Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIndonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional turut menyadari akan dampak dari narkotika dan psikotropika bagi kehidupan dan kelangsungan masa depan bangsa, secara nasional menyatakan perang terhadap narkotika dan psikotropika dengan membentuk aturan hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika ini. Terdapat dua undang-undang yang dapat menjadi rujukan berkaitan dengan Narkoba, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika selanjutnya disebut UU Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selanjutnya disebut UU Narkotika .Eksekusi pidana mati terhadap 6 terpidana kasus narkotika pada tanggal 18 Januari 2015 menimbulkan reaksi pro dan kontra dari beberapa kalangan. Penerapan hukuman mati merupakan politik hukum nasional suatu negara. Politik hukum nasional adalah arah yang harus ditempuh dalam pembuatan dan penegakan hukum serta upaya menjadikan hukum sebagai proses guna mencapai cita-cita dan tujuan bangsa dan negara, cita hukum dan kaidah penuntun hukum di Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD NRI 1945 , yang menempatkan Pancasila sebagai paradigma politik hukum dan merupakan platform kehidupan bersama bagi bangsa Indonesia yang sangat majemuk dan tetap terikat erat sebagai bangsa yang bersatu.

---

ABSTRACTIndonesia, as part of the international community is aware about the impact of narcotics and psychotropic to the life and future of the nation, it has declared war on narcotics and psychotropic by forming the rule of law to ensnare the narcotic and psychotropic crimes rsquo perpetrators. There are two laws that can be referred related to Narcotics Drugs, Law Number 5 Year 1997 on Psychotropic hereinafter referred to as Psychotropic Law and Law Number 35 Year 2009 on Narcotics hereinafter referred to as Narcotics Law .Narcotics and Psychotropic are included as Special Crime and the Court is still granted death penalty over criminal charges based on Narcotics and Psychotropic Laws. The execution of death penalty on 6 convicted drug cases on January 18, 2015 causing pro and contra reactions from several perspective.In national legal politics rsquo perspective, it defines as the direction that must be taken by law makers and in law enforcement as well as an effort to make the law as a process to achieve the goals of the nation and state, legal ideals and legal guiding principles in Indonesia as contained in the Preamble of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 hereinafter referred to as UUD 1945 , which positions Pancasila as a legal political paradigm and is a platform of common life for a very diverse nation of Indonesia and remains closely bound as a unite nation."

"ABSTRAKKarya akhir ini membahas tentang efektifitas hukuman mati dalam mengurangi angka kejahatan narkotika di Indonesia. Karya akhir ini mencoba melihat bagaimana penegakan hukum berupa hukuman mati ini tidak memiliki efek jera serta menimbulkan dampak sosial dan politik yang akan ditanggung negara dalam pelaksanaannya. Analisa pengendalian kejahatan narkotika dan efektifitas hukuman mati dalam penelitian ini menggunakan teori detterence dari Cesare Beccaria dan juga teori pengendalian sosial.Melalui kedua teori ini, penulis mendapatkan hasil analisa yang menunjukkan bahwa hukuman mati tidak memiliki efek jera dan hanya akan menimbulkan dampak dalam pelaksanannya, serta tidak efektif dalam mengurangi angka kejahatan narkotika di Indonesia.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the effectiveness of the death penalty in reducing narcotics crime rate in Indonesia. This thesis try to see how the law enforcement in the form of the death penalty has no deterrent effect and cause social and political impact will be borne by the state in its implementation. Analysis of the effectiveness of crime control narcotics and sentenced to death in this study using detterence theory of Cesare Beccaria and also the theory of social control.

Through these two theories, the authors obtain analytical results show that the death penalty has no deterrent effect and would only have an impact in its implementation, as well as ineffective in reducing drug crime rate in Indonesia."

"Tugas karya akhir ini membahas mengenai hukuman mati yang dilakukan kepada para terpidana narkotika di Indonesia selama dua tahun terakhir, dalam keterkaitannya dengan upaya pemberatasan narkotika di Indonesia oleh Pemerintah Indonesia. Tugas karya akhir ini menganalisis upaya penghukuman untuk kejahatan narkotika melalui teori penghukuman rehabilitasi yang mengedepankan sisi kemanusiaan para narapidana narkotika dan berupaya memperbaiki perilaku dan psikologis dari para narapidana narkotika. Tugas karya akhir ini disertai dengan data sekunder, baik dari lembaga pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Analisa pada tugas karya akhir ini didukung kajian literatur mengenai upaya penghukuman dan pemberantasan kejahatan narkotika. Dari hasil analisa penulis, dapat dikatakan bahwa hukuman mati dalam dua tahun terakhir ini, tidak memiliki kaitannya dengan upaya pemberantasan kejahatan narkotika. Perlu ada upaya baru Pemerintah Indonesia yang mengedepankan penghukuman berbasis rehabilitasi, agar narapidana dapat kembali ke masyarakat dan berkontribusi dalam pemberantasan kejahatan narkotika di Indonesia. Kata Kunci: Hukuman mati, kejahatan narkotika, rehabilitasi.

---

This thesis discusses the death penalty committed to the narcotics convicts in Indonesia over the past two years, in the relation of the death penalty run by the Indonesia Government with the eradication of narcotics crimes in Indonesia. This thesis analyzes the punishment method for narcotics crimes, with the theory punishment of rehabilitation that focus on the humanity side of narcotics convicts and seeks to correct behavior and psychological of the convicts. This thesis also accompanied by secondary data, both from government institution and non governmental organizations. The analysis of this thesis supported by a literature review of the punishment method and eradication efforts or method of narcotics crimes. From the analysis of the author, it can be said that the death penalty in the last two years, has no relation with strategy to eradicate the narcotics crimes in Indonesia. There should be a new strategy reviewed by the Indonesia Government that promotes punishment method based on rehabilitation, in order for convicts to return to society and contribute to eradicate narcotics crime in Indonesia."

"Latar belakang penelitian ini berdasarkan pada isu penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba khususnya terkait pada lamanya pelaksanaan hukuman mati, yang dewasa ini hangat dibicarakan dalam berbagai diskusi ditengah-tengah masyarakat, disamping isu-isu penting lain seperti korupsi, terorisme, politik dan lain sebagainya. Kajian ini berupaya merumuskan faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan hukuman mati serta berupaya mencari tahu apa yang menjadi kendala para pelaksana hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk: menganalisa dan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penundaaan pelaksanaan eksekusi hukuman mati serta mengidentifikasi dan mengnalisa kendala yang dihadapi oleh para pelaksana eksekusi hukuman mati bagi para penjahat narkoba dalam melaksanakan tugasnya.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan yuridis manajerial merupakan pendekatan utama dalam tesis ini, Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Informan kunci, informan utama dan informan tambahan serta mempelajari dokumen-dokumen tertulis. Tahap analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis.Hasil analisis secara keseluruhan terhadap faktor-faktor pelaksanaan hukuman mati, kenyataan bahwa masih adanya ratusan terpidana mati yang kini sedang menunggu pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dan angka ini jelas bukan merupakan jumlah yang kecil, terdapat kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan, dangan implementasi dari kebijakan tersebut atau dengan kata lain terdapat faktor-faktor yang dianggap dominan terhadap tertundanya suatu pelaksanan hukuman mati. Faktor yang utama dan terkait langsung dengan penundaan hukuman mati tersebut nampaknya masih relevan dengan kenyataan teori yang menyatakan bahwa sepanjang unsur-unsur atau persyaratan untuk implementasi suatu kebijakan belum terpenuhi, maka suatu kebijakan tidak akan dapat dilaksanakan, terkait dengan hasil penelitian ini faktor tersebut antara lain adalah komunikasi/sosialisasi, sumber daya, struktur, dan sikap.

---

The background of this research is based on issues of the misuse and smuggling of narcotics, especially related to length of the execution of dead penalties. These issues are discussed by the public, along with other important issues such as corruption, terrorism, and politics. This study is an effort to formulate the inhibiting factors of the dead penalty execution to the drugs convicts, and to find out obstacles for the executors to do their job. Objectives of this research are: to identification and analysis factors responsible for the delays of dead penalties execution; and to identification and analysis what kind of obstacles do the executors face in conducting their duties to execute the drug convicted criminals.Method used in this research is qualitative method. Managerial Juridical approach is used as the prime approach in this thesis, and data gathering method is done through interviews with key informants and additional informants, and also by studying related written documents. The data analysis phase on this research is done using analytical descriptive method.As result of the analysis, in general, in studying the factors affecting delays in dead penalty execution shows the fact that there are hundreds of dead convicted waiting for their penalty executions. Of course this number is not insignificant. There is a gap between policy taken and the implementation of the policy itself, or in other words there are factors that considered dominant to the delays of the execution of the dead penalty. That main and directly related factor is still relevant with the theory which stated that as long as the substances and conditions for implementation of a certain policy is not met, the policy is not feasible. As with this research, among that factors are : communication/socialization, resources, structure, and attitude."

"ABSTRACTThis study discusses the policy of the fine payment by the Indonesian Government for the death penalty case against Indonesia's labor in Saudi Arabia. The results of this research is an analysis of description about public perception among the public case against Indonesia Diyat payment system that charged to Government of Indonesia. This study uses qualitative methods is descriptive analysis in mapping and analyzing the opinion of stakeholder, the public perception of the actor role-forming, as well as the applicable policies in some countries other related cases Diyat. This research is expected to provide policy recommendations to Government in making decisions that have a strong justification and can be accounted for on the basis of scientific research."