Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan Ilmu Pemerintahan di Indonesia sejak jaman kemerdekaan hingga saat sekarang ini mengalami proses anomaly yang ditandai oleh pemikiran tentang llmu Pemerintahan oleh para sarjana dari berbagai bidang kompetensi, seperti: hukum, sosiologi, administrasi, dan bahkan ilmu teknik. Semua berkontribusi dan memberi karakter terhadap Ilmu Pemerintahan yang berakibat timbulnya polemik dan kontroversi."

"Pada lembaga keuangan perbankan, kredit macet merupakan persoalan serius. Salah satu upaya bank untuk menanggulangi kredit macet tersebut dengan melakukan penyelesaian secara damai berdasarkan kesepakatan antara bank dengan debitor yang masih mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan pinjamannya, Alternatif penyelesaian kredit macet secara paksa dapat dilakukan dengan jalan menyerahkan piutang¬piutang negara tersebut kepada Pengadilan negeri untuk dimintakan upaya eksekusi atas objek jaminan kredit atau menyerahkan permasalahan kredit melalui lelang oleh DJKN. Lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dimintakan oleh pemegangnya sangat jarang terjadi, hal ini karena terkadang sulitnya proses pengosongan objek lelang serta keengganan dari pemohon lelang untuk membuat surat pernyataan bersedia bertanggung jawab apabila timbul gugatan,yang sering menjadi permasalahan adalah jika objek lelang ternyata adalah milik pihak ke tiga sehingga objek tidak dapat dilakukan lelang eksekusi.Tesis ini membahas tentang alternatif penyelesaian kredit maces melalui eksekusi objek Hak Tanggungan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan studi kasus di Kantor Wilayah V DJKN Bandar Lampung. Penulis berkesimpulan bahwa penyelesaian kredit macet melalui eksekusi objek jaminan kredit di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah banyak membantu dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet. Hal ini dikarenakan penyelesaian masalah kredit maces melalui lelang lebih cepat dan efektif.Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan bersifat yuridis normatif dengan cara mempelajari berbagai literatur dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian ini, hasil penelitian dituangkan dalam simpulan berbentuk Deskriptif Analistis dengan harapan dapat menjadi rekomendasi untuk meningkatkan minat masyarakat untuk memanfaatkan jasa lelang dalam menyelesaikan masalah kredit macet serta meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara khususnya di Kantor Wilayah V Bandar Lampung untuk lebih meningkatkan pelayanan pada masyarakat dibidang lelang.

---

In certain banking financial institutions, non-performing loans or bad debts are considered to be a serious banking problem. This is because the banks are facing fresh capital difficulties due to the continuing scarce of capital. That is the reason why the non-performing loans are to be dealt with effectively, so that banking operations would not be in jeopardy. One way for banks to deal with this problem is through negotiated settlement that is a credit settlement based on agreement between the Bank and the debtor who is still having good faith in settling its loans. On the other hand, a forced settlement to the bad debts still can be done through the submission of the State receivables to the local District Court in order to apply to the Court to execute the credit security object. It can also be done alternatively through the auction of the object by the Directorate General of State Wealth. The execution through the auction of fiduciary rights is in fact seldom happen. This is because wide spread perception in the society that bad debt settlement through fiduciary rights auction is so bureaucratic and a difficult process. In most cases, the object to be auctioned is difficult to be freed from a third party physical control, especially when it is jointly owned by the third party. In this case, the realization of the auction is very much problematic. In other cases, the applicant of the auction is generally not willing to make statutory declaration that he or she be responsible should there be a law suit on this matter in the Court.

This thesis will try to analyze alternative settlement of non-performing loans (bad debts) through the execution of credit security object (fiduciary rights) held by the Dir.Gen. of State Wealth (a case study at the Regional Office V of the DGSW in Bandar Lampung).

The Author concludes that the settlement of bad debts through the execution of credit security object is in reality a good way in settling the non-performing loans. This is due to the fact, that this kind of settlement is generally faster and effective. Auction document is legally an authentic act and in the same time can be used as a legal basis for the transfer of land rights or the change of owners name.

This thesis applies library research method, with juridical and normative approach to the literature and relevant legal documents. The research is reported in the form of evaluative findings and analytical conclusions. It is hoped that this study would serve as a practical recommendation for the public in settling bad debts through the auction of credit security object held by Dir. Gen. of State Wealth. At the same time, it is also hoped that this would enhance the working performance of Dir. Gen. of State Wealth in general."

"Skripsi ini menceritakan tentang pemberontakan orang Cina yang terjadi tahun 1857 yang pada saat ini belum banyak dilakukan. Untuk itu, tema yang menceritakan sejarah Sarawak, khususnya pemberontakan orang Cina di Bau terhadap pemerintahan James Brooke menarik untuk diteliti. Bau adalah salah satu wilayah yang ada di Sarawak. Pada tahun 1820-an orang-orang Cina telah menambang emas di wilayah ini dan mendirikan kongsi. Mereka memperoleh kebebasan mengelola wilayah Bau dari Sultan Brunei. Setelah James Brooke diangkat sebagai Rajah Sarawak, James Brooke mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memberatkan orang-orang Cina di Bau sehingga menyebabkan mereka memberontak kepada James Brooke. Pemberontakan berlangsung selama empat hari dan baru bisa dihentikan setelah James Brooke mendapatkan bantuan dari keponakannya beserta tentara Ibannya. Setelah pemberontakan wilayah Bau jatuh ketangan James Brooke dan pertambangan dimonopoli oleh Borneo Company. Orang-orang Cina di Bau berganti profesi menjadi menanam gambir atau lada"

"Maryanti. Judul Skripsi LPKB (Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa) 1963-1967: Kajian Tentang Gerakan Asimilasi Masyarakat Cina di Indonesia. Di bawah bimbingan Tri Wahyuning M. Trsyam M.Si. Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Depok, 2000. Xi + 100 him + lampiran. Pada tahun 1960-an dalam masyarakat Cina terdapat dua aliran atau paham dalam mencari penyelesaian masalah mereka di Indonesia. Aliran yang pertama adalah aliran integrasi dan kedua aliran asimilasi. Aliran integrasi diperjuangkan oleh Baperki yang terbentuk di tahun 1954 sedangkan aliran asimilasi diperjuangkan oleh LPKB yang terbentuk di tahun 1963. Perbedaan pandangan dan ideologi antara kedua aliran tersebut menimbulkan perdebatan di dalam masyarakat Cina. Keadaan politik yang berkembang waktu itu dimana LPKB dan Baperki berada di posisi yang berseberangan menimbulkan perdebatan tersebut menjadi terkait pada polarisasi yang lebih luas dalam perkembangan politik di Indonesia. Sejak tahun 1963 hingga tahun 1965 LPKB yang bersikap anti komunis berada di posisi yang defensif dalam menghadapi kecaman dari Baperki. Walaupun telah menjadi lembaga pemerintah namun LPKB menghadapi kesulitan dalam menjalankan program asimilasinya. Keadaan tersebut berubah setelah terjadinya G 30 S/PKI dimana ke]ompok-kelompok anti komunis yang sebelumnya tertindas kemudian tampil secara terbuka. Begitu pula halnya dengan LPKB. Dengan dukungan kekuatan anti komunis LPKB berusaha membuktikan bahwa tidak semua orang Cina pro-komunis mengingat besarnya aksi anti Cina pasca G 30 SIPKI yang disebabkan oleh sepak terjang Baperki yang identik dengan PKI. Selain berhasil mengurangi, intensitasi anti Cina yang terjadi waktu itu LPKB jugs memainkan peranan panting dalam menyediakan gagasan kepada pemerintah dalam mengatasi masalah Cina Beberapa kebijakan asimilasi pemerintah terhadap warga negara keturunan Cina berasal dari rekomcndasi yang diajukan oleh orangorang Cina penganjur asimilasi yang terdapat dalain LPKB rnelalui badan pemerintah yang yang ditugaskan untuk menyelesaikan masalah Cina yaitu Panitia Perumusan Kehijaksanaan Masalah Cina. Dengan pertimbangan bahwa LPKB telah selesai menjalankan tugasnya dengan diterimanya konsep asimilasi LPKB sebagai kebijakan Orde Baru dalam menyelesaikan masalah Cina maka sudah saatnya LPKB dibubarkan.LPKB kemudian dibubarkan dengan Keppres No. 220 tgl. 22 November 1967 dan tugasnya dialihkan ke Departemen Dalam Negeri sejak 16 Desember 1967."

"Lahirnya gerakan kebangsaan di Tanah Melayu hampir bersamaan dengan munculnya gerakan. kebangsaan di Indone_sia. Namun dalam perkembangan awalnya, gerakan kebangsaan di Tanah Melayu berjalan agak lambat. Hingga tahun 1945, belum terlihat kesadaran.kebangsaan yang dapat mempersat_ukan seluruh penduduk Tanah Melayu. Kesadaran kebangsaan yang muncul sebelum tahun 1945 masih bercorak kedaerahan dan bersifat konservatif, yaitu berusaha mengembalikan status quo. Keadaan politik di Tanah Melayu mula berubah sete_lah Perang Pasifik berakhir. Kegagalan Tanah Melayu meraih kemerdekaan bersama Indonesia menyadarkan rakyat_nya bahwa mereka harus bersatu dan berusaha meneruskan perjuangan menuntut kemerdekaan Tanah Melayu. Kesadaran ini melahirkan Partai Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM), yaitu merupakan partai politik pertama yang didirikan setelah Perang Pasifik usai pada penghujung tahun 1945. PKMM mempunyai beberapa ciri-ciri yang menarik dalam perjuangannya. Sebagai partai politik yang pertama didirikan setelah Perang Pasifik, partai ini mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memimpin perjuangan menuntut kemerdekaan Tanah Melayu. PKMM meneruskan usaha untuk menyatukan kemerdekaan Tanah Melayu dan Indonesia membentuk 'Indonesia Raya'. Dalam perjuangannya, PKMM tidak hanya menunjukkan sikap antikolonial, namum juga bersikap antifeodal. Bagi PKMM, feodalisme merupakan penghambat untuk mendirikan sebuah negara Republik Ma_laya, yaitu bagian dari Republik Indonesia. PKMM dalam perjuangannya berhasil membuktikan bahwa ia merupakan partai politik yang tidak pernah ketandusan ide. Berbagai-bagai alternatif diusahakan untuk mewujudkan Malaya Merdeka yang mereka perjuangkan, walaupun beberapa usaha mereka sebelumnya menempuh kegagalan. Di puncak perjuangannya, PKMM berhasil menyusun sebuah konstitusi yang akan menjadi dasar negara seandainya kemerdekaan yang mereka perjuangkan berhasil diraih. 'Konstitusi Rakyat' yang disusun oleh PKMM-AMCJA mem_buktikan bahwa rakyat Tanah Melayu siap untuk mengambil alih pemerintahan dari Inggris dan bisa memerintah sendiri negara mereka. Di akhir perjuangannya, PKMM ' terpaksa' membubarkan partai itu. Namun selama perjuangannya, PKMM telah berha_sil menyadarkan rakyat Tanah Melayu betapa besarnya arti sebuah kemerdekaan. Perjuangan PKMM seharusnya dibangg akan, karena partai ini berhasil membuktikan bahwa ia telah meniadi salah satu pelopor gerakan kemerdektiaan Tanah Melayu yang kelak berhasil diraih pada tanggal 31 Agustus 1957."