Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Penelitian ini mengkesplorasi persoalan paradoks tentang bagaimana ketimpangan standar perburuhan serta kondisi kerja antar negara di ASEAN dapat terjadi meskipun kondisi kerja yang adil dan layak telah diposisikan sebagai standar universal. Melalui pendekatan pascarukturalisme, penelitian ini fokus untuk memahami dua bentuk konstruksi realitas yaitu konstruksi tatanan perburuhan internasional, dan konstruksi tatanan ekonomi politik global dan regional ASEAN yang berkaitan dengan perdagangan, standar perburuhan, dan penciptaan kondisi kerja. Penelitian ini menemukan bahwa tata kelola penerapan konvensi-konvensi ILO merupakan persoalan mendasar yang mengkondisikan ketimpangan standar perburuhan antar negara. Penelitian ini juga menemukan bahwa tidak adanya standar perburuhan di dalam perjanjian perdagangan bebas antar negara ASEAN juga turut mengkondisikan ketimpangan standar perburuhan antar negara ASEAN semakin langgeng.

---

This research explores a paradox problem on how inequality of labor standards and working condition among ASEAN Nations could be existed even though a fair and decent working condition has been positioned as universal standard. Through post-structuralism approach, this research focuses on understanding two forms of reality construction, which are construction on international labor order and construction on global and ASEAN regional political economy order that related to trade, labor standards, and the creation of working condition. This research finds out that the governance on ILO conventions application is a basic matter which conditioned inequality on labor standards among nations. This research also finds that the absence of labor standards in the free trade agreement among ASEAN nations is also making the inequality of labor standards among ASEAN nations imperishable.

"

"Kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan yang terjadi saat seseorang sedang menjalankan tugas atau bekerja, baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja. Kecelakaan tersebut dapat mengakibatkan cedera fisik atau kerugian lainnya bagi pekerja, perusahaan, atau bahkan lingkungan sekitarnya. Salah satu hak bagi pekerja adalah hak untuk kondisi kerja yang aman dan sehat. Pekerja memiliki hak untuk bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat tanpa risiko serius terhadap Kesehatan dan Keselamatan kerja (K3). Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja meliputi kesalahan manusia, kondisi lingkungan kerja yang tidak aman, atau kegagalan sistem keselamatan kerja. Penting bagi perusahaan untuk memiliki program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang efektif guna mencegah terjadinya kecelakaan dan melindungi para pekerja. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sangatlah penting dalam lingkungan kerja. K3 yang baik dapat membantu melindungi pekerja dari cedera, penyakit, atau bahaya lainnya yang mungkin terjadi saat bekerja. Kepatuhan terhadap peraturan K3 yang berlaku adalah kewajiban bagi perusahaan, mematuhi aturan tersebut tidak hanya membantu melindungi pekerja, tetapi juga menghindari sanksi hukum dan reputasi yang buruk bagi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di PT MMT, dan mengidentifikasi hak pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di PT MMT. Dengan melakukan analisis terhadap hak pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di PT MMT, dapat diketahui apakah pekerja mendapatkan hak-haknya sebagai seorang pekerja di suatu perusahaan. Dengan memprioritaskan K3, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, sehat, dan produktif bagi semua orang yang terlibat.

---

A work accident is an undesirable event that occurs when someone is carrying out their duties or working, either during working hours or outside working hours. These accidents can result in physical injuries or other losses for workers, companies, or even the surrounding environment. One of the rights for workers is the right to safe and healthy working conditions. Workers have the right to work in a safe and healthy environment without serious risks to occupational health and safety (K3). Factors that can cause work accidents include human error, unsafe work environment conditions, or failure of work safety systems. It is important for companies to have an effective Occupational Health and Safety (K3) program to prevent accidents and protect workers. Occupational Health and Safety (K3) is very important in the work environment. Good K3 can help protect workers from injuries, illnesses or other dangers that may occur while working. Compliance with applicable K3 regulations is an obligation for companies, complying with these regulations not only helps protect workers, but also avoids legal sanctions and a bad reputation for the company. This research aims to analyze provisions regarding Occupational Health and Safety (K3), the implementation of Occupational Health and Safety (K3) at PT MMT, and identify the rights of workers who experience work accidents at PT MMT. By analyzing the rights of workers who experience work accidents at PT MMT, it can be seen whether workers have their rights as workers in a company. By prioritizing K3, companies can create a safer, healthier and more productive work environment for everyone involved."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang masalah pengaturan hak pekerja dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia pada tahun 2007-2013. Permasalahan yang menjadi topik tesis ini adalah mengenai; 1) pengaturan hak pekerja sesuai norma HAM dan perburuhan internasional dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia, 2) Permasalahan yang muncul diseputar upaya penegakan hak pekerja di era otonomi daerah, dan 3) kebijakan hukum yang diambil pemerintah pusat sebagai solusinya. Penelitan tesis ini menggunakan metode yuridis-normatif, dengan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak pekerja serta melihat efektifitas struktur pemerintahan yang berwenang dalam menegakkan norma hak pekerja. Sehingga solusi yang dapat diterapkan dalam memperbaiki sistem hukum ketenagakerjaan agar meminimalisasi munculnya masalah pelanggaran hak pekerja melalui perbaikan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the issue of workers rights arrangements in the Indonesian labor law system in the year 2007 to 2013. The issue of the topic in this thesis is about; 1) the arrangement of worker rights as human rights norm and international labor law at the indonesia employment law system, 2) the issue around the enforcement of the worker rights in the local aotonomy era, and 3) the legal policy from central government as the solution. This thesis research was conducted by normative-juridical methode and by evaluating legislation governing the rights of workers and see the effectiveness of the structure of government authorities in the enforcement of labor rights norms. So the solution can be applied to improve the legal system in order to minimize the emergence of labor rights violations of workers through improved labor inspection systems."

"Hubungan Industrial merupakan sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku proses produksi yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja dan pemerintah. Dengan demikian wilayah hubungan kerja adalah bagian dari hubungan industrial. Persoalan paling krusial hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja adalah berkaitan dengan pengupahan dan kesejahteraan PT. Pertamina, persoalan pelaksanaan penegakan hukum ketenagakerjaan dan status hubungan kerja para pegawai awak mobil tangki yang mendistribusi bahan bakar ke berbagai daerah merupakan latar masalah penelitian ini. Rumusan masalah yang kemudian menjadi fokus kajian adalah berkaitan dengan pembayaran upah lembur di PT. Pertamina kemudian pengaturan pengawasan ketenagakerjaan, pelaksanaan penegakan hukum ketenagakerjaan oleh pengawas ketenagakerjaandan pelaksanaan nota pemeriksaan sebagai upaya penegakan hukumbagi pekerja di PT. Pertamina. Penelitian ini merupakan penelitian hukum bidang ketenagakerjaan yang menggunakan metode yuridis normatif data kualitatif dengan menggambarkan fakta permasalahan. Metode pengumpulan data menggunakan sumber-sumber hukum sekunder. Yang kemudian dapat memberikan jawaban berupa upaya konkret dala penegakan hukum oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang dapat menciptakan saran perbaikan khusus nya bagi pemerintah agar tercipta nya Harmonisasi Hubungan Industrial yang baik dan Patuh terhadap peraturan Perundang-undangan.

---

Industrial Relations is a system of relationships formed between the actors of the production process consisting of elements of employers, workers and the government. Thus the area of employment is part of industrial relations. The most crucial issue of work relations between employers and workers is related to the remuneration and welfare of PT. Pertamina, the issue of the implementation of labor law enforcement and the working relationship status of the tank truck crew employees who distribute fuel to various regions is the background of this research problem. The formulation of the problem which later became the focus of the study was related to Overtime Wage Payments at PT. Pertamina then regulates labor inspection, the implementation of labor law enforcement by labor inspectors and the implementation of the memorandum of inspection as a law enforcement effort for workers at PT. Pertamina. This research is a labor law research that uses the normative juridical method of qualitative data by describing the facts of the problem. Data collection methods use secondary legal sources. Which can then provide answers in the form of concrete efforts in law enforcement by the Labor Inspector who can create specific improvements for the government to create a harmonious Industrial Relations that are good and Compliant with statutory regulations."