights a close relationship between the demographic patterns of children in the context of child protection, analyzed through the lens of the theory of social structure and anomie"

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat hubungan antarakonflik orang tua-anak dan kenakalan remaja di Jakarta. Variabel konflik orangtua-anak diukur dengan alat ukur Parent Environmental Questionnaire dariElkins, McGue, & Iacono (1997) yang diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia,sedangkan variabel kenakalan remaja diukur dengan alat ukur The Self-ReportDelinquency Scale dari Elliott & Ageton (1980) yang telah diadaptasi ke dalambahasa Indonesia. Penelitian dilakukan pada 372 remaja laki-laki dan perempuandi Jakarta berusia 15-17 tahun yang tinggal serumah dengan orangtuanya.Berdasarkan uji korelasi terdapat hubungan positif yang signifikan antara konflikorang tua-anak dengan kenakalan remaja dengan koefisien korelasi sebesarr=0.166, p=0.000, signifikan pada LOS 0.01 (one-tailed). Dari hasil tersebut,didapatkan berbagai analisis yang akan dijelaskan lebih lanjut.

---

ABSTRACTThis reserach aims to find the correlation between parent-child conflictand juvenile delinquency in Jakarta. The parent-child conflict variable is measuredby Parent Environmental Questionnaire from Elkins, McGue, & Iacono (1997)which has been translated to Indonesian language meanwhile the juveniledelinquency variable is measured by The Self-Report Delinquency Scale fromElliott & Ageton (1980) which also has been translated to Indonesian language.This research is being conducted to 372 adolescents in Jakarta from 15-17 yearsold who live under one roof with their parents. Based on the correlation test, thereis a significant positive correlation between parent-child conflict and juveniledelinquency with r =0.166, p=0.000, significant on LOS 0.01 (one-tailed). Basedon the result, there will be further analyses that will be explained."

"The implementation of the Number 3 Act of 1997 about juvenile judicial process, it is provided a substantial role to Socialization Counseling Officer in relation with reporting of social research proposed as one of considering materials that will be mandatory used by a judge in concluding of juvenile case. However, a report of social research has actually not completely been made as one of considering materials by judge, thus it exist a special dilemma, and what it becomes their problematic factor that triggers such occurrence. The method used in this research is a qualitative approach, and its data collection was carried out by a depth interview. In this writing, author makes use juvenile deviational and delinquency concepts with respect to community-based building and social reporting concepts from a number of experts. From results of study, author finds out some constraints faced by Social Counselor in proposing of social research in relation with given recommendations. These constraints include : human resource conditions owned by social counselors, budgetary limitation, means and infrastructures as well as gap between social counseling officers and another law enforcement officials, therefore social counselors are remain underestimate and their recommendations do not obtain a sufficient good response."

"Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa jumlah kenakalan anak semakin bertambah serta dengan tidak berfungsinya peran keluarga. Pada masa ini dimana jumlah kenakalan dan jenis kenakalan semakin banyak sering kita dengar tentang perampokan atau penyanderaan bus di kota - kota besar dan semakin maraknya Narkotik dan obat - obatan. Serta didukung pula dengan adanya krisis moneter sehingga peran dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan baik. Untuk itulah maka perlu diadakan penelitian tentang kenakalan anak terhadap keluarga.Terkait dengan hal tersebut maka penelitian ini mengarah pada bentuk keluarga dan kenakalan anak yang dibatasi pada anak Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di salah satu Sekolah SLTP swasta yang tingkat kenakalannya sangat tinggi, Anak SLTP yang dianggap " anak baru gede " memang rawan terhadap lingkungannya karena pada masa usia ini anak masih mencari jati dirinya.Keluarga merupakan lembaga yang pertama dan utama dimana seorang anak yang berada dalam lingkungan keluarga mau tidak mau harus menganut sistem nilai, aturan dan norma - norma yang ada. Karena didalam keluargalah anak mulai diajarkan tata nilai, norma dan aturan - aturan yang mengikat dengan tujuan agar anak dapat diterima di dalam kelompoknya. Pada proses inilah anak dituntut untuk dapat bersosialisasi dengan baik.Proses sosialisasi biasanya ada yang dapat diterima dan ada yang tidak dapat diterima oleh diri sianak. Bagi yang dapat menerima proses sosialisasi yang baik maka anak dapat berfungsi dengan baik, sementara anak yang tidak dapat bersosialisasi dengan baik pada akhirnya akan mengalami penyimpangan perilaku terhadap norma dan aturan. Dari penyimpangan perilaku ini yang dilakukan oleh anak disebut sebagai kenakalan anak yang sesuai dengan teori Sosiogenesis. Penelitian ini dilakukan di Kotamadya Depok, karena Kotamadya Depok merupakan salah satu daerah yang baru menjadi Kotamadya sehingga terjadi perubahan sosial dan pembangunan yang pesat sehingga, secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku anak anak baru gede.Tujuan penelitian ini adalah agar dapat mengetahui tentang pola, jenis kenakalan anak serta untuk dapat mengetahui tentang peran keluarga yang ada baik itu keluarga luas maupun keluarga inti.Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif yang dipandang perlu untuk menguji kebenaran dari pernyataan Hubungan bentuk keluarga dan kenakalan anak. Untuk itu maka perlu diteliti tentang sejauh mana bentuk keluarga, fungsi dan peran, serta pola dan jenis apa kenakalan anak yang ada di Kotamadya Depok.Dari hasil penelitian secara umum dapat dikatakan bahwa : (1) Kenakalan anak yang terjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ternyata masih tinggi dalam arti kata bahwa jenis kenakalan anak semakin komplek. (2) Bentuk keluarga yang ada belum memainkan peran dan fungsinya dengan baik sehingga masih mengarah pada pemenuhan kebutuhan pokok saja.Berdasarkan dari hasil penelitian, ternyata keluarga luas pada umunya mempunyai anak dengan tingkat kenakalan yang rendah hal ini didukung oleh sifat, pola asuh orang tua serta penanaman nilai yang lebih cenderung demokratis dan kekeluargaan. Berbeda dengan keluarga inti yaitu dengan tingkat kenakalan anak yang tinggi karena sifat orang tua yang cenderung otoriter bahkan juga ada yang permisif."

"Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Selanjutnya disingkat dengan UU Perlindungan Anak) tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Anak adalah tunas bangsa, ditangannyalah masa depan suatu bangsa ditentukan, oleh karena itu penanganan yang tepat kepada anak yang berhadapan dengan hukum merupakan suatu tindakan yang bijak untuk masa depan bangsa. Dengan diundangkannya UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang banyak mengutamakan kepentingan dan hak-hak anak anak yang berhadapan dengan hukum untuk dapat menata masa depannya dengan penuh semangat bahwa anak memperbaiki diri dan bisa meraih cita-citanya.

---

Children is God mandate which inside their self inherent their dignity as whole human beings. Every child have dignity which should be upheld and every child born should get their rights without asking the child. This is in accordance with the Convention on the Rights of the Child which ratified by Indonesian Government through a presidential decree number 36 year 1990, then also written in law number 4 year 1979 about children welfare and law number 23 year 2002 (hereinafter referred as UU on the protection of children) about protection of children which all suggests the general principles of the protection of children, namely non-discrimination, the best interests of the children, survival and growth, and appreciate the participation of children. Children is seed for a nation, in their hands the future of a nation is determined, therefore appropriate treatment to juvinile in faced with the law is a wise action for the future of the nation. The enactment of UU no.11 year 2012 about the juvinile criminal justice system, which have priority on interest of the child and children rights which faced with the law able to organize their future with oportunity that they can improve themselves and be able to achieve their goals."

"Penelitian ini mengenai penyidikan tindak pidana anak di Polres Metro Jakarta Barat yang bertujuan untuk menggambarkan tindakan dan perilaku penyidik anak dalam melakukan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Polres Metro Jakarta Barat.Adapun permasalahan yang diteliti adalah pengorganisasian penyidikan tindak pidana anak yang difokuskan pada tindakan dan perilaku penyidik/penyidik pembantu anak dalam proses penyidikan tindak pidana anak di Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat.Penyidikan suatu tindak pidana diawali dari diterimanya laporan dari masyarakat ataupun ditangkapnya pelaku tindak pidana dalam keadaan tertangkap tangan yang kemudian dituangkan di dalam suatu bentuk yang disebut laporan polisi. Berdasarkan laporan polisi tersebut dilakukanlah upaya untuk menemukan tersangka dan barang bukti melalui tahapan-tahapan penyidikan berupa penyelidikan, pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan hingga penyerahan berkas perkara dan penyerahan tersangka serta barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dimaksudkan agar tersangka dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah dilakukannya.Penyidikan tindak pidana anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Poles Metro Jakarta Barat diorganisasi dalam tingkatan-tingkatan penyidik pembantu, penyidik dan atasan penyidik, yaitu mulai dari Kepala Unit, Kepala Satuan Reserse Kriminal hingga kepada Kapolres Metro Jakarta Barat yang masing-masing telah diatur tugas dan tanggung jawabnya di dalam penyidikan tindak pidana yang terjadi.Dalam penyidikan anak sebagai pelaku tindak pidana telah terjadi interaksi antara penyidik/penyidik pembantu anak dengan anak sebagai tersangka, orang tua anak, penasihat hukumnya dan pembimbing kemasyarakatan baik yang bersifat positif maupun negatif yang dari sini dapat dilihat tindakan dan perilaku penyidik di dalam proses penyidikan ataupun di luar proses penyidikan.Timbulnya tindakan dan perilaku menyimpang dari penyidik/penyidik pembantu anak pada saat dilakukannya penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana anak maupun ketika di luar proses penyidikan dipengaruhi beberapa faktor yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana/fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.Di dalam tesis ini digambarkan bahwa tindakan dan perilaku penyidik/penyidik pembantu anak dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai tersangka anak di mana telah ditemukan adanya beberapa tindakan dan perilaku menyimpang dari penyidik/penyidik pembantu anak. Tindakan dan perbuatan menyimpang tersebut adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan melanggar hak anak sebagaimana yang diatur dalam hukum acara pidana anak dan KUHAP. Hal tersebut dapat ditemukan pada tahap pemeriksaan terhadap tersangka anak perempuan dalam kasus narkotika yang tidak didampingi penasihat hukumnya dan dilakukan pada subuh hari yang dimulai dari jam 02.15 hingga jam 04.30 wib yang sebenarnya waktu itu adalah jam tidur/istirahat seorang anak. Selanjutnya, penahanan terhadap tersangka anak ditahan dalam satu sel tahanan dengan tahanan orang dewasa/residivis. Pada saat penggeledahan badan terhadap tersangka anak perempuan yang seharusnya dilakukan oleh polisi wanita atau PNS wanita, akan tetapi pada waktu itu dilakukan oleh polisi pria. Begitu juga dalam tahap penangkapan terhadap tersangka anak Hatta dilakukan pemukulan sebanyak dua kali pada bagian kepalanya. Sehingga perbuatan-perbuatan tersebut sangat merugikan tersangka anak dan dapat mempengaruhi jiwa anak sebagai penerus cita-city perjuangan bangsa yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak secara utuh, serasi, selaras dan seimbang."