Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fenomena kecilnya gaji pokok yang diterima oleh guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) menimbulkan disinsentif. Mengakibatkan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi para nasabah guru PNS dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik, dengan memanfaatkan fasilitas dari kredit multiguna Bank DKI, maka para guru PNS lebih bisa mengatur penghasilan atau gaji yang mereka terima. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi kebijakan pemberian kredit multiguna Bank DKI Cabang Pintu Besar Selatan bagi debitur guru-guru PNS di wilayah Jakarta Barat? terkait implementasi kebijakan multiguna pada Bank DKI cabang pintu besar selatan antara lain Sumber Daya Manusia, kebijakan dan aturan serta sosialisasi dan pemasaran.Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan pemberian kredit multiguna Bank DKI Cabang Pintu Besar Selatan bagi debitur guru-guru PNS di wilayah Jakarta Barat dan mendeskripsikan hambatan-hambatan yang timbul dalam proses pencairan kredit multiguna, dan tanggapan dari para guru PNS mengenai kebijakan kredit yang diberikan oleh Bank DKI. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan publik. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini dapat digolongkan ke dalam penelitian deskriptif.Hasil penelitian yang dilakukan penulis adalah implementasi kebijakan pemberian kredit multiguna Bank DKI Cabang Pintu Besar Selatan bagi debitur guru-guru PNS di wilayah Jakarta Barat memberikan manfaat yang sangat berimbang. Namun masih terdapat beberapa hambatan dalam praktek implementasi kebijakan administrasi sistem tata kelola kredit, dan informasi pelayanan yang tidak maksimal.

---

The phenomenon of smallness a salary a staple received by the teacher civil servants ( ill founded ) inflict a disincentive. Resulting in a teacher civil servants (ill founded ) looking at other alternatives to meet the needs of his life, for the customers of teacher ill founded in realizing a better life, to the harness of a facility of multi purpose loan dki bank, hence the teachers ill founded more can set income or a salary that they had received. Recipe trouble in this research is how the implementation of the policy of granting multi purpose loan bank dki the branch of the large southern for debitor teachers ill founded in jakarta region west - related to the bank policy implementation versatile dki the branch of the large southern among other human resources, policy and rules and socialization and marketing.

The purpose of this research is analyzing implementation of the policy of granting multi purpose loan dki bank the branch of the door of large southern for a debtor teachers ill founded in jakarta region of western and describe constraints arising in the process of melting multi purpose loan, and responses from teachers ill founded concerning the policy of credit granted by a bank dki. The approach of that is used in research, a theory that used in this research is the theory of public policy. The approach of used is the approach a qualitative. This research can be classified into research descriptive.

Research result conducted writer is the implementation of the policy of granting multi purpose loan bank dki the branch of the large southern for debtor teachers ill founded in jakarta region of western confers a benefit really balanced, but there some barriers in practice implementation policy governance credit administration system, and information service which are not maximum."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari kebijakan Program Kesehatan Ketuk Pintu Layani Dengan Hati. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan telaah data. Triangulasi data dilakukan dengan triangulasi metode dan sumber. Penelitian diukur dengan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil dari penelitian menunjukkan masih banyak kesenjangan dari keempat variabel tersebut. Komunikasi belum berjalan secara efektif, petugas KPLDH hanya paham sebatas teknis. Sumber daya dari sisi staf, informasi, wewenang dan fasilitas tidak adekuat dalam mendukung kebijakan. Disposisi dari pelaksana kebijakan dipengaruhi oleh sumber daya tersebut. Adapun struktur birokrasi yang tidak terintegrasi. Total pendataan KPLDH di wilayah Kecamatan Cakung per Juni Tahun 2018 sebesar 40,15 dari target total 538.262 jiwa penduduk.

---

ABSTRACTThis study aims to analyse the implementation of the ldquo Ketuk Pintu Layani Dengan Hati rdquo health program. The type of research used is qualitative with in depth interview methods and data analysis. Data triangulation is done by triangulating methods and sources. Research is measured by communication variables, resources, disposition and bureaucratic structure. The results of the study show that there are still many gaps between the four variables. Communication has not been effective, KPLDH officers only understand the technical extent. Resources in terms of staff, information, authority and facilities are inadequate in supporting policies. These resources influence the disposition of policy implementers. The bureaucracy structure is not integrated. Total data logged for KPLDH in Cakung Sub District per June 2018 is 40,15 of the total target population 538.262 inhibitants."

"Tidak adanya pemerataan mutu pendidikan di Indonesia menyebabkan tidak meratanya kualitas pendidikan yang diterima masyarakat di setiap daerah. Dengan kondisi yang demikian maka pemerintah membuat kebijakan Standar Nasional Pendidikan yang merupakan kriteria minimal dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan berfungsi sebagai penjamin dari pemerataan mutu pendidikan. DKI Jakarta sebagai ibu kota Negara seharusnya dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Standar Nasional Pendidikan di DKI Jakarta dengan mengambil kasus pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kotamadya Jakarta Barat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan juga studi dokumen. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan kebijakan Standar Nasional Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri di Jakarta Barat belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya kesulitan-kesulitan teknis yang dihadapi sekolah, rendahnya pengawasan, dan juga kurang optimalnya pengalokasian dana.

---

The lack of equity of educational quality in Indonesia cause differences in quality of education that Indonesian society receive. With that condition, the government makes a policy about National Education Standard which is the minimum criteria of education and as assurance of equity in education quality. DKI Jakarta as a capital city of Indonesia should be an example for other province for the implementation of National Education Standard.

Therefore, the goals of this research is to analyze how the implementation of the National Education Standard policy by taking case in Public Junior High School in West Jakarta. The methods of data collection in this research is using qualitative methods by deep interview and document study.

The conclusion of this research prove that the implementation of National Education Standard policy in Public Junior High School in West Jakarta hasn’t been going quite well viewed by many technical difficulties that school faces, lack of supervision, and the lack of optimality in budget allocation."

"Batavia sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda mengalami peningkatan jumlah penduduk pada abad ke-19. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem transportasi yang memadai untuk mempermudah mobilisasi. Transportasi publik yang populer waktu itu adalah trem, mulai dari yang bertenaga kuda, uap, hingga listrik. Sisa jalur trem listrik ditemukan pada tahun 2007 di depan Museum Fatahillah, tahun 2018 di Jalan Gajah Mada, lalu tahun 2021 ditemukan kembali di Jalan Pintu Besar Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk komponen rel dan fungsi temuan rel di Jalan Pintu Besar Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan studi pustaka yang bersifat deskriptif. Analisis didasarkan pada bentuk dan konteks temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan rel di Pintu Besar Selatan diperuntukkan bagi moda transportasi trem listrik. Hal ini diperkuat dengan temuan arde sebagai komponen yang berguna untuk mengalirkan kebocoran arus listrik. Bentuk ceruk pada bagian kepala rel trem listrik berpengaruh pada bentuk roda dan rolling stock (kereta penumpang). Rel beralur tidak ditemukan pada moda transportasi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa secara fungsi bentuk rel beralur hanya digunakan untuk transportasi umum perkotaan.

---

Batavia as the center of the Dutch East Indies government experienced an increase in population in the 19th century. Therefore, an adequate transportation system was needed to facilitate mobilization. The popular public transportation at that time was the tram, ranging from horse-powered, steam, to electric. The remaining electric tram tracks were found in 2007 in front of Fatahillah Museum, in 2018 on Jalan Gajah Mada, then in 2021 they were found again on Jalan Pintu Besar Selatan. This research aims to find out the form of rail components and the function of rail findings on Jalan Pintu Besar Selatan. This research is a descriptive field research and literature study. The analysis is based on the form and context of the findings. The results showed that the rail findings at Pintu Besar Selatan were intended for the electric tram transportation mode. This is reinforced by the finding of ground as a useful component to drain electric current leakage. The shape of the niche at the head of the electric tram rail affects the shape of the wheels and rolling stock (passenger trains). Grooved rails are not found on other modes of transportation. This suggests that the grooved rail form is functionally only used for urban public transportation."

"ABSTRAKTesis ini membahas aspek keberhasilan dan kendala dalam implementasikebijakan penyesuaian izin PBF sesuai Permenkes 1148 Tahun 2011 tentang PBFdi Propinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat Tahun 2013 berdasarkan teori EdwardIII. Data pengawasan Badan POM pada PBF di Propinsi Jawa Barat dan DKIJakarta Tahun 2012 s/d 2013, dan data Perizinan PBF Kementerian Kesehatantahun 2012 s/d Mei 2014, lebih dari 90% PBF yang tidak memenuhi ketentuanCDOB belum melakukan penyesuaian izin. Penelitian menggunakan metodekualitatif melalui analisis konten dan studi literatur. Hasil penelitian: aspekkeberhasilannya adalah kompetensi dan komitmen petugas, ketersediaaninstrumen dan SOP yang aplikatif, koordinasi antar instansi berjalan dengan baik.Aspek kendalanya adalah definisi penyesuaian izin belum jelas, sosialisasi belummaksimal, jumlah petugas kurang, Instrumen tidak dapat diakses secara online,dan ketersediaan sumber dana dan sarana

---

ABSTRACTThis thesis addressess key successes and constraints on the implementation ofpolicy adjustment on PBF referring to Ministrial Decree no. 1148/2011 in DKIJakarta and West Java in 2013 using theory of Edward III. Results onsurveillance on PBF in West Java and Jakarta of NADFC in 2012 until 2013, andthe data PBF Licensing of Ministry of Health in 2012 until May 2014, indicatesthat more than 90% PBF did not comply with CDOB, thus not make adjustmentspermission. Research using qualitative methods of content analysis and literaturereview. Results: aspects of competence and commitment to success of theofficers, the availability of instruments and applicable SOPs, coordination amongagencies run well. Obstacles found in several aspects including lack of cleardefinition of permits adjustment, lack of socialization, insufficient number ofofficers, inaccessibility of instruments online basis, and lack of availability ofresources and facilities."

"Konsolidasi tanah merupakan salah satu kebijakan peremajaan kota dan penataan kampung kota yang sedang diimplementasikan di Kelurahan Cipinang Besar Selatan. Program tersebut belum dapat dilanjutkan mengingat rendahnya kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program tersebut, sementara salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan program tersebut adalah adanya partisipasi aktif dari masyarakat, khusunya dalam rangka penyerahan tanah untuk ditata ulang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi wilayah perencanaan, permasalahan, serta strategi pemerintah untuk mewujudkan program ini. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori yang terkait dengan perkembangan perkotaan, konflik nilai dan kepentingan, partisipasi publik, serta kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang berasal dari wawancara serta data sekunder yang terdiri dari peraturan, dokumen perencanaan serta penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program ini diantaranya adalah rendahnya kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi, adanya konflik nilai dan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat serta adanya beberapa ketentuan dan peraturan yang belum sinkron. Oleh karena itu diperlukan strategi untuk penginformasian, pendetailan beberapa ketentuan dalam peraturan, sinkronisasi kebijakan serta penerapan konsolidasi tanah skala kecil.

---

Land consolidation is one of the policy for city renewal and urban kampung improvement that is being implemented in Cipinang Besar Selatan Sub District. That policy has not been able to continue considering the low willingness of the community to participate in the program, while community participation is the key success factor in implementation of land consolidation, especially in the context of handing over land for rearrangement. This study aims to analyze the condition of the planning area, problems, and government strategies to realize this program. The theories that used in this research are related to urban studies, conflict of values ??and interests, public participation, and public policy. This study uses a qualitative method with a case study approach. The data used consists of primary data derived from interviews and secondary data consisting of regulations, planning documents and previous research. The results show that there are several obstacles encountered in the implementation of this program including the low willingness of the community to participate, the existence of conflicts of values ??and interests between the government and the community and the existence of several provisions and regulations that were not in sync. Therefore a strategy that needed are informing, detailing several provisions in regulations, synchronizing policies and implementing small-scale land consolidation."

"ABSTRAKKetuk Pintu Layani Dengan Hati KPLDH adalah program kesehatan dari Pemerintah DKI Jakarta yang sudah direncanakan dan dimulai sejak 2015. Program ini bertujuan untuk mendekatkan akses kesehatan kepada masyarakat. Dalam program ini, tim kesehatan terdiri dari 3 tenaga kerja medis: dokter, bidan dan perawat mengunjungi rumah warga. Selanjutnya, penelitian ini fokus pada salah satu implementasi program yaitu Home Health Promotion berkaitan dengan tujuannya untuk mengedukasi masyarakat agar memiliki paradigma sehat terutama masyarakat di Kecamatan Kebayoran Lama. Di antara kecamatan lain yang berada di Jakarta Selatan, secara statistic, kecamatan ini adalah yang paling padat dengan jumlah pendatang tertinggi tinggal di dalamnya. Terlebih lagi, pencapaian program KPLDH di daerah ini adalah yang paling rendah di antara kecamatan yang lain. Jadi, penelitian ini focus untuk menjabarkan implementasi kegiatan Home Health Promotion, dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi lapangan dan wawancara mendalam kepada perencana, pelaksana dan penerima program. Hasil dari penelitian merekomendasikan agar perencana program dapat menambahkan sosialisasi program kepada masyarakat dan memberi pelatihan bagi pelaksana program. Sedangkan untuk pelaksana program agar menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan dan menambahkan fasilitas promosi kesehatan.

---

ABSTRACTKetuk Pintu Layani Dengan Hati KPLDH is a health program from the Government of DKI Jakarta that has been planned and executed since 2015. It aims to make health access near to the people. In this program, health team consists of 3 medical personnel doctor, midwife and nurse visits people rsquo s home. Furthermore, this research focuses to one of the program rsquo s implementation Home Health Promotion, which related to its activity that aims to educate people to have health paradigm especially people lives in Kebayoran Lama District. Among other districts in South Jakarta, statistically this district is the most densely populated with high numbers of newcomers living in it. Also, the accomplishment of KPLDH program in this district is the lowest among other districts. Hence, this research focus to describe the implementation of Home Health Promotion, and to discover supporting and obstacle factors of the implementation of its activity. This research used qualitative approach. Data collection technique is field observation and in depth interview to the program rsquo s planner, executors and recipients. Result of this research recommends the planner of the program to add some more socialization about the program to the society and to give training to the implementer. While for the program rsquo s implementer, it recommends them to work according to the main assignment and to add more health promotion facilities."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi sertifikasi guru sekolah dasar negeri di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan teori analisis implementasi kebijakan dari George Edward III dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa implementasi kebijakan sertifikasi guru telah berjalan dengan baik, namun masih ditemukan hambatanhambatan yaitu : kurangnya dana operasional, pola perekrutan staf diserahkan kepada pimpinan seksi masing-masing sehingga dapat terjadi nepotisme, kompetensi staf honorer yang kurang baik, lokasi yang kurang strategis dan tidak adanya pengawas independen dalam pelaksanaan sertifikasi guru. Dengan melihat hasil yang didapat, maka saran untuk pelaksana kebijakan sertifikasi guru adalah dengan meningkatkan dana operasional, merubah pola perekrutan staf menjadi berdasarkan pada latar belakang pendidikan, memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, memilih lokasi yang strategis dan dibentuknya pengawas independen dalam penlaksanaan sertifikasi guru.

---

The focus of this study is about the implementation of teacher's certification in state elementary school on Palmerah Area, West Jakarta. This research using theory of implementing public policy from George Edward III and quantitative approach. The result of this research is the implementation of teacher's certification is working well, although there are some obstacles such as insufficient operational fund, recruitment system based on leader of dvision, competence of temporary staff, unstrategic location and there is no legitimate supervisor in implementation of teacher's certification. There are some recomendation for the obstacles like increasing the operational fund, change the recruitment system based on education, increasing the competence of temporary staff by training programs, find more strategic locations and build legitimate supervisor of the implementation teacher's certification."

"ABSTRAKKPR Griya Monas merupakan salah satu fasilitas kredit yang ditawarkan oleh Bank DKI untuk pembelian hunian baru maupun bekas, pembelian ruko atau rukan, dan refinancing. Strategi kampanye komunikasi pemasaran terpadu KPR Griya Monas Bank DKI ?Rumah Sendiri? menekankan daya tarik emosional dan daya tarik rasional untuk meningkatkan kesadaran khalayak sasaran terhadap KPR Griya Monas Bank DKI. Dengan mengumpulkan data di pasar yang ada maka diharapkan terhimpun sebagai dasar pertimbangan untuk membuat suatu program perencanaan komunikasi terpadu untuk KPR Griya Monas Bank DKI. Di tengah pasar KPR yang persaingannya semakin ketat, hingga saat ini KPR Griya Monas belum menjadi Top of Mind di benak konsumen. Maka tujuan komunikasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran khalayak sasaran terhadap produk ini. Dengan biaya kampanye sebesar Rp11,736,322,400,00,!selama 5 bulan kampanye yang dimulai dari Januari hingga Mei 2016. Untuk itu kelancaran kampanye ini juga akan diawasi serta dievalusi untuk melihat bagaimana efektivitas kampanye ini.

---

ABSTRACT

Griya Monas housing loan is one of the credit facility that offered by Bank DKI whether for purchasing new or second residence, shophouse or home office and refinancing. Integrated marketing communication campaign strategy of Bank DKI Griya Monas housing loan "Rumah Sendiri" emphasizes on emotional and rational enticement to raise awareness of the target audience for the housing loan. By collecting the data in existing market, it is expected that the collected data becomes the basis to create an integrated marketing communication planning program for Bank DKI Griya Monas housing loan. In the midst housing loan's market which is getting strict, the Griya Monas housing loan hasn't became the top of mind on consumer's mind. So the purpose of this communication is to improve consumer's awareness about the product. With the amount of Rp 11,736,322,400 as the campaign cost, during 5 months of the campaign which is started from January to May 2016. Therefore, the campaign successful will also be monitored and evaluated to see the effectiveness of this campaign."

"Kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan di Indonesia dilaksanakan sejak tahun 2007 untuk semua jenjang pendidikan. Pelaksanaan kebijakan ini masih menimbulkan perbedaan tujuan antara pelaksana dengan sasaran kebijakan dan ketiadaan peningkatan mutu guru pascaimplementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis dan metode penelitian kualitatif. Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 untuk guru SMK di Provinsi DKI Jakarta dikaitkan pada sepuluh indikator implementasi kebijakan publik menurut Hogwood dan Gunn. Dari sepuluh indikator tersebut, delapan indikator dapat dinilai baik, sedangkan dua indikator dapat dinilai tidak baik.

---

The policy of teacher certification in Indonesia has been being held since 2007 for all levels education The implementation of this policy emerges the difference of purpose between implementor and target of policy and unincreasing the quality of teacher. This research uses positivist approach and qualitative methode. Researcher interests to know how teacher certification policy for vocational teacher was be implemented in 2011 in DKI Jakarta Province by connecting it to ten indicators of public policy implementation according to Hogwood and Gunn. From ten indicators, there are eight indicators classified as good, whereas there are two indicators classified as bad."