Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konsep `harmonis`telah menjadi bagian dari budaya masayarat RRT sejak lama. Konsep ini tetap dipegang teguh oleh masyarakat RRT hingga sekarang khususnya setelah Hu Jintao mengangkat konsep ini sebagai target dari masa pemerintahannya dengan slogan `Membangun Masyarakat Sosialis Harmonis`. Makalah ini membahas mengenai apa yang dimaksud dengan masyarakat harmonis dan mengapa Hu Jintao menjadikannya sebagai target dari masa pemerintahannya. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis, yang mencakup tahap heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Dari hasil penelitian ini terungkap bahwa masyarakat harmonis pada masa pemerintahan Hu Jintao adalah masyarakat yang demokratis yang diatur oleh hukum, jujur dan adil, dapat dipercaya, stabil dan tertib, serta menjaga hubungan yang baik antara manusia dan lingkungan alamnya. Latar belakang Hu Jintao serta keadaan RRT pada masa perintahannya menyebabkan membangun masyarakat sosialis harmonis sebagai target masa pemerintahannya.

---

The concept of harmony has been part of the Chinese culture for a long time. This concept has been firmly held by the Chinese, especially after Hu Jintao promoted this concept as a target of his administration with "Building a Harmonious Socialist Society" as its slogan. This paper will discuss what does harmonious society mean and why did Hu Jintao made it as the target of his administration. The study was conducted using a qualitative method with a historical approach, which includes the stages of heuristics, criticism, interpretation, and historiography. From the research that have been gathered so far, harmonious society during Hu Jintao's administration was a society that is democratic and ruled by law; fair and just; trustworthy and fraternal; full of vitality, stable and orderly; as well as maintaining good relations between humans and their natural environment. Hu Jintao's background and the condition of the PRC at that time led him to make harmonious society as the focus in his administration."

"Dalam penelitian ini dianalisis wawancara Presiden Soekarno dengan wartawan Belanda pada pertengahan bulan Oktober tahun 1966 di istana Bogor. Wawancara ini dilakukan oleh Willem Oltmans, seorang jurnalis asal Belanda yang memiliki hubungan dekat dengan Soekarno. Wawancara dianalisis secara semiotis dengan menjabarkan makna tanda-tanda yang tersurat ataupun yang tersirat dan mengaitkanya dengan teori dan momen-momen sejarah sebagai gambaran hubungan bilateral republik Indonesia – Belanda pada tahun 1966. Penelitian ini menggambarkan bagaimana Hubungan Bilateral antara Indonesia dan Belanda di tengah panasnya perang dingin dan peralihan orde lama ke orde baru. Analisis wawancara ini bermuara pada kesimpulan Soekarno menunjukan kekuatanya di masa lemah kekuatan politiknya dan usahanya untuk mendapatkan dukungan dari Belanda.

---

This study analyze President Soekarno's interview with a Dutch journalists in mid-October 1966 in the Bogor palace. This interview was conducted by Willem Oltmans, a Dutch journalist who had a close relation with Soekarno. The interview is analyzed from the semiotic perspective by describing the meaning of the signs and linking them with the historical situations of the bilateral relation between the Republic of Indonesia and the Netherland in 1966, during thecold war and the transition of the old and the new era. The analysis of this interview led to the conclusion of Soekarno’sstrength during his weak periods of his political position and his attempts to get support from the Netherland."

"Sebagai negara yang meregulasi praktik prostitusi, Prancis memiliki serangkaian kebijakan dan masalah seputar legalitas Pekerja Seks Komesial (PSK). Setelah penandatangan konvensi PBB (mengenai eksploitasi manusia) pada tahun 1949, Prancis resmi menjadi negara abolisionis yang melarang praktik muncikari dan transaksi seksual berbayar yang melibatkan pihak ketiga. Larangan ini kemudian yang menjadi dasar pembuatan kebijakan pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy dan François Hollande. Penelitian ini membandingkan kebijakan mengenai regulasi praktik prostitusi pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy dan masa pemerintahan François Hollande dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik studi kepustakaan. Penelitian ini membuktikan bahwa keputusan Sarkozy untuk mengimplementasikan la Loi pour la Sécurité Intérieure (le délit de racolage) pada tahun 2003 menimbulkan masalah karena PSK menjadi pihak yang dikriminalisasi. Di sisi lain, keputusan Hollande untuk menghapus kebijakan Sarkozy dan menerapkan la Loi de Pénalisation de Client de Prostituée juga tidak menyelesaikan masalah karena mengkriminalisasi pelanggan jasa prostitusi. Pada akhirnya, penelitian ini membuktikan bahwa Sarkozy dan Hollande memiliki pendekatan berbeda dalam menanggulangi masalah prostitusi, namun tujuan akhir dari keduanya adalah untuk menghapus budaya prostitusi di Prancis secara bertahap.

---

As a state that regulates prostitution, France has a set of policies and problems on the legalities of commercial sex workers (CSWs). After ratifying a UN convention (on abolishing slavery and human trafficking) in 1949, France banned pimping activities and third-party sexual transactions, thus officially becoming an abolitionist state. This ban became the precedent for regulations made by the Nicolas Sarkozy and François Hollande administration respectively. This research compares the regulations on prostitution by both administrations using qualitative method and literature review. This research shows that Sarkozy’s decision to implement la Loi pour la Sécurité Intérieure (le délit de racolage) in 2003 was problematic as it criminalises CSWs. On the other hand, Hollande’s decision to reverse Sarkozy’s policy and enact la Loi de Pénalisation de Client de Prostituée also fails to offer a solution as it instead criminalises patrons of prostitution. Finally, this research proves that although both Sarkozy and Hollande have different approaches to curb prostitution, their goal is to gradually suppress prostitution culture in France."

"ABSTRAKPenelitian ini secara garis besar membahas tentang tiga peran besar yang dilakukan gereja Kristen Ortodoks padamasa pemeritahan Vladimir Putin periode 1 Januari 2018 hingga 20 Maret 2019. Penentuan tiga peran besar tersebutdidasarkan pada berita yang sering muncul pada laman koran harian Rusia, Rossisjkaja Gazeta . Penelitian inimenggunakan metode penelitian deskripsi analisis dengan tehnik studi pustaka karena tujuan dari penelitian iniadalah untuk melihat kesesuaian antara tiga peran tersebut dengan undang-undang. Korpus utama penelitian iniadalah berita-berita koran Rossisjkaja Gazeta. Tentunya, penelitian ini juga menggunakan sumber lain, berupa videowawancara, jurnal dan artikel berita dari pelbagai situs sejarah, yang penulis dapatkan sebagai pendukung hipotesispenulis di dalam penelitian ini. Dari penelitian ini, penulis menemukan bahwa secara keseluruhan peran besar yangdilakukan oleh gereja Kristen Ortodoks pada periode tersebut telah sesuai dengan undang-undang Federasi Rusia.Akan tetapi, larangan aborsi yang dikeluarkan oleh gereja Kristen Ortodoks nyatanya telah melanggar pasal 56mengenai hak perempuan, dalam hal ini mengenai aborsi."

"Sejak 1923, pemerintah Turki terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan dengan cara memperluas kesempatan bekerja di ranah publik, salah satunya di dunia politik. AKP sebagai partai penguasa telah berupaya mewujudkan komitmen tersebut melalui pembentukan organisasi sayap khusus perempuan di dalam partainya yang diberi nama Kadin Kollari. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji peran politik perempuan yang tergabung dalam Kadain Kollarri di tengah pertarungan politik di Turki. Dengan menggunakan metode kualitatif dan studi kasus, penulisan ini menganalisis peran-peran politik yang dilakukan oleh anggota Kadin Kollari dan pandangan mereka mengenai masa depan AKP dan perpolitikan di Turki. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa Kadin Kollari berperan penting bagi AKP. Dalam praktiknya, Kadi Kollari± menjadi sumber informasi yang penting bagi partai untuk mengetahui profil wilayah atau kelompok masyarakat tertentu sehingga mereka dapat dengan mudah memobilisasi massa ke dalam agenda-agenda partai. Kadin Kollari juga menjadi wadah edukasi politik bagi para perempuan anggota partai. Oleh karena itu, mereka meyakini bahwa dengan adanya Kadin Kollari, peran aktif perempuan di ranah politik dapat lebih ditingkatkan. Penerapan sistem presidensial di Turki juga diyakini dapat mewujudkan stabilitas politik di negara tersebut.

---

Since 1923, the Turkish government has been committing to improve women`s welfare by expanding their opportunities to work in the public sphere, one of which is in politics. The ruling AKP has attempted to actualize this commitment through the establishment of a special wing organization for women in its party namely Kadin Kollari. The purpose of this study is to examine the political roles of Kadin Kollari members in the midst of political battles in Turkey. Using qualitative and case study approach, this study analyzes the political roles carried out by Kadin Kollari members and their views on the AKP`s future and politics in Turkey.

The results of this study indicate that Kadin Kollari played an important role for the AKP. In practice, Kadin Kollari is an important source of information for the AKP to find out the profiles of certain regions or community groups so that they can easily mobilize the masses into party agendas. Kadin Kollariis also a place for political education for the party`s women. Therefore, they believe that women`s active roles in the political sphere can be further enhanced by Kadin Kollari The application of presidential system in Turkey is also believed to be able to create political stability in the country."

"Studi ini merupakan kajian sejarah pergerakan nasional dengan mengambil kasus H. Agus Salim dan sikapnya terhadap Pemerintah Kolonial Belanda dalam kaitan perkembangan Sarekat Islam antara 1915 - 1940. Jadi dalam pembahasan ini akan lebih difokuskan kepada tokoh H. Agus Salim. Pengumpulan data atau sumber primer dilakukan melalui penelitian surat kabar semasa, terutama surat kabar yang diterbitkan oleh Sarekat Islam, mengumpulkan kembali tulisan-tulisan H. Agus Salim yang tersebar dalam pelbagai penerbitan seperti surat kabar, majalah dan buku-buku. Penelitian sekunder penulis lakukan pula atas sebagian besar buku-buku yang membahas periode pergerakan nasional, yang termasuk di dalamnya pergerakan Islam (1908-1942). Untuk melengkapi data-data ini dilakukan pula wawancara kepada dua orang murid H. Agus Salim, bekas pengurus Pergerakan Penyadar. Persoalan Kooperasi dan Non-Kooperasi muncul dalam masa pergerakan, karena dibentuknya Dewan Rakyat atau Volksraad pada tahun 1918. Pada mulanya Sarekat Islam menganut politik Kooperasi dengan mendukung dan ikut berpartisipasi dalam Volksraad (1918 - 1923). Dukungan dan kemungkinan-kemungkinan manfaat dari Volksraad dikemukakan oleh pemimpin-pemimpin SI, terutama H. Agus Salim dan Abdoel Moeis. Sejak tahun 1924 mengubah politik Kooperasinya dengan Non-Kooperasi (Hijrah). Alasan utamanya bukan pada masalah prinsipiel, tetapi karena SI kecewa atas sikap Pemerintah yang tidak dengan segera mengembalikan nama baik Tjokroaminoto dan tidak pula mengangkatnya kembali sebagai anggota Volksraad untuk periode 1923 -1926. Seandainya Pemerintah mengangkat Tjokroaminoto sebagi anggota Volksraad tahun 1923, mungkin sejarah Sarekat Islam akan berjalan lain. Ketika SI mulai menganut politik Non-Kooperasi, H. Agus Salim pula yang sangat vokal menyuarakan gagasan dan prinsip-prinsip Non-Kooperasi. Namun setelah Pemerintah menentukan garis keras terhadap partai-partai Non-Kooperasi, Salim kembali yang tampil ke muka menyarankan agar Sarekat Islam segera meninggalkan politik Non-Kooperasi, karena tidak sesuai lagi dengan kondisi zaman. Saran ini ditolak, dan Salim kemudian membentuk Penyadar."