Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia seyogyanya digunakan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah Indonesia membuka kesempatan bagi bangsa asing untuk menanam modal mereka di Indonesia dalam rangka mengembangkan kemakmuran bangsa Indonesia dengan memanfaatkan kekayaan alam bumi Indonesia. Akan tetapi agar kemakmuran rakyat Indonesia dapat terjamin, maka perusahaan tambang asing diwajibkan untuk menjual sahamnya kepada Pemerintah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Namun di dalam prakteknya kewajiban divestasi perusahaan pertambangan asing ini belum dapat berjalan dengan lancar. Maka dengan penelitian ini diharapkan dapat menjawab mengenai masalah mengapa divestasi tersebut masih terhambat sehingga pada akhirnya dapat dijadikan alasan untuk melakukan renegosiasi kontrak karya antara pihak asing yakni PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia.Indonesia is a country which is rich in natural resources. These natural resources are, in the first place for the benefit of the Indonesian people. In recent years, the Indonesian government has removed certain obstacles to foreign investment in Indonesia so as to exploit these natural resources and in turn, to increase the prosperity of all Indonesians. However, at particular times, foreign mining companies are obliged to sell their shares to the government of Indonesia. In practice, this divestment obligation has not been exercised smoothly. This thesis attempts to answer why divestment has not been exercised smoothly especially in regards to the renegotiation of the Contract of Works between PT. Freeport Indonesia and the Government of Indonesia."

"Era bare pengusahaan dan pengelolaan pertambangan khususnya mineral dan batubara pada masa sekarang dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau biasa dikenal dengan nama UU Minerba. UU Minerba memberikan arah baru kebijakan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia ke depannya termasuk diantaranya dalam hal pengaturan Domestic Market Obligation (DMO), kebijakan produksi mineral dan batubara, peningkatan nilai tambah pertambangan, ketentuan divestasi saham usaha pertambangan asing Berta praktik pertambangan yang baik dan benar. Tesis ini secara khusus memfokuskan kajiannya pada ketentuan divestasi wham pertambangan penanaman modal asing yang terdapat dalam UU Minerba beserta peraturan pelaksanaannya termasuk juga menganalisis kewajiban divestasi saham yang terdapat dalam Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia yang scat ini sedang dalam tahap renegosiasi oleh Pemerintah Indonesia. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah penelitian deskriptif analisis karena akan mendeskripsikan dan memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai ketentuan divestasi wham usaha pertambangan asing sebagaimana diamanatkan dalam UU Minerba beserta peraturan pelaksanaannya. Sedangkan dilihat dari bentuknya merupakan penelitian evaluatif karena akan menilai dan menganalisa proses renegosiasi khususnya ketentuan divestasi saham di dalam Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia. Dari sudut tujuan penelitian hokum maka penelitian ini merupakan penelitian hokum yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hokum atau kaedah (norm). Disamping itu penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder, dengan penelusuran literatur-literatur Berta berbagai peraturan terkait yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa divestasi wham pada dasarnya merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh penanam modal asing atau investor asing kepada pemerintah Indonesia atau warga negara Indonesia atau badan hokum Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak karena dividen yang diterima oleh pembeli saham akan dapat dipergunakan dalam pembangunan daerah dan pengembangan masyarakat. Terkait dengan renegosiasi ketentuan divestasi wham dalam Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia diperlukan kebijakan dan ketegasan untuk menata keistimewaan yang selama ini telah diperoleh PT. Freeport Indonesia melalui Kontrak Karyanya. Penulis menyarankan agar Pemerintah Indonesia dapat menciptakan suatu iklim penanaman modal yang dapat menarik modal asing masuk ke Indonesia dimana diperlukan suatu upaya dan terobosan dalam mengeluarkan peraturan-peraturan tentang penanaman modal asing dan kebijaksanaan pemerintah yang pada dasarnya tidak akan merugikan kepentingan nasional dan kepentingan investor.

---

The new era of business and management of mining especially on mineral and coal, currently begins with the issuance of Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining or commonly known as the Mining Law. Mining Law provide the new policy direction of mineral and coal mining in Indonesia in the future including in terms of Domestic Market Obligation (DMO), mineral and coal production policy, the increasing in value-added mining, shares divestment of foreign investment mining company and good mining practices.

This thesis specifically focuses its studies on the provision of mining shares divestment of foreign investment as set forth in the Mining Law and its implementing regulations as well as the analyzing of the divestment obligations as contained in the Contract of Work of PT. Freeport Indonesia which is currently under renegotiation by the Government of Indonesia.

The research method used in this thesis is a descriptive analysis since it will describe and illustrate a systematic, factual and accurate information on the terms of foreign mining divestment as mandated by the Mining Law and its implementing regulations. In the terms of of its forms, this research is an evaluative research as it will assess and analyze the process of renegotiation especially divestment provisions in the Contract of Work of PT. Freeport Indonesia. From the purpose of law research point of view, this research is a normative legal research since the goal of this research is legal or norm. Thus, this research is also a library research, so that the data used are the secondary data, the literature search as well as a variety of related regulations issued by the government.

The conclusion of this research is that the divestment is basically a form of obligation that must be carried out by the foreign investors or foreign investors to the Indonesian government or Indonesian citizens or Indonesian legal entities with the aim to improve the welfare of people due to the dividends that received by stock buyers will be used in local development and community development. Relating to renegotiation in the terms of shares divestment in the Contract of Work of PT. Freeport Indonesia, it needed the policy and firmness for managing the privileges that had been acquired by PT. Freeport Indonesia through its Contract of Work. The author recommends that the Government of Indonesia shall create an investment climate that can attract foreign capital into Indonesia where it will need effort and breakthrough in terms of regulations issuance of foreign investment and also government policies that basically will not prejudice the national and investors' interest."

"Skripsi ini membahas mengenai ketentuan kewajiban divestasi saham bagi perusahaan asing di bidang pertambangan mineral menurut UU No. 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksananya serta sinkronisasinya dengan hasil renegosiasi kontrak karya PT. Freeport Indonesia. Setelah melewati proses renegosiasi, pada akhirnya tercapai kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Freeport Indonesia yang menentukan bahwa kewajiban divestasi saham PT. Freeport Indonesia adalah sebesar 30%. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil renegosiasi kontrak karya PT. Freeport tidak sinkron dengan peraturan yang berlaku pada saat itu yaitu PP No. 24 Tahun 2012, yang mengatur perusahaan asing di bidang pertambangan mineral untuk mendivestasikan sahamnya paling sedikit sebesar 51%. Setelah PP No. 24 Tahun 2012 diubah dengan PP No. 77 Tahun 2014, maka ketentuan kewajiban divestasi saham hasil renegosiasi kontrak karya PT. Freeport Indonesia dengan peraturan perundang-undangan telah sinkron.

---

This thesis examines the provisions regarding share divestment obligation for foreign mineral mining company according to Law No. 4 of 2009 and its implementing regulations, and the synchronisation with the result of contract of work renegotiation of PT. Freeport Indonesia. After going through the process of renegotiation, the Government of Republic of Indonesia and PT. Freeport Indonesia eventually reached an understanding that PT. Freeport Indonesia is obliged to divest 30% of its share.

By using normative juridical research, this study shows that the result of contract of work renegotiation of PT. Freeport Indonesia is not in sync with the applicabe regulation i.e. Government Regulation No. 24 of 2012 which requires foreign mineral mining company to divest at least 51% of its share. After Government Regulation No. 24 of 2012 is amended by Governement Regulation No. 77 of 2014, the provisions regarding share divestment obligation between the result of contract of work renegotiation of PT. Freeport Indonesia and Law No. 4 of 2009 and its implementing regulations has synchronised."

"Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Pertambangan 2009") membawa perubahan bagi kegiatan pertambangan Indonesia dimana sebelumnya pelaku usaha tambang menggunakan Kontrak Karya untuk melaksanakan usahanya, maka saat ini telah berubah menjadi konsepsi izin berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dalam keberlakuannya, UU Pertambangan 2009 tetap memberikan penghormatan terhadap Kontrak Karya yang masih berlaku pada saat UU Pertambangan 2009 disahkan, walaupun penghormatan tersebut diiringi pula dengan adanya "paksaan" agar dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Kontrak Karya dengan ketentuan dalam UU Pertambangan 2009. Skripsi ini dibuat dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui studi dokumen serta tinjauan terhadap norma hukum tertulis yang mencakup penelitian mengenai apakah renegosiasi Kontrak Karya telah memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha tambang. Hasil dari penelitian ini adalah renegosiasi Kontrak Karya ternyata membawa ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha tambang dikarenakan proses renegosiasi yang berlarut-larut serta adanya berbagai kepentingan di dalamnya.

---

Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining ("Mining Law 2009") made changes to the Indonesian mining activities where previously mining businessmen using Contract of Work ("CoW") for doing their business then it has now been turned into a permit concept in form of Mining Permit (IUP). In its enforcement, Mining Law 2009 still respects the enforceability of the CoW that is still effective upon the Mining Law 2009 was passed, despite of the fact that such respect is also accompanied by the "coercion" in order to adjust the provisions of Contract of Work in line with the provisions in Mining Law 2009.

This thesis is made by using the normative juridical method through study of documents and review of the written legal norms which included research on whether the renegotiation of CoW has provided legal certainty for mining businessmen. Result of this research is that the CoW renegotiation evidently brings legal uncertainty for mining businessmen due to protracted renegotiation process and there are various interests in it."

"Tesis ini akan menganalisis renegosiasi kontrak karya PT Newmont Nusa Tenggara dengan Indonesia pada tahun 2014. Masalah yang diangkat di dalam penelitian ini adalah PT. NNT yang mengajukan keberatan dan protes melalui gugatan arbitrase terkait pelarangan ekspor mineral tembaga mentah atau ore, tetapi setelahnya menyetujui renegosiasi sebagai bentuk perdamaian dengan Pemerintah Indonesia. Alasan-alasan apa yang menjadi latar belakang keputusan PT. NNT untuk menyetujui renegosiasi menjadi pertanyaan dari penelitian ini. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan dalam jaringan dengan menggunakan literatur dan sumber berita elektronik yang berkaitan erat dengan renegosiasi PT.NNT. Data tersebut akan dianalisis menggunakan konsep-konsep MNC (Sornarajah, Heryanto) dan kepentingan nasional (Burchill) untuk melihat bentrokan-bentrokan kepentingan di belakangnya. Dari penelitian ini, ditemukan bahwa PT. NNT menyetujui renegosiasi dengan Indonesia sebagai cara untuk tetap mempertahankan profit mereka di dalam pertambangan tembaga.

---

This thesis will analyze the contract renegotiation of PT Newmont Nusa Tenggara and Indonesia in 2014. The issue raised in this research is the action of PT. NNT who filed for a claim through an arbitration process related to a ban on exports of copper ore, but later agreed to renegotiate with the Government of Indonesia. The reasons behind this agreement is the question in this study. The data used in this study are literature, documents, and articles from the media related to the "clash" and renegotiation between PT. NNT and the Government of Indonesia. These data will be analyzed using the concepts of MNC's (Sornarajah Heryanto) and national interest (Burchill) to see the clashes of interests behind it. From this study, it was found that PT. NNT agreed to renegotiate with Indonesia as a means to maintain their profits in the copper mining."

"[ABSTRAKPermasalahan Renegosiasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PKP2B di Indonesia berdasarkan adanya perubahan terhadap payung hukum pengelolaan pertambangan di Indonesia dari UU No 11 1967 menjadi UU No 4 2009 Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum terhadap proses Renegosiasi PKP2B dikaitkan dengan tindakan Negara menurut Hukum Administrasi Negara serta untuk mengetahui implikasi hukum dari pasal 169 b UU No 4 2009 terhadap Renegosiasi PKP2B bagi kelangsungan usaha pertambangan di Indonesia Penulisan tesis ini merupakan penelitian dengan tinjauan hukum secara yuridis normatif terhadap amanat pasal 169 UU No 4 tahun 2009 terhadap proses Renegosiasi di dalam pengelolaan sumber daya alam antara Pemerintah dengan Perusahaan pengelola pertambangan batubara Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari pihak ataupun dari sumber yang berkaitan dengan pokok permasalahan di dalam penelitian ini kemudian data sekunder berupa bahan bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini sehingga informasi yang didapatkan dapat lebih komprehensif Hasil penelitian menunjukkan lambatnya proses Renegosiasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara diakibatkan lemahnya posisi Pemerintah menurut ruang lingkup hukum kontrak Akibatnya Pemerintah hanya mampu melakukan pendekatan persuasive sesuai dengan sitem hukum kontrak tanpa mampu muncul sebagai regulator pertambangan yang mempunyai wewenang publik yang bersifat memaksa.

---

ABSTRACTRenegotiation issues for Coal Contract of Work CCOW in Indonesia are based on the changes of the legal framework of Mining management in Indonesia according to the Law No 11 1967 to Law No 4 2009 This study is to determine how the legal considerations of the CCOW Renegotiation process attributed to the State action according to the State Administration Law as well as to know the legal impact of Article 169 b of Law No 4 2009 to the Renegotiation process for the continuity of mining in Indonesia This thesis study is a normative juridical legal review of the mandate of Article 169 of Law No 4 2009 to the process of Renegotiation in natural resource management between the Government and the coal mining company The type of data that used is primary data obtained directly from the parties or from sources that related to the subject matter in this study then the secondary data is library materials related to the research problem so that the information obtained can be more comprehensive The results showed that the slow process of renegotiating agreements Coal Mining caused the weak position of the Government according to the scope of contract law As a result the Government is only able to do a persuasive approach in accordance with contract law system without being able to emerge as a mining regulator which having the authority coercive public. , Renegotiation issues for Coal Contract of Work CCOW in Indonesia are based on the changes of the legal framework of Mining management in Indonesia according to the Law No 11 1967 to Law No 4 2009 This study is to determine how the legal considerations of the CCOW Renegotiation process attributed to the State action according to the State Administration Law as well as to know the legal impact of Article 169 b of Law No 4 2009 to the Renegotiation process for the continuity of mining in Indonesia This thesis study is a normative juridical legal review of the mandate of Article 169 of Law No 4 2009 to the process of Renegotiation in natural resource management between the Government and the coal mining company The type of data that used is primary data obtained directly from the parties or from sources that related to the subject matter in this study then the secondary data is library materials related to the research problem so that the information obtained can be more comprehensive The results showed that the slow process of renegotiating agreements Coal Mining caused the weak position of the Government according to the scope of contract law As a result the Government is only able to do a persuasive approach in accordance with contract law system without being able to emerge as a mining regulator which having the authority coercive public. ]"

"Penelitian ini membahas PT Freeport Indonesia mulai sejak masa eksplorasi, pengesahan UU No.1 Tahun 1967 mengenai modal asing (UU PMA 1967) hingga tahun 1974 atau sebelas bulan setelah January Agreement 1974. Penelitian ini ditulis untuk mengetahui komitmen Freeport Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan pada kurun waktu 1967-1974. Penelitian ini juga membahas urgensi UU PMA 1967 bagi pemerintahan Soeharto dan sejarah integrasi Papua ke Indonesia. Adapun kebaruan yang peneliti lakukan adalah dengan menganalisis pembangunan keberlanjutan PT Freeport Indonesia yang selaras dengan Kontrak Karya generasi pertama. Dengan menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik hingga historiografi, penelitian akan disusun berdasarkan data fakta sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Penelitian bersandar pada sumber aturan pemerintah, arsip surat kabar, majalah, website resmi Freeport Indonesia, dan laporan resmi Lembaga terkait. Melalui penelitian in dapat diketahui bahwa kehadiran Freeport di Papua pada kurun waktu 1967-1974 belum dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan berkelanjutan untuk aspek sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Hal tersebut diakibatkan oleh tidak adanya kejelasan tertulis mengenai manajemen dampak lingkungan dan masyarakat pada Kontrak Karya yang telah disepakati. Penelitian ini diharapkan dapat membantu riset-riset masa depan mengenai pertambangan dan regulasi modal asing di Indonesia yang sudah sepatutnya selalu mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup.

---

This research discusses Freeport in Indonesia from the exploration period, the enactment of Law No.1 of 1967 on foreign capital (1967 PMA Law) until 1974 or eleven months after the January 1974 Agreement. This research was written to determine Freeport Indonesia's commitment to sustainable development in the 1967-1974 period. It also discusses the urgency of the 1967 foreign capital law for the Soeharto administration and the history of Papua's integration into Indonesia. The novelty of this research is to analyze Freeport's sustainable development in Indonesia based on the first-generation Contract of Work. By using historical research methods that include heuristics to historiography, the research will be organized based on factual data so that it can be academically accounted for. The research relies on sources of government regulations, newspaper archives, magazines, Freeport Indonesia's official website, and official reports of related institutions. Through this research, it can be seen that Freeport's presence in Papua during 1967-1974 has not been able to have a real impact on sustainable development in terms of both natural and human resources. This is due to the unclear written rules in the contract of work regarding the management of environmental and community impacts. This research is expected to help further research on mining regulations and foreign capital in Indonesia that must ensure environmental sustainability."