Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah-masalah sebagai berikut : (1) Apa saja kendala yang layak diantisipasi dalam penerapan UU PKDRT di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang masihpaternal? (2) Sejauh manakah perempuan mendapat perlindungan hukum dari neqara dalam undang-undang? (3) Apakah Alternative Dispute Resolution (ADR) dapat dipergunakan dalam penanganan masalah KDRT dan sejauh mana ADR dapat berpengaruh terhadap proses penegakan hukum dalam penanganan masalah KDRT. Hasil penelitian menunjukkan kendala yang dihadapi adalah keenggananperempuan untuk melaporkan tindak kekerasan yang dihadapinya dengan berbagai alasan, sikap masyarakat yang didukung oleh sikap pemerintah yang mendukung perempuan tetap berada di posisi sekunder atau subordinat walaupun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Saat ini telah diterbitkan undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU nomor 23 tahun 2004, ditandatangani tanggal 16 September 2004 oleh Presiden MegawatiSoekarnoputri). Diharapkan dengan adanya kekhususan dari UU ini, perempuan dapat lebih terlindungi dan kekerasan terhadap perempuan terutama yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dapat dikurangi. UU PKDRT juga mengadopsi bentuk penyelesaian masalah di luar peradilan yang dikenal sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR),yang diadopsi dari hukum perdata. Namun demikian masih terdapat beberapa kekurangan dalam UU PKDRT, antara lain bentuk ancaman pidana yang alternatif sehingga dirasakan kurang memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan ancaman pidana minimal yang hanya diberlakukan terhadap kekerasan seksual yang dilakukan dengan tujuan komersial."

"This article is shaped on the empirical facts of domestic violences phenomenon and many local peoples who have not be acquainted with the conceptions of domestic violences_ The author is launching suggestion to doing socialitation through Law No. 23 year 2004, regarding Elimination through Domestic Violence in integrally and institutionally methods. By the socialization then will be reconstructed the new order of social norms which can be convicted that the domestic violences is not in spousal only but has become public spheres. Also that domestic violences is as mis-conduct that needs to be criminalized. In the author thoughts it has broken rules of human rights that has been promulgated in amended UUD l 945, Law No.7 year 1984 on the Ratification Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women and Law No. 23 year 2004 it self."

"Tesis ini membahas bagaimana pelaksanaan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga pada PKT RSCM. Undangundang Nomor 23 Tahun2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disahkan berlakunya tanggal 22 September 2004, mengamanatkan bahwa korban KDRT berhak mendapatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan. Namun belum banyak perempuan yang mengetahui hal ini, karena Undang-undang PKDRT masih baru. Pelaksanaan perlindungan dan pelayanan terhadap korban KDRT dijelaskan peneliti berdasarkan pemikiran Joanna Shapland, tentang kebutuhan korban yang perlu diperhatikan antara lain: (1) perhatian segera (keselamatan dan perlindungan), (2) terus menerus dukungan dan informasi,(3) representasi atau perwakilan formal di pengadilan,(4) restitusi dan kompensasi, dan (5) peran penting awal polisi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan pengamatan terlibat untuk dapat memperoleh pengalaman langsung dan pemahaman tentang kesulitan mengenai pelaksanaan perlindungan dan pelayanan korban di PKT RSCM . Hasil penelitian diketahui bahwa belum seluruhnya kebutuhan korban dapat dilaksanakan. Hasil penelitian menyarankan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan lebih giat melakukan penyuluhan dan sosialisasi Undang-undang PKDRT, pemerintah harus memperhatikan atau menyediakan anggaran untuk beroperasinya PKT RSCM agar lebih berdaya guna, Undang-undang PKDRT harus lebih dulu dipahami implementasinya oleh para aparat hukum.

---

This thesis explores how the implementation of protection and service to women victims of domestic violence at the CCP RSCM. Law Number 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence which was ratified into force on 22 September 2004, mandated that victims of domestic violence are entitled to protection and health services. But not many women know this, because the Domestic Violence Act was still new. Implementation of protection and service to victims of domestic violence based on the ideas explained researcher Joanna Shapland, about the needs of victims who need to be considered include: (1) immediate attention (the safety and protection), (2) ongoing support and information, (3) formal representation or representation in court, (4) restitution and compensation, and (5) an important role early police. This research is qualitative research by conducting observations involved to be able to obtain direct experience and understanding of the difficulties regarding the implementation of protection and victim services at the CCP RSCM. The results showed that not all the needs of victims can be implemented. The results suggested that the government in this case the Ministry of Women more active in conducting education and socialization of Domestic Violence Act, the government must consider or provide a budget for the operation of the CCP to make it more efficient RSCM, Domestic Violence Act must first understand its implementation by law enforcement agencies."

"Kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam rumah tangga (KDRT) memberikan dampak yang sangat merugikan kaum perempuan, baik dari segi fisik, psikis maupun sosial korban. Dampak psikologis yang dominan dirasakan oleh perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah timbulnya PTSD (Post-Traumatic Strees Disorder), seperti: stres, depresi, Dampak jangka pendek (rasa marah, terhina, kehilangan nafsu makan, susah tidur, turun berat badan), rasa tidak berdaya, sering menangis dan berbagai gangguan psikologis lainnya. Dalam hal ini jelas terlihat bahwa KDRT memberikan dampak yang sangat mengganggu pada Ketahanan Individu seorang perempuan yang menjadi korban KDRT hingga beberapa diantaranya berdampak pada keinginan untuk bunuh diri. P2TP2A DKI Jakarta memberikan berbagai pelayanan, salah satunya di bidang pemberdayaan psikologis perempuan korban KDRT agar terciptanya Ketahanan Individu yang lebih baik dengan cara melakukan pendampingan psikologis, advokasi, informasi, mediasi serta rujukan ke rumah aman (Shelter). Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dan menggunakan teknik wawancara mendalam (indepth interview), observasi dan studi dokumentasi, dimana informannya adalah lima orang Perempuan korban KDRT dan tiga orang Petugas Pendamping/Konselor dan Psikolog yang bertugas pada Lembaga P2TP2A DKI Jakarta. Penelitian ini menemukan bahwa bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang paling banyak ditemui adalah kekerasan ganda (fisik,psikis, seksual & ekonomi), yang berdampak buruk pada kondisi fisik dan psikis korban sehingga akhirnya akan mengganggu Ketahanan Individu korban. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk pemberdayaan psikologis yang dilakukan oleh Psikolog yang bertugas di P2TP2A DKI Jakarta adalah dengan cara memberikan konseling psikologis, membentuk kelompok dukungan (support group) dan rujukan ke rumah aman (Shelter). Pemberdayaan psikologis yang dilakukan oleh P2TP2A ini bermanfaat dalam mendukung dan membantu korban agar kembali berdaya dan tidak terpuruk dalam kekerasan sehingga mampu bangkit dan menggunakan kembali mekanisme psikologiknya secara optimal dalam rangka menanggulangi permasalahan yang dimilikinya sebagai proses menuju Ketahanan Individu yang lebih baik agar dapat berpartisipasi di segala bidang kehidupan khususnya dan Pembangunan Nasional pada umumnya.

---

Domestic violence against women has resulted in considerable detriment to them of physical, psychological and social disadvantages. The most dominating psychological effect occurs to women due to the abuse in their domestic situation which causes Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). This can cause stress and depression. The short-term consequences appear in the form of anger, feeling humiliated, loss of appetite, sleep disorder, losing weight, powerlessness, feeling sorrow as well as other psychological matters. It becomes obvious that domestic violence has attributed to women's individual resilience in the way of their roles in society and the worst case scenario is that some women even attempt suicide. The P2TP2A DKI Jakarta provides assistance in the form of counseling. One of the skills taught is self-empowerment of abused-women. This should assist them with being able to get on their feet. The victimized women will be assisted to gain their resilience through psychological support, advice, information, mediation and access to shelter.

The research method that was used to gain information consisted of a qualitative approach using in-depth interviews, observations, and library research. The subjects were five victimized-women suffering from domestic violence and the counselor as well as psychiatrist who worked at P2PT2A Institution DKI Jakarta. The research found that multi-forms of violence were common involved physical, psychological and sexual abuses as well as economic reasons. Those abusive matters leave unbearable consequences on the victims both physical and mentality and finally disturb the victims individual resilience.

Based on the research, the psychiatrist at P2TP2A DKI Jakarta have suggested that counseling, establishing support groups and shelters are the best forms of psychological empowerment. The psychological empowerment is useful in support and helping the victims to regain their capabilities so they are to get on their feet. They are supposed to reconnect their psychological mechanisms to optimum level to assist in coping with the problems they face. Having achieved the better individual resilience, they will be able to participate in their social life in particular and generally in the National Development."