Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerkawinan sampai saat ini masih dianggap sebagai suatu hal yangpenting yang akan dihadapi oleh manusia dalam perjalanan kehidupannya.Perkawinan itu sendiri memiliki makna yang tinggi secara agama maupun kultural,terutama pada masyarakat Indonesia yang sampai saat ini sebagian besarmasyarakatnya masih menjunjung nilai-nilai Iuhur kebudayaan dan adat istiadatketimuran.Pada awalnya perkawinan hanya dimaksud untuk memenuhi fungsireproduktif, yaitu menghasilkan dan membesarkan anak (Gertz & Stephen, 1963dalam Skolnick & Skolnick, 1983). Namun sejalan dengan berkembangnya jamandengan kemajuan diberbagai bidang, berkembang pula pandangan masyarakattentang lembaga perkawinan. Berkurang atau hilang beberapa fungsi tradisionaldalam perkawinan membuat orang Iebih banyak memperhatikan faktor hubungan(relationship) dalam perkawinan (McCarry, 1975).Individu-individu yang ada dalam perkawinan tentunya juga merupakananggota masyarakat secara Iuas dan oleh karena itu gelala-gejala modernisasiyang ada dalam kehidupan masyarakat secara Iuas juga mereka alami. Gejalamodernisasi yang ada ini seperti berubahnya bentuk hubungan dan tentunya jugakomunikasi yang Iebih mengarah kepada hubungan yang fungsional danimpersonal, dimana individu-individu yang ada dalam hubungan itu sangat selektifdalam melakukan hubungan itu serta hanya akan berhubungan dengan pihak lainbila ternyata pihak lain tersebut memberikan keuntungan kepadanya. Karenaindividu yang ada dalam perkawinan juga merupakan anggota dari masyarakatsecara Iuas maka tidaklah mustahil gejala modernisasi ini juga ikut masuk kedalamperkawinan. Alvin Toffier (1975) mengatakan bahwa perkawinan yang tadinyadapat menjadi sebuah peredam goncangan (shock absorber) dari gejala-gejalamodernisasi tersebut akhirnya ikut tergoncang pula.Dengan melihat hal-hal yang telah dikemukakan di atas serta melihatbahwa penelitian di Indonesia yang membahas masalah ini masih kurang, makapenelitian ini ingin melihat bagaimana hubungan dari komunikasi intim dankepuasan perkawinan pada saat sekarang ini. Apakah masih terdapat hubunganantara komunikasi intim dengan kepuasan perkawinan. Selain itu juga ingin dilihatbeberapa hal seperti bagaimana hubungan dari masing-masing aspek komunikasiintim dengan kepuasan perkawinan juga aspek mana dari komunikasi intim yangpaling mempengaruhi kepuasan perkawinan. Subyek dari penelitian ini adalahindividu yang teriibat dalam hubungan perkawinan dengan usia perkawinan 1-20tahun serta memiIiki anak. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknikpengambilan sampling insidental dan berhasil didapatkan 57 orang subyek. Alatpengumpulan data adalah kuesioner yang terdiri dari skala-skala yang mengukur komunikasi intim dan kepuasan perkawinan. Pengolahan data dilakukan denganmelakukan analisis deskriptif, korelasi serta perhitungan regresi berganda.Keseluruhan pengolahan data ini dilakukan dengan menggunakan programkomputer SPSS for Windows Release 6.0.Dari hasil penelitian ini didapatkan adanya hubungan yang positif dansignifikan antara komunikasi intim dengan kepuasan perkawinan. Masing-masingaspek dari komunikasi intim juga memiliki hubungan yang signifikan dengankepuasan perkawinan. Aspek-aspek tersebut adalah Sharing the Self, Affirmingthe Other, Becoming 'One' dan Transcending ?One'. Lebih Ianjut dilihat bahwa darikeempat aspek yang ada pada komunikasi intim ini aspek Becoming ?One'-lahyang paling besar dan secara signifikan memberikan sumbangan terhadapkepuasan perkawinan.Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya alat ukur yang digunakan dapatdiperbaiki dan jumlah sampel ditingkatkan sehingga dapat dibuat sebuah normayang dapat melihat bagaimana komunikasi intim dan kepuasan perkawinan yangada sekarang."

"Salah satu akibat hukum dari perkawinan adalah adanya harta bersama serta hubungan hukum antara orang tua dan anak, dimana orangtua bertanggung jawab untuk memelihara, menjaga, serta mencukupi kebutuhan hak – hak dari anak tersebut. Selain itu akibat hukum dari perkawinan akan menimbulkan status hukum dan hak perwalian terhadap seorang anak. Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan beda agama, maka akan menimbulkan akibat yang sangat berpengaruh terhadap hak dan status hukum anak tersebut. Status anak yang dilahirkan dalam perkawinan beda agama kemudian dapat menimbulkan pertanyaan apakah kedudukannya sebagai anak luar kawin atau anak sah. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan termasuk ke dalam golongan anak luar kawin dalam arti sempit mereka tidak memiliki status dan kedudukan yang sama dalam sebuah hubungan peristiwa hukum antara orang tua dengan anak. Kemudian, apakah hal tersebut juga diperlakukan terhadap keberadaan anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama masih menjadi sebuah pertanyaan. Oleh karena itu, Penulis menggunakan dua rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana pengaturan mengenai perkawinan beda agama menurut peraturan hukum di Indonesia? 2) Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 410/Pdt.G/2022/PN Mks. terhadap anak akibat perkawinan beda agama? Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif yang datanya dikumpulkan dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan beda agama dapat dilakukan apabila mengajukannya ke Pengadilan dan telah dicatatkannya oleh pegawai catatan sipil sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Kemudian, mengenai perkawinan beda agama, Undang- Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan secara jelas dan terperinci. Berkaitan dengan anak yang dihasilkan dari perkawinan beda agama, maka dalam hal ini kedudukannya adalah dinyatakan sebagai anak sah dari perkawinan beda agama tersebut dikarenakan secara hukum ketika perkawinan telah dicatatkan dan didaftarkan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka akibat hukum perkawinan tersebut termasuk terhadap anak dinyatakan sah secara hukum.

---

One of the legal consequences of marriage is the existence of common property and the legal relationship between parents and children, in which parents are responsible, caring for, and satisfying the needs of the rights of the child. In addition, the legal consequences of marriage will result in the legal status and custody of a child. If the child is born from a marriage of different faiths, it will have a significant impact on the rights and legal status of the child. The status of a child born in a marriage of different religions can then raise the question of whether his status as an out-of-marriage or legal child. Children born from unregistered marriages are included in the group of children outside of marriage in the narrow sense they do not have the same status and position in a legal relationship between parents and children. Then, whether it is also treated against the existence of children born from different religious marriages is still a question. Therefore, the author uses two formulas of the problem, namely: 1) How is the arrangement concerning marriage of different religions according to the laws of Indonesia? 2) How to analyze the judge’s consideration in the Makassar State Court Decision No. 410/Pdt.G/2022/PN Mks. against children due to marriage of different religions? The authors use a juridic-normative research method with a qualitative approach whose data is collected from library studies. The results of the study show that a marriage of different religions can be entered into when it is applied to the Court and has been recorded by a civil register officer as described in the Occupation Administration Act. Then, concerning the marriage of different religions, the Marriage Act and the Book of the Perdata Law are not explained clearly and in detail. Related to children born from marriages of different religions, in this case the position is to be declared as a legal child of a marriage of different religion due to the law when the marriage has been recorded and registered as the provisions of the applicable laws, then as a result of the law such marriage includes against the child declared legal."

"In a heterogenic country, such as Indonesia, an intercultural marriage is always possible. Many data reveal that intercultural marriages potentially are more troubled than marriages of the same culture. Leslie Baxter and Montgomery's theory (1998) on relational dialectics analyzed the strains that are conjoined in a romantic relationship."

"Tesis ini membahas mengenai hak mewaris Anak Luar Kawin secara penggantian terhadap harta peninggalan keluarga ibunya pada golongan Tionghoa Non Muslim setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hukum Waris yang berlaku bagi golongan Tionghoa Non Muslim adalah sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam KUHPerdata seorang Anak Luar Kawin harus diakui lebih dahulu untuk menimbulkan hubungan hukum antara anak dan ibu yang melahirkannya. Namun setelah UU Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ketentuan Pasal 43 ayat 1 harus dibaca, ldquo;anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. rdquo; Makna hubungan hukum yang diberikan antara anak luar kawin dengan keluarga ibunya menyebabkan banyak interpretasi, apakah kedudukan anak luar kawin menjadi sama dengan anak sah atau sama dengan anak luar kawin yang diakui sah tanpa perlu pengakuan sesuai ketentuan dalam KUHPerdata. Apakah kemudian anak luar kawin khususnya golongan Tionghoa Non Muslim memiliki hak untuk mewaris secara penggantian terhadap harta peninggalan ibu dan keluarga ibu? Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analitis. Menerapkan asas hukum Lex Specialist Derogat Legi Generali, ketentuan dalam KUHPerdata merupakan ketentuan khusus mengenai hukum waris, sedangkan UU Perkawinan merupakan ketentuan umum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 842 KUHPerdata, dalam hal mewaris secara penggantian tempat hanya dapat dilakukan oleh keturunan yang sah. Jika kedudukan Anak Luar Kawin ingin diperbaiki dengan memberikan hak-hak waris yang lebih baik, perlu dibuat peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang di bidang hukum waris yang baru agar berlaku asas hukum Lex Posterior Derogat Legi Priori terhadap KUHPerdata.

---

This thesis is about the inheritance rights of Children Born out of Wedlock in Place Fulfillment to his her mother rsquo s family inheritance for Non Muslims Chinese Ethnic after the enacted of Article 43 paragraph 1 Law No. 1 Year 1974 concerning Marriage Law and The Constitutional Court Verdict No. 46 PUU VIII 2010. The Law of Inheritance applied for Non Muslims Chinese ethnic is in Indonesian Civil Code. According to Civil Code, a child born out of wedlock must be recognized to create legal relationship between the child and his her mother. But after the enacted of Marriage Law and The Constitutional Court Verdict No. 46 PUU VIII 2010, Article 43 paragraph 1 must be read, ldquo a child born out of wedlock has legal relations with his her mother and the mother rsquo s family, and with a man as his her father who can be proven on the science basis and technology and or other evidence according to the law has blood relations, including legal relationships with his her father rsquo s family rdquo . The meaning of lsquo legal relationship rsquo given between the child born out of wedlock and the family of the mother raise more than one interpretations, whether child born out of wedlock after the Marriage Law has equal rights with the legitimate child or even without recognition from the mother born out of wedlock has the same position as the recognized child as mention in inheritance law in Civil Code. Do child born out of wedlock have the right of place fulfilllment in inheritance from his her mother and mother rsquo s family especially for Non Muslims Chinese Ethnic according to Article 43 1 Marriage Law This research was conducted by normative juridical research method with descriptive analytical and qualitative approach. In accordance to legal principle Lex Specialist Derogat Legi Generali, Civil Code is the special law concerning the inheritance law, whereas the Marriage Law is the general provision. Consequently Article 842 Civil Code, that stated inheritance by place fulfillment can only done by legitimate descendant, is applied to child born out of wedlock. If we are willing to give child born out of wedlock a better inheritance rights, it is necessary to enact legislation at the Law level in order to apply Lex Posterior Derogat Legi Priori principle to Civil Code."

"ABSTRAKPenelitian ini menguji hubungan antara variabel penyesuaian pernikahan dan karakteristik pernikahan. Dalam konteks ini, kelompok peserta yang dipilih adalah individu-individu yang menikah melalui proses ta'aruf. Proses ta'aruf merupakan salah satu bagian dari perjodohan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Proses ta'aruf merupakan proses berkenalan dengan durasi yang relatif singkat sebelum menikah, dan penelitian ini menggunakan sekelompok orang yang menikah ta'aruf untuk melihat apakah ada ciri-ciri perkawinan yang diasumsikan dapat diramalkan dengan penyesuaian perkawinan. Peneliti berasumsi bahwa meskipun perkawinan yang terjadi hanya dengan durasi perkenalan yang cukup singkat, individu dalam kelompok ini tetap dapat membentuk ciri-ciri perkawinan (nilai cinta, kesetiaan dan nilai-nilai kebersamaan). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan uji analisis korelasional dengan metode pengumpulan data melalui kuesioner online. Data diperoleh sebanyak 257 individu berusia 19-43 tahun dari berbagai daerah di Indonesia (58 laki-laki dan 199 perempuan). Berdasarkan hasil uji korelasi antara penyesuaian diri perkawinan dan karakteristik perkawinan terdapat hasil yang positif dan signifikan (r = 0,326).ABSTRACTThis study examines the relationship between marriage adjustment variables and marital characteristics. In this context, the selected participant groups are individuals who are married through the ta'aruf process. The ta'aruf process is a part of the matchmaking which is quite a lot carried out by the Indonesian people who are Muslim. The ta'aruf process is a process of acquaintance with a relatively short duration before marriage, and this study uses a group of people who marry ta'aruf to see whether there are marital characteristics that are assumed to be predictable by marriage adjustments. Researchers assume that even though the marriage occurs only with a fairly short duration of introduction, individuals in this group can still form marital characteristics (the value of love, loyalty and values ​​of togetherness). The research method used is a quantitative method with a correlational analysis test with the method of collecting data through an online questionnaire. Data were obtained as many as 257 individuals aged 19-43 years from various regions in Indonesia (58 men and 199 women). Based on the results of the correlation test between marital adjustment and marital characteristics, there were positive and significant results (r = 0.326)."

"Pembahasan topik ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan kebakuan istilah. Wahyono membedakan antara "janji kawin" dengan "perjanjian perkawinan". Dengan menjadikan UU I/1974 tentang Perkawinan sebagai acuannya, dan berpendapat bahwa kedua istilah tersebut memiliki arti yang berbeda. Penulis mengusulkan agar janji perkawinan sebaiknya dimungkinkan hanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan harta kekayaan perkawinan, yakni dalam hal calon suami isteri bermaksud mengatur mengenai akibat perkawinan yang menyimpang dari ketentuan undang-undang."