Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak pengenaan tarif bea keluar biji kakao Indonesia terhadap ekspor produk kakao olahan dari Indonesia dan Malaysia di jangka panjang. Variabel penelitian yang digunakan adalah volume ekspor produk kakao olahan di Indonesia dan Malaysia, harga biji kakao Indonesia, harga biji kakao internasional, harga rata-rata ekspor kakao olahan di 5 negara kompetitor Indonesia dan Malaysia, volume impor kakao olahan di dunia dan dummy penerapan tarif bea keluar biji kakao Indonesia. Untuk menjawab tujuan penelitian maka digunakan metode Autoregressive Distributed Lag (ARDL) dan menggunakan bound testing cointegration untuk melihat hubungan kointegrasi dari variabel-variabel yang diteliti. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pengenaan tarif bea keluar biji kakao di Indonesia berpengaruh secara signifikan terhadap meningkatnya volume ekspor kakao olahan Indonesia di jangka panjang. Sedangkan bagi Malaysia, pengenaan tarif bea keluar biji kakao di Indonesia, berpengaruh tidak berpengaruh signifikan terhadap menurunnya volume ekspor kakao olahan Malaysia di jangka panjang.

---

The purpose of this research is to analyze the impact of Indonesian cocoa beans export tax policy on Indonesia and Malaysia processed cocoa exports in the long term. The research variables are export volume of processed cocoa products in Indonesia and Malaysia, Indonesia price of cocoa beans, world price of cocoa beans, average price of exports of processed cocoa in 5 Indonesia and Malaysia competitor countries, import volume of cocoa in the world and the dummy tariff Export duty of Indonesian cocoa beans. To answer the research objectives method is used Autoregressive Distributed Lag (ARDL To answer the research objective, we use Autoregressive Distributed Lag (ARDL) and using bound testing cointegration for testing the cointegration relationship between the research variables. The results show that in the long run, that the imposition of tariff on cocoa beans in Indonesia has a significant effect on the increase of export volume  of Indonesia processed cocoa but for Malaysia, the imposition of tariffs out of cocoa beans in Indonesia, no significant effect on the declining vol of Malaysias exports of processed cocoa."

"Krisis nuklir Iran berawal ketika pada Agustus 2002, Dewan Nasional Perlawanan Iran, oposisi pemerintah Iran yang berada di pengasingan, melaporkan tentang adanya fasilitas pengayaan uranium di Natanz dan fasilitas air berat di Arak. Dalam perkembangan selanjutnya, pada Januari 2006 Iran melepaskan segel IAEA dan memulai penelitian bahan bakar nuklir yang kemudian dilanjutkan dengan pengayaan uranium.Di sisi lain, pasca tragedi 11 September 2001, Amerika Serikat melakukan revisi mendasar tentang strategi keamanan nasionalnya yang tercermin dengan diadopsinya konsep preemption dan prinsip unilateralism dalam National Security Strategy (NSS) 2002. NSS 2002 merupakan justifikasi bagi Amerika Serikat untuk bertindak secara proaktif dengan menyerang negara lain yang dianggap membahayakan keamanan nasionalnya sebelum negara tersebut menyerang AS. Implikasi dari kebijakan tersebut dapat dilihat dari agresi dan invasi militer AS di Afghanistan dan Irak.Kebijakan luar negeri AS terhadap krisis nuklir Iran dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi dinamika politik domestik Amerika Serikat yang secara signifikan mempengaruhi kebijakan terhadap krisis nuklir Iran, sedangkan faktor eksternal merupakan konstelasi politik internasional yang dominan.Beberapa faktor internal adalah: National Security Strategy 2002, kepentingan strategis (minyak) AS di kawasan Teluk, perubahan persepsi publik AS tentang ancaman dan keamanan nasional, serta menguatnya peran Presiden AS dalam menentukan kebijakan luar negeri AS. Sementara itu untuk faktor eksternal, ancaman terhadap keamanan Israel, serta kebangkitan politik Islam di Timur Tengah merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh AS.Tesis ini mencoba menganalisa faktor strategis yang mendasari kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap krisis nuklir Iran pada masa pemerintahan George Walker Bush, terutama pasca dirumuskannya NSS 2002.

---

Iran's nuclear crisis began in August 2002, when Board of Iran National Resistance, oposition of Iran Government, denounced evidence of uranium enrichment facility in Natanz and heavy water reactor in Arak. In January 2006 Iran broke IAEA seal and started research on nuclear fuel, followed with uranium enrichment activity.On the contrary, post of 9/11 aftermath, US revised her fundamental national security, which reflected on adopting concept of preemption dan unilateralism into National Security Strategy (NSS) 2002. NSS 2002 acts as justification for US Government to take any necessary and proactive measure by attacking countries which endanger US interests. Transformation of US national security brings implication of military target and use of force abroad which can be obviously seen in Iraq and Afghanistan invasion.US foreign policy towards Iran's nuclear crisis is affected by many internal and external factors. Internal factors are characterized by national politics which have significant influence to perception of decision maker, while external factors attribute to dominant international politics.Some of internal factors are: National Security Strategy 2002, US interests (oil) in gulf, changing of US public opinion on threat and national security, and role of US President in guiding foreign policy. External factors are Israel's national security point of view, and the rise of political Islam in Middle East The thesis tries to analyze strategic factors of US foreign policy responding to Iran's nuclear crisis during George Walker Bush administration, mainly after NSS 2002."

"Perubahan konstelasi geopolitik global setelah usainya perang dingin masih belum menunjukkan terjadinya suatu tatanan internasional yang lebih memberikan kestabilan, keseimbangan, dan jaminan keamanan bagi negara-negara dan warga masyarakat serta komunitas antar-bangsa di dunia. Kendati dunia tidak lagi mengenal ancaman ideologis yang bersifat universal dan ditopang oleh kekuatan adikuasa dan blok persekutuan negara-negara, setelah tumbangnya Uni Soviet dan ideologi totaliter komunisme, namun tidak berarti pada dewasa ini geopolitik global telah bebas dari ancaman yang bersifat destruktif. Pada kenyataannya, semenjak terjadinya serangan teroris di New York dan Pentagon, disusul dengan upaya 'perang global melawan terorisme' yang dilancarkan oleh Amerika Serikat, kita justru menyaksikan semakin rawan dan rentannya keamanan internasional, khususnya yang dialami oleh negara-negara yang berada dalam lingkaran sasaran perang tersebut.... "

"Donald Trump was elected into US presidential office in November 2016 and his protective approach on international economics blatantly differs with actions taken by politicians before him. Those policies and sentiments are always expressed via his twitter account and received various responses from citizens and governments alike. This research aimed to find out if the US diplomatic hostility towards its partners on social media will have a direct impact on their bilateral trade flows because of diplomatic retaliation. Using monthly import and export data between the US and 10 major trading partners from June 2015 until March 2018, their respective Economic Policy Uncertainty EPU Index, and tweets analysed with VADER sentiment analysis, we estimate an ARDL model of Trump rsquo s twitter sentiments and its effect on trade. We found out that tweets and trade are not causally linked, yet in most cases they are cointegrated in the short and long run. Through ARDL, we can infer that tweets took around 4 months to take effect and they are only significant in several countries.

---

Donald Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat di bulan November 2016 dan kebijakannya yang protektif sangat berbeda dengan politisi-politisi sebelumnya. Kebijakan dan opini Trump selalu diutarakan melalui akun Twitternya dan mendapat berbagai tanggapan baik dari masyarakat maupun negara lain. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu apabila ketegangan diplomatis akibat perilakunya di media social akan memiliki efek langsung pada perdagangan bilateral sebagai konsekuensi dari balasan diplomatic. Dengan menggunakan data bulanan impor dan ekspor antara AS dan 10 partner dagang dari Juni 2015 sampai Maret 2018, data Indeks Ketidakpastian Kebijakan Ekonomi EPU dari negara-negara tersebut dan twitnya yang dianalisa dengan metode analisa sentiment VADER, kami mengestimasi model ARDL untuk nilai sentiment twit Trump dan efeknya pada perdagangan. Melalui ARDL, ditemukan bahwa twit membutuhkan sekitar 4 bulan untuk memengaruhi arus perdagangan dan bahwa twit merupakan variabel yang signifikan hanya untuk beberapa negara tertentu."

"Globalisasi yang terjadi saat ini telah membawa perubahan pada semua tatanan kehidupan, khususnya dalam hal ekonomi dan perdagangan, baik nasional maupun internasional yang melibatkan banyak negara anggota, salah satunya Indonesia. Dari sudut ekonomi masalah jual beli internasional merupakan masalah yang sangat penting. Oleh karena itu, masyarakat internasional telah mencoba mengadakan unifikasi hukum tentang jual beli internasional.Uniformitas hukum tentang jual beli internasional merupakan suatu langkah penting menuju unifikasi hukum (Legal Unification). Langkah untuk mengadakan unifikasi hukum ini sebenarnya telah dimulai oleh negara-negara eropa pada abad ke-18/19, yaitu ketika mereka merintis unifikasi hukum. Perkembangan yang ditempuh oleh masyarakat internasional untuk membentuk Konvensi kontrak Jual Beli Internasional merupakan perkembangan yang telah dimulai saat negara-negara eropa mengadakan kodifikasi.Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah perbandingan antara prinsip-prinsip Kontrak Dagang Internasional dengan Hukum Perjanjian di Indonesia, serta perbedaan antara prinsip-prinsip Kontrak Dagang Internasional (UNIDROIT), Sales of Goods (CISG) dengan Hukum Perdata Indonesia.Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian normatif, adapun kesimpulan dalam penulisan tesis ini adalah yaitu dapat mengantisipasi hal ini. Tahun 1929 UNIDROIT mulai merancang unifikasi hukum tentang Perdagangan Barang Intersional (The Unification of Sales Law for the Internasional Trade of Goods). Hal ini juga yang harus diperhatikan oleh Indonesia untuk dapat mengantisipasi hal-hal tersebut."