Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran mengenai fenomena kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang terjadi di wilayah hukum Polres Lhokseumawe yang meliputi wilayah Kota Lhokseumawe dan sebagian wilayah Kabupaten Aceh Utara yang terjadi pasca MoU Helsinki sepanjang periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 serta bagaimana upaya penaggulanganya.Data di lapangan menunjukan bahwa masih terjadi kejahatan kekerasan menggunkan senjata api di Aceh pasca MoU Helsinki seperti penculikan dengan meminta tebusan, pemerasan, perampokan, hingga pembunuhan yang dikaji dengan menggunakan Routine Activities Theory. Kejahatan kekerasan menggunakan senjata api pasca MoU ini dilakukan oleh oknum mantan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) yang berasal dari kalangan kelas bawah yang terbiasa hidup dalam suasana penuh kekerasan sesuai Lower Class Culture Theory. Mereka melakukan kejahatan tersebut karena didorong alasan kebutuhan ekonomi disamping memiliki sarana senjata api illegal sisa konflik bersenjata di Aceh yang masih banyak beredar di tangan para oknum mantan GAM tersebut sebagai bentuk inovativ dalam Anomie Theory dengan mempertimbangkan untung ruginya kejahatan tersebut dilakukan sesuai dengan Rational Choice Theory.Kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh oknum mantan GAM tersebut pada akhirnya menimbulkan keresahan dan gangguan keamanan serta ketertiban bagi masyarakat sehingga diperlukan adanya upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat pencegahan (preemtif dan preventif) dan penindakan (represif) oleh Polres Lhokseumawe selaku aparat kepolisian yang mengacu pada konsep penanggulangan POLRI maupun konsep penanggulangan O.W Wilson yang secara garis besar digunakan oleh kepolisian diseluruh dunia. Data yang ada menunjukan bahwa upaya penanggulangan yang telah dilakukan dapat dikatakan cukup berhasil menurunkan angka kejahatan kekerasan menggunakan senjata api di wilayah hukum Polres Lhokseumawe. Namun demikian, mengacu pada data yang ada, keberhasilan upaya penaggulangan tersebut bukan hanya merupakan kerja dari pihak kepolisian semata akan tetapi juga karena adanya dukungan dan faktor-faktor lainya yang mempengaruhi keberhasilan tersebut sebagaimana konsep dari Walter C. Reckless, termasuk juga adanya dukungan dari berbagai instansi lain diluar kepolisian seperti aparat pemerintahan, TNI, unsur-unsur penegak hukum dalam Criminal Justice System, pihak swasta, serta masyarakat itu sendiri.

---

This research is aimed to description about phenomenon of violence crime uses fire arm that happened at jurisdiction of Lhokseumawe's Police territory which cover Lhokseumawe's city area and North Aceh regency area after MoU Helsinki since 2005 until 2010 and how to prevention it.Field data confirmed and found that the crimes that happened in Aceh's after MoU, such as kidnapping, blackmail, robberies, and murder may learned by using Activities Rootine Theory?s. The Violence crime uses fire arm does by ex GAM (Aceh Freedom Movement) from lower class community and usually lived in violence atmosphere basic on Lower Class Culture's Theory. They doing that crime because pushed by economy needs, beside they still have illegal fire arm from Aceh leavings conflict as forms inovative in Anomie Theories after they decided about lost and benefit doing crimes according to Rational Choices Theories.That crime must fight with prevention efforts by Lhokseumawe's Police with preventive and repressive action according to POLRI concept and O.W. Wilson concept that used by police throughout world. Existing data has demoed that crime prevention efforts has success to demoted violence crime number at Lhokseumawe's Polres' territory of jurisdiction. But such, according to existing data, that success not only because of police work, but also caused by other factors that influence success as concept from C. Walter. Reckless, including existence support from government, TNI, Law enforcer elements in Criminal Justice System's , private, and society itself."

"Makalah ini membahas tentang intersectionality, cara memahami bagaimana suatu diskriminasi diprakarsai oleh bentuk diskriminasi lainnya karena ketidakadilan terjadi tidak hanya dengan satu faktor, tetapi juga faktor lainnya, pada serial televisi drama kriminal tahun 2016 The Night Of. Penelitian yang membahas intersectionality mudah ditemukan, namun penelitian tentang intersectionality di serial televisi masih terbatas. Makalah ini menyimpulkan bagaimana persimpangan identitas seseorang, seperti agama dan etnisitas, dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan penindasan, dengan menganalisis sebagian besar aspek tekstual dari serial televisi ini. Ada tiga hal utama yang hendak disampaikan dalam makalah ini. Pertama, makalah ini menganalisis diskriminasi ganda yang dialami karakter utama Nasir Khan. Kedua, makalah ini membahas kelemahan Naz, agama dan etnisnya, dimanfaatkan oleh kekuatan dominan. Ketiga, orang lain dan Naz sendiri sangat menderita, sebagai akibat dari kasus Naz. Tujuan dari makalah ini adalah untuk memberikan informasi baru tentang persimpangan berbagai bentuk diskriminasi dalam serial televisi.

---

This paper examines intersectionality, a way of understanding how discrimination is mutually initiated by other forms of discrimination because injustice occurs not only with one factor but also other factors as well, in 2016 crime drama television miniseries The Night Of. Research on intersectionality may be found easily, however, research about intersectionality in television series is still limited. This article discovers how intersection of one's identities, such as religion and ethnicity, can be used as an oppressive measure by examining mostly textual aspect of this television miniseries and categorizing it into three parts. First, double discrimination that Nasir Khan, the main character, experiences. Second, his own disadvantages, his religion and ethnicity, are being taken advantage of by dominant power. Third, other people and Naz himself have to suffer, as a result of Naz's case. This article expects to provide new information on intersection of multiple forms of discrimination in television series."

"[ABSTRAKKejahatan selalu berkembang seiring dengan peradaban manusia, sepertisaat ini dimana manusia sudah beranjak pada penggunaan teknologi untukmemenuhi kebutuhan. Kejahatanpun semakin berkembang, mulai dari kejahatantradisional hingga kejahatan yang menggunakan teknologi canggih dan modern.Kejahatan dapat mengganggu stabilitas nasional, dimana stabilitas nasional dankeamanan dalam negeri menjadi tanggung jawab Polri sebagaimana tercantumdalam UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Halini disebabkan kejahatan dapat membuat ketakutan (Fear of crime) padamasyarakat sehingga masyarakat merasa tidak nyaman dalam melaksanakankegiatan. Polresta Tangerang yang membawahi wilayah penyangga DKI Jakartayaitu meliputi wilayah Tangerang Kabupaten, dimana wilayah ini terdiri dariwilayah pemukiman dan wilayah perindustrian. Wilayah Polresta Tangerangmemiliki tingkat crime total yang cukup tinggi diantara Polres yang lain dijajaranPolda Metro Jaya. Terutama kejahatan pencurian dengan kekerasan, pencuriandengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor. Polri memiliki salah satustrategi dalam mencegah kejahatan curas, curat dan curanmor Kejahatan sebagaisalah satu fokus dari teori kriminologi menghendaki upaya pencegahan yangbersifat komprehensif serta bukan hanya berorientasi pada penindakan pelakukejahatan saja.Pencegahan Kejahatan bukan hanya merupakan tanggung jawab dariKepolisian semata, namun juga merupakan tanggung jawab seluruh lapisanmasyarakat dan pemerintah. Upaya pencegahan dirasa lebih baik daripada upayarepresif. Upaya Represif belum tentu memberikan efek jera bagi para pelaku,selain itu juga sudah menimbulkan korban baik materiil maupun imateriil. Olehkarena kejahatan curas, curat dan curanmor menyebabkan ketakutan padamasyarakat, maka perlu adanya strategi guna menanggulangi kejahatan.

---

ABSTRACTCrime is always evolving along with human civilization, like today wherepeople have moved to the use of technology to meet the needs. Crime to begrowing, ranging from traditional crimes to crimes using sophisticated andmodern technology. Crime can disturb national stability, where the nationalstability and security in the country is the responsibility of the police as stated inLaw No. 2 years 2002 about the Indonesian National Police. This is due to a crimecan create fear (Fear of crime) in the community so that people feel uncomfortablein carrying out the activities. Police in charge of the Buffer Zone covers an area ofDKI Jakarta, Tangerang is comprised of residential areas and industrial areas.Tangerang Police region has a total crime levels are high enough among others inMetro Jaya Police. Especially theft with violence, theft by weighting and motorvehicle theft. Police have one strategy in preventing street crime.Police Operational Management needs to be implemented properly so thatevery stage in the management of performing well. Crime as one of the focuses ofcriminological theory requires that prevention efforts are comprehensive andaction-oriented not only offenders only. Crime prevention is not only theresponsibility of the police alone, but also the responsibility of all levels of societyand government. Prevention is considered better than the repressive efforts.Repressive efforts do not necessarily provide a deterrent for the perpetrators, but italso has caused loss of material and immaterial. Therefore, street crime cause fearin society, hence the need for a strategy for tackling crime., Crime is always evolving along with human civilization, like today wherepeople have moved to the use of technology to meet the needs. Crime to begrowing, ranging from traditional crimes to crimes using sophisticated andmodern technology. Crime can disturb national stability, where the nationalstability and security in the country is the responsibility of the police as stated inLaw No. 2 years 2002 about the Indonesian National Police. This is due to a crimecan create fear (Fear of crime) in the community so that people feel uncomfortablein carrying out the activities. Police in charge of the Buffer Zone covers an area ofDKI Jakarta, Tangerang is comprised of residential areas and industrial areas.Tangerang Police region has a total crime levels are high enough among others inMetro Jaya Police. Especially theft with violence, theft by weighting and motorvehicle theft. Police have one strategy in preventing street crime.Police Operational Management needs to be implemented properly so thatevery stage in the management of performing well. Crime as one of the focuses ofcriminological theory requires that prevention efforts are comprehensive andaction-oriented not only offenders only. Crime prevention is not only theresponsibility of the police alone, but also the responsibility of all levels of societyand government. Prevention is considered better than the repressive efforts.Repressive efforts do not necessarily provide a deterrent for the perpetrators, but italso has caused loss of material and immaterial. Therefore, street crime cause fearin society, hence the need for a strategy for tackling crime.]"

"Skripsi ini membahas mengenai sextortion atau pemerasan yang dilakukan dengan memanfaatkan konten intim milik korban. Konten intim tersebut didapatkan oleh pelaku dengan berbagai cara, baik itu melalui hubungan konsensual, catfishing, hacking, dan/atau ditemukan konten intim tersebut oleh pelaku. Perbuatan pemerasan sudah diatur dalam peraturan pidana di Indonesia, yaitu KUHP ataupun ketika pemerasan dilakukan dengan menggunakan media elektronik maka diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 dan UU No. 11 Tahun 2008. Namun ketentuan tersebut dinilai masih kurang efisien untuk menangani kasus sextortion yang tentunya berbeda dengan pemerasan dalam ranah umum, karena esensi dari sextortion adalah digunakannya konten intim milik korban untuk menjadi bahan pemerasan dan sextortion termasuk dalam ranah kekerasan seksual. Berdasarkan penelitian yang bersifat deskriptif ini, menyarankan bahwa perlu dikriminalisasikan perbuatan sextortion di Indonesia. Meskipun pada akhirnya sextortion sudah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 melalui Pasal 14 ayat (2) huruf a jo. Pasal 14 ayat (1), namun tetap saja perlu dirumuskan kembali.

---

This thesis discusses sextortion or extortion carried out by utilizing intimate content that belonging to the victim. The intimate content is obtained by the perpetrator in various ways, it can be by through consensual relationships, catfishing, hacking, and/or finding the intimate content by the perpetrator. The act of extortion has been regulated in criminal regulations in Indonesia, by the Criminal Code or when extortion is carried out using electronic media, it is regulated in Law number 19 of 2016 jo. Law number 11 of 2008. However, this provision is still considered inefficient to handle cases of sextortion, which is certainly different from extortion in the public domain, because the essence of sextortion is the use of intimate content belonging to the victim to be used as material for extortion and sextortion is included in the realm of sexual violence. Based on this descriptive study, it is suggested that it is necessary to criminalize the act of sextortion in Indonesia. Although sextortion has been regulated in the Act on the Law Number 12 of 2022 through Article 14 paragraph (2) letter a jo. Article 14 paragraph (1), however, still needs to be reformulated."

"Persepsi adalah proses memilih, mengorganisir, dan menginterpretasilean sensoris menjadi berarti dan menghubungkannya secara logis.Tayangan kekerasan adalah tayangan yang di dalarnnya terdapat perbuatan seseorang atau kelornpok yang menyebabkan atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Menurut survey Media Indonesia tahun 2006 ada beberapa tayangan di televisi yang berisi adegan kekerasan : berita kriminal, sinetron, iklan, smack down dan video game. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi anak usia sekolah (10-12 tahun) terhadap tayangan kekerasan di televisi. Penelitian ini menggunakan desain deskripsi sederhana, Sampel pada penelitian ini diambil secara acak yaitu siswa yang sedang duduk di kelas 4 sarnpai 6 Sekolah Dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari separuh responden (59,7%) mempunyai persepsi pdsitif bahwa tayangan kekerasan rnempunyai dampak yang kurang baik, seperti melakukan atau meniru adegan kekerasan sedangkan 40,3 % responden mempunyai persepsi negatif bahwa tayangan kekerasan mempunyai dampak yang kurang baik. Artinya sebagian besar (59,7%) anak usia sekolah setuju bahwa tayangan kekerasan mempunyai dampak yang kurang baik dan sebanyak 40,3 % anak usia sekolah tidak semju bahwa tayangan kekerasan mempunyai dampak yang kurang baik. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya menambah jumlah responden, memperluas area penelitian, meneliti dan menggali lebih dalam lagi variabel-variabel yang lain."

"Saat ini tayangan kriminal di televisi semakin meningkat. Padahal sudah banyak penelitian yang menyatakan bahwa tayangan /criminal di televisi memiliki potensi besar dalam merubah sikap dan perilaku masyarakat terutama anak dan remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tayangan kriminal di televisi terhadap persepsi remaja tentang perilaku kekerasan. Desain yang digunakan adalah deskriptif korelasi secara Cross Sectional. Responden sebanyak 62 responden diambil dengan menggunakan teknik Random Sampling, yang merupakan siswa SMUN 38 dan SMU Banda Kandung Jakarta. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang disebarkan. Selanjutnya data dianalisa menggunakan uji Chi square dan uji Pearson Correlation Coeffisient. Hasil penelitian menunjukkan bahwa X2 hitung = 0.296 dan X2 tabeI=3.84 dengan Df=1 dan alpha=0.05, maka X2 hitung lebih kecil dari X2 label yang berarti Ho gagal ditolak. Oleh karena tidak ada hubungan atau Ho gagal di tolak maka tidak dilakukan uji Pearson Correlation Coeffisient. Kesimpulannya tidak ada pengaruh antara tayangan kriminal di relevisi terhadap persepsi remaja tentang perilaku kekerasan."

"ABSTRAKIndustri pertambangan emas di Kawasan Tumpang Pitu diharapkan dapat membawa kesejahteraan masyarakat dan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, pada praktiknya kehadiran industri pertambangan justru mengancam kehidupan masyarakat yang tinggal dekat lokasi pertambangan. Hal ini ditandai oleh kehancuran dan kerusakan ekologis, hilangnya lahan pekerjaan, mengancam keberlangsungan sistem ruang budaya, dan kriminalisasi di Kawasan Tumpang Pitu. Tugas Karya Akhir ini mengidentifikasi masalah ini sebagai kajian kekerasan menggunakan teori State Corporate-Crime, untuk menganalisis bagaimana negara dan perusahaan turut serta menimbulkan korban dalam aktivitas pertambangan di Kawasan Tumpang Pitu. Pada akhirnya, penelitian ini menemukan bahwa telah terjadi berbagai bentuk kekerasan yaitu kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan lambat. Tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan terjadinya berbagai bentuk kekerasan merupakan sebuah kejahatan negara-perusahaan.

---

ABSTRACT

The gold mining industry in the Tumpang Pitu area is expected to bring prosperity to the community and contribute to economic growth. However, in practice the presence of the mining industry actually threatens the lives of people who live near mining sites. This is marked by ecological destruction and damage, loss of employment, threatening the sustainability of the cultural space system, and criminalization in the Overlapping Area. This Final Project identifies this problem as a study of violence using the theory of State Corporate-Crime, to analyze how countries and corporate participate in causing casualties in mining activities in the Overlapping Area. In the end, this research found that various forms of violence have occurred, namely direct violence, structural violence, and slow violence. The absence of public welfare and the occurrence of various forms of violence is a state-corporate crime.

"

"This research aimed at describing the relationship between provisions on explosive substance and the criminal court's sentence dealing with explosive substance in Yogyakarta State Court by using No. 12/1951 Emergency Law on Firearm within the period of 2001-2003. After analyising the criminal court's sentence No. 10/Pid.B/2002/PN.YK, the only criminal court's sentence related to explosive substance period, the researcher concluded that the judge did not implement No. 12/1951 Emergency Law on Firearm well based on the fact that the judge did not elaborate things that aggravated the accused i.e. the act accused trying to fire the explosive substance was very dangerous to the society. The judge should identify the crime committed by the accused as "trying to use the explosive substance" not only as "without right owning and carrying explosive substance". By such an identification there was no need for the judge to decrease the penal sanction prosecuted by public prosecutor."