Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Syari'ati tidak pernah menggagas pemikirannya tentang etika secara utuh dalam bentuk tulisan atau ceramah. Tetapi berbagai kritiknya terhadap filsafat Barat, termasuk etika, secara implisit mengandung pemikirannya tentang etika. Beberapa pemikirannya, yang sebagian besar digunakan secara praksis untuk menggerakkan revolusi di Iran, juga mengandung sebuah implikasi tindakan etis tertentu. Pemikiran filosofisnya di bidang ontologi dan meteafisika sebenarnya juga mengandung ajarannya tentang etika. Bagaimana etika menurut Syari'ati? Bagi Syari'ati, manusia adalah makhluk dua dimensi, yaitu unsur Roh Tuhan dan Tanah Lumpur. Keduanya saling bertempur. Roh Tuhan ingin selalu menjadi insan (becoming) menuju Tuhan, yaitu "berakhlak seperti Akhlak Tuhan". Tetapi unsur Tanah Lumpur selalu menghalanginya. Pertempuran di dalam diri manusia ini selalu terjadi, dan jika Roh Tuhan menang, maka manusia menjadi "manusia ideal?. Tanah Lumpur ini adalah penjara Ego, yaitu penjara psikologis yang menghalangi insan menuju Tuhan.Tuhan adalah tujuan akhir manusia, yang selalu berubah dan bergerak dinamis. Pada akhirnya, manusia tidak akan pernah menuju Tuhan, tetapi selalu menghampirinya. Proses terus menerus ini menghasilkan tindakan moral (akhlak) yang meniru tindakan moral Tuhan. Inti dari etika Syari'ati adalah upaya humanisasi, yaitu menjadikan manusia menjadi "manusia yang sesungguhnya" (insan). Inti dari humanisasi ini adalah liberalisasi dan transendensi."

"Hukum yang mengakomodir kepentingan masyarakat di masa modern ini selayaknya dituangkan dalam bentuk perundang-undangan; hal ini juga telah ditempuh oleh lembaga Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia yang merupakan sebagian dari pengaturan Hak Kebendaan dalam Hukum Jaminan, selama ini hanya mengandalkan jurisprudensi sebagai dasar hukumnya. Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya akan disebut Undang-Undang Fidusia), dibentuk secara komprehensif dengan maksud untuk memenuhi tuntutan pembangunan di sektor ekonomi dan menampung kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat di dunia bisnis sehingga memberikan kejelasan, kepastian hukum serta perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak yang tersangkut di dalamnya maupun pihak lain yang berkepentingan. Guna melengkapi aturan mengenai Jaminan Fidusia, banyak hal baru yang dimuat dalam Undang-Undang Fidusia; sebagian aturan di-receptie dari Undang-Undang Hak Tanggungan yang telah lebih dahulu diundangkan. Nemun demikian, apakah Undang-Undang Fidusia sudah memenuhi sepenuhnya (mengakomodir) kebutuhan masyarakat tersebut ? Materi tesis akan mencoba membahas lebih jauh kebutuhan yang masih belum terpenuhi yang timbul di masyarakat berikut mengangkat mekanisme yang telah dipergunakan selama ini serta beberapa pemikiran para praktisi, yang tentunya diharapkan dapat membantu pembuat undang-undang untuk melengkapi Undang-Undang Fidusia dengan peraturan pelaksanaannya."

"Munculnya sastra modern Indonesia menggantikan sastra lama atau klasik ditandai oleh cita-cita untuk menampilkan kisah-kisah yang betoel soeda kedjadian, pada waktu keinginan kuat untuk membedakan sastra dari mitologi muncul (Kuntowijoyo, 1987). Pertanda panting dari keinginan tersebut adalah munculnya kisah-kisah keseharian, bukan lagi tentang kisah raja-raja atau ceritera fantastis luar biasa. Fungsi sastra pun mengalami perubahan. Fungsinya sebagai alat pendidikan atau pengajaran terdesak oleh fungsi hiburan. Sastra bukan lagi sumber kebijaksanaan semata, tapi berkembang menjadi sumber hiburan juga.Munculnya Balai Pustaka pada tahun 20-an mempertegas kemunculan kesadaran baru dari kelas menengah yang berpendidikan Barat (Belanda). Pengarang sebagai salah satu anggota kelas menengah, sudah mulai melihat perubahan dan permasalahan dalam masyarakatnya. Mereka mencoba memotret masyarakat, dengan kesadaran bahwa sastra adalah strukturasi dari pengalaman (Kuntowijoyo, 1987:146). Marah Rusli mengawalinya dengan Siti Nurbaya (1922) yang memotret dan mengungkapkan dunia yang sedang berubah di Sumatera Barat Abdul Muis dalam Salah Asuhan (1922) mengungkapkan benturan antara nilai lama dan nilai baru di Padang. Para pengarang itu telah melihat gejala-gejala perubahan, tapi mereka tidak tahu pasti ke mana arah perubahan itu. Sehingga, hanya gejala-gejala lah yang mereka ungkap dalam karya-karyanya. Kuntowijoyo (1987:147) menyebut sastra yang memiliki muatan seperti itu sebagai sastra simtomatik.Lebih jauh Kuntowijoyo menguraikan, dalam sastra simtomatik kesadaran kelas menengah sudah mendapat ruang sosial, tapi sistem simbol sosial belum memberinya tempat Pengaruh kelas tinggi dalam hirarki sosial lama, dengan tanda-tanda kebangsawanan, masih sangat kuat berakar dalam kesadaran sosial masyarakat. Kelas menengah baru, yang muncul dengan membawa kesadaran diri, berusaha menunjukkan kesadaran tersebut melalui penyempurnaan bentuk novel. Tapi, bagaimanapun, saat itu rnasyarakat masih akrab dengan sistem simbol lama, sedangkan sistem simbol baru belum lagi kukuh.Dengan posisi seperti itu, sastra tahun 20-an belum dapat mengaku sebagai sumber kebijaksanaan baru. Dan bukan kebetulan bila muncul gerakan sastra yang menamakan dirinya Pujangga Baru, yang mengaku sebagai sumber kebijaksanaan baru, di tahun 30-an."

"ABSTRAKTujuan penulisan masalah perceraian di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian beserta akibat-akibat yang dltimbulkannya dan sejauh mana efektivitas dari pada berlakunya Undang-undang Perkawlnan 1974 dl dalam masyarakat.Sosiologi hukum adalah llmu tentang kenyataan hukum yang secara analistis dan emipiris miempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial.Perceraian dl dalami masyarakat lndramayu sebagai bagian kebudayaan, dikarenakan perceraian dan kawln lagi tersebut sangat erat hubungannya dengan tata nllai budaya yang berlangsung dengan tetap mempertahankan nilai-nilaltradisionil yang dianutnya.Dalam masyarakat Indramayu perceraian mencapai frekuensi yang tinggi, apabila dibandingkan dengan masyarakat lainnya di Indonesia. Hal Ini dianggap masalah sosial, karena dapat mengakibatkan dampak negatif, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi anak-anaknya sebagai generasi muda di masa depan nanti.Sebenarnya lahirnya Undang-undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya bertujuan untuk menipersulit terjadinya perceraian. Mengingat Undang-undang Perkawinan usianya relatif muda untuk merubah hukum adat (kebiasaan) yang telah melembaga di masyarakat, kenyataannya itu maka jumlah perceraian masih cukup tinggi; khususnya di Kabupaten Indramayu.Undang-undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya tidaklah mungkin dapat terlaksana dengan baik, sebelum adanya kesadaran dari warga masyarakat yang memerlukan penggarapan dan perencanaan yang mantap dari pemerintahdengan tidak malupakan penggarapan mantal terlebih dahulu."