Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perbankan secara umum mempunyai peran vital bagi urat nadi perekonomian, perannya dalam pembangunan sebagai alat transmisi kebijakan moneter. Secara khusus, perbankan juga berperan sangat vital dalam penyelenggaraan transaksi pembayaran, baik nasional maupun internasional. Sehingga citra perbankan dalam masyarakat menjadi sangat penting dijaga untuk menumbuhkan kepercayaan pada dunia perbankan di Indonesia. Pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan tujuan filosofis dari Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33, khususnya ayat (2) dan (3). Dengan pengertian bahwa badan usaha milik negara tersebut menguasai cabang-cabang produksi yang sangat vital bagi hajat hidup orang banyak dan untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat yang belum dapat dikelola oleh pihak swasta, dan menjadikan BUMN, baik yang berbentuk non-bank maupun bank, sebagai agen pembangunan (agent of development). Penyertaan modal, yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, yang dilakukan oleh Negara melalui Pemerintah pada BUMN membawa implikasi terhadap pengelolaan kekayaan BUMN sebagai entitas badan hukum yang berdiri sendiri, sehingga menimbulkan pemahaman bahwa asset BUMN adalah asset Negara, secara otomatis piutang BUMN pun adalah piutang Negara dan pengelolaannya pun oleh Negara, bukan berdasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Tingginya tingkat kredit bermasalah (non performing loan) pada bank BUMN menimbulkan reaksi Pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, yang sebelumnya telah mendapat dasar hukum melalui Fatwa Mahkamah Agung (Fatwa MA) Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006, yang menekankan bahwa penyertaan modal BUMN merupakan ?pemisahaan kekayaan negara? dari APBN, sehingga pembinaan dan pengelolaannya tidak didasarkan pada sistem APBN melainkan didasarkan pada sistem perusahaan yang sehat menurut UU Perseroan Terbatas dan UU BUMN. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah tersebut diatas, maka piutang BUMN bukan lagi dianggap sebagai piutang Negara. Penanganan kredit bermasalah (NPL) bank BUMN diselesaikan menurut kebijakan bank BUMN itu sendiri dan tidak diserahkan lagi kepada Negara.

---

Banking in general give an important role for the economic matters, the role is as the device of the monetary policy transmission. Specifically, banking also give a vital role for the payment transaction, in national or international. Therefore, the image of the banking in society become very important to preserve the trust of the banking system in Indonesia. The philosophy of the history of the state-owned company as mentioned in Constitution years 1945, in Article 33, especially in point (2) dan (3), can be explained that the state-owned company shall dominate all the vital production for the people and to fulfill the needs of the people that can not be dominate by the privat sector, and also made the state-owned company, as well as the bank and non-bank, as the agent of development. The participation of the Capital from the Earnings and Expenditures of the National Budget (APBN) by the State through the government in the state-owned company brought an implication to the management of the asset of the state-owned company as the independent entity of the corporation, and caused a comprehension that the asset of the state-owned company belong to the asset of the state too, in automatically the account receivables of the state-owned company belong to the account receivables of the state too, and will manage by the state, not by the principal of the good corporate governance management. the increase of the non-performance loan in the state-owned bank, reacted by the government by issued the Government Regulation number 33 year 2006 regarding the Alteration of the Government Regulation number 14 year 2005 regarding the Manners of the Remission of the Account Receivables of the state/provincial, based on the instruction of the Supreme Court number WKMA/Yud/20/VIII/2006 dated 16 Agustus 2006, mentioned that the participation of the capital in the state-owned company is ?the separation of the state asset? from the APBN, therefore its management not based on the APBN system but based on the corporation system due to the Laws of Limited Liability Company and the Laws of the State-Owned Company. Thus, the account receivables of he state-owned company not belong to the State and the management of the non-performing loan of the State-Owned Company based on the policy of the State-Owned Company itself, not manage by the State anymore."

"Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan penambahan modal dalam Bank Perkreditan Rakyat X berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Hasil penelitian menemukan bahwa penambahan modal yang dilakukan oleh BPR tidak dapat langsung dipergunakan dalam operasionalnya. Hal ini dikuatirkan mempengaruhi kerja BPR khususnya dalam memberikan kredit kepada debitor. Maka diperlukan penyederhanaan prosedur penambahan modal BPR berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

---

The focus of this study is about implementing in increasing capital in Bank Perkreditan Rakyat X accordingly to Bank Indonesia Law and Regulations No. 8/26/PBI/2006 regarding Bank Perkreditan Rakyat (BPR). The survey proofs that the money in which to increase the capital by Bank Perkreditan Rakyat cannot be used directly in its operational needs. This is something to be concerned about because it might effect Bank Perkreditan Rakyat?s operation, especially in lending credits to debitors. So, it needs simplifying procedures in increasing capital in Bank Perkreditan Rakyat which according to Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Company (UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)."

"Bank Perekonomian Rakyat (BPR) merupakan bank yang didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui penyediaan akses layanan perbankan dengan target utama masyarakat kecil dan UMKM. Namun, seiring perkembangan zaman, BPR dihadapkan dengan berbagai permasalahan struktural. Demi memperkuat kelembagaan BPR, dilakukan revisi UU Perbankan melalui pengesahan UU P2SK. Skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan BPR sebelum dan sesudah UU P2SK serta peran UU P2SK dalam memperkuat kelembagaan BPR. Metode penelitian yang digunakan untuk mencari data dan menjawab rumusan masalah pada skripsi ini adalah penelitian doktrinal dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terhadap rumusan masalah pertama disimpulkan bahwa terdapat perubahan pengaturan BPR di sejumlah aspek. Pertama, berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Perbankan nama Bank Perkreditan Rakyat diubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Kedua, berdasarkan Pasal 13 UU Perbankan terdapat penambahan kegiatan usaha baru. Ketiga, berdasarkan Pasal 21 ayat (2) UU Perbankan dan Pasal 4 POJK 7/2024 BPR bentuk badan hukum BPR yang semula Perumda, Perseroda, Koperasi, atau PT, kini hanya dapat Koperasi atau PT. Keempat, berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU Perbankan dan Pasal 35 POJK 7/2024, BPR yang semula hanya dapat dimiliki WNI kini dapat dimiliki oleh WNA melalui dibukanya kesempatan penawaran umum. Terhadap rumusan masalah kedua, dapat disimpulkan bahwa UU P2SK mendukung penguatan kelembagaan BPR melalui perluasan lingkup kegiatan usaha, perubahan bentuk badan hukum menjadi PT atau Koperasi, dorongan konsolidasi, dan terbukanya kesempatan penawaran umum. Saran pertama yang diberikan kepada OJK adalah melakukan revisi terhadap POJK 25/POJK.03/2021 dan POJK 39/POJK.04/2014, melakukan pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pelaksanaan konsolidasi dan perubahan bentuk badan hukum, serta mengatur dan menerapkan kebijakan Kelompok Usaha Bank (KUB). Saran kedua yang diberikan kepada BPR adalah untuk melakukan kegiatan usaha baru, perubahan bentuk badan hukum menjadi Koperasi atau PT, konsolidasi, dan penawaran umum.

---

Bank Perekonomian Rakyat is a bank established to enhance the welfare of Indonesian people by providing banking services targeting small communities and UMKM. However, BPR faces various structural challenges. To strengthen its institutional, revisions to the Banking Law were made by enacting the UU P2SK. This thesis examines BPR regulation before and after the enactment of UU P2SK and the role of UU P2SK in strengthening BPR institutions. The research method employed in this thesis is doctrinal research, utilizing library studies of primary and secondary legal materials to collect data and address the research questions. The first issue concludes that there are changes in BPR regulations across several aspects. First, under Article 1 point 4 of the Banking Law, Bank Perkreditan Rakyat is changed to Bank Perekonomian Rakyat. Second, Article 13 of the Banking Law introduces new business activities. Third, under Article 21 paragraph (2) of the Banking Law and Article POJK 7/2024, the legal forms of BPR, which were previously Perumda, Perseroda, cooperatives, or PT, are now limited to cooperatives or PT. Fourth, under Article 23 paragraph (2) of the Banking Law and Article 35 of POJK 7/2024, BPR ownership, previously restricted to Indonesian citizens, now allows foreign ownership through public offerings. Regarding the second issue, it is concluded that UU P2SK supports strengthening BPR institutions by expanding the scope of business activities, changing the legal form to PT or cooperatives, promoting consolidation, and enabling public offerings. The first recommendation to OJK is to revise POJK 25/POJK.03/2021 and POJK 39/POJK.04/2014, enforce supervision and sanctions for consolidations and changes in legal forms, as well as organizing and implementing Kelompok Usaha Bank (KUB). The second recommendation to BPR is to adopt new business activities, change their legal form to cooperatives or PT, undergo consolidation, and engage in public offerings."

"Skripsi ini membahas faktor-faktor yang menyebabkan Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran No.14/7/DPbS dan praktik gadai emas syariah serta implikasinya setelah diterbitkan peraturan tersebut di Bank UDA. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif terhadap regulasi yang dikeluarkan Bank Indonesia selaku bank sentral dengan pendekatan studi kasus pada salah satu bank syariah yang memiliki produk gadai emas syariah. Hasil dari penelitian adalah Bank Indonesia menemukan sejumlah fakta pelanggaran komitmen dan indikasi praktik investasi dalam gadai emas syariah. Secara keseluruhan tidak terdapat perbedaan prosedur gadai emas syariah setelah diterbitkan Surat Edaran No.14/7/DPbS di Bank UDA, hanya ada penambahan fungsi Admin Gadai untuk menerapkan dual control. Implikasi diterbitkannya peraturan tersebut terhadap praktik gadai emas syariah adalah pasar gadai emas syariah semakin kecil dan kompetitif, adanya persaingan yang tidak seimbang, dan pertumbuhan Perbankan Syariah menjadi terhambat.

---

This thesis discusses about the factors that led Bank of Indonesia issued regulation letter No.14/7/DPbS, sharia gold pawn practices and the implications of being published the regulation at UDA Bank. This study is a descriptive study of the regulation issued by Bank of Indonesia as the central bank with a case study approach to one of Islamic banks that have sharia gold pawn products.

The results of the study is Bank Indonesia found a number of facts the commitment offense and indications of investment practices in the sharia gold pawn. Overall there was no difference procedures of sharia gold pawn after regulation letter No.14/7/DPbS issued at UDA Bank, there only additional function, Pawn Admin, to implement dual control. Implications of the issuance of these regulations on the sharia gold pawn practices are market getting smaller and competitive, the competition is not balanced, and a stunted growth of Islamic Banking."