Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini bertujuan untuk mengangkat tema federasi dan konsep federalisme Rusia pada masa pemerintahan Vladimir Vladimirovich Putin. Penulis menggunakan teori federasi untuk menganalisis bentuk federasi dan konsep federalisme di Rusia. Konsep federalisme Rusia juga dilihat dari kekuasaan vertikal pemerintah federal terhadap pemerintah subjek federasi. Kediktatoran hukum Putin turut mempengaruhi kuatnya kekuasaan vertikal pemerintah federal atas pemerintah subjek federasi dalam praktek kenegaraan. Hal ini akan menentukan konsep federalisme Rusia dengan munculnya kebijakan Putin tersebut."

"Sentralisme Demokratik pertama kali dipakai di Rusia sebagai dasar pemerintahan negara pada masa Lenin. Sistem ini dipilih karena di dalamnya terdapat apa yang disebut dengan ?kebebasan berdiskusi dan kesatuan aksi? yang dianggap Lenin paling sesuai sebagai dasar pemerintahan negara. Sentralisme Demokratik menjadi semacam doktrin resmi bagi pemimpin Uni Soviet setelah Lenin. Sistem ini sempat hilang pada masa Nikita Khruschev namun kembali ditegaskan dalam Konstitusi Soviet 1977 pada masa Leonid Brezhnev. Pada masa Mikhail Gorbachev dan Boris Yeltsin, sistem ini benar-benar hilang dan digantikan oleh sistem Demokratik Liberal. Sentralisme Demokratik baru kembali digunakan pada masa Vladimir Putin. Sistem ini terbukti berhasil mengatasi krisis ekonomi yang terjadi sejak runtuhnya Uni Soviet.Democratic centralism has been used at the first time in Russia as the basic of governance in the Lenin era. This system has been choosen because it?s contains "freedom in discussion and unity in action" that Lenin considered most appropriate as a basic for state government. Democratic centralism becomes such as official doctrine for Soviet leaders after Lenin. This system doesn?t exist during the Nikita Khruschev era but during the Leonid Brezhnev era, it?s listed in 1977 Soviet Constitution. At Mikhail Gorbachev and Boris Yeltsin era, this system is completely doesn?t exist and replaced by the Liberal Democratic system. This system once again used in the Vladimir Putin era. In fact, this system has been success to fix economic crisis after the fall of Soviet Union."

"Skripsi ini membahas tentang kebijakan smart power Pemerintahan Vladimir Putin dalam menghadapi perluasan keanggotaan yang dilakukan oleh NATO pada tahun 2000-2008 ke Ukraina dan Georgia. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk membuktikan bahwa pemerintahan Vladimir Putin tahun 2000-2008 berhasil mencegah ekspansi NATO ke Georgia dan Ukraina. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif-analitis. Kebijakan smart power Vladimir Putin terdiri atas pendekatan lunak (soft power) dan pendekatan keras (hard power). Putin berusaha menaikkan citra Rusia di tingkat global untuk mendapat perhatian dunia melalui kedua pendekatan tersebut. Hard power dan soft power juga diterapkan di Ukraina dan Georgia dengan proporsi yang berbeda. Hingga akhir masa pemerintahannya Putin berhasil mencegah upaya Georgia dan Ukraina untuk bergabung dangan NATO melalui kebijakan Smart Power.

---

This thesis discusses the policy of Vladimir Putin?s smart power toward the expansion of NATO membership in 2000-2008 in Ukraine and Georgia. This thesis aims to prove that the Vladimir Putin government in 2000-2008 succeeded in preventing the expansion of NATO over Georgia and Ukraine. The research method used this thesis is a descriptive-analycal. Vladimir Putin?s policy of smart power concists of the soft approach (soft power) and the hard approach (hard power). Putin tried to raise the image of Russia at the global level to get world attention through both approaches. Both approaches are also implemented in Ukraine and Georgia in different proportions. By the end of his reign Putin managed to prevent Georgia and Ukraine?s efforts to join NATO through Smart Power policy."

"ABSTRAKKebijakan-kebijakan Putin yang cenderung kontra demokrasi dan tetaptingginya popularitas Putin di Federasi Rusia merupakan konsekuensi dari habitusyang ada pada Putin. Kapital-kapital yang sejak era Soviet tertanam dalam diriPutin membuat kebijakan-kebijakan yang Putin keluarkan merupakan tendensidari habitus yang tertanam pada Putin. Penelitian ini menggunakan desaindeskriptif-analitis dengan penerapan teori praktik sosial Pierre Bourdieu. Hasilpenelitian menjelaskan bahwa habitus merupakan pengaruh dari kebijakankebijakanyang dikeluarkan oleh Putin di Federasi Rusia.

---

AbstractPutin?s policy which is tend to against democracy and KebijakankebijakanPutin yang cenderung kontra demokrasi dan tetap tingginya popularitasPutin di Federasi Rusia merupakan konsekuensi dari habitus yang ada pada Putin.Kapital-kapital yang sejak era Soviet tertanam dalam diri Putin membuatkebijakan-kebijakan yang Putin keluarkan merupakan tendensi dari habitus yangtertanam pada Putin. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif-analitis denganpenerapan teori praktik sosial Pierre Bourdieu. Hasil penelitian menjelaskanbahwa habitus merupakan pengaruh dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkanoleh Putin di Federasi Rusia."

"Tesis ini membahas mengenai politik kekuasaan Presiden Vladimir Putin di Rusia dalam mengelola pemerintahannya pada periode tahun 2003-2007. Transisi demokrasi telah membawa perubahan di Rusia semenjak tahun 1991. Transisi ini diharapkan akan membawa negara ini menuju ke sistem demokrasi yang lebih dalam (deepening democracy). Namun, ketika Vladimir Putin menjabat sebagai presiden, terjadi pembalikan ke arah otoritarian. Dengan strategi politik managed democracy, Putin berusaha untuk memenangkan Partai United Russia pada Pemilihan Duma tahun 2003 dan 2007. Strategi pertama Vladimir Putin adalah memanfaatkan aparatur negara dan birokrasi, memanfaatkan media, dan juga mengubah undang-undang sistem pemilihan umum dan partai politik. Pemanfaatan aparatur negara atau birokrasi dimulai ketika dilakukan reformasi institusi daerah melalui perubahan undang-undang pemilihan Gubernur di Rusia. Gubernur atau kepala daerah tidak lagi dipilih oleh masyarakat tetapi ditunjuk oleh presiden.Hasilnya 80% kepala daerah di Rusia menjadi anggota Partai United Russia pada tahun 2007. Selain itu, patrimonial di birokrasi semakin menguat seiring dengan penguatan kembali kekuasaan Presiden. Dengan menggunakan sistem daftar kader cadangan, Putin mengembalikan sistem Soviet Nomenklatura untuk mengontrol birokrasi. Strategi kedua yang dilakukan oleh Vladimir Putin adalah dengan memanfaatkan media-media nasional terutama media elektronik seperti televisi. Diawali dengan pengambilalihan stasiun televisi oleh negara hingga pemanfaatan stasiun televisi untuk kampanye partai United Russia.Hasilnya pemberitaan mengenai Partai United Russia pada kampanye Pemilihan Duma lebih besar dibandingkan partai lain. Strategi ketiga adalah dengan mengubah undang-undang sistem pemilihan umum dan partai politik. Terdapat beberapa syarat minimum yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk bisa bertahan, namun syarat tersebut sulit dipenuhi oleh partai kecil. Selain itu, perubahan sistem pemilihan umum juga berdampak pada sulitnya partai-partai kecil untuk mendudukkan wakilnya di parlemen. Untuk menjelaskan mengenai strategi Putin, digunakan beberapa teori, teori transisi demokrasi oleh Juan J. Linz dan Alfred Stephan, teori klasifikasi pemerintahan oleh Alan Ball dan Guy B. Peter. Selain itu dalam menganalisa strategi Putin digunakan teori Strategi Politik oleh Hanspeter Kriesi, teori managed democracy dari McFaul serta teori partai politik oleh Alan Ware. Metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu kajian literatur dengan mengumpulkan informasi dari berbagai buku, jurnal, dan media internet.

---

This thesis discusses the politics of President Vladimir Putin in Russia in managing the government period 2003-2007. Transition to democracy has brought changes in Russia since 1991. This transition is expected to bring the country towards a more democratic system to the deepening of democracy. However, when Vladimir Putin was president, there was a reversion to authoritarian direction. With the political strategy of managed democracy, Putin sought to win the United Russia Party in the Duma election in 2003 and 2007. Vladimir Putin's first strategy is to utilize the state apparatus and bureaucracy, utilizing the media, and also to change the law system of elections and political parties. Utilization of the state apparatus or bureaucracy began through a change in the institutional reform of the electoral law in the Russian governor. Governor or the head of the region are no longer elected by the people but appointed by the president.The result is 80% of the regional head of Russia became a member of United Russia Party in 2007. In addition, the patrimonial bureaucracy is getting stronger as the reinforcement of the power of the President. By using a list of the cadre system, Putin restore Nomenklatura Soviet system to control the bureaucracy. The second strategy is conducted by Vladimir Putin is to utilize the national media, especially electronic media like television. With the beginning of takeover by the state television station, Putin use the television station for United Russia party's campaign.The result is the election campaign of United Russia bigger than the other party. The third strategy is to change the law of election system and political parties. There are some minimum requirements that must be met by political parties in order to survive, but conditions were difficult to be met by a small party. In addition, there are some changes in the electoral system also leads to the difficulties of smaller parties to put their representatives in parliament. To explain the political strategy of Putin, the writer use some theory, they are: the theory of democratic transition by Juan J. Linz and Alfred Stephan, classification of government by Alan Ball and Guy B. Peter. In addition, in analyzing the strategy of Putin, the writer use the theory of political strategy by Hanspeter Kriesi, McFaul?s theory of managed democracy and political party theory by Alan Ware. The research method is using a qualitative method and method of data collection by gathering information from various books, journals, and internet media."

"Topik penelitian ini adalah Siloviki sebagai alat politik Vladimir Vladimirovich Putin dalam pengambilalihan kekuasaan Oligarki di dalam Pemerintahan Rusia, dan permasalahan dari penelitian ini menghasilkan pertanyaan “apakah Siloviki adalah alat politik Vladimir Vladimirovich Putin dalam pengambilalihan kekuasaan yang didominasi oleh Oligarki di dalam pemerintahan Rusia?”, dan untuk membuktikan argumen utama yaitu konsep Siloviki sebagai alat politik Vladimir Vladimirovich Putin terhadap kaum Oligarki dalam pemerintahan Rusia. Metode yang dipakai dalam skripsi ini adalah metode deskriptif-analitis. Analisis menyimpulkan bahwa Keberadaan Siloviki di dalam Kremlin sangat membantu Putin dalam menjalankan misinya. Mereka perlahan-lahan dapat mengambil aset-aset negara yang dulunya dimiliki oleh kaum oligarki. Dengan kata lain, kekuasaan di dalam Kremlin sudah tidak dimiliki oleh Oligarki. Bahkan sebagian mereka telah menjadi korban penangkapan karena kasus korupsi, penggelapan pajak, atau kasus lain yang tidak sesuai dengan konstitusi Rusia. Siloviki telah berhasil menjalankan salah satu dari misi mereka, dan Siloviki adalah alat politik Vladimir Vladimirovich Putin dalam pengambilalihan kekuasaan Oligarki di dalam pemerintahan Rusia.

---

The topic of this study is Siloviki as Vladimir Vladimirovich Putin’s political tool in takeover Oligarchy’s Power inside the Russian Government, and problem of this study generate a question “whether the Siloviki is a Vladimir Vladimirovich Putin’s political tool in the takeover of power that was dominated by the oligarchs in the Russian Government?”, and proving the main argument of concept Siloviki as a Vladimir Vladimirovich Putin’s political tool against the oligarchs in the Russian Government. The method that was used in this thesis is descriptive-analytical method. The analysis concluded that the presence Siloviki in Kremlin is very helpful Putin to carrying out his mission. They can take state assets slowly, formerly owned by the oligarchs. In the other words, the power in Kremlin are not being owned by the oligarchs. In a fact, most of them have been victims of arrest for corruption, tax evasion, or other cases that incompatible with Russian Constitution. Siloviki had been successfully run one of their mission, and Siloviki is a Vladimir Vladimirovich Putin’s political tool in the takeover of Oligarch’s power inside the Russian Government."