Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini diangkat dari sebuah penelitian kualitatif tentang pengimplementasian Sistem Manajemen Kinerja Polri pada Polres Metro Jakarta Barat. Sebagai sebuah hasil penelitian tesis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang terbentuknya tindakan tidak prosedural personel Polri dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yang dipengaruhi oleh kemampuan interpretasinya sebagai individu yang dapat mempengaruhi struktur. Polres Metro Jakarta Barat sebagai salah satu ujung tombak pelaksana kebijakan Polri pada jajaran Polda Metro Jaya, telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Kinerja Polri sebagai kelengkapan administrasi serta syarat formal penilaian kinerja personel Polri. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa implementasi Sistem Manajemen Kinerja Pada Polres Metro Jakarta Barat belum berjalan secara optimal. Masih terjadi penyimpangan-penyimpangan di antara prosedur normatif dan praktik sesungguhnya di lapangan oleh para personel Polri. Penyimpangan itu terbentuk sebagai hasil interpretasi subjektif mereka atas kontradiksi struktural yang terjadi. Sebagai konsekwensinya pemaknaan itu menghasilkan tindakan-tindakan yang berbeda dari prosedur normatif yang telah ditentukan yang terbentuk sebagai sebuah struktur baru tentang Sistem Manajemen Kinerja Polri. Tindakan tidak prosedural ini akan sangat mempengaruhi bahkan menghambat tercapainya tujuan dari di tetapkannya kebijakan tersebut, yaitu mewujudkan perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja personel Polri. Tesis ini, mengaplikasikan berbagai teori yang berkenaan dengan tindakantindakan individu. Teori utama berasal dari perspektif interpretif interaksi simbolik oleh George Herbert Mead, Blumer, dan Goffman. Serta beberapa teori dan konsep lain yang di anggap relevan untuk mengkaji permasalahan yang di teliti, yaitu : teori strukturasi oleh Anthony Gidden, teori implementasi kebijakan oleh George C. Edwards, konsep birokrasi Weber, dan konsep pembentukan kebijakan oleh Frank T.Paine. Oleh sebab itu, guna meningkatkan pemahaman dan komitmen para personel Polri untuk dapat melaksanakan Sistem Manajemen Kinerja Polri sesuai dengan prosedur normatifnya, optimalisasi sosialisasi, pelatihan dan pengawasan adalah sangat penting. Selain itu dalam rangka efektifitas dan efesiensi, maka perlu adanya penyempurnaan terhadap metode Sistem Manajemen Kinerja Polri melalui pengaplikasian sistem informasi teknologi sebagai data base, yang dapat diakses langsung oleh para personel Polri. Dengan demikian, kinerja personel Polri dapat di kelola dengan lebih professional, transparan, dan akuntabel.

---

This thesis is based on a qualitative study on the implementation of the Police Performance Management System in West Jakarta Metro Police. As a result of this thesis research is intended to provide an overview of the formation of police personnel procedural acts in implementing a policy that is influenced by the ability of its interpretation as an individual who can affect the structure.

West Jakarta Metro Police as one end of tombaj implementers at national police ranks Jakarta Police have implemented a performance management system as the completeness of the national police administration and the terms of formal performance appraisals national police personnel. However, based on the results of the study concluded that the implementation of performance management systems in jakarta metro west district police has not run optimally. There are still deviations between normative procedures and actual practices in the field by the national police personnel.

The deviation was formed as a result of their subjective interpretation of the structural contradictions that occurred. As a consequence of meaning that result in actions that are different from normative procedure that has been determined that formed as a new structure of the Police Performance Management System. No procedural actions will greatly affect even hinder attainment of the objectives of the enactment of the policy, namely to realize performance improvements and improved quality national police personnel. This thesis applies the various theories concerning the actions of individuals.

The main theory comes from the interpretive perspective of symbolic interaction by George Herbert Mead, Blumer, and Goffman, as well as some teory and other concepts that are considered relevant to assessing the problems under study, namely: the theory of structuration by Anthony gidden, the theory of policy implementation by george c. Edwards, weber concept of bureaucracy, and the concept of policy formation by frank t. Paine.

Therefore, in order to enhance understanding and commitment of the national police personnel to be able to implement the national police's performance management system in accordance with the normative procedures, optimization of socialization, training and supervision is very important. In addition, in order to effectiveness and efficiency, it is necessary improvements to the method of performance management systems through the application of national police information system technology as a database, which can be accessed directly by the national police personnel. Thus, the performance of national police personnel can be managed with a more professional, transparent and accountable. Key words: interpretation, procedures, national police performance management systems, personel of metropolitan distric police west jakarta."

"Perkap Nomor 16 tahun 2011 tentang Sistem penilaian kinerja pegawai negeri pada Polri dengan Sistem Manajemen Kinerja Polri, merupakan upaya Polri untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kinerja para personel Polri. Dalam penelitian ini, membahas tentang penerapan penilaian kinerja personel dengan Sistem Manajemen Kinerja Polri pada Polres Cilegon sebagai upaya peningkatan kinerja personel Polres Cilegon.Dalam penelitian ini, permasalahan yang diteliti oleh peneliti adalah meliputi bagaimana pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Kinerja Polri sebagai sistem penilaian kinerja personel pada Polres Cilegon, apakah penerapan Sistem Manajemen Kinerja Polri tersebut berdampak pada peningkatan kinerja personel Polres Cilegon, serta apa saja evaluasi terhadap penerapan sistem penilaian kinerja personel Polres Cilegon dengan metode Sistem Manajemen Kinerja Polri.Penelitian tentang penilaian kinerja personel pada Polres Cilegon ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Kemudian untuk sumber data dipilih dengan metode purposive dan snowball sampling yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan informasi di lapangan. Pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan tiga metode yaitu : observasi terlibat, wawancara mendalam dan studi dokumen. Adapun untuk metode analisis data, peneliti menggunakan 3 tahap yaitu : reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.Dalam akhir penelitian, disimpulkan bahwa penerapan Perkap Nomor 16 tahun 2011 tentang sistem penilaian kinerja personel dengan Sistem Manajemen Kinerja Polri pada Polres Cilegon dan Jajarannya, belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Tahapan - tahapan pelaksanaan tidak dijalankan sebagaimana seharusnya. Pelaksanaan penilaian kinerja masih bersifat hanya mengejar formalitas dan menggugurkan kewajiban saja. Kemudian kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari personel terhadap Perkap Nomor 16 tahun 2011 membuat pelaksanaan penilaian kinerja menjadi tidak maksimal. Belum berpengaruhnya penilaian kinerja dengan Sistem Manajemen Kinerja terhadap gaji dan tunjangan kinerja turut memperngaruhi pelaksanaan penilaian kinerja. Dan kesimpulan akhirnya adalah penerapan penilaian kinerja dengan Sistem Manajemen Kinerja Polri belum berpengaruh terhadap kinerja personel pada Polres Cilegon.

---

INP Regulation (Perkap) number 16 year 2011 concerning INP's government officer performance assessment system using INP Performance Management System, is an effort to manage and increase INP personal performance. This research studies the implementation of performance personal assessment using INP Performance Management System in Resort Police of Cilegon as an effort to incease personal performance in Cilegon Resort Police.

The issues of the research are including how the implementation of INP Performance Management System as a personal performance assessment system in Cilegon Resort Police, does it effect the personal performance improvement, and what are the evaluations due to personal performance assessment application in Cilegon Resort Police using INP Performance Management System.

This research uses descriptive qualitative approach. Data source is selected by using purposive method and snowball sampling which adjusting based on information necessity trend in field. Data collecting uses three methods including observation, interview and document study. Data analysis uses three steps method including data reduction, data presentation dan data verification.

The conclusion of the research is that the implementation of Perkap number 16 year 2011 concerning personal performance assessment system in Cilegon Resort Police using INP Performance Management System, has not been applied based on holding regulation. Each stage of application has not been performed as it should be. The implementation of performance assesment is only a formality. The lack of personal knowledgement and consciousness against Perkap number 16 year 2011 causes the lack of performance assessment implementation. Final conclusion of the research is that the performance assessment implementation using INP Performance Management System has not influence personal performance in Cilegon Resort Police."

"Satuan Intelkam ditingkat Pokes merupakan salah satu fungsi pendukung pelaksanaan tugas operasional satuan Salah satu tugasnya adalah deteksi sumber-sumber kerawanan sehingga dapat memberikan informasi pada unsur pimpinan tentang situasi dan kondisi kerawanan pada tahap awal kejadian sebagai bahan masukan, evaluasi dan saran, serta pedoman dalam pengambilan keputusan untuk menentukan arah kebijakan pimpinan secara teknis maupun strategis operasional kepolisian.Namun perkembangan lebih lanjut menuntut fungsi dan peranannya tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, masukan dan saran kepada pimpinan saja, namun juga menawarkan suatu alternatif solusi.Permasaiahan dalam penelitian ini adalah : a. Pemahaman personel intelijen dalam proses penyajian dan pelaporan informasi intelijen kepada pimpinan dan satuan lain. b. Kemampuan personel intelijen dalam pelaksanaan tugas mentransformasikan informasi intelijen. c. Pola sistem informasi intelijen dapat berjalan secara efektif, efisien dan bermanfaat dengan mengacu pada pola investigasi berbasis Ipoleksosbudhankam dibandingkan dengan pola unit kasus per kasus di Polres Metropolitan Jakarta Pusat.Adapun tujuan penelitian ini adalah : a. Mengetahui pemahaman personel dalam proses penyajian dan pelaporan informasi intelijen kepada pimpinan dan satuan lain. b. Mengetahui kemampuan personel intelijen dalam pelaksanaan tugas mentransformasikan informasi. c. Mengetahui, membandingkan dan mengevaluasi pola sistem informasi yang mengacu pada gala investigasi berbasis Ipoleksosbudhankam dan pola unit kasus per kasus.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode diskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi berperan (partisipan observation); instrumen pengumpulan data penelitian ini adalah lembar observasi dan pendapat wawancara. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis domain, analisis taksonomi. Oleh sebab itu penulis mengusulkan suatu sistem informasi intelijen yang dire-apkan mampu meminimalisasi ketidakmampuan personel satuan Intelkam dalam transformasi informasi ke satuan lain Basil penelitian bahwa kebijakan pemberdayaan anggota Intelkam dalam upaya deteksi sumber-sumber kerawanan di Polres Metropolitan Jakarta Pusat belum berjalan secara optimal dan cenderung masih bersifat formalitas bagi oganisasi. Walaupun demikian pelaksanaan secara informal dengan cara lisan sudah berlangsung. Beberapa kendala yang diidentifikasi sebagai masalah antara lain kurangnya bobot I kualitas informasi intelijen, kurangnya dukungan dan Satuan Operasional Kepolisian, masih adanya pembiasan informasi dilingkungan internal Organisasi Polri akibat kurang efektifaya komunikasi serta perbedaan persepsi, arus pelaporan informasi yang kurang tepat sasaran, serta sifat informasi yang formal untuk disampaikan dalam bentuk tertulis."

"Seiring dengan perubahan paradigma Polri untuk lebih dekat dan mengabdi kepada kepentingan masyarakat, maka Polri melakukan reformasi baik di bidang struktural maupun instrumental serta kultural. Berdasarkan pasal 13, Undang-Undang No.2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri mempunyai tugas pokok: (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakkan hukum; dan (c) melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Tugas pokok Polri tersebut dijabarkan menjadi tugas-tugas kepolisian yang tercantum dalam pasal 14 pada Undang-Undang yang sama.Secara universal, Polisi mempunyai dua tugas utama yaitu: memelihara keamanan ketertiban masyarakat, dan menegakkan hukum. Selain itu Polisi dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki sifat yang berorientasi pada "melayani dan melindungi" masyarakat. Sehingga tugas pokok Polri untuk "melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat" sebagaimana tercantum dalam butir (c) pasal 13 Undang-Undang No.2/2002, sebenarnya merupakan roh dan jiwa serta karakter Polisi yang harus menjadi budaya dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan tugas-tugas Polri.Tugas pokok dan tugas-tugas Polri tersebut dilaksanakan oleh Polisi-Polisi yang berada mulai pada tingkat Mabes Polri, Polda, Polwil/Polwiltabes/Poltabes, Polres, Polsek, hingga Pos Polisi. Pos Polisi merupakan kesatuan kepolisian terkecil kepanjangan dari Polsek yang mempunyai peranan sangat penting dan terdepan dalam melaksanakan peran Polri, khususnya dalam rangka memelihara Kamtibmas di wilayah kerjanya.Masalah penelitian yang penulis kemukakan adalah tentang pelaksanaan tugas pokok dan tugas-tugas Polri pada Pos Polisi, studi kasus di Polsek Metro Gambir-Polres Metro Jakarta Pusat-Polda Metropolitan Jakarta Raya. Fokus penelitian adalah tentang kegiatan polisi yang bertugas pada Pos-pos Polisi di wilayah Polsek Metro Gambir dalam melaksanakan tugas pokok dan tugas-tugas Polri di wilayah kerjan.Ruang lingkup dalam penelitian ini adatah mencakup Pos Polisi dilihat dari perspektif organisasi dan manajemen yang meliputi tentang sumberdaya manusia, metode kerja, sarana dan prasarana, anggaran, dan interaksi sosiai antara Polisi dengan masyarakat, serta hubungan kerja dengan Babinkamtibmas.Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui sampai sejauhmana pelaksanaan tugas pokok dan tugas-tugas Polri pada Pos Polisi di wilayah Polsek Metro Gambir. Di samping itu, studi ini juga bertujuan untuk menggali dan menemukan segala bentuk kekurangan yang selanjutnya mampu memberikan masukan guna memperbaiki serta memberdayakan Pos Polisi agar lebih efektif dan efesien dalam melaksanakan tugasnya.Mengacu pada permasalahan tersebut di atas, maka dalam hal ini peneliti menentukan hipotesa kerja, yaitu: "Pelaksanaan tugas pokok dan tugas-tugas Polri pada Pos Polisi belum dapat dilaksanakan secara optimal sebagaimana diharapkan masyarakat. Hal ini dikarenakan oleh sangat terbatasnya sumberdaya yang tersedia sebagai unsur penting dalam organisasi guna mendukung terlaksananya operasionalisasi Pos Polisi. Selain itu, buruknya manajemen organisasi juga menjadi faktor penyebab kurang berdayanya Pos Polisi dalam menjalankan fungsi kepolisian yang diembannya."Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Metode utama dalam penelitian kualitatif adalah metode etnografi, yaitu suatu metode penelitian dengan dasar untuk mendapatkan pemahaman (verstehen), dengan cara mengamati gejala-gejala yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari dari obyek yang diteliti. Peneliti mendapatkan data primer dengan cara melakukan pengamatan terlibat dan melakukan wawancara terhadap sasaran penelitian. Selanjutnya, data maupun bahan-bahan keterangan yang sudah dikumpulkan dalam penelitian ini, diproses menggunakan konsep Trianggulasi, yaitu dengan cara memadukan, mengolah, serta menganalisa antara teori, data, dan fakta yang ada.Berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Metropolitan Jakarta Raya, No. Pol.: Skep/521/XII/2004 tanggal 1 Desember 2004 tentang Petunjuk Administrasi Pengembangan Pos Polisi di Polsek-polsek Jajaran Polda Metropolitan Jakarta Raya dan Jabaran Tugas Pos Polisi, hasil penelitian mengatakan bahwa anggota Polri yang bertugas di Pos Polisi masih belum menunjukkan kinerja seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Mereka masih bekerja dengan prinsip yang minimalis. Sarana dan prasarana yang tersedia di Pospol masih sangat terbatas, bahkan untuk alat tulis dan kantor saja, Polisi yang bertugas di sana harus mengusahakannya sendiri. Tidak ada anggaran khusus dari Polri untuk biaya operasionalisasi Pospol, sehingga petugas di Pospol tidak dapat melaksanakan tugasnya secara optimal. Rendahnya tingkat kesejahteraan anggota Pospol mengakibatkan mereka masih mencari penghasilan tambahan dan mengharapkan imbalan dari masyarakat yang dilayaninya.Pospol mengemban tugas-tugas Polisi secara umum atau menjalankan fungsi Sabhara. Sejak adanya program pemberdayaan Pospol di jajaran Polda Metropolitan Jakarta Raya, Pospol juga dibebani tugas untuk melakukan kunjungan atau sambang ke masyarakat untuk menjalin hubungan kemitraan dengan warga masyarakat. Jabatan Kapospol yang semula dijabat oleh Polisi berpangkat Bintara Tinggi berubah dijabat oleh Perwira Pertama. Namun demikian, karena keterbatasan jumlah Perwira, sampai sekarang masih ada Kapospol yang dijabat oleh Bintara Tinggi. Jumlah anggota Pospol yang semula hanya tiga orang, sekarang bertambah menjadi rata-rata sembilan personil. Berkaitan dengan program ini, kedudukan Babinkamtibmas diletakkan dibawah koordinasi Kapospol. Sehingga tugas-tugas pembinaan masyarakat dilakukan oleh Pospol dan Babinkamtibmas. Masalahnya, wilayah kerja Pospol di wilayah Polsek Metro Gambir tidak ada yang sama dengan wilayah kerja Kelurahan, sedangkan Babinkamtibmas mempunyai wilayah kerja yang identik dengan wilayah kerja Kelurahan.Masih kurang memadainya rasio anggota Polri terhadap jumlah penduduk di Indonesia, sangat mempengaruhi kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Dalam rangka mengatasi kendala keterbatasan kuantitas anggota Polri tersebut, strategi penerapan program kemitraan antara Polisi dengan masyarakat merupakan solusi yang terbaik. Berkaitan dengan itu, kegiatan pemolisian komuniti sangat perlu ditingkatkan, yaitu melalui pemberdayaan Pospol dan Babinkamtibmas yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pembinaan kamtibmas.Untuk meningkatkan kinerja Pospol dan Babinkamtibmas, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002. Yaitu, lebih terperinci dalam menjelaskan tentang organisasi dan tugas pokok Pospol, termasuk penetapan wilayah Pospol yang sama dengan Kelurahan dan penyediaan anggaran operasionalnya. Begitu juga mengenai perlunya diadakan kembali jabatan Kanit Binmas di Polsek yang melakukan tugas pengendalian terhadap Babinkamtibmas. Selain itu, perlu pengaturan yang jelas tentang hubungan tata Cara kerja antara Pospol dengan Babinkamtibmas dan sebaliknya, dalam melaksanakan tugas-tugas pembinaan kamtibmas. Sehingga harus ada perumusan kembali terhadap tugas pokok Babinkamtibmas yang tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan No. Pol. Juklak/10/III/1992 dan Buku Petunjuk Lapangan No. Pol. Bujuklap/17/VII/1997 tentang Bintara Polsek Pembina Kamtibmas di Desa/Kelurahan. Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas kerja Pospol dan Babinkamtibmas, sebaiknya minimal terdapat 12 (dua belas) personil yang bertugas pada Pospol dan terdapat 2 (dua) Babinkamtibmas di setiap Kelurahan.

---

Along with the change of the Indonesian National Police (INP) paradigm in order to be closer and serve the interests of its society, therefore INP has conducted some reforms in its structure and instrument as well as its culture. According to Article 13 of Law No. 2, 2002 regarding the Indonesian National Police, there are three main tasks of INP as follows: (a) maintaining security and public order; (b) enforcing the laws: and (c) protecting and serving the society. Such main tasks are spelled out into the tasks of police and stated in Article 14 of the same law.

Universally, INP has two main tasks: to maintain security and public order and to enforce the laws. Besides, in conducting its tasks INP is oriented to "protecting and serving people". Hence, the main tasks of INP to protect and to serve people as stated in subtitle (c) of Article 13 of Law No. 2, 2002 above, are actually the spirit and the soul as well as the character of the police that must become the culture in every implementation of the main tasks of INP.

The INP Headquarters, Police Regions, Police Districts/Police Cities, Police Resorts, Police Sectors and Police Posts implement such main tasks of INP. Police Posts is the smallest unit of INP in Police Sectors. However, they have the most important roles in performing the roles of INP, especially in maintaining the security and public order in each region.

The problem of the research is about the implementation of the main tasks of INP in Police Posts. This is a case study conducted in Gambir Metropolitan Police Sector-Central Jakarta Metropolitan Police Resort-Jakarta Metropolitan Police Region. The focus of the research is the activities of police personnel who are posted in police posts belonging to Gambir Metropolitan Police Sector. The scope of the research is the organizational perspective and management comprising the men, structures and infrastructures (material), budget (money), working method, and social interactions between the police and the society as well as the working relationship with Babinkamtibmas (a non-commissioned officer who has the duty to guide people in maintaining the security and public order). The aims of the research are to find out how far is the implementation of the main tasks and operational tasks of INP in Police Posts belonging to Gambir Metropolitan Police Sector. Besides, the study aims at finding out all disadvantages of such activities in order to give input that can be used in improving and empowering the Police Posts in conducting their tasks more effectively and efficiently.

Referring to the problem above, the writer decides that the working hypothesis is "The implementation of the main tasks and operational tasks of 1NP in Police Posts has been optimally conducted as expected by the society due to the limited resources available as the important element in organization in order to support the implementation of the operation of Police Posts. Besides, the bad management of the organization is one of the causes of the weaknesses of Police Posts in conducting the police functions."

The researcher employs the qualitative method with ethnographic approach. The main method in qualitative research is the ethnographic method. It is a research method that can get comprehension (verstehen), by observing the phenomenon in daily life from the object researched. The researcher obtains the primary data by conducting involved observation or passive participation and interview with informants. Then, such data and other explanation are collected and processed using Triangle Concept, that is, by combining, processing and analyzing theories, data and the available facts.

According to the Decree of the Chief of Jakarta Metropolitan Police, No. Pol.: Skep/521/XII/2004, dated December 1st, 2004 regarding the Guidance of Administration of Police Post Development among Police Sectors in Jakarta Metropolitan Police and Job Description of Police Post and based on the result of the research, the researcher finds out that the police personnel posted in Police Posts have not showed the expected performance by the society. They still work with minimal principle. The structure and infrastructure in that Police Posts are still limited. They have to even look for the utensils by themselves. There is no special budget for police operations so that the police personnel in that Police Posts cannot do their tasks optimally. Besides, they still look for side income and hope something from the people they serve and protect.

Police Posts carry out general police duties or Sabhara functions. Since the program of police Posts empowerment has been conducted in Jakarta Metropolitan Police Region, Police Posts also carry out the duties to visit the community in order to work out a closer relationship with them. A high non-commissioned officer firstly occupies the position of the chief of Police Posts, but it is now occupied by a first police officer. However, due to the limitation of the number of police officers, until now some of the positions are still occupied by high non-commissioned officers, The number of personnel of a Police Post used to be three police officers. Now, every Police Posts has nine police officers. Related to this program, the position of Babinkamtibmas is placed under the coordination of the chief of a Police Post. This causes the tasks of guiding people are done by Police Posts and Babinkamtibmas. A Police Posts has some problems in doing the tasks because the working area of a Police Posts is not the same with the working are of a political district (Kelurahan), meanwhile the area of a Babinkamtibmas is identical with the working area of the political district.

The insufficient ratio of police personnel to the number of Indonesian people they serve absolutely influences the quality of police service to the people. In order to overcome the obstacles of the limitation of such personnel, the strategy of the application of partnership program between police and community is the best solution. Regarding the case, the activity of policing community needs to be improved, through the empowerment of Police Posts and Babinkamtibmas as the first line institutions in implementing the duties of guiding the security and public order.

In improving the performance of Police Posts and Babinkamtibmas, the writer recommend that the decree of INP Chief, No. Pol.: Kep 154/X/2002 dated 17 October 2002 regarding INP Organization and its Job Description is necessary to be reviewed and revised. The decree should give further explanation of the organization and main duties of a Police Post, including the establishment that Police Post working area is identical with a political district working area as well as its operational budget. The writer also recommends reactivating the position of Chief of Community Police Unit in a Police Sector whose duty to control Babinkamtibmas. In addition, it needs to have a clear regulation on the working relationship between Police Posts and Babinkamtibmas or vice versa in conducting the main duties of guiding security and public order. Therefore, it is necessary to reform the main duties of Babinkamtibmas stated in the Guidance of Implementation No. Pol.: Juklak/10/III/1992 and the Book of Guidance of Implementation on the Field, No. Pol.: Bujuklap/17/VII/1997, regarding Babinkamtibmas in Villages or Political Districts. Moreover, in improving the effectiveness of duty of Police Post and Babinkamtibmas, the writer suggests that the number of a Police Post personnel is at least 12 (twelve) officers and the number of Babinkamtibmas for each political district is 2 (two) personnel or officers."

"This research discusses deterrent theory (Zimring and Hawkins) particularly general deterrence that is the prevention measures by way of enforcing criminal law system which brings about fear. In relation to the existing criminal law system for Indonesian police, the writer seeks the relationship between the influence on behavior and Attitude of the police officers and the data collecting method quantitatively and qualitatively. However, the result shows that there is no change of attitude, because the anticipated threat of deterrence does not really occur or just in imagination, as it is stated by Collins concerning the Perception and risk which determines the degree of such deterrent effect..."

"Penelitian ini membahas tentang implementasi penilaian kinerja personel dengan sistem manajemen kinerja Polri pada unit STNK Samsat Kota Bekasi. Sistem penilaian kinerja personel Polri ini merupakan upaya peningkatan profesionalitas Polri. Penelitian tesis ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan studi dokumen. Hasil observasi dianalisa untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan penilaian kinerja personel Polri dengan sistem manajemen kinerja Polri berdasarkan Perkap Nomor 16 tahun 2011 yang dilakukan pada Unit STNK Samsat Kota Bekasi. Penelitian ini membahas secara ilmiah  pelaksanaan sistem manajemen kinerja tersebut menggunakan teori-teori yang relevan seperti teori manajemen dan analisis SWOT dan teori implementasi kebijakan. Tesis ini juga melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi sistem manajemen kinerja  personel Polri di Unit STNK Samsat Kota Bekasi tersebut.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penilaian kinerja personel dengan sistem manajemen kinerja Polri belum dilaksanakan secara optimal di Unit STNK Samsat Kota Bekasi berdasarkan Perkap no. 16 tahun 2011. Penilaian yang dilakukan baru merupakan formalitas untuk keperluan usulan kenaikan pangkat dan pendidikan pengembangan.

---

This study discusses the implementation of personnel performance appraisal with the Indonesia Nasional police (INP) performance management system in the STNK unit of Bekasi City Samsat. This system is an effort to improve INP professionalism.  This thesis research was conducted with a qualitative method using data collection techniques observation, interview and document study. The observation results were analyzed to find out how the performance of the INP personnel performance was assessed by the INP’s performance management system based on Perkap Number 16 of 2011 conducted at the STNK Unit of Bekasi City Samsat. This study discusses scientifically about the implementation of the performance management system using relevant theories such as management theory and SWOT analysis, and policy implementation theory. This thesis also examines the factors affecting the implementation of performance management system as the personnel performance appraisal system in the STNK unit of Bekasi City Samsat. The results showed that the performance appraisal with the INP performance management system has not been implemented optimally in the STNK Unit of Bekasi City Samsat based on Perkap no. 16 of 2011, because this is applied merely as a requirement for promotion and education. "

"Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh kompetensi, kualitas kehidupan kerja, dan kinerja penyelesaian perkara pada Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Tujuan penelitian ini bersifat eksplanatory untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kualitas kehidupan kerja; menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja penyelesaian perkara; menguji dan menganalisis pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap kinerja penyelesaian perkara; serta menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja penyelesaian perkara melalui kualitas kehidupan kerja sebagai variabel mediasi.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian campuran dengan jenis sequential explanatory design dimana tahap pertama penelitian menggunakan metode kuantitatif dan dilanjutkan tahap kedua yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei dimana jumlah responden dalam penelitian ini terdiri dari 113 anggota Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Pengambilan sampel dengan menggunakan metode sampel jenuh dimana seluruh populasi dijadikan sampel dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden untuk selanjutnya dianalisis menggunakan software analisis SEM AMOS 22 untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Skala Likert dalam pengukuran kuisioner menggunakan 1-5 skala. Penelitian kualitatif dibangun berdasarkan hasil awal data kuantitatif untuk membuktikan, memperdalam dan memperluas data kuantitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan hipotesis yang diusulkan dapat diterima. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan positif yaitu kompetensi terhadap kualitas kehidupan kerja; kompetensi terhadap kinerja penyelesaian perkara; kualitas kehidupan kerja terhadap kinerja penyelesaian perkara; dan kompetensi terhadap kinerja penyelesaian perkara melalui kualitas kehidupan kerja yang artinya kualitas kehidupan kerja mampu menjadi variabel intervening antara kompetensi terhadap kinerja penyelesaian perkara.

---

The research is conducted in order to examine the effect of competency, quality of work life, and performance in crime clearance at Criminal Investigation Department of South Jakarta Metropolitan Police Resort. This is an explanatory research aiming to examine and analyse the effect of competency on the quality of work life; the effect of competency on the performance in crime clearance; the effect of quality of work life on the performance in crime clearance; and the effect of competency on the performance in crime clearance through the quality of work life as an intervening variable.

The methods of the research is mixed, called sequential explanatory design, in which the first stage of the research employs the quantitative approach and the second stage employs the qualitative approach. The quantitative research using survey methods has 113 respondents who are the members of South Jakarta Metropolitan Police Resort Criminal Investigation Department. Samples are taken using the saturated sample method where the entire population is sampled in the study. Data is collected through distributing questionnaires to respondents. Then, the data is analysed using SEM AMOS 22 analysis software in order to determine the effect between variables. The Likert scale in measuring the questionnaire uses the 1-5 scale. The Qualitative research is built on the initial results of the quantitative data to prove, deepen and expand the quantitative data.

The results of the study indicate that the overall hypothesis proposed can be accepted. The factors that have a significantly positive effect are competency on the quality of work life; competency on the performance in crime clearance; quality of work life on the performance in crime clearance; and competency on the performance in crime clearance through the quality of work life, which means that the quality of work life can be an intervening variable between competency and performance in crime clearance"

"Anak yang berkonflik dengan hukum dalam menjalani proses pemeriksaan bagian dari penegakan hukum (law enforcement), seyogyanya dihindarkan dari tindakan-tindakan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Perlindungan anak adalah suatu usaha di mana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dan merupakan perwujudan keadilan masyarakat di dalam ikut bertanggungjawab membentuk suatu bangsa dengan can. membangun sumber days manusia sejak dini, Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan hak-hak anak dalam proses penyidikan tindak pidana dengan mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan anak.Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui tanya jawab babas dengan responden maupun inforrnan dengan menggunakan pedoman wawancara yang tidak terstruktur sebagai instrumen penarikan/ pengumpulan data. Kemudian data tersebut diolah, dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif.Berdasarkan pada basil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dimana perlindungan hak anak dalam proses penyidikan belum teralisasi dengan baik. sedangkan factor-faktor yang mempengaruhi realisasi perlindungan hak anak pelaku kenakalan dalam proses penyidikan di Polies Metropolitan Jakarta Barat adalah peraturan perundang-undang yang mengatur perihal proses penyidikan anak sampai saat ini belum sinkron. Sementara pemahaman penyidik terhadap peraturan perundang-undangan hanya melihat dari segi kemampuan yang dimiliki oleh seorang penyidik, baik berdasarkan pengalaman, minat, perhatian dan dedikasinya. Berdasarkan legalitas formal dan pengalaman secara inklusif berupa pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap serta perilaku hukum, namun pemahaman penyidik dalam penanganan tindak pidana anak belurn efektif karena berbagai kendala seperti normatif dan sosio-kultur.

---

Children whom are against law and being examination processing of law enforcement. They should be avoided from actions that it cam influence their growth and development. Children protection is an effort on which they will fulfill their right and obligation and it's a reality of society justice as society's responsibility to take a part in developing of human rights, early. The protection means protection of children rights in criminal justice investigation process that apply the principle of children protection.This research contains primer data and secondary. The collecting of data has done by questioner, interview with respondents and informant. And then, this research is analysis in qualitative - descriptive way by inductive frame work.Based on research, I can draw a conclusion that children protection, today haven't bring into relation yet, whereas factors which police of west Jakarta, acts that rule about children investigation haven't synchronized yet. Mean while, understanding of officer towards regulation will be seen by abilities, based on experience, interest, and their dedication.In related to formal legality and experience inclusively such as knowledge in law, understanding, attitude of law, but there are not effective understanding of officers in children justice crime because of obstacles, that is normative matter and social -cultural."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengetahui, bentuk tindakan yang diambil oleh aparatkepolisian dalam proses penyidikan kasus kekerasan dalam rumah tangga, sertapertimbangan aparat kepolisian mengambilan tindakan dalam proses penyelesaiankasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Penelitian ini dilakukan denganmetode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yangbersumber dari data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder, tersier, danuntuk mendukung data sekunder maka digunakan teknik wawancara kepadapenyidik Institusi Kepolisian Metro Jakarta Barat khusus bagian UnitPerlindungan Perempuan dan Anak. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalampenyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga saat ini tindakan yang diambiloleh penyidik dengan menggunakan jalur penal dan mediasi penal. Mediasi penaltidak dikenal dalam kitab undang-undang hukum acara pidana KUHAP namundalam praktek aparat sering menawarkan upaya damai yang dilandasi dalam suratedaran kapolri tentang penanganan kasus melalui alternative dispute resolution ADR , dimana pertimbangan atas pengambilan tindakan jalur penal diperolehuntuk mencapai keadilan dan kepastian hukum sedangkan mediasi penal diperolehuntuk terciptanya keadilan dan kemanfaatan terhadap kasus kekerasan dalamrumah tangga. Sehingga disimpulkan peranan aparat Kepolisian dalam PenyidikanKasus Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat penting dalamperwujudan proses pelaksanaan hukum guna meminimalisir kasus kekerasandalam rumah tangga yang telah banyak terjadi.

---

ABSTRACTThis study aims to find out, the form of action taken by the police in theinvestigation of cases of domestic violence, as well as consideration of the policeaction in the process of retrieval of cases of domestic violence is. This researchwas conducted with qualitative descriptive methods, using data collectiontechniques derived from secondary data is the primary legal materials, secondary,tertiary, and secondary data to support the use of interviewing techniques toinvestigators Institution Kepolisian Resort West Java special section Women andChildren Protection Unit. The results showed that in the settlement of domesticviolence cases in the current actions taken by the investigator using the path Penaland Penal mediation. Penal mediation is not recognized in the book of the law ofcriminal procedure Criminal Code , but in practice the authorities often offer apeace effort that is based in Jakarta Police chief circulars about the handling ofcases through alternative dispute resolution ADR , where consideration of takingpenal action path is obtained to achieve justice and legal certainty, whilemediation is obtained for the creation of penal justice and expediency in cases ofdomestic violence. Thus concluded the role of police officers in the investigationof domestic violence cases is a very important role in the realization of theimplementation process of law in order to minimize cases of domestic violencethat has occurred."

"Dalam manajemen sumber daya manusia di rumah sakit, terdapat proses untuk mengevaluasi prestasi kerja karyawan yang dikenal dengan istilah penilaian kinerja. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan sistem penilaian kinerja diantaranya adalah faktor peran karyawan sebagai penilai maupun yang diniiai. Untuk mengevaluasi sejauh mana sistem tersebut diterima oleh karyawan, salah satu teknik evaluasinya adalah dengan survey pendapat karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang kepuasan perawat terhadap sistem penilaian kinerja. Desain yang digunakan deskriptif korelasi bersifat cross sectional, dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh melalui instrumen pengukuran pemahaman dan kepuasan terhadap sistem penilaian kinerja, konsep yang digunakan merupakan modifikasi dari konsep-konsep penilaian kinerja dari Anderson (1993), Handoko (1995), Bernadine & Russet (1993), Steers (1985), Saydam (1996) dan Nawawi (2000) . Sampel penelitian adalah 117 orang perawat pelaksana yang bekerja di Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre Jakarta dan pernah mendapatkan penilaian kinerja. Data kualitatif diperoleh melalui Focus Group Discussion (FGD) terhadap sembilan orang perawat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perawat di Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre Jakarta menyatakan puas dengan sistem penilaian kinerja dan pemahaman tentang sistem penilaian kinerja baik. Dari analisis bivariat menunjukkan bahwa umur, masa kerja dan tingkat pemahaman berhubungan dengan kepuasan terhadap sistem penilaian kinerja. Analisis multivariat memperoleh hasil masa kerja dan tingkat pemahaman berhubungan dengan kepuasan terhadap sistem penilaian kinerja, adapun yang paling dominan hubungannya dengan kepuasan terhadap sistem penilaian kinerja adalah. tingkat pemahaman 0=0,0005). Analisis isi tentang kepuasan terhadap sistem penilaian kinerja, perawat menyatakan sistem penilaian kinerja dikaitkan dengan imbalan, syarat mengikuti pendidikan, syarat mendapatkan fasilitas lain, diumpanbalikkan dan dapat membedakan kinerja yang baik atau tidak baik. Sedangkan yang kurang memuaskan dan perlu ditingkatkan adalah penilai yang kurang obyektif dalam memberikan penilaian, umpan balik terlambat dan kurang arahan-arahan dari penilai. Berdasarkan hasil penelitian ini maka pihak manajemen Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre disarankan perlu mempertahankan tingkat kepuasan dan evaluasi terhadap kepuasan hendaknya dilakukan secara berkala, karena kepuasan bukan hal yang menetap tetapi akan berubah setiap waktu sesuai dengan perubahan situasi.

---

Analysis on Factors Related With Nurses Satisfaction Toward The System of Work Evaluation at Metropolitan Medical Centre Hospital JakartaDiscussing human resources at a hospital, there is a process to evaluate the work achievement of employee that is well known as work evaluation. Some factors effecting work evaluation success are employee's role either as appraiser or as the object of the evaluation. One of techniques to evaluate how far the system is well accepted by employee is survey of employee's opinion.

This research is to obtain description on nurses' satisfaction on work evaluation system. The used design was descriptive correlation with cross sectional, and utilized methods were qualitative and quantitative. The quantitative data was attained through instrument of understanding measurement and satisfaction on the work evaluation system, the functioned concept constituted modification of several work evaluations of Anderson (1993), Handoko (1995), Bernadine & Russel (1993), Steers (1985), Saydam (1996) and Nawawi (2000. The sample research was 117 executing nurses who work at Metropolitan Medical Centre Hospital Jakarta. They once experienced work evaluation. The qualitative data was obtained through Focus discussion group on nine hospital attendants.

The results indicated that the nurses of Metropolitan Medical Centre Hospital Jakarta were satisfied with the work evaluation system and the understanding of the work evaluation was good. The bivariat analysis implied that age, year of work, and understanding level were related with satisfaction on work evaluation system. The multivariat analysis got the results that the year of work and understanding level were connected with satisfaction on the work evaluation system, and the most dominant factor related with the satisfaction toward the system of work evaluation was the understanding level (p 0.0005).

The content analysis of satisfaction work evaluation system and the nurses stated that the evaluation system connected with reward, requirement to join a training, and eligibility to get other facilities, were fed back and could differentiate which work is good or bad. Meanwhile something less satisfying and need to be enhanced was less objective grading, late feed back, and less direction of grader.

Based on the research it is recommended that the Metropolitan Medical Centre Hospital Jakarta should keep the satisfaction level and the evaluation on the satisfaction should be carried out periodically since the satisfaction is not something constant but changeable anytime as the situation drag to change."