Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Various corruption cases which occurred in several law enforcement agencies were the background of this research. Those cases had received a wide attention from the public especially the bribing case of Urip Tri Gunawan as the public prosecutor by Artalyta Suryani. This research focused its attention toward the vulnerability of the Attorney General Office toward corruption. The problem analysis using triangle theory which used as analyzing tools has three main element: offender, suitable target and uncapable guardian. This research used a qualitative method which put forth by doing interview, observation and collecting secondary data. The findings was that the Attorney General Office vulnerability toward corruption link with its internal control which in turn caused the Attorney General Office to be a suitable target and also uncapable guardian"

"Karya akhir ini membahas tentang kinerja Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dalam menangani pengaduan masyarakat. Komisi Kejaksaan hadir atas tumbuh ketidakpuasan dan banyaknya laporan dari masyarakat terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga peradilan kejaksaan. Namun di dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Komisi Kejaksaan mengalami banyak hambatan yang minimbulkan pertanyaan terkait kemampuan Komisi Kejaksaan dalam melakukan pengawasan Jaksa di Indonesia hingga saat ini. Peneliti menilai kinerja Komisi Kejaksaan Republik Indonesia mengunakan perspektif kriminologi yakni Routine Activity Theory. Melalui teori tersebut, peneliti mendapatkan hasil analisa yang menunjukan bahwa Komisi Kejaksaan Republik Indonesia belum mampu dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas ekternal Kejaksaan Republik Indonesia.

---

This thesis discusses the performance of Komisi Kejaksaan Republik Indonesia in dealing with public complaints. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia comes on growing dissatisfaction and wide spread reports of public response in law enforcement conducted by the prosecutor's judiciary. But in the execution of their duties an authorities, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia faced many obstacles which raises questioning about the ability of Komisi Kejaksaan Republik Indonesia to conduct supervision in Indonesia until now.

Researcher assessed at the performance of Komisi Kejaksaan Republik Indoneisa using criminological perspective with Routine Activity Theory. Through this theory, the analysis showed that Komisi Kejaksaan until now incapable in carrying out their duties as an external guardian of Kejaksaan Agung Republik Indonesia."

"Artikel ini membahas mengenai alasan tingginya jumlah uang Rupiah palsu yang beredar di DKI Jakarta dibandingkan dengan kota dan provinsi lain yang ada di Indonesia. Transaksi tunai yang terjadi setiap hari dan dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dianggap menjadi suatu aktivitas rutin dan gaya hidup yang seringkali membuat masyarakat menjadi abai terhadap keaslian uang Rupiah yang mereka gunakan atau mereka terima, sehingga memunculkan banyak kesempatan bagi para pelaku potensial kejahatan pemalsuan uang, ini dapat dijelaskan melalui teori routine activity melalui segitiga kejahatan dan yang didukung dengan teori lifestyle exposure.

---

This article discusses the reasons for the high amount of counterfeit Rupiah banknotes circulating in Jakarta compared to other cities and provinces in Indonesia. Cash transactions that occur every day and done by all levels of demographic are considered to be a routine and lifestyle activity that often leaves people ignorant or underestimates the authenticity of the Rupiah banknotes they use or receive, thereby generating opportunities for potential perpetrators of money counterfeiting crimes, this can be explained through the theory of routine activity through the crime triangle and are supported by the lifestyle exposure theory."

"Pemikiran tentang adanya perlindungan terhadap saksi dan korban tidak lepas dari kebutuhan akan saksi dan korban yang menjadi saksi dalam setiap persidangan. Hampir semua perkara membutuhkan saksi sebagai alat bukti di pengadilan. Sifat sebagai "kartu as" terhadap seorang saksi akan diberikan apabila data yang dimiliki oleh seorang saksi tersebut diinginkan sesuai dengan harapan penyidik atau Penuntut Umum. Selama ini perlakukan terhadap saksi sangat berbeda dengan perlakukan terhadap terdakwa, negara memberikan ruang hak asasi yang sangat luas terhadap terdakwa namun melupakan perlindungan terhadap saksi. Meskipun ada beberapa pasal dalam KUHAP yang dapat diintepretasikan sebagai suatu perlindungan terhadap saksi, namun dalam hal tersebut masih dirasa kurang. Suasana seperti itulah yang menjadikan keberadaan saksi sampai saat ini masih menjadi tanda-tanya, dimana banyak dari beberapa saksi yang menganggap kehadiran dirinya di dalam sebuah persidangan hanyalah sebagai bagian dari penindasan terhadap hak asasi mereka.Pemikiran lebih jauh mengarah kepada kesejahteraan, kenyamanan, dan keselamatan saksi dan korban termasuk dalam hal pelaksanaan perlindungan terhadap saksi dan korban yang didalamnya termasuk institusi yang melindungi dan melaksanakan perlindungan yang harus telah menjadi program pemerintah mulai dari sekarang. Hal ini dikarenakan negara adalah pihak yang mengayomi kepentingan masyarakat, oleh karena itu harus memberikan kecukupan perlindungan termasuk dalam hal perlindungan terhadap hak-hak seorang saksi, hal ini akan berkaitan dengan penghormatan hak asasi manusia. Khusus dalam beberapa kasus tertentu seperti terorisme, perkosaan, penganiayaan, pengancaman termasuk juga kasus korupsi, perlindungan terhadap saksi dan korban mutlak diperlukan.Berbicara mengenai perlindungan maka akan berbicara pula mengenai pandangan dari institusi Kepolisian, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang perlindungan, serta pelaksanaan perlindungan tersebut dan bagaimana keterlibatan ketiga institusi ini dalam rangka perlindungan terhadap saksi dan korban."

"Tugas karya akhir ini membahas tentang penggunaan akun anonim dalam online sexual harassment. Secara lebih spesifik, penulis membahas tentang fenomena pengiriman unsolicited dick pic di media sosial Twitter dengan memanfaatkan fitur direct message. Kebaruan dari tulisan ini adalah fokus permasalahannya (unsolicited dick pic) yang belum pernah dibahas dalam tugas karya akhir maupun skripsi di Departemen Kriminologi Universitas Indonesia. Penulis menggunakan cyber-lifestyle routine activity theory (dengan membatasi pembahasannya pada lack of capable guardian saja), dan konsep kunci online sexual harassment untuk menganalisis fenomena ini. Unsolicited dick pic dikonstruksikan sebagai bentuk online sexual harassment dikarenakan adanya pengiriman gambar penis tanpa menanyakan consent dari penerima, dan hal ini menimbulkan harm berupa ketidaknyamanan, dan membuat korban membatasi aktivitasnya di Twitter. Selain itu, fenomena unsolicited dick pic tercipta dari Twitter yang belum maksimal menjalankan tugasnya sebagai capable guardian; masih banyak celah community guideline yang dibentuk oleh Twitter, kurangnya kepekaan terhadap perempuan yang lebih rentan menjadi korban online sexual harassment, minimnya automatisasi deteksi konten sensitif, dan implementasi peraturan unwanted sexual advances yang belum tegas.

---

This final paper discusses the use of anonymous accounts in online sexual harassment. More specifically, the author discusses the phenomenon of sending unsolicited dick pic on Twitter social media by utilizing the direct message feature. The novelty of this paper is the focus of the problem (unsolicited dick pic) which has never been discussed in the final paper or thesis at the Department of Criminology, University of Indonesia. The author uses a cyber-lifestyle routine activity theory (by limiting the discussion to lack of capable guardians), and the key concept of online sexual harassment to analyze this phenomenon. Unsolicited dick pic is constructed as a form of online sexual harassment due to the sending of dick images without asking the consent of the recipient, and this causes harm in the form of inconvenience, and makes the victim limit his activities on Twitter. In addition, the phenomenon of unsolicited dick pic was created from Twitter which has not performed its duties optimally as capable guardians; There are still many gaps in the community guideline established by Twitter, a lack of sensitivity to women who are more vulnerable to becoming victims of online sexual harassment, lack of automatic detection of sensitive content, and the implementation of unwanted sexual advances regulations that are not yet firm."

"ABSTRAKPenelitian ini bermaksud mencari informasi mendasar mengenai Proyek Penyusunan Statistik Kriminal Kejaksaan dan Statistik Kriminal Kejaksaan yang dihasilkannya. Tujuannya untuk mengkaji kedayagunaan statistik kriminal kejaksaan sehingga diharapkan dapat menyumbang bagi penyempurnaan Proyek Penyusunan Statistik Kriminal Kejaksaan dan Statistik Kriminal Kejaksaan yang dihasilkannya. Juga untuk memahami keterbatasan statistik kriminal kejaksaan sehingga diharapkan dapat dipakai sebagai referensi seperlunya bagi para pengguna statistik kriminal kejaksaan. Jenis penelitian adalah eksploratif dengan studi dokumen sebagai teknik pengumpulan datanya. Lokasi penelitian sebagai sumber perolehan dokumen adalah Kejaksaan Kejaksaan Tinggi DKI, Selatan dan Biro Pusat Statistik, bersifat kualitatif dengan evaluatif sebagai metode tinjau- Waktu penelitian dimulai September hingga November Agung, Kejaksaan Negeri Jakarta Pendekatan yang digunakan annya. 1989. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa ciri atau karakteristik dari statistik kriminal kejaksaan yaitu mengeklasifikasi penyelesaian perkara dan Data yang diliput adalah data nai liputan data, satuan data yang disajikan. kejahatan dan penjahat dalam artian yuridis perkara pidana dan terdakwa. Data perkara pidana meliputi perkara pidana umum, perkara pidana khusus, tindak pidana ringan, pelanggaran lalu lintas dan penerimaan hasil dinas. Kedayagunaanya bagi penelitian kriminologi terutama terletak pada liputan perkara pidana khusus yang dalam kurun waktu tertentu diharapkan mampu memperlihatkan adanya dekriminalisasi dan kriminalisasi suatu perbuatan. Kedayagunaan lain terletak pada liputan data penerimaan hasil dinas yang menampilkan suatu bentuk konsekuensi dari putusan pengadilan, sehingga dapat dijadikan bahan analisis pertanggungjawaban keuangan dari pelaksanaan sistem peradilan pidana khususnya pada proses dimana kejaksaan memainkan peranannya. Klasifikasi penyelesaian perkara sebagai ciri kedua meliputi pelimpahan dan putusan perkara oleh pengadilan negeri, instansi perkara ke penyampingan perkara dan pengiriman perkara ke lain, ke kejaksaan lain dan ke oditur militer. Kedayagunaan statistik kriminal kejaksaan bagi penelitian kriminologi hal ini terletak pada, jika klasifikasi penyelesaian dan juga penerimaan perkara lebih menampilkan dan menyandarkan diri pada keseluruhan proses administratif dan hukum kejaksaan. dalam yang sesungguhnya berjalan dalam organisasi Adanya sajian data semacam itu tidak saja memperlihatkan gambaran kriminalitas yang ditangani kejaksaan tapi juga dapat dipakai sebagai bahan penyusunan berbagai kebijakan hukum demi terselenggaranya proses peradilan pidana yang lebih baik lagi. Akhirnya, sebagai ciri ketiga, satuan data statistik kriminal kejaksaan adalah perkara pidana dan terdakwa. Pemahaman akan satuan data ini menyadarkan kita akan keterbatasan statistik kriminal kejaksaan. Tidak saja menyangkut identifikasi konsep perkara pidana, tapi juga pada kenyataan belum pastinya konsep perkara pidana sebagai kejahatan dan terdakwa sebagai penjahat. Sungguhpun begitu, pada akhirnya statistik kriminal kejaksaan tetaplah dapat disebut sebagai statistik kriminal."