Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas konsekuensi yuridis penanganan perkara terhadap anak nakalyang tidak didasarkan pada laporan pembimbing kemasyarakatan (studi kasus diPengadilan Negeri Bengkulu), kendala pelaksanaan Pembimbing Kemasyarakatandalam proses peradilan pidana anak, solusi yuridis penyelesaian peradilan anak yangtidak menggunakan Pembimbing Kemasyarakatan di Pengadilan Negeri Bengkulu.Penelitian menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan sosio legalyang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sering terjaditidak maksimalnya kerja pembimbing kemasyarakatan, Hakim sering tidakmempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dalam memutuskanperkara, selain itu beberapa hakim melakukan persidangan tanpa didampingi olehPembimbing Kemasyarakatan, walaupun begitu hakim tetap memutuskan perkaraanak tersebut walaupun tanpa didasarkan penelitian kemasyarakatan. Hakim dalammemeriksa perkara anak wajib mempertimbangkan laporan penelitiankemasyarakatan dalam putusannya, yang apabila tidak berdasarkan laporanpenelitian kemasyarakatan akan mengakibatkan putusan batal demi hokum. Hal inidisebabkan karena adanya kendala-kendala di dalam pelaksanaan penelitiankemasyarakatan dan kendala pelaksanaan pembimbing kemasyarakatan dalam prosesperadilan pidana. Akan tetapi untuk suatu perkara anak yang tidak berdasarkanlaporan hasil penelitian kemasyarakatan dan sudah berupa putusan maka yang bisadilakukan adalah mengkaji kembali putusan tersebut, karena berdasarkan Undang-Undang maka putusan tersebut batal demi hukum sehingga perlu adanya penegasandalam Undang-Undang tentang penelitian kemasyarakatan dan PembimbingKemasyarakatan ini, contohnya mengenai kedudukan Pembimbing Kemasyarakatandi dalam sistem peradilan pidana anak, fungsi penelitian kemasyarakatan danPembimbing Kemasyarakatan, penegasan terhadap hak-hak anak sehingga hakmereka untuk dilakukan penelitian kemasyarakatan bisa terpenuhi. Penelitianmenyarankan peningkatan koordinasi antara penegak hukum dengan pembimbingkemasyarakaran sehingga lebih melindungi kepentingan anak nakal tersebut.

---

AbstractThis thesis discussed about the judicial consequences of the handling the case of thejuvenile delinquent that not based on the probation officer?s report (Studies case atdistrict court of Bengkulu), the problems of the implementation of the social casestudy in process of the juvenile justice process, the judicial solution of the juvenilejustice process that not used advisor of society in district court of Bengkulu. Thisresearch used normative method with social legal and case study approach as adescriptive analysis. As the conclusion of this research, the problems caused of theprobation officer is not maximum while doing the researched and also they have aproblem in doing the research, the judge often did not consider the social case studyin deciding the case. Besides that, some judge doing the court without the probationofficer. Even though, the judge is still decide the case without based on social casestudy. Judges in examining cases have to consider the social case study report intheir decision, which if the decision is not based on social case study report so thedecision is null and void. It all caused of the problem in implementation the researchcommunity and in the process of the criminal justice. However, for a case that?s notbased on social case study and decision was done, we can do review the decision,because based on the legislation, the decision is must null and void. So, we need theaffirmation in the legislation about the social case study and probation officer. Forexamples, the affirmation of this position of probation officer in the juvenile justiceprocess, the affirmation of function from social case study and probation officer, theaffirmation of the rights of children, so their right to have a social case study can befulfilled. This research suggests to increased coordination between law enforcementwith probation officer to protect the importance of the Juvenile Delinquent."

"Komunitas Speedfrog sebagai penggiat balap motor memiliki kebutuhan dalam upaya merealisasikan minatnya di bidang balap motor. Namun dalam upaya pemenuhannya, komunitas Speedfrog mengalami keterbatasan-keterbatasan sehingga mereka menggunakan cara pemenuhan alternatif yakni dengan melakukan kegiatan balap motor di jalan raya. Bermula dari memilih upaya alternatif ini, komunitas Speedfrog kemudian membentuk delinquent subculture, di mana dalam subkultur terdapat nilai-nilai dan upaya pemenuhannya yang tidakbisa disediakan olehmasyarakat. Namun kegiatan mereka dianggap tidak konformis oleh masyarakat, dan menghasilkan reaksi-reaksi tertentu. Sebagaikerangka analisa, peneliti menggunakan social construction of reality di manapencarian upaya alternatif menjadi bentuk eksternalisasi yang dilakukan, hingga akhirnya delinquent subculture bisa terbentuk dan terinternalisasi. Salah satu unsur dalam delinquent subculture adalah identitas, yang juga merupakan hasil dari proses pembentukan yang terjadi melalui social construction of reality.

---

Speedfrog is a community, based on mutual interest on motorcycle racing. To fulfill their goals, Speedfrog have list of needs, but the society have failed to provide the legitimate means to achieve those needs. As result, Speedfrog use the alternative means to achieve it, by doing motorcycle racing on the street. By doing this illegitimate means to achieve their goals, Speedfrog construct a form of delinquent subculture, which offer value and norms that society had failed to provide. But then this subculture and activities inside it defined as non-conformity by the larger society. Using the social construction of reality as the main analysis frame, this research explain how this delinquent subculture is created. Started from externalization phase where Speedfrog use the illegitimate means to achieve their goals, then this delinquent subculture is created on the next two phases until every values inside this delinquent subculture is internalized. One of these values is identity, which also socially constructed by the same process as the delinquent subculture itself."

"Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah adanya fenomena yang terjadi dalam proses peradilan anak, dimana Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) menunjukkan kurang efektif dalam menjalankan tugasnya, seperti PK sering tidak hadir dalam persidangan anak untuk menyampaikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) ataupun mendampingi tersangka anak. Selain itu, banyak pula masyarakat, bahkan para aparat penegak hukum, yang tidak mengetahui dan mengerti peran serta tugas dari PK dalam membantu anak selama proses peradilan anak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana PK dalam menjalankan tugas dan perannya selama proses peradilan anak, dimana tujuan utama dari PK adalah mengupayakan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.Penelitian dilakukan pada BAPAS Jakarta Timur-Utara, dimana BAPAS tersebut merupakan sute-satunya kantor BAPAS yang memiliki dua wilayah kerja sekaligus. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara dengan informan utama, yaitu petugas PK dari BAPAS Jakarta Timur-Utara itu sendiri. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan informan pendukung, yaitu pihak-pihak yang berkaitan dengan proses peradilan anak, seperti pihak Kepolisian, Kejaksaan (Penuntut Umum), dan Pengadilan Negeri (Hakim). Sedangkan observasi dilakukan di BAPAS Jakarta Timur-Utara untuk mengetahui jalannya pelaksanaan kegiatan PK dalam menjalankan perannya selama proses peradilan anak. Serta studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data berupa dokumen, buku ataupun arsip yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.Dari hasil penelitian ditemukan adanya kendala-kendala yang terjadi atau dialami oleh PK dalam menjalankan tugasnya pada selama proses peradilan anak, sehingga tidak dapat maksimal dalam mengupayakan perlindungan terhadap tersangka anak. Kendala tersebut berupa kendala eksternal, seperti tidak maksimalnya koordinasi atau kerjasama antara PK dengan aparat penegak hukum lainnya yang berkaitan dengan proses peradilan anak. Selain itu jugs terdapat kendala internal, seperti kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang PK dalam melaksanakan tugasnya selama proses peradilan anak. Maka dengan adanya kedua kendala tersebut, mengakibatkan PK kurang maksimal atau optimal dalam menjalankan tunas dan perannya untuk mengupayakan perlindungan anak yang berhadapan dengan proses peradilan anak.

---

Background of this research is the existence of phenomenon that happened in juvenile court, where probation officer (PK) of the probation office (BAPAS) show less effective in running its duty, like absent PK often in conference of child to submit a social inquiry report (LITMAS) and or consort suspect child. Besides, there are also many societies, even law enforcement officer, what do not know and understand role and also duty of PK in assisting child during process juvenile court. Therefore, this research aim to see how PK in running duty and its role during process juvenile court, where especial target of PK is to strive child protection which deal with law.

As for research conducted at BAPAS East-North Jakarta, where the BAPAS represent the single office of BAPAS owning two regional work at the same time. This research use descriptive method with approach qualitative. Data collecting of research through interview with especial informant, that's officer of PK of BAPAS East-North Jakarta itself. Besides, interview is also done with supporter informant, that's sides related to process juvenile court, like Police, Public Prosecutor, and District Court (Judge). While observation conducted in BAPAS East-North Jakarta to know the way execution of activity of PK in running its role during process juvenile court. And also bibliography study conducted to get data in the form of document, book and or archives related to problems of research.

From result of research found of the existence of constraints that happened or experienced of by PK in running its duty at during process juvenile court, so that cannot be maximal in striving child protection. The constraint in the form of constraint of external, like is not maximal him co-ordinate or cooperation between PK with other law enforcement officer that's related to process juvenile court, Besides also there are internal constraints, like lack of facilities and basic facilities which supporting PK in executing its duty during process juvenile court. Hence with existence of both constraints, resulting PK less maximal or optimal in running duty and its role to strive child protection which deals with process juvenile court."

"Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum. Salah satu bentuknya adalah hak untuk bebas dari ancaman dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Namun dalam konstruksi masyarakat Indonesia yang masih menggunakan paradigma patriarki, perempuan ditempatkan sebagai warga kelas dua, sehingga perempuan menjadi orang yang paling sering menjadi korban kekerasan seksual. Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum positif yang mengatur mengenai kekerasan seksual, khususnya delik perkosaan tidak lagi mampu memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan. Dalam kondisi yang demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu melalui Putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu melalui Putusan Nomor 12/Pid/2015/PT.BGL melakukan penemuan hukum yang melindungi perempuan dengan perspektif feminist legal theory. Penelitian ini dibuat untuk mengkaji kewenangan hakim dalam melakukan penemuan hukum melalui putusan serta metode penemuan hukum dan perspektif feminist legal theory yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara kekerasan seksual. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dari penelitian yang dilakukan didapati bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 memberi kewenangan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum melalui putusan. Selain itu Majelis Hakim menggunakan metode penemuan hukum berupa interpretasi dan eksposisi, serta dalam menyusun pertimbangannya menggunakan perspektif feminist legal theory dengan memahami adanya relasi kuasa yang timpang antara korban dan pelaku.

---

The State has a responsibility to provide legal protection. One of it is the right to be free from threats and violence, including sexual violence. Within the construction of the Indonesian people who still use the patriarchal paradigm, women are placed as the second sex, which often makes them become the victim of sexual violence. While the Criminal Code as a positive law governing sexual offences, specifically the rape crime, is no longer able to provide protection to women victim of violence. In such conditions the Judges of the Bengkulu Distric Court through Decicion Number 410/Pid.B/2014/PN.Bgl and the Judges of Bengkulu Higher Court through Decicion Number 12/Pid/2015/PT.BGL conducted lawmaking that protects women in feminist legal theory perspective. This study was made to examine the judge`s authority in making law through decicions, the method that judges use to make the law, and the feminist legal theory perspective that used by the judges in deciding sexual offence. This research conducted by collecting data through examining library materials or secondary data. From the research conducted, it was found that Article 5 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 authorizes judges to do judicial lawmaking through decicions. In addition, the Judges used interpretation and exposition methods in making law, and produce their considerations using the feminist legal theory perspective by understanding the existence of imbalance power relation between victim and perpretator."

"Pemberdayaan Pembimbing Kemasyarakatan menjadi topik kajian yang penting karena sebagai Salah satu unsur penegak hukum dalam sistem peradilan terpadu sampai saat ini Pembimbing Kemasyarakatan keberadaannya belum dikenal secara luas, baik oleh unsur penegak hukum itu sendiui maupun masyarakat umum lainnya. Padahal peranan Pembimbing Kemasyarakatan tidak kalah penting dibandingkan dengan unsur penegak hukum lainnya seperti Polisi, Jaksa Maupun Hakim. Bahkan dengan telah diterbitkannya Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Peranan Pembimbing Kemasyarakatan sudah bergerak sejak awal proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan. Topik ini menjadi lebih penting di tengah semakin gencarnya untuk mengimplementasikan pola pembinaan sistem pemasyarakatan terpadu.Dengan kondisi permasalahan yang dialami Pembimbing Kemasyarakatan saat ini diperlukan adanya kebijakan pemberdayaan Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan, dengan harapan dapat meningkatkan eksistensi Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pejabat fungsional penegak hukum, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan dapat mensejajarkan diri dengan unsur penegak hukum lainnya.Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, yaitu untuk menggambarkan situasi permasalahan dan keadaan Pembimbing Kemasyarakatan secara objektif faktual dan apa adanya (Alston dan Bowles, 1998:92). Karena penelitian ini dilakukan pada pegawai dengan jabatan tertentu yang memiliki tugas dan fungsi yang sudah jelas, maka penelitian bersifat evaluatif, yaitu untuk melihat proses dan hasil yang dapat dicapai dari tugas dan fungsi yang diembannya Pendekatan penelitian dilakukan secara kualitatif berupa studi kasus, yaitu dilakukan terbatas pada kelompok pegawai tertentu dan pihak-pihak terkait dengan pemlasalahan yang dianggap representatif dari populasi yang ada. (Grinnel dan Richard, 1993:35) Teknik pengumpulan data dilakllkan melalui wawancara mendalam dan pengamatan terlibat (participatory observation). Wawancara derngan responden dilakukan dengan pertanyaan semi terstruktur dan informasi/data ditulis dalam benluk catatan harian.Responden yang akan diwawancarai adalah para pegawai yang memiliki keterkaitan dalam kajian penelitian dengan sara non-probability sampling dan teknik sampel bertujuan (puposive sampling). Hasil dari wawancara tersebut dianalisa secara induktif, yailu mencari, menjelaskan dan memahami permasalahan yang terjadi dalam kegiatan administrasi dikaitkan dengan konsep-konsep yang relevan. Peranan konsep-konsep tersebut hanya untuk memperkaya pemaharnan terhadap gejala dan kenyataan yang diamati, bukan sebagai alat utama untuk memahami atau pengujian hipotesa.Hasil deskripsi lapangan dapat dianalisis bahwa proses pemberdayaan pembimbing kemasyarakatan di balai pemasyarakatan Bandung belum dilaksanakan secara sistematis artinya pemberdayaan pegawai tidak dilakukan sesuai dengan konsep pemberdayaan yang benar. Perlunya pemberdayaan terhadap pembimbing kemasyaralcatan adalah kaitannya dengan banyaknya program-program pembangunan yang tidak dapat dilaksanakan.Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan tersebut justru merupakan tugas-tugas pokok pada Balai Pemasyarakatan seperti, Pelatihan kerja, penyaluran kerja, program magang pada perusahaan dan penyuluhan hukum pada masyarakat. Sedangkan tugas yang dapat dilaksanakan adalah kegiatan penelitian kemasyarakatan (litmas), padahal sebenarnya kegiatan tersebut adalah kegiatan awal guna menyusun program-program selanjutnya.Kondisi tersebut tentu ada kaitannya dengan kinerja Pembimbing kemasyarakatan sebagai pelaksana tugas dan fungsi pada balai pemasyarakatan. Dari gambaran yang diperoleh menunjukkan kurangnya motivasi Pembimbing Kemasyarakatan dalam rnelaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan kondisi tersebut peran pinlpinan untuk melakukan proses pemberdayaan menjadi begitu penting. Untuk lebih memudahkan dalam upaya pemberdayaan, sebenarnya sudah diupayakan melalui jabatan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Namun sampai saat ini rancangan tersebut belum dapat dilaksanakan.Mengingat sebenarnya Pembimbing Kemasyarakatan adalah menyandang Jabatan Fungsional penegak hukum, sudah saatnya pembinaan karir, penghargaan baik dalam bentuk prestasi manifestasi penghitungan angka kredit dan tunjangan merupakan program ke depan yang perlu mendapat perhatian layaknya eksistensi pegawai yang menyandang Jabatan Fungsional pada institusi pemerintah lainnya.Dengan adanya pennasalahan tersebut diharapkan unsur pimpinan di lingkungan Departemen Hukum dan HAM, kiranya dapat Inengangkat permasalahan ini dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak khususnya pada Iembaga yang sudah ajeg dalam pembinaan pejabat fungsional, diantaranya dengan Deparlemen Sosial RI. Guna eksistensi dari Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan.

---

Empowerment of probation officer is an important topic because they are one of law enforcer in the integral court system nowadays. The existence of probation officer has not been known by the law enforcer itself or public. The role of them is also important equal with others such as judge, attorney, or police. Even after the law number 12 year 1995 on Socialization ofthe Role of Probation Officer has been legalized, the role of probation officer must be the first element who initiates the probation process in the social rehabilitation system. This topic is more important in the process of integral social rehabilitation system.

Facing the problems of probation process nowadays, it is a need to initiate a policy to empower probation officer in the social rehabilitation center. It is expected that such policy can endorse the existence of probation officer as a functional law enforcer, hence they can implement their duty well and equalize their position with other law enforcer.

This research is a descriptive research which describes the problem and condition of probation officer objectively and base on fact. Because this research is examined the officer with specific position and clear duty and function, the research is evaluative which examine the process and result that can be achieved.

The approach of the research is qualitative as a case study which is applied to limited group of officer and related element to the problem who represent the population. The technique of data collection is depth interview and participatory observation. Interview with respondent is guided by semi-structured questions and the data is recorded in the daily observation note.

Respondents are officers related to the research who are selected by non-probability sampling. It means that the technique is categorized as purposive sampling technique. The data of the observation and interview is analyzed inductively which finds, explains and understand the existing problems in administrative activities and then connect it with relevant concepts. The function of those concepts is to enrich the awareness of hints and facts, not as the main tool to analyze and examine a hypothesis.

The result of field description can be analyzed that the process of empowerment of probation officer in Social Rehabilitation Center Bandung is not prepared and implemented according to the concept of empowerment. The need of empowerment relates to the fact that there are many programmes which are not implemented. Those unimplemented programmes are the main duties of the center such as job training, job distribution, part time job in company and socialization of law in the society.

The only implemented programme is initial activity to arrange further programmes. This condition relates to the performance of probation officer who implements the duties and functions of the center. From the description, it is found that there is a lack of motivation among the officers in the implementation of the duties and functions. In that condition the role of their supervisor is very important. In order to empower them, functional position for them is applied. However, the effort has not been implemented.

Based on the fact that probation officer is a functional position as law enforcer, it is a must that career arrangement, appreciation of credit of work and financial assistance have to be considered as ofticer who has functional position in the government institution.

Based on the problem, it is expected that the functionaries in the Department of Law and Human Rights review it and make a significant coordination with other institution such as Department of Social Affair. It is important to the existence of functional position of probation officer in the social rehabilitation center."

"ABSTRAKKepemilikan suatu subjek hukum terhadap hak atas tanah, tidak bisa mengesampingkan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seperti apa yang ditentukan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Namun bila terjadi transaksi jual-beli hak atas tanah yang tidak sesuai tetapi kemudian tetap dapat terjadi proses pengalihan hak atas tanah, maka hal itu bisa menjadi pengecualian tersendiri yang patut disertai dengan landasan yang memiliki nilai justifikasi yang pantas. Suatu Putusan Pengadilan dapat dimohonkan sebagai solusi dari proses pengalihan hak tersebut, apabila kondisi para pihak yang terkait memang berada dalam keadaan terpaksa dan tidak memiliki jalan keluar lainnya.

---

ABSTRACTOwnership of the subject on land rights law, cannot rule out the role of PPAT (official empowered to draw up land deeds) as what is specified by the UUPA (basic agrarian law). However, in the case of transaction processes of land rights that do not fit but then still be a subject of transfer of land rights, is an exception that should be accompanied with a foundation which contains a value of appropriate justification. Therefore, a court decision can be applied as a solution concerning land rights ownership transisition if the condition of the related parties meets no other alternative."

"Tesis ini berisi tentang tanggung jawab dari pihak notaris terhadap pembuatan akta otentik yang didasarkan pada keterangan palsu.Yang dimaksud dengan keterangan palsu tersebut adalah keterangan yang dituliskan di dalam akta tersebut yang tidak sesuai dengan keinginan dari para pihak baik yang disengaja maupun tidak sengaja.Keterangan palsu tersebut bisa berasal dari keterangan yang didapat dari Para Pihak yang menghadap Notaris atau keterangan yang ditulis oleh Pihak Notaris sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yaitu mengacu pada asas-asas hukum tertulis. Sedangkan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa peraturan perundang-undangan berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dan sumber dari website atau dokumen dari internet yang dapat mendukung kepentingan penelitian yang ditulis oleh penulis. Jika kesalahan dilakukan secara sengaja oleh pihak penghadap, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan berupa ganti rugi atau tindak pidana pemalsuan terhadap pihak yang merugikan tersebut dan pihak Notaris tidak dapat dipersalahkan apabila pihak Notaris dapat membuktikan apabila tidak terlibat dalam kesengajaan tersebut. Akan tetapi apabila kesalahan tersebut dilakukan secara sengaja oleh Notaris maka Pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menuntut Notaris yang bersangkutan dan meminta ganti rugi serta Notaris tersebut dapat dijatuhkan sanksi berupa sanksi pidana, sanksi perdata, dan juga sanksi administratif. Notaris dapat melakukan perbaikan apabila melakukan kesalahan tersebut secara tidak sengaja. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 pengganti Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Disebutkan bahwa Notaris dapat melakukan perbaikan dengan mengirimkan Berita Acara dan juga membuat perbaikan pada kesalahan yang ada di minuta akta yang telah dibuat oleh Notaris.

---

This thesis is about the responsibility of the notary towards the making of an authentic act that is based on false information. What is meant by the false information is an information that is written in the deed that is not in accordance with the wishes of the parties either intentional or accidental. False information can be derived from the information obtained from the Parties to Notary or statements written by Notary Party itself. This study is a normative juridical that relies on the principles of the written law. While this type of data used is secondary data in the form of legislation in the form of books relating to the research and resources of the website or document from the Internet to support the interests of research written by the author. If an error is made deliberately by the parties, then the party who feels aggrieved can file a claim for damages or a criminal act of forgery against the adverse party and the Notary can not be blamed if the Notary can prove if they are not involved in the deliberation. But if the error committed intentionally by a Notary, a party who feel aggrieved can sue the concerned Notary and ask for compensation as well as the Notary may be imposed sanctions in the form of criminal sanctions, civil penalties, and administrative sanctions. Notaries can make improvements when making such mistakes inadvertently. This is provided for in Article 51 of Law No. 2 of 2014 substitution of Law No. 30 of 2004 about Notary. Mentioned that the Notary can make improvements by sending Minutes and also make improvements to the existing errors in the minutes deed of Notary."

"Kasus ini diangkat dari putusan Pengadilan Negeri Depok yang membatalkan akta jual beli dan sertipikat yang telah terbit keatas nama pembeli. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Bentuk penelitian adalah evaluatif yang bertujuan untuk menilai fakta disertai analisis, datadata yang diperoleh dianalisa secara kualitatif dan hasil penelitian berbentuk evaluatif-analisis. Pembatalan akta jual beli dan sertipikat pada kasus ini karena jual beli terhadap tanah dan bangunan bukanlah jual beli yang berdiri sendiri, karena objek jual beli adalah jaminan hutang. Pengadilan Negeri Depok dalam mengadili kasus ini menitik beratkan pada hutang piutang dengan jaminan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang hak tanggungan dan jual beli menurut hukum tanah Indonesia.

---

This case be appointed from the Depok District Court's decision to cancel the deed of sale and certificates that have been published to the buyer's name. The research method used is methods of literature with the normative juridical. This evaluative research is aimed to assess the facts with analysis then the source of the data was analize by qualitatively, with the results of research is evaluative-analysis.

Cancellation of the deed of sale and certificates in this case, is the buying and selling of land and buildings, is not a stand-alone transaction, because the object of buying and selling has become a debt collateral. Depok District Court in prosecuting this case focuses on accounts payable with guarantees as provided under the Act Mortgage Law and according to the law of the land sale and purchase in Indonesia."

"Keberadaan Lembaga Ketidakhadiran afwezigheid berdasarkan Pasal 463 KUHPerdata dan Penetapan Pengadilan secara formal hanya ditujukan bagi subjek hukum manusia. Perkembangan dalam masyarakat memperlihatkan kecenderungan bahwa subjek ketidakhadiran itu diperluas berlakunya sehingga meliputi juga ketidakhadiran subjek hukum badan hukum. Penelitian ini menguraikan dasar dan penyebab dari perluasan pemberlakuan afwezigheid tersebut, pelaksanaan dalam pengelolaan terhadap harta kekayaan afwezigheid dan kendala-kendala serta upaya yang dilakukan Balai Harta Peninggalan dalam pengurusan dan pengelolaan boedel afwezigheid tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan terhadap data primer dan data sekunder bahan hukum yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Meskipun kekosongan hukum telah terisi dengan penemuan hukum, akan tetapi tetap saja terdapat hambatan-hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal bagi BHP dalam melaksanakan pengurusan dan pengelolaan terhadap harta kekayaan yang dinyatakan afwezigheid. Hambatan internal berasal dari BHP itu sendiri, berupa sumber daya manusia, dn kurangnya sosialisasi BHP terhadap masyarakat sejak Dahulu. Sedangkan kendala eksternal antara lain kurangnya pengertian dan pemahaman dari instansi terkait dengan tugas pengurusan boedel afwezigheid, munculnya orang atau pihak lain yang mengaku sebagai pemilik, ahliwaris atau kuasanya yang dapat menimbulkan terjadinya proses gugatan pembatalan terhadap penetapan ketidakhadiran serta pihak yang berkepentingan kadang kala tidak sanggup membayar harga barang-barang atau harta kekayaan afwezigheid tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada pembuat Undang-undang agar melembagakan pengaturan tentang afwezigheid kedalam peraturan perundang-undangan nasional yang lebih tinggi Undang-undang.

---

The existence of absentia institution afwezigheid based on the Article 463 of Personal Code and Judicial Verdict formally is only referred to legal subject of human beings. The progress in society presents a tend that the subject of absentia is extended of the application to also include the absentia of corporate. The present study described the principles and cause of the extended application of afwezigheid, incuding implementation of property management of afwezigheid and the challenges, and the efforts of BHP in arrangement and management of boedel afwezigheid. The study used a normative method descriptively by a qualitative analysis. The qualitative analysis was applied for the primary and secondary data corporate collected by using both interview and library study. Although the legal vacancy has been filled by the legal discovery, however, there were also challenges either internally or externally for BHP to implement the arrangement and management of property stated under afwezigheid. The internal challenges resulted from the BHP itself such as human resources, lack of sosialitation from BHP. Whereas the external challenges included the lack of understanding and comprehension of the relevant institutions related to the arrangement of boedel afwezigheid, the emergence of those or other parties who recognized as the owner, heirs or the authorized power of attorney that can result in the sue of cancellation of any decision of absentia and the interest parties sometimes could not pay the prices of goods and property of the afwezigheid. Based on the result of the study, it is suggested to the legislative to institutionalize the arrangement of afwezigheid into the higher national Statutory Rules Laws."