Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pedagang pedagang kaki lima menempati bahu jalan di kota Bogor. Metode yang digunakan pada penlitian ini adalah metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survey. Penelitian dilakukan dengan membandingkan antara pedagang di kios dalam Pasar Anyar dengan pedagang kaki lima di sepanjang bahu jalan Dewi Sartika (utara), yang merupakan titik konsentrasi PKL terbanyak di kota Bogor. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis ekonometrika menggunakan model persamaan logit.Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang mempengaruhi pedagang menempati bahu jalan adalah besarnya omset yang dimiliki pedagang, perputaran modal, asumsi pedagang mengenai harga sewa kios/los dalam pasar, usia pedagang dan asumsi pedagang mengenai lokasi strategis untuk berjualan.

---

This study aims to analyze factors that affect street hawkers use road shoulder in the Bogor city. The quantitative methods used in this research. Datas collected by survey techniques. The research was conducted by comparing between traders in the market with street hawkers on north Dewi Sartika street, which is the point of highest concentration of street hawkers in Bogor city. Data obtained were analyzed by using econometric analysis using logit regression model.Results of research indicate that variables influencing street hawkers to use road turnover owned trader, capital turnover, traders assumptions about price to rent market stalls, the age of street hawkers and asumptions of traders about strategic locations to sell."

"ABSTRAKParadigma pembangunan yang selama ini selalu berorientasi padapertumbuhan ekonomi secara nyata kurang memberikan hasil yang maksimal. Salah satu akibat dari pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi adalah tingkat kemiskinan yang tinggi dan angka pengangguran yang setiap tahun bertambah. Peluang kerja sebagai tempt untuk mengembangkan diri sangat susah ditemui sehingga sebagian besar dari masyarakat memilih jalur informal dan salah satunya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Untuk itu Pemerintah Kota Bogor membuat suatu program Penataan Pedagang Kaki Lima yang salah satu tujuannya adalah untuk memberi ketenangan bagi para pedagang melakukan usahanya.Kegiatan Penataan Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Pemda KotaBogor adalah salah satu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menempatkan pedagang sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang ada di kota Bogor dengan cara membina keberadaan mereka dan menjadikan mereka sebagai subyek pembangunan.Hal ini penting karena paradikma pembangunan bukan lagi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tetapi berusaha untuk memberdayakan masyarakat sebagai subyek pembangunan.Tesis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran pelaksanaan penataanpedagang kaki Lima khususnya kegiatan pengawasan dan pengendalian pasca penataan oleh Pemda Kota Bogor yang menggunakan pendekatan pengawasan yang disampaikan oleh Hellriegel dan Slocum dengan elemen pengawasan human input control, reward and punishment system, formal structures, policy and rules, budgedand Mechanical control or machine controls dan pendekatan pengendalian yang disampaikan oleh Mockles dengan empat langkahnya yaitu menetapkan standar danmetode pengukuran prestasi kerja, pengukuran prestasi kerja, menetapkan prestasi kerja sesuai standar dan mengambil tindakan korektif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan informan menggunakan teknik purpuse sampling dengan lokasi penelitian di Lokasi I yaitu di Jalan M.A Salmun, Jl. Dewi Sartika dan Jl. Nyi Raja Permas Kota Bogor.Kegiatan Penataan Pedagang Kaki Lima di Lokasi I sudah dilaksanakan pada tahun 2005 dan para pedagang sudah menempati lokasi yang disediakan oleh Pemda Kota Bogor. Dalam kurun waktu dua tahun pada lokasi yang sama terjadi penambahan pedagang yang mencapai lebih kurang 1000 pedagang. Dengan penambahan jumlah pedagang ini maka dapat dilihat bahwa salah satu rangkaian kegiatan penataan PKL yaitu Pengawasan dan Pengendalian kurang berjalan .Pentingnya kegiatan pengawasan dan pengendalian ini adalah dalam rangka pencapaian tujuan dari suatu program yang sudah direncanakan karena pengawasan dan pengendalian adalah salah satu rangkaian dari satu proses kegiatan yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya kegiatan dimaksud. Untuk itu perlu dilakukan beberapa perbaikan dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian khususnya dengan memenuhi elemen dari pengawasan dan pengendalian untuk kegiatan penataan Pedagang Kaki Lima dimasa yang akan datang."

"Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian Jaminan Kesehatan Nasional pada pedagang kaki lima. Rancangan penelitian adalah analitik kunatitatif dengan pendekatan potong lintang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 100 responden yang diteliti, 43 responden telah membeli JKN. Hasil uji Chi-square menunjukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara usia, pendapatan, risiko riwayat penyakit kronis keluarga, risiko finansial keluarga,harga/iuran JKN, tempat/lokasi BPJS Kesehatan, tempat/lokasi rumah sakit, bukti fisik BPJS Kesehatan; dan SDM (Sumber Daya Manusia) BPJS Kesehatan dengan keputusan pembelian Jaminan Kesehatan Nasional pada pekerja sektor informal (pedagang kaki lima) di Kota Bogor Tahun 2017.

---

This study analyzed the factors affecting the decision for purchasing National Health Insurance (JKN Program) among street vendors. The study design was analytical quantitative with cross sectional approach. The result of research showed that from 100 respondents who had been interviewed, 43 respondents had bought National Health Insurance. Chi-square test showed that there were significant results between age, income, family history of chronic disease, family financial risk, premium of JKN Program, the location of BPJS Kesehatan, the location of hospital, proof of BPJS Kesehatan, and human resources of BPJS Kesehatan with decision for purchasing national health insurance among street vendors in Bogor 2017."

"Minyak jelantah adalah minyak yang telah digunakan lebih dari 2 atau 3 kali penggorengan dan dapat dikategorikan sebagai limbah karena dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan sejumlah penyakit pada manusia. Saat ini pemakaian minyak jelantah dimasyarakat masih terbilang tinggi khususnya bagi pedagang kaki lima, para pedagang kaki lima masih belum banyak mengetahui bahaya dari pemakaian minyak jelantah bagi kesehatan maupun lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemakaian minyak goreng berulang kali pada pedagang kaki lima di Kota Depok. Penelitian ini menggunaan studi kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Sumber data penelitian ini merupakan data primer yang diambil langsung oleh peneliti menggunaan teknik simple random sampling. Populasi studi pada penelitian ini adalah seluruh pedagang kaki lima di Kota Depok yang menggunakan minyak goreng. Sampel yang didapatkan sebanyak 58 pedagang. Hasil penelitian didapatkan bahwa Faktor individu yang terdiri dari variabel usia (p-value 0,975) dan tingkat pendidikan (p-value 0,419) tidak memiliki hubungan bermakna dengan perilaku pemakaian minyak goreng berulang kali, sedangkan untuk variabel alasan (p-value 0,001), pengetahuan (p-value 0,027) dan sikap (p-value 0,00) memiliki hubungan bermakna terhadap perilaku pemakaian minyak goreng berulang kali. Faktor lingkungan terdiri dari variabel paparan informasi (p-value 0,259) dan ketersedian (p-value 0,340) tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan perilaku pemakaian minyak goreng berulang kali pada pedagang kaki lima di Kota Depok tahun 2022.

---

Used cooking oil is an oil that has been used more than 2 or 3 times in frying pans and can be categorized as waste because it can cause environmental damage and many diseases in humans. Currently, the use of used cooking oil in the community is still relatively high, especially for street vendors, street vendors still do not know much about the dangers of using used cooking oil for health and the environment. This study aims to determine the factors related to the use of cooking oil waste (used cooking oil) at street vendors in Depok City. This study uses quantitative studies with a cross-sectional approach. The source of this research data is primary data taken directly by researchers using simple random sampling techniques. This study's population in this study was all street vendors in Depok City who used cooking oil. The sample obtained was 58 traders. The results of the study found that individual factors consisting of age variables (p-value 0.975) and education (p-value 0.419) did not have a meaningful relationship with the behavior of using cooking oil waste (used cooking oil), while the variables of reason (p-value 0.001), knowledge (p-value 0.027) and attitude (p-value 0.00) have a meaningful relationship to the behavior of using cooking oil waste (used cooking oil). Environmental factors consisting of environmental variables (p-value 0.259) and availability (p-value 0.340) do not have a meaningful relationship with exposure to information the behavior of using cooking oil waste (used cooking oil) at street vendors in Depok City in 2022."

"Tesis ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Minggu Jakarta Selatan. penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya koordinasi yang intensif antar instansi yang terlibat di dalam penertiban pedagang kaki lima. Tanggung jawab fungsi koordinasi terpusat pada Kepala Kecamatan Pasar Minggu sebagai pihak yang berwenang menerapkan ketertiban umum di wilayahnya. Hal ini terkait dengan usaha mengikis keberadaan oknum-oknum yang melindungi dan memfasilitasi pedagang kaki lima untuk berjualan di tempat-tempat umum. Selain itu, perlu adanya perbaikan internal terkait dengan sumber-sumber (resources) yang melekat pada Satuan Tugas Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Pasar Minggu khususnya peningkatan kuantitas dan kualitas petugas Satpol PP. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah perlu adanya peningkatan frekuensi sosialisasi kepada masyarakat khususnya pedagang kaki lima sehingga dapat memberikan pemahaman menyeluruh terkait ketertiban umum di DKI Jakarta. Dengan ini maka dapat mengikis penolakan masyarakat terhadap penegakan ketertiban umum.

---

The focus of this study is factors that influence the policy implementation for Regulating street vendors in pasar minggu jakarta selatan. This type of research is a qualitative descriptive research. The result of this study is that researcher suggests that local government has to improve the coordination amongst working units which regulating street vendors. The responsibility of coordination function is centered in the hand of Head of Pasar Minggu District as the only authorize person in implementing public order in his area. This coordination can eliminate the existence of persons which protect and fasilitate the street vendors existence in public area. Moreover, it needs some improvement in the resources which attach to Civil Servant Police Unit (Satpol PP) Pasar Minggu especially for the personels’ quantity and quality. Another factor that has to be counted too is the improvement of socialization frequency amongst society especially street vendors in order to give holistic perception related to public order in DKI Jakarta. By this condition, it can eliminate the resistent of society about the implementation of public order."

"Small entrepreneurship in Indonesia is a main pillar economic affair.It had been written in national constitution 1945 (Fourth amendment)....."

"Ruang kota selalu menjadi minat bagi siapa saja yang ingin memasuki dan beraktivitas didalamnya. Hal tersebut menyebabkan banyak ruang di kota yang dimodifikasi dan beralih fungsi menjadi tidak semestinya memungkinkan adanya kegiatan dari sektor informal. Pedagang Kaki lima merupakan salah satu pelaku sektor informal yang membawa permasalahan pada ruang kota dengan melakukan modifikasi atau yang sering kita sebut Apropriasi. Oleh karena itu saya mencoba untuk mencari tahu apa yang dilakukan pedagang kaki lima terhadap ruang kota dengan teori dasar apropriasi suatu ruang public di ruang kota. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk melihat bagaimana pedagang kaki lima memanfaatkan, membentuk, mengalterasi, dan mengapropriasi suatu ruang urban secara temporer dibalik "ketakutan" atas legalitas kegiatan yang mereka lakukan. Metode yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan kajian literatur tentang teori apropriasi ruang public, sejarah fenomena pedagang kaki lima di ebberapa negara, keterkaitan & kontribusi pedagang kaki lima sebagai sektor informal terhadap kota, serta identifikasi karakteristik pedagang kaki lima. Hasil kajian literatur dan studi kasus yang dilakukan menunjukkan bagaimana bentuk fenomena apropriasi dari informalitas tersebut berpengaruh pada pola penataan ruang kota.

---

Urban spaces has always been an interest for anyone who wants to enter and have activities in it. This causes a lot of space in the urban modified and changed functions to be inappropriate, allowing activities from the informal sector. Street vendors are one of the informal sector actors who bring problems to urban spaces by making modifications or what we often call “spaces appropriations”. Therefore, I tried to find out what street vendors did to urban space with the basic theory of appropriating a public space in urban space. The purpose of writing this thesis is to see how street vendors use, shape, alter, and adapt an urban space temporarily behind the "fear" of the legality of their activities. The method used in writing this thesis is by reviewing literature on the theory of appropriation of public space, the history of the phenomenon of street vendors in several countries, the relationship and contribution of street vendors as the informal sector to the urban, as well as identifying the characteristics of street vendors. The results of the literature review and case studies conducted show how the form of the appropriation phenomenon of informality affects the pattern of urban spatial planning."

"Kota Adminitrasi Jakarta Utara merupakan pusat industri, perdagangan, pariwisata dan transportasi, memiliki daya tarik yang kuat bagi pelaku usaha termasuk kaki lima. Berkaitan dengan itu, maka sangat penting untuk membuat rumusan strategi bagi penanganan PKL, dengan melibatkan seluruh stakeholders yang ada dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera.Penelitian ini mencoba menawarkan sebuah rumusan strategi yang didasarkan pada usaha untuk mensinergiskan beberapa pandangan dan preferensi para penilai sebagai expert dalam penanganan PKL. Dengan menggunakan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP), rumusan strategi penanganan PKL selanjutnya yang dijabarkan dalam pelaksanaan program-program dengan memperhatikan kepentingan stakeholders dapat ditentukan berdasarkan skala prioritas.Hasil yang diperoleh dari pendekatan AHP, antara lain : aspek sosial menjadi aspek yang paling penting untuk dipertimbangkan dalam menangani PKL di Kota Administrasi Jakarta Utara dengan nilai pembobotan sebesar 0,281 atau 28,1 persen, yang disusul oleh aspek ketertiban umum yang memiliki bobot 0,247 atau 24,7 persen, dan aspek ekonomi yang memiliki bobot 0,233 atau 23,3 persen.Secara keseluruhan alternatif dengan prioritas tertinggi adalah penentuan lokasi strategis tempat usaha bagi PKL, yang merupakan variabel dari aspek ekonomi, dengan bobot prioritas sebesar 0,071 atau 7,1 persen. Rekomendasi penelitian ini selanjutnya yaitu berkaitan dengan keterbatasan metode ini, meskipun pendekatan berdasarkan penilaian expert ini penting, namun dibutuhkan pendekatan kuantitatif sebagai pembanding. Kedua pendekatan tersebut harus sinergis, sehingga penilaian expert tidak terkesan mengutamakan subjektivitasnya saja, tetapi didasarkan pada pengamatan empiris serta analisis yang mendalam khususnya tentang penanganan PKL.

---

North Jakarta City is a center of industry, commerce, tourism and transport, has a strong appeal for entrepreneurs including street vendors. In connection with that, then it is very important to make the formulation of strategies for the handling of street vendors, by involving all stakeholders in realizing a prosperous society.

This research tries to offer a formula that is based on strategies to synergize some of the views and preferences of the appraiser as an expert in the handling of street vendors. By using the approach of Analytical Hierarchy Process (AHP), the formulation of management strategies outlined in the next street vendor implementation of the programs by taking into account stakeholders' interests can be determined based on the priority scale.

Results obtained from the AHP approach, among other : social aspects become the most important aspect to consider in dealing with street vendors in North Jakarta City with a weighting value of 0.281 or 28.1 percent, followed by aspects of public order which has a weighting 0.247 or 24.7 percent, and economic aspects that have weight 0.233 or 23.3 percent.

Overall, the alternative with the highest priority is the determination of the strategic location of places for vendors, with a priority weight of 0.071, or 7.1 percent, which is a variable of economic aspects. Recommendations of this study is related to the limitations of this method, although the approach based on expert assessments are important, but it takes a quantitative approach for comparison. Both approaches should be synergistic, so that expert assessments are not impressed priority to subjectivity, but based on empirical observation and in-depth analysis, especially concerning the handling of street vendors."