Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKJurnal Keperawatan Indonesia menerbitkan artikel mengenai ilmu pengetahuan, teknologi, dan riset keperawatan dalam semua bidang keperawatan dan bidang lain yang terkait"

"Elemen interaktivitas yang ada dalam video game memungkinkan proses penyampaian narasi dapat dilakukan melalui kata-kata dan tindakan yang diambil oleh pemain selama permainan. Keragaman desain game dalam menyampaikan cerita mengarah ke perdebatan antara ludologi (game-centered) dan narratology (narrative-centered). Ludology menganggap game sebagai 'set aturan' karena game itu sendiri adalah media yang terbentuk dari aturan main. Di sisi lain, narratologi memandang permainan dalam hal narasi yang dihasilkan dari aturan. Narratologi cenderung mengurangi kekhasan media karena tidak memperhitungkan aturan permainan, sementara ludologi mengabaikan unsur-unsur naratif. Namun, belakangan ini, game menggabungkan aspek gameplay dan narasi untuk membentuk sebuah narasi interaktif. Salah satu video game yang mengawali penggunakan kombinasi tersebut adalah Bioshock (2007). Dalam tesis ini, elemen narasi dan gameplay yang dimiliki Bioshock akan diteliti dengan metode skema aktansial yang sudah dimodifikasi agar dapat memahami kesatuan narasi dan gameplay yang membentuk penceritaan Bioshock secara utuh. Setelah melakukan penelitian, ditemukan bahwa Bioshock membawa isu kapitalisme serta kondisi posthumanisme yang terkandung dalam logika permainan dan narasi yang ditawarkan. Bioshock membangun gameplay sedemikian rupa agar mencerminkan sebuah sistem kapitalisme yang digunakan melalui perspektif seorang posthuman. Relasi antara manusia dan teknologi dalam kondisi tersebut ditentukan oleh dua jenis ending cerita yang ditentukan dari tindakan pemain dalam memperlakukan sumber daya permainan. Dari perbandingan dua ending tersebut, ditemukan bahwa Bioshock membawa ideologi anthropocentrisme sebagai solusi moral dalam menghadapi kondisi posthumanisme dan kapitalisme.

---

The interactivity element in video games allows the narrative delivery process to be done through the words and actions. The diversity of game designs in storytelling leads to a debate between the school of ludology (game-centered) and narratology (narrative-centered). Ludology regards games as a 'set of rules' because it is a medium formed by the rules of the game. On the other hand, narratology views games in terms of narratives resulted from the rules. Narratology tends to reduce the distinctiveness of media because it does not take into account the rules of the game, while ludology ignores narrative elements. However, game developers continuously combine both gameplay and narrative aspects to form an interactive narrative. One of the video games that started using this technique is Bioshock (2007). In this thesis, Bioshock’s narrative elements and gameplay will be examined with a modified actantial model in order to understand the unity of narrative and gameplay in Bioshock’s storytelling. After conducting research, it was found that Bioshock brought up the issue of capitalism and the conditions of posthumanism contained both in the game’s logic and the narrative it offered. Bioshock builds the gameplay in a particular way to resemble a capitalist system in a posthuman perspective. The relationship between humans and technology in this condition is determined by two types of story ending which are determined by the player's actions while playing the game. From the comparison of the two endings, it is found that Bioshock carries the ideology of anthropocentrism as a moral solution in facing the conditions of posthumanism and capitalism."

"Penelitian ini menganalisis penerapan pengendalian intern, kebijakan akuntansi, dan tata cara pengelolaan Aset Takberwujud ATB di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti . Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi penerapan pengendalian intern, kebijakan akuntansi ATB, pengelolaan ATB dengan kerangka Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission COSO dan Buletin Teknis Nomor 17 Tahun 2014 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kelemahan penerapan pengendalian intern pada komponen penilaian risiko dan kelemahan pada pengakuan dan pengukuran ATB. Hasil penelitian menyarankan Kemenristekdikti menyusun kebijakan penerapan lima komponen Sistem Pengendalian Intern SPI , manajemen risiko, membentuk tim untuk memberikan rekomendasi pengakuan dan pengukuran ATB, dan melakukan inventarisasi ATB.

---

This research analyzes implementation of internal control, accounting policy, and intangible procedure management in Ministry of Research, Technology, and Higher Education. This analysis is done by comparing condition of internal control implementation and accounting policy with framework of Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission COSO and Technical Bulletin of Government Accounting Standards Number 17 about The Accrual Based Accounting of Intangible Assets. This research uses qualitative methodology with case study approach.

The research results show that implementation weakness of internal control in the risk assessment and implementation weakness of intangible assets in the recognition and measurement. The results of research suggest Ministry of Research, Technology, and Higher Education should set policies of five internal control components, risk management, establish a team for giving recommendation of intangible assets acquisition and measurement, and inventorying intangible assets."

"Tesis ini membahas dampak delayering atau penyederhanaan birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh implementasi kebijakan delayering yang dilakukan secara cepat dan masif di lingkungan Kemendikbudristek dengan menjadikan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek sebagai role model dalam penerapannya. Namun demikian, delayering yang diterapkan di Itjen Kemendikbudristek belum sempurna seperti yang diharapkan sehingga menimbulkan berbagai dampak serta reaksi dari pegawai di dalam organisasinya. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dilihat lebih dalam bagaimana dampak terhadap pegawai serta organisasi akibat perubahan yang terjadi secara cepat terutama pada struktur organisasi. Reaksi pegawai terhadap dampak akibat perubahan tersebut juga menjadi penting untuk dilihat agar permasalahan yang dapat menghambat proses perubahan seperti resistensi pegawai dapat dikelola dengan baik. Pada akhirnya, peneliti berusaha merumuskan upaya antisipatif untuk mengatasi dampak serta reaksi negatif yang terjadi pasca delayering di Itjen Kemendikbudristek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi suatu fenomena kontemporer. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi literatur yang kemudian diolah dengan menggunakan aplikasi NVIVO 12 Plus. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) dampak ditimbulkan akibat perubahan struktur organisasi di Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek pasca delayering yaitu adanya perubahan pada proses bisnis organisasi, proses koordinasi internal organisasi, proses pengambilan keputusan, pemenuhan angka kredit bagi JFT serta jenjang karir pegawai; 2) reaksi SDM terhadap perubahan yang terjadi pada Inspektorat Jenderal Kemendikbud pasca delayering di lingkungan Itjen Kemendikbudristek juga sangat beragam ada yang mendukung, netral, dan resisten; 3) dampak dan reaksi negatif yang ada tentunya memiliki pengaruh terhadap proses kerja individu bahkan mungkin kinerja organisasi sehingga diperlukan berbagai masukan/upaya antisipatif evaluasi dan kajian ilmiah, restrukturisasi, penghapusan koordiantor dan subkoordinator, pembaruan budaya kerja, penguatan JFT, serta pembentukkan pemimpin kelompok.

---

This thesis discusses about the impact of delayering or bureaucracy simplification within the Inspectorate General of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology of The Republic of Indonesia. The research was motivated by the implementation of the delayering policy which was carried out quickly and massively within the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology by making the Inspectorate General as a role model in its implementation. However, the delayering applied at the Inspectorate General has not been perfect as expected, causing various impacts and reactions from employees within the organization. In this regard, it is necessary to look more deeply into how the impact on employees and the organization due to changes that occur rapidly, especially in the organizational structure. Employee reactions to the impact of these changes are also important to look at so that problems that can hinder the change process such as employee resistance can be managed properly. In the end, the researcher tried to formulate anticipatory efforts to overcome the negative impacts and reactions that occurred after delaying at the Inspectorate General. The method used in this research is a qualitative method with a case study approach to explore a contemporary phenomenon. Researcher collected data by in-depth interviews and literature studies which were then processed using the NVIVO 12 Plus application. The results of the study show that: 1) the impact caused by changes in the organizational structure at the Inspectorate General of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology after delayering, namely changes in organizational business processes, organizational internal coordination processes, decision-making processes, fulfillment of credit scores for certain functional positions and employee career paths; 2) HR reactions to changes that occur in the Inspectorate General of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology after delaying within the Inspectorate General are also very diverse, some are supportive, neutral, and resistant; 3) The existing negative impacts and reactions certainly have an influence on individual work processes and maybe even organizational performance so that various inputs/anticipatory efforts are needed for scientific evaluations and studies, restructuritation, eliminating coordinators and sub-coordinators, reform the work culture, strengthening certain functional positions, and forming group leaders."