Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mutu Institusi pendidikan dapat dilihat dari scjauh mana institusi tersebut mewujudkan visinya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, dunia kerja dan kebutuhan profesional. Salah satu faktor yang menentukan mutu institusi pendidikan adalah kinexja sumber daya dosen dalam melaksanakan persiapan pengajamn, pelaksanaan pengajaran dan evaluasi pengajaran.Akaderni Keperawatan Pemerintah Pnopinsi Riau merupakan konversi dari SPK pada tahun 2003, dari basil evaluasi bagian wdemik tahun 2005/2006 terdapat bcbcrapa permasalahan yang ditemui antara lain: Dosen Penanggung jawab mata ajaran yang tidak mempunyai silabus 30%, doscn tidak tetap yang tidak memhuat Rencana Pengajaran (RP) 90%, tingkat kehadiran dosen 75%, dan ketidak puasan mahasiswa terhadap nilaj hasil cvaluasi.Metode penelitian ini menggunakan desain cross sectional dimana sampel penelitian adalah seluruh dosen yang meliputi 34 orang (total sampling). Variabel independen meliputj : umur, jenis kelamin, status kepcgawaian, tingkat pendidikan, alcta mengajar, pelatihan, motivasi, persepsi, kenampilan, fasilitas pendidikan, imbalan, beban mengajar dan supen/isi. Sedangkan variabcl dependen adalah kinelja dosen yang meliputi : pcrcncanaan, pcngajaran, pelakbunaan pengajaran dan evaluasi pengajaran. Untuk melengkapi hasil cross sectional maka dilakukan juga EDOM dan wawancara.Penelitian ini bertujuan Lmtuk memperoleh gambaran kinerja doscn di Akademi Keperawatan Pemerintah Propinsi Riau serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Instrumen yang digunakan bempa checklist dan pedoman wawancara. Pengolahan data hasil penelitian menggunakan program SPSS dan dianalisa secara univariat, bivaxiat dan multivariat.Hasil penelitian menunjukkan secara umum kinerja dosen di Akademi Keperawatan Pemerintah Propinsi Riau masih nendah dimana 47,1 % mempunyai k.i.11Clja baik dan 52,9 % mempunyai kinegia kurang. Faktor-faktor yang mempengaruhi secara signiiikan adalah akta menggiar, pelatihan dan imbalan. Sedangkan faktor yang paliug dominan adalah faktor pelatihan.Disarankan untuk meningkatkan kinexja dosen di Akademi Keperawatan Pemerlntah Propinsi Riau agar mengirim dosen-dosen untuk mengikuti pelatihan dan mengikuti pendidikan akta, disamping itu dilakukan pemberian insentif untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteman dosen.

---

The quality of an educational institution can be appraised from how succeed that institution to accomplish its visions in order to fulfill the community demand, working world, and professional needs. One of factor that determining the quality of an educational institution is the performance of its human resources, in this case is the teachers, on managing the planning, implementation, and teaching evaluation.

A public nursing college of Riau Province, which is a conversion of health nursing school (SPK) in 2003, based the academic affair evaluation has found some problems, such as: 30% of teacher that responsible to the teaching subject has no have syllabus, 90% of temporary teacher is never create a Teaching Planning (TP), level of presence of the teacher is 75%, and student's un-satisfactory towards the result of evaluation.

The study is using a cross-sectional design where sample are all 34 teachers at the college (total sampling). The independent variables are consist of: age, sex, employment status, level of education, teaching certification, training, motivation, perception, skill, teaching facilities, reward, teaching load, and supervision. Meanwhile, the dependent variable is the teacher's performance which consists of: planning, teaching, teaching implementation, and teaching evaluation. To complete the study, a result of EDOM (Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa/Teacher Evaluation by the Student/TES) and interviews are also included.

The study has a purpose to describe the teachers' performance of the public nursing college of Riau Province, as well as its factors related. The instruments are a checklist and interview guidance. Data will analym by using a statistical analysis software to produce a univariate, bivariate, and multivariate analysis.

In general, the result ofthe study showed that the teachers' performance is still low, where 47.1% of teachers have a good performance, and 52.9% has poor performance. Factors that significantly related arc: teaching certification, training, and reward. And the most dominant f8Ot01' is training.

It is suggested that in order to increase the teachers' performance, a training and acquiring teaching certilication is needed, as well as providing an incentive for increasing the teacher's payment and welfare."

"Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang memengaruhi proses perundingan gencatan senjata perang Korea. Perang Korea mengalami keadaan stagnasi pada pertengahan tahun 1951 yang akhirnya mendorong negara-negara yang terlibat dalam Perang Korea untuk memulai proses perundingan untuk mengakhiri perang. Melalui metode peneletian sejarah dengan desain deskirptif, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa proses perundingan untuk mengakhiri perang melibatkan banyak kepentingan bagi negara-negara yang terlibat dalam perang. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan serta kondisi politik Amerika Serikat, Uni Soviet, Cina, termasuk juga Korea Utara dan Korea Selatan memberikan pengaruh besar terhadap proses perundingan yang diadakan sejak pertengahan tahun 1951 . Kebijakan serta kondisi politik negara-negara tersebut akhirnya menjadi faktor-faktor penghambat serta pendukung bagi jalannya perundingan-perundingan yang berakhir dengan perjanjian gencatan senjata pada tanggal 27 Juli 1953.

---

This thesis discusses the factors that influenced the negotiation process of the Korean War armistice. Korean War experienced a state of stagnation in the mid-1951 that finally pushed the countries involved in the Korean War to begin the negotiation process to end the war. Through a historical research with descriptive research design, this study suggests that the negotiation process to end the war involved a lot of interest from the countries involved in the war. The answer to all problems in this study shows that political policies and conditions of the USA, USRR, China, as well as North Korea and South Korea, gave great influences on the negotiation process, which began in mid-1951. Policy and political conditions of these countries eventually become limiting factors as well as support for the course of negotiations that ended with the armistice agreement on July 27, 1953."

"Informasi dan teknologi komunikasi seringkali dianggap sebagai faktor pendorong terjadinya globalisasi, Internet merupakan salah satu bukti kongkrit dari fenomena ini. Internet menjadi bentuk teknologi informasi yang sangat modern, pesat perkembangannya, tersebar secara luas, dan signifikan. Namun dibalik berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh internet, teryata internet juga membawa berbagai dampak negatif. Salah satunya adalah mengganggu stabilitas sosial dan politik. Dan sebagaimana negara di belahan dunia lainnya, perkembangan internet di Cina Juga sangatlah pesat. Cina mengalami apa yang dinamakan paradoks modern. Di satu sisi pemerintah memahami bahwa teknologi informasi adalah mesin menuju ekonomi global, sehingga pertumbuhan ekonomi Cina akan sangat tergantung dengan upaya untuk mengintegrasikan Cins dengan Infrastruktur informasi global. Namun di satu sisi, berbagai peristiwa telah membuktikan bahwa internet berkembang menjadi sarana komunikasi bagi kelompok oposisi yang menentang pemerintah, salah satu contoh kongkritnya adalah Falingong Bahkan berbagai kelompok pendukung hak asasi manusia, baik dalam peristiwa Tiananmen maupun Tibet, seringkali memanfaatkan media internet ini untuk menyebarluaskan ide-ide mereka dan menjaring massa dan dukungan. Yang menarik, seolah mengesampingkan berbagai dampak negatif terhadap stabilitas sosial dan politik, pemerintah Cina pada saat bersamaan mendorong masyarakatnya untuk memanfaatkan internet dan mendorong penggunaan internet di semua sektor kehidupan, khususnya ekonomi. Pemerintah secara proaktif berinisiatif mengembangkan infrastruktur internet, meskipun dengan biaya yang tidak sedikit. Pertanyaannya kemudian adalah mengapa pemerintah Cina mengambil kebijakan yang mendorong pengembangan intermet di Cina? Apakah faktor-faktor yang melatarbelakanginya? Fenomena ini tentunya sangat menarik dibahas dalam kajian hubungan internasional. Karena sebagai negara yang memiliki karakteristik yang sangat khas, fenomena internet menjadi sebuah kasus yang dapat menggambarkan reaksi pemerintah Cina terhadap sistem internasional secara keseluruhan. Alat untuk menganalisa adalah beberapa kerangka pemikiran yang diantaranya pemikiran tentang pentingnya informasi dalam kepentingan ekonomi, pemikiran Peter F Drunken dalam teori ckonomi baru, pemikiran tentang e-commerce, pemikiran dari Michael Foucault yang mengembangkan ide Jeremy Bentham tentang panoptikon, dan pemikiran fungsi kontrol yang dikemukakan olch Lawrence Lessig Adapun faktor yang meriyebabkan pemerintah Cina mendorong pengembangan internet dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pertama, perkembangan infrastruktur teknologi informasi sebagai infrastruktur internet, akan mendorong kompetituf dan pendapatan ekonomi yang lebih baik bagi perekonomian Cina. Kedua, bahwa justru dengan mendukung penggunaan internet tersebut, pemerintah Cina dapat menerapkan kontrol yang lebih luas sesuai dengan konsep panoptikon yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Kontrol ini dapat dilihat dalam hukum dan peraturan yang dijalankan, arsitektur yang dibentuk, norma sosial yang berkembang, dan mekanisme pasar yang ada. Kedua elenmen ini saling mempengaruhi dan tarik menarik satu dengan lainnya. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi membutuhkan modemisasi teknologi Informasi. Namun disisi lain modernisasi teknologi ini berpotensi untuk mengesampingkan kontrol politik. Oleh karena itu pemerintah Cina kemudian justru menggunakan internet sebagai media dan sarana untuk mengontrol masyarakat pengguna internet di Cina.

---

Information and communication technology is often considered a driving factor for globalization, the Internet is one concrete proof of this phenomenon. The internet is a very modern form of information technology, rapidly developing, widely spread and significant. However, behind the various conveniences offered by the internet, it turns out that the internet also brings various negative impacts. One of them is disrupting social and political stability. And like countries in other parts of the world, internet development in China is also very rapid. China is experiencing what is called a modern paradox. On the one hand, the government understands that information technology is the engine for the global economy, so China's economic growth will depend heavily on efforts to integrate China with the global information infrastructure. However, on the one hand, various events have proven that the internet has developed into a means of communication for opposition groups opposing the government, one concrete example of which is Falingong In fact, various groups supporting human rights, both in the Tiananmen and Tibet incidents, often use this internet medium to disseminate their ideas and gain mass support. What is interesting, as if to put aside the various negative impacts on social and political stability, the Chinese government at the same time encourages its people to take advantage of the internet and encourages internet use in all sectors of life, especially the economy. The government has proactively taken the initiative to develop internet infrastructure, although at a significant cost. The question then is why did the Chinese government adopt policies that encourage internet development in China? What are the factors behind it? This phenomenon is certainly very interesting to discuss in the study of international relations. Because as a country that has very distinctive characteristics, the internet phenomenon is a case that can illustrate the Chinese government's reaction to the international system as a whole. The tools for analysis are several frameworks of thought, including thoughts about the importance of information in economic interests, Peter F Drunken's thoughts in new economic theory, thoughts about e-commerce, thoughts from Michael Foucault who developed Jeremy Bentham's idea of ​​the panopticon, and the control function thought put forward by Lawrence Lessig. The factors that cause the Chinese government to encourage internet development are influenced by various factors. First, development information technology infrastructure as internet infrastructure, will encourage better competitiveness and economic income for the Chinese economy. Second, that precisely by supporting internet use, the Chinese government can implement broader controls in accordance with the panopticon concept put forward by Jeremy Bentham. This control can be seen in the laws and regulations that are implemented, the architecture that is formed, the social norms that develop, and the existing market mechanisms. These two elements influence each other and attract each other. On the one hand, economic growth requires modernization of information technology. However, on the other hand, this technological modernization has the potential to override political control. Therefore, the Chinese government then actually used the internet as a medium and means to control the internet user community in China.

"

"Skripsi ini bertujuan menganalisa penyebab kegagalan implementasi perjanjian gencatan senjata Lusaka (LCA) di Republik Demokrasi Kongo yang disetujui pada 10 Juli 1999. LCA disepakati untuk mengakhiri Perang Kongo II yang merupakan konflik terbesar di Afrika, melibatkan sembilan negara Afrika pada puncaknya, dan memiliki skala konflikdan korban jiwa terbesar sejak perang dunia kedua. LCA awalnya diharapkan mampu meredakan Perang Kongo II, yang memiliki karakter Perang sipil namun mengalami internasionalisasi dikarenakan berbagai kepentingan negara tetangga. Namun LCA terus dikritik karena kontribusinya yang minimal terhadap upaya resolusi konflik Kongo II sebelum akhirnya digantikan persetujuan-persetujuan lain yang lahir dari proses negosiasi paska LCA. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif eksplanatif yang menggunakan studi dokumentasi dan literatur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perjanjian gencatan senjata Lusaka dibuat dalam situasi konflik yang belum matang dimana potensi tinggi terhadap eskalasi konflik paska penandatanganan, membuat perjanjian ini sulit diimplementasikan dan menjadi tidak lagi relevan bagi berbagai pihak yang bertikai serta bagi proses resolusi konflik di Republik Demokrasi Kongo.

---

This undergraduate thesis seeks to analyze the cause of failure in implementation of Lusaka Ceasefire Agreement (LCA) in the Democratic Republic of Congo which was agreed in July 1999 to end the second Congo conflict, the largest conflict in Africa involving nine countries in its apex with the worst record of violence and casualties which is only surpassed by the second world war. LCA is intended to resolve the second Congo war which has the character of a local conflict being internationalized due to myriads of interest from its neighboring countries. However is often criticized for its lack of contribution due to its slow and almost non-existent implementation efforts done by both the belligerent parties and the international society. This research is done in a quantitative method using literature and document examinations.

The result of this research shows that when the Lusaka Ceasefire Agreement was made, conflict in Congo had not reached its ripe moment. Therefore, rendering the implementation of the treaties, making it especially hard to be implemented and thus becoming more and more irrelevant for the disputed parties and for conflict resolution process in the Democratic Republic of Congo."