Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini difokuskan pada pembahasan mengenai Determinan Rumah Tangga Pekerja Artak Di Indonesia dan mengetahui karakteristik kepala rumah tangga dan rumah tangganya. Data yang digunakan adalah data Susenas lahun 2007. Adapun 'usia anak yang digolongkan sébagai pekerja anak didalam penelitian ini adalah anak yang berusia I0-I4 tahun. Sedangkan model yang dipergunakan umuk pengolahan data adalah regresi logistik biner atau model logit, dengan penganalisaan secara deskriptif dan secara inferensial. Adapun variabel bebas yang dipakai adalah pendidikan kepala rumah tangga, jenis kelamin kepala rumah rangga, status atau kondisi kesehatan kepala rumah tangga, Iapangan usaha utama kepala rumah tangga, status pekerjaan utama kepala rumah tangga, umur kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, lokasi atau daerah tempat tinggal rumah tangga, status sosial rumah tangga, status kepala rumah tangga. Dari analisis deskriptif didapat bahwa karakteristik kepala rumah tangga dan rumah tangga yang menyebabkan munculnya rumah tangga pekerja anak yang jumlahnya terbanyak di Indonesia berdasarkan hasil penelitian ini adalah kepala rumah tangganya berjenis kelamin Iaki-laki, kepala rumah tangganya sudah berumur tua (diatas 40 tahun), kepala rumah tangganya dalam kondisi sehat atau ada gangguan tetapi tidak mengganggu kcgiatan, kepala rumah tangganya bekerja disektor informal, lapangan usaha utama kepala rumah tangganya adalah pertanian, tingkat pendidikan kepala rumah tangganya adalah tamat Sekolah Dasar kebawah, rumah tangganya berlokasi tempat tinggal di desa, jumlah anggota rumah tangga 5 orang atau lebih, status sosial rumah tangganya adalah rumah tangga diatas garis kemiskinan dan status kepala rumah tangganya lengkap. Berdasarkan analisis inferensial didapat bahwa semakin rendahnya pendidikan kepala rumah tangga maka peluang munculnya rumah tangga pckerja anak besar. Sedangkan untuk variabel jenis kelamin kepala rumah tangga didapat bahwa kepala rumah tangga perempuan lebih berpeluang memunculkan rumah tangga pekerja anak dibandingkan dengan kepala rumah tangga iaki-laki. Adapun karakteristik kepala mmah tangga dan rumah tangga Iainnya seperti: status atau kondisi kesehatan kepala rumah tangga, pekerjaan utama kepala rumah tangga, status pekerjaan utama kepala rumah tangga, umur kepata rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, Iokasi atau daerah tempat tinggal rumah tangga, status sosial rumah tangga, status kepala rumah tangga, juga memiliki pengaruh terhadap keberadaan rumah tangga pekerja anak di Indonesia.

---

This thesis is concerned about determinant of household ol' child worker in Indonesia and knowing the characteristic of household head and household its. Data which used is Susenas data from 2007. Classification ol`child worker which used in this research was IO - 14 years. While model utilized for the data processing is binary regression logistics or logit model, with descriptive and inferential analysis. The free v riables which used are education of household head, gender of household head, status or health condition ol' household head, main sector of household head, main job status of household head. age of household head, number of household member, location or area ot` household residence, social status of household, and status of household head.

From descriptive analysis was got that characteristic of household and household head was causing appearance of household of child worker which its amount a lot of in Indonesia based on this research are gender of household head is a man, age of household head is old (above 40 years), household head is in healthy condition or no in health condition but do not bother the activity, household head works in informal sector, main sector of household head is agriculture, education level of household head is graduated from elementary school downwards. location of household is in rural, number of household member is S persons or more, social status of household is above line of poomess, and status of household head its com plete.

Based on analysis inferential was got that progressively low the education of household head hence the probability of appearance of household of child worker is bigger. While for the variable of gender of household head was got that household which lead by woman have bigger probability of appearance ot" household of child worker compared to lead by man. The characteristics of household head and the other household like : status or health condition of household head, main sector of' household head, main job status of household head, number of household member, location or area of' household residence. social status of household, status of household head, also have the influence to existence of household of child worker in Indonesia."

"Studi ini dilakukan untuk mengetahui dua masalah pokok, pertama; bagaimanakah pemikiran Sri Sultan Hamengku Buwono X tentang kepemimpinan perempuan dalam perspektif Jawa, dan masalah kedua ; apakah pemikiran Sri Sultan Hamengku Buwono X yang akan diungkapkan masih merupakan representasi pemikiran Jawa terdahulu, atau terdapat perubahan pemikiran.Metode penelitian dalam studi ini menggunakan tehnik kualitatif dengan melakukan analisis terhadap data primer, yaitu hasil wawancara mendalam pemikiran yang diungkapkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dan data sekunder yaitu data yang peroleh diluar data primer, seperti penelusuran kepustakaan dan teks, studi ini menggunakan beberapa pendekatan teori dari sudut pandang gender, yaitu teori patriarki, teori gender dalam Islam, teori the privat dan the public serta teori interpretasi atas teks, selain itu untuk mempernudah tangkah kerja dalam analisis digunakan model analisa yang menggambarkan konstruksi kerja analisis dengan menampilkan variabel-variabel yang berkaitan dengan obyek penelitian, sehingga akan menghasilkan sebuah kesimpulan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini. Studi ini menemukan hal penting tentang pandangan umum masyarakat Jawa terhadap kepemimpinan perempuan yang terbagi atas dua pandangan yaitu, pandangan yang masih mempertahankan persepsi tradisional dan sebaliknya pandangan yang telah terakulturasi dengan persepsi barat, atau kita sebut dengan istilah moderen, faktor sosiologis dan politis setidaknya sangat mempengaruhi persepsi akan hal itu, hasil analisis terhadap pemikiran yang dikemukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X tentang kepemimpinan perempuan diketahui bahwa persepsi barat, atau moderen sangat jelas terlihat dari peniikirannya, beberapa faktor yang menyebabkan hal itu antara lain, yaitu (a) politis, (b) edukasi, (c) psikologis, kesimpulan dalam studi ini adalah diharapkan pemikiran yang dikemukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dapat menjadi pencerahan atas persepsi negatif tentang budaya Jawa dalam memandang kepemimpinan perempuan).

---

The Thinking of Sri Sultan Hamengku Buwono X on Women Leadership in Javanese PerspectiveThis study is done to research on 2 main topics, firstly: what is the thinking of Sri Sultan Hamengku Buwono X on Women Leadership in Javanese Perspective, and secondly: whether the thinking of Sri Sultan Hamengku Buwono X is actually still representing the Javanese thinking from the former period, or there is a change of thinking. The research method used in this study is the qualitative method through analysis of primary data of in-depth interview with Sri Sultan Hamengku Buwono X and on secondary data such as results of library and text research.

This study used several theory paradigms from gender point of view, on patriarchy theory, gender theory in Islam, the private-public theory and also text-interpretation theory. In addition, analysis model was used to depict the construction of how the analysis work on various variables related to the research object, which will produce a conclusion to answer the research problem in this study.

The important findings in this study are the general perspective of Javanese society on women leadership is divided into 2 views; the traditional view and the western-acculturated view (or modem view). Sociological and political factors are very influential on those perspectives. The analysis result on the thinking of Sri Sultan Hamengku Buwono X is that western or modern perception is highly visible in his thinking. Few factors which caused this are (a) political factor, (b) education, (c) psychology. The aim of this study is that the thinking of Sri Sultan Hamengku Buwono X can served as enlightenment to negative perceptions of the way Javanese culture see women leadership."

"Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa penyelesaian perselisihan hasil Pilkada diselesaikan oleh Badan Peradilan Khusus, namun Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada apabila belum terbentuknya badan tersebut. Dalam penyelesaian perselisihan hasil Pilkada terdapat ketentuan ambang batas selisih suara antara pemohon dengan peraih suara terbanyak sebesar 0,5% hingga 2% suara yang ditentukan dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU. Pada dasarnya pembentuk undang-undang mengatur ambang batas selisih suara sebagai bentuk upaya penyederhanaan serta membatasi banyaknya jumlah sengketa yang akan masuk ke lembaga penyelesaian perselisihan hasil Pilkada (Mahkamah Konstitusi). Ketentuan tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya hak konstitusional pemohon, karena berdasarkan desain penegakan hukum Pilkada, Mahkamah Konstitusi hanya melihat terkait perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan, sehinga tidak mempertimbangkan peristiwa lainnya seperti tindak pidana Pilkada apabila ketentuan ambang batas selisih suaranya sudah tidak terpenuhi. Guna menjamin hak konstitusional pemohon, perlu segera membentuk Badan Peradilan Khusus sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta menghapuskan ketentuan ambang batas selisih suara, selama Badan belum terbentuk maka Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada tetap memperhatikan substansi pokok permohonan pemohon tanpa mengesampingkan ambang batas selisih suara.

---

Law Number 10 of 2016 mandates the decision on the resolution of the Regional Head Election results by the Special Judiciary Body, but the Constitutional Court authorized the dispute settlement on the result of Regional Heads Election before the Special Judiciary Body formed. In dispute settlement on the result of Regional Heads Election, the margin threshold of the difference votes between the petitioners and the winner of the Regional Heads Election is 0.5% to 2% determined from the decision of the vote result by the General Election Commission.

Basiclly the legislator stipulation of margin threshold as a form of simplification and to limit the number of disputes that be registered to dispute settlement on the result of Regional Heads Election institution (the Constitutional Court). This stipulation does not guarantee the petitioners constitutional rights, because based on the design of law enforcement in the Regional Head Election, the Constitutional Court only sees the significant dispute over the determination of votes, so that it does not consider other events such as the Regional Head Election criminal offense if the stipulation on the margin threshold is not fulfilled

In order to guarantee the petitioners constitutional rights, the government needs to establish immediately the Special Judiciary Body mandated by Law Number 10 of 2016 and abolish stipulation of margin threshold in the dispute settlement on the result of Regional Heads Election, as long as the Special Judiciary Body has not been formed, the Constitutional Court in settle disputes on the results of the Regional Head Election still considers the main substance of the petition of the petitioners without prejudice to the margin threshold."

"Penelitian ini berfokus pada konstruksi peran perempuan yang memiliki status sebagai istri kepala daerah di Sumatera Selatan. Pencitraan politik maskulinitas pemimpin laki-laki selalu melibatkan perempuan yang menunjukkan sisi femininitas. Penelitian sebelumnya terbatas menganalisis citra political spouse dalam liputan media, sedangkan penelitian ini menerapkan metode fenomenologi dalam menganalisis konstruksi peran perempuan sebagai istri kepala daerah. Ikatan pernikahan yang membentuk ketaatan dan ketundukan istri terhadap suami, mendorong perempuan terlibat dalam upaya perebutan dan pertahanan kekuasaan laki-laki. Berpijak pada teori konstruksi sosial atas realitas oleh Berger & Luckmann, penelitian ini menunjukkan bahwa agen sosialisasi primer yang sangat berpengaruh dalam menanamkan nilai-nilai patriarki kepada subjek adalah orang tua (Ayah dan Ibu). Nilai patriarki yang diperkuat dengan nilai keluargaisme dan materialisme menempatkan perempuan sebagai penjaga keluarga, yang harus mempertahankan kehormatan suami secara status sosial dan ekonomi. Internalisasi subjek sebagai istri yang harus mendukung karir politik suami, membentuk objektifikasi subjek untuk memiliki peran politik dalam menjaga keberlangsungan kekuasaan suami. Perempuan bahkan tidak dapat mengenali dirinya, yang pada akhirnya berperan sebagai “pion politik” dalam melanjutkan dinasti politik keluarga suami.

---

This research focuses on the construction of the role of women who have the status of wive of regional heads in South Sumatra. Political depictions of male leaders' masculinity always involve women showing their femininity. Previous research was limited to analyzing the imageof political spouses in media coverage, whereas this research applies phenomenological methods in analyzing the construction of women's roles as wives of regional heads. The marriage bond, which forms the wife's obedience and submission to her husband, encourages women to become involved in efforts to seize and defend men's power. Based on the theory of social construction of reality by Berger & Luckmann, this research shows that the primary socialization agents who are very influential in instilling patriarchal values in subjects are parents (Father and Mother). Patriarchal values which are reinforced by the values of familyism and materialism place women as guardians of the family, who must maintain their husband's honor in terms of social and economic status. The internalization of the subject as a wife who must support her husband's political career forms the objectification of the subject to have a political role in maintaining the continuity of her husband's power. Women cannot even recognize themselves, ultimately acting as “political pawns” in continuing the political dynasty of their husband's family."