Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"hari itu 4 februari. jalan medan merdeka barat di jakarta pusat agak tersendat, polisi tersebar diruas jalan mengatur arus lalu lintas. tepat didepan kantor mahkamah konstitusi. jalan medan merdeka barat no.6 jakarta pusat. demo berlangsung saat digelar sidang ketiga judicial review UU No. 1 PNPS tahun 1965 tentang penyalahgunaan dan penodaan agama. "

"Kebebasan beragama/berkeyakinan pada dasarnya merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights). Dalam hukum Indonesia pemenuhan hak atas kebebasan beragama tiap warga negara secara langsung dijamin oleh konstitusi. Meskipun telah mendapat jaminan langsung dari konstitusi, pada prakteknya pelanggaran terhadap kebebasan beragama masih kerap terjadi. Keberadaan Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama ditengarai sebagai salah satu faktor yang mendorong terjadinya berbagai pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia. Secara substasnsi, Undang-Undang tersebut memberikan pengakuan tehadap enam agama sebagai agama resmi. Tulisan ini dibuat dengan pendekatan normatif yang dimaksudkan untuk menelaah keseuaian norma dalam Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dengan doktrin serta prinsip-prinsip HAM tekait kebebasan beragama. Selain itu, studi empiris dengan juga dilakukan untuk memperlihatkan dampak riil dari pengaturan dalam Undang-Undang tersebut. Dengan pendekatan demikian, dapat dilihat bahwa Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 memuat ketentuan pengaturan yang secara substansial bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM terkait kebebasan beragama. Selain itu, ditemukan bahwa dalam prakteknya ketentuan dalam Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 serta peraturan atau kebijakan turunannya memicu berbagai tindakan diskriminatif dan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama terutama bagi para pemeluk agama/kepercayaan yang tidak diakui oleh negara.

---

Religious freedom is one of the right that can not be reduced under any circumstances (non-derogable rights). Under Indonesian law, the fulfilment of religious freedom rights of every citizen are guaranteed by the constitution. Despite enjoying direct guarantee from the constitution, in practice, violations of religious freedom still occur frequently. The existence of the Act No. 1/PNPS/1965 on the Prevention of Abuse of Religion and/or Blasphemy is considered as one of the factors that led to religious freedom violations in Indonesia. Substantially, this Act provides recognition to six religions as official religion. This paper is written in a normative approach to look over the suitability of the norms in the Act No. 1/PNPS/1965 on the the Prevention of Abuse of Religion and/or Blasphemy by the doctrine of human rights and the principles of religious freedom. Moreover, empirical studies are also conducted to show the real impact of regulation in the Act. Thus, it can be seen that the regulation on Act No. 1/PNPS/1965 contains provisions that are substantially opposed to the human rights principles related to freedom of religion. Furthermore, it was found that in practice the provision on the Act No. 1/PNPS/1965 and its derivative regulations and policies caused various discriminative actions and violations to the right of religious freedom, especially for the disciples of the religion/beliefs who are not recognized by the state."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis proses perumusan penurunan dividen dan suku bunga dalam tax treaty Indonesia-Belanda efektif 1 Oktober 2017. Di era globalisasi saat ini, semakin banyak transaksi antar negara atau transaksi lintas batas dengan semakin meluasnya Terjadinya transaksi lintas batas akan menyebabkan munculnya penanaman modal asing langsung (FDI) di Indonesia. Banyaknya FDI yang masuk ke Indonesia mengakibatkan terjalinnya hubungan kerjasama antar negara lain, dengan adanya kerjasama antar negara yang menyebabkan terjadinya transaksi antar negara, subjek pajak suatu negara akan mendapatkan pemasukan dari negara lain. Dengan adanya penghasilan tersebut maka perlu diatur hak-hak perpajakannya agar tidak timbul pajak berganda. P3B Indonesia-Belanda berlaku efektif sejak 1 Januari 2004 dan kini telah diubah dengan P3B Indonesia-Belanda efektif sejak 1 Oktober 2017. Dengan dilakukannya perubahan tersebut, juga terdapat perubahan beberapa ketentuan di dalamnya. Ketentuan yang mengalami perubahan adalah ketentuan tarif mengenai dividen dan bunga. Konsep yang digunakan meliputi perumusan kebijakan publik, tahapan perumusan kebijakan, tax treaty, passive income. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses perumusan perubahan tingkat dividen bunga dalam tax treaty Indonesia-Belanda masih belum memenuhi semua tahapan kebijakan publik yang ada.

---

This thesis aims to analyze the process of formulating a reduction in dividends and interest rates in the Indonesia-Netherlands tax treaty effective October 1, 2017. In the current era of globalization, more and more transactions between countries or cross-border transactions with the increasingly widespread occurrence of cross-border transactions will lead to the emergence of investment. foreign direct investment (FDI) in Indonesia. The large number of FDI that enters Indonesia results in the establishment of cooperative relations between other countries, with cooperation between countries that causes transactions between countries, tax subjects of a country will receive income from other countries. With this income, it is necessary to regulate the taxation rights so that double taxation does not arise. The Indonesia-Dutch Tax Treaty has been effective since January 1, 2004 and has now been amended with the Indonesia-Netherlands Tax Treaty effective October 1, 2017. With the amendment, there are also changes to several provisions in it. The provisions that have changed are the tariff provisions regarding dividends and interest. The concepts used include the formulation of public policies, stages of policy formulation, tax treaty, passive income. This research uses a qualitative approach with field studies and documents. The results of this study indicate that in the process of formulating changes in the interest dividend rate in the Indonesia-Netherlands tax treaty, all existing public policy stages have not met."