Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Variasi individu-individu anggota kelompok kerja serta interaksi individu di dalam kelompok diyakini merupakan faktor yang mempengaruhi produktifitas kelompok. Studi ini berupaya untuk melakukan identifikasi dan mendeskripsikan tentang pengaruh dari keanekaragaman atau neterogenitas. Keragaman atau nomogenitas anggota kelompok kerja serta keterikatan individu-individu untuk tetap berinteraksi di dalam kelompok atau kohesititas kelompok ternadap produktifitas kelompok.Pada studi ini, 30 orang aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat yang berasal dari 8 organisasi yang bergerak dalam kegiatan penanggulangan masalan remaja dan pengembangan masyarakat di Bandung, Jawa Barat digunakan sebagai subyek. Mereka merupakan pengurus inti dari organisasi dan telah 1 tahun atau lebih, aktif mengembangkan program di organisasi.Studi dilakukan dengan metoda eksperimen lapangan. Data dianaiisa dengan menggunakan analisa statistik non parametik. Hasil anaiisis varian ranking satu arah menunjukkan, bahwa keanekaragaman anggota kelompok kerja Serta keterikatan individu-individu untuk tetap berinteraksi di dalam kelompok berpengaruh secara signifikan terhadap produktiritas kelompok kerja.Hasil analisis ranking bertanda untuk data berpasangan mendapatkan, bahwa kelompok kerja heterogen kohesif secara signifikan lebih produktif dibandingkan kelompok kerja homogen yang kohesit. Hasil ini menunjukkan bahwa kelompok kerja yang keanggotaannya beraneka ragam, anggota kelompoknya berasal dari beberapa organisasi, Serta merasa terikat untuk tetap berinteraksi guna mencapai tujuan kelompok, akan jauh lebih produktif dibandingkan kelompok kerja yang anggota kelompoknya berasal dari satu organisasi.Ada satu hal yang menarik sebagai hasil dari penelitian ini yaitu faktor kohesifitas kelompok ternyata tidak berpengaruh terhadap produktiiitas yang anggota-anggota kelompoknya berasal dari satu organisasi.Namun Studi ini masih perlu lebin dipertajam dan diperluas, dimana kelompok kerja yang diteliti diperbanyak dan di bandingkan kelompok kerja yang misi dan programnya juga berbeda-beda."

"ABSTRAKVariasi individu-individu anggota kelompok kerja serta interaksi individu di dalamkelompok diyakini merupakan faktor yang mempengaruhi produktifitas kelompok. Studiini berupaya untuk melakukan identifikasi dan mendeskripsikan tentang pengaruh dankeanekaragaman atau heterogenitas. Tentang keragaman atau homogenitas anggotakelompok kerja serta keterikatan individu- individu untuk tetap berinteraksi di dalamkelompok atau kohesifitas kelompok terhadap produktifitas kelompok. Pada studi ini. 30 orang aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat yang berasal dari 8organisasi yang bergerak dalam kegiatan penanggulangan masalah remaja danpengembangan masyarakat di Bandung, Jawa Barat digunakan sebagai subyek.Mereka merupakan pengurus inti dari organisasi dan telah 1 tahun atau Iebih, aktifmengembangkan program di organisasi. Studi dilakukan dengan metoda eksperimen lapangan. Data dianalisa denganmenggunakan analisa statistik non parametik. Hasil analisis varian ranking satu arahmenunjukkan, bahwa keanekaragaman anggota kelompok kerja serta keterikatanindividu- individu untuk tetap berinteraksi di dalam kelompok berpengaruh secarasignifikan terhadap produktifitas kelompok kerja. Hasil analisis ranking bertanda untuk data berpasangan mendapatkan, bahwakelompok kerja heterogen kohesif secara signifikan Iebih produktif dibandingkankelompok kerja homogen yang kohesif. Hasil ini menunjukkan bahwa kelompok kerjayang keanggotaannya beraneka ragam, anggota kelompoknya berasal dari beberapaorganisasi, serta merasa terikat untuk tetap beninteraksi guna mencapai tujuankelompok akan jauh lebih produktif dìbandingkan kelompok kerja yang anggotakelompoknya berasal dari satu organisasi. Ada satu hal yang menarik sebagai hasil dan penelitian ini yaitu faktor kohesifitaskelompok ternyata tidak berpengaruh terhadap produktifitas yang anggota-anggotakelompoknya berasal dan satu organisasi. Namun studi ini masih perlu lebih dipertajam dan diperluas, dimana kelompokkerja yang diteliti diperbanyak dan dibandingkan dengan kelompok kerja yang misi danProgramnya juga berbeda-beda."

"Model pembangunan ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru melalui program trilogi pembangunan: mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, distribusi pendapatan, serta menjaga stabilitas politik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi- dalam tahun-tahun pertama menunjukkan prestasi yang baik. Tetapi sayang, prestasi ekonomi itu ternyata dibangun di atas landasan yang rapuh.Model kekuasaan politik dan ekonomi yang sentralistik itu memunculkan praktek model ekonomi kapitalisme perkocoan (crony capitalism) sehingga tumbuh KKN, moral hazzard, dan rent seeker sebagai virus dalam kehidupan perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata tidak menciptakan distribusi pendapatan, atau usaha masyarakat golongan kecil dan menengah. Pertumbuhan ekonomi menciptakan peningkatan segolongan kecil pelaku bisnis yang konglomeratif dan menjad parasit negara.Dengan kondisi itu, harapan untuk mempercepat terwujudnya civil society sangatlah berat. Hal itu diperparah oleh "ketidakseriusan" beberapa stakeholder, di antaranya partai palitik, pemerintah, dan beberapa LSM, untuk dapat konsisten memperjuangkan mewujudkan civil society di Indonesia. Usaha mewujudkan civil society adalah menjadi idaman bagi hampir negara-negara yang sedang membangun demokrasi. Gerakan reformasi tahun 1998 lalu sehingga pemerintah Orde Baru jatuh bisa dianggap merupakan gerakan civil society. Model gerakannya hampir mirip dengan gerakan-gerakan reformasi di Eropa Timur- termasuk di Polandia, Cekoslavia, Yugoslavia, eks Uni Soviet- di mana gerakan civil society adalah merupakan antitesa/perhadap-hadapan/vis a vis dengan kekuatan penguasa (state).Pemilihan prioritas strategi kebijakan stakeholder dilakukan dengan metode Teori Permainan (Game Theory) untuk mendapatkan Win-win Solution yang dilakukan dengan melibatkan 15 orang ekspert dibidangnya masing-masing. Penulis menganggap mereka dapat mewakili 3 stakeholder, yaitu partai politik, pemerintah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Mereka terdiri dari 5 orang aktivis/fungsionaris partai politik pemenang pemilu sebagai 5 partai politik terbesar yang memperoleh kursi di tingkat DPR RI (PDI-P, Golkar, PPP, PKB, dan PAN); 5 orang ekspert dari pemerintah yang mewakili 5 departemen pemerintahan (Depdagri, Dirjen Pajak Departemen Keuangan, Departemen Sosial, Bappenas, Kementerian Negara Koperasi dan UKM); dan 5 orang ekspert dari LSM (YLBHI, Humanika, Intrans, PB PMKRI, PB HMI).Hasil analisis kebijakan mewujudkan civil society di Indonesia pasca pemerintahan Orde Baru dengan strategi keseimbangan (Game Theory) dan metode TOWS menunjukkan bahwa peran aktif dari setiap stakeholder sangat diharapkan guna menghasilkan prioritas strategi kebijakan yang paling optimal. Dari tabel Win win Solution dapat dinilai bahwa bobot nilai terbesar dari prioritas strategi masing-masing stakeholder bila diurutkan adalah: (1) antara partai politik - pemerintah (0,275; 0,436); (2) LSM - pemerintah (0,292; 0,411); dan (3) partai politik - LSM (0,266; 0,282).Win-win Solution antara partai politik dan pemerintah didasarkan pemikiran pelaksanaan Trias Politika di Indonesia yang tidak murni telah menempatkan pemerintah sebagai lembaga eksekutif untuk mengadakan komunikasi dan kerjasama dengan partai-partai politik yang kepentingannya terjelma dalam sikap fraksi-fraksi di DPR. Model komunikasi pemerintah-DPR yang telah terlembaga menyebabkan peluang untuk mengadakan kerjasama relatif besar.Win-win Solution yang mempunyai bobot nilai terbesar kedua adalah pemerintah-LSM. Pemerintah telah mengadopsi beberapa program LSM. Hal itu tidak terlepas dari adanya perubahan paradigma pembangunan pemerintah dari "ideologi developmentalisme" menjadi paradigma pembangunan yang berorientasi pada manusia (human centered development), Hal ini menempatkan beberapa LSM menjadi mitra pemerintah dalam suatu proyek pembangunan karena persamaan tujuan dan target. Maka kemudian muncul LSM-LSM "pelat merah" yang bersifat kooperatif dan dalam beberapa hal dapat dianggap menjadi agen pemerintah.Win-win Solution yang paling rendah adalah antara partai politik-LSM. Usaha partai politik memperlebar basis dikungan masyarakat sebagai legitimasi politik sehingga tujuan partai politik untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan (ekonomi dan politik) semakin besar, Hal inilah yang sering dlkritik oleh LSM karena partai politik hanya bertujuan untuk orientasi kekuasaan. Partai politikpun juga menilai usaha LSM meningkatkan kesadaran politik masyarakat bersifat karitatif . Sikap saling curiga ini akan terus terjadi."

"Masyarakat Indonesia yang paling merasakan dampak krisis ekonomi yang melanda sejak pertengahan tahun 1997 adalah masyarakat di perkotaan khususnya yang bermukim di pinggiran-pinggiran kota. Kenyataan ini juga terjadi di masyarakat pinggiran kota Jakarta, baik yang bekerja sebagai nelayan maupun buruh di pelabuhan dan lain-lain. Kehidupan mereka semenjak terjadinya krisis ekonomi sangat memprihatinkan, jumlah orang miskin meningkat akibat banyaknya buruh yang di PHK dan mereka tidak memiliki alternatif lain kecuali buka usaha mikro seperti warung nasi, jualan nasi uduk, dan lain-lain.Untuk mengatasi masalah kemiskinan di perkotaan, Yayasan Bina Swadaya kemudian menawarkan upaya pemberdayaan masyarakat miskin di perkotaan melalui program keuangan mikro. Sejak tahun 1999 sampai sekarang ini, program tersebut dilaksanakan dan telah dibentuk ratusan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) di Jakarta. Untuk mengetahui hasil dari program tersebut, perlu dilakukan penelitian mengenai pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan masyarakat miskin melalui program keuangan mikro dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebnerlangsungan program tersebut. Karena itu, tujuan penelitian ini adalah menggambarkan pelaksanaan kegiatan lembaga keuangan mikro yang selanjutnya disingkat LKM.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh dari informan sebagai pelaku yang terlibat langsung pada proses pelaksanaan keuangan mikro, selain itu data dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara, pengamatan dan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini sejak bulan September hingga November 2004.Data dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan dan interpretasi data melalui tema utama. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam tesis ini adalah konsep kemiskinan, strategi pembangunan sosial, pemberdayaan, lembaga keuangan mikro, kelompok swadaya masyarakat dan konsep pendampingan. Konsep-konsep ini digunakan sebagai rujukan literatur untuk membandingkan dengan proses dan hasil penelitian.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran bantuan keuangan terhadap masyarakat iniskin sebagai pelaksanaan program keuangan mikro di dua KSM binaan Bina Swadaya memperlihatkan hasil yang berbeda. Indikator yang digunakan adalah tingkat pengembalian kredit, tingkat perkembangan usaha, peranan pengurus KSM dan pendamping lapangan. Dari indikator-indikator ini, pelaksanaan program keuangan mikro di KSM Kamal Bahari tidak berhasil disebabkan karena rendahnya tingkat pengembalian kredit hanya sebesar 20 %, rendahnya perkembangan usaha, lemahnya pembinaan yang dilakukan oleh pengurus KSM terhadap anggotanya dan rendahnya intensitas komunikasi dan pembinaan yang dilakukan oleh pendamping lapangan baik terhadap pengurus maupun anggota KSM. Hal ini berbeda dengan kenyataan yang ada di KSM Dahlia, dengan indikator yang sama memperlihatkan keberhasilan yang cukup tinggi. Seperti halnya tingkat pengembalian kredit mencapai rata-rata 90 %, perkembangan usaha meningkat, peranan pengurus KSM dan pendamping lapangan sangat aktif didalam membina anggota KSM. Namun hasil penelitian menunjukkan, bahwa antara KSM Kamal Bahari dan KSM Dahlia sama-sama memiliki faktor pendukung yang cukup kuat untuk keberhasilan program keuangan mikro, seperti adanya kemauan yang keras dari anggotanya untuk berusaha dan keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, adanya program yang realistis dari Bina Swadaya, adanya keinginan untuk membentuk kelompok sebagai wadah pengembangan. Ketidakberhasilan yang dialami oleh KSM Kamal Bahari, disebabkan oleh beberapa faktor penghambat antara lain, faktor alam yang sangat mempengaruhi produktivitas mereka. Selain itu, lemahnya pengelolaan lembaga oleh pengurus dan pendamping lapangan didalam membina anggotanya.Berdasarkan hasil penelitian ini, maka direkomendasikan dalam bentuk saran-saran antara lain; (i) perlu dibuat kebijakan atau skema khusus kepada usaha mikro yang rentan terhadap faktor-faktor alam dalam bentuk suku bunga pinjaman maupun tata-cara pengembalian pinjaman; (ii) perlu diadakan pelatihan awal terhadap pengurus KSM didalam melaksanakan fungsinya; (iii) perlu ditingkatkan kemampuan pendamping lapangan khususnya dalam hal pendampingan manajemen usaha; (iv) perlu dibuat studi lanjutan yang memetakan potensi dan permasalahan KSM, dan; (v) perlu dibuat kebijakan khusus tentang penempatan pendamping lapangan di KSM-KSM seperti misalnya kebijakan yang mengharuskan pendamping lapangan bermukim di lokasi binaannya."

"Rendahnya taraf hidup dengan berbagai situasi dan kondisi yang dihadapi kelompok-kelompok ekonomis produktif adalah wujud kesenjangan dalam memperoleh pemerataan distribusi pendapatan dan rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomis. Akar permasalahan yang mencuat dipermukaan karena tidak adanya keseimbangan dalam memperoleh kesempatan untuk berkiprah mengembangkan sayap usahanya. Pembangunan dibidang ekonomi adalah satu-satunya tonggak dalam mengupayakan pemerataan yang diarahkan dengan menata struktur perekonomian tiga pelaku ekonomi nasional, yaitu semula dengan sistem perekonomian konglomerasi menjadi sistem perekonomian kerakyatan, dengan memberdayakan usaha kecil atau kelompok ekonomis produktif secara sistematis terpadu dan berkelanjutan. Salah satu program merupakan pencegahan kemerosotan dan mengangkat kembali mutu hidup masyarakat dari program JPS, yang dilaksanakan Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah melalui Proyek Pengembangan Program LEPMM, untuk mendorong tumbuhnya lembaga keuangan alternatif guna mempermudah akses dalam sumber permodalan bagi anggota kelompok usaha. Keberhasilan pengembangan program LEPMM sangat ditentukan adanya partisipasi dari anggota kelompok, namun didalam wujud partisipasi sangat banyak variabel-variabel yang mempengaruhinya diantaranya, tingkat kemampuan sosial ekonomi anggota kelompok dan pengetahuan anggota. Didalam penelitian ini akan diketahui hubungan variabel - variabel yang mempengaruhi tersebut, sehingga hubungan tersebut terlihat merupakan pendorong partisipasi anggota kelompok dalam melaksanakan program LEPMM sehingga tercapai sasaran dan tujuannya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan secara setara antara kuantitatif dan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri (LEPMM) yang berada di Kabupaten Tangerang: pengambilan sampel ditetapkan sebanyak 60 responden dilakukan secara acak sederhana yang berlokasi di Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten. Data yang dikumpulkan melalui instrumen berbentuk angket dengan tekhnik wawancara, dalam bentuk instrumen pengukuran Kemampuan sosial ekonomi, Pengetahuan anggota kelompok terhadap LEPMM, dan Partisipasi dalam pelaksanaan program LEPMM.Dari permasalahan yang ada hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, terdapat hubungan positif antara kemampuan sosial ekonomi dengan partisipasi. Hubungan keduanya termasuk sedang ditunjukkan dengan adanya peningkatan kemampuan sosial ekonomi anggota kelompok karena adanya insiatif tinggi yang mendorong partisipasi anggota kelompok. Apabila dilakukan kontrol variabel pengetahuan maka kontribusi kemampuan sosial ekonomi memberikan peningkatan kepada partispasi yang cukup berarti. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan sosial ekonomi turut menentukan adanya variasi partisipasi. Kedua, terdapat hubungan positif antara pengetahuan dengan partisipasi. Hubungan keduanya adalah sedang, digambarkan dengan melakukan kontrol variabel kemampuan sosial ekonomi maka kontribusi yang diberikan oleh variabel pengetahuan terhadap partisipasi relatif cukup. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan sosial ekonomi anggota turut menentukan adanya variasi partisipasi anggota dalam menunjang keberhasilan LEPMM. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah kemampuan sosial ekonomi dan pengetahuan memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat partisipasi anggota. Sedangkan kontribusi masing masing variabel antara tingkat kemampuan sosial ekonomi dan tingkat pengetahuan adalah relatif sedang, berarti masih ada variabel lainnya yang mempengaruhi tingkat partisipasi anggota. Diharapkan penelitian dapat bermanfaat bagi pembuat kebijakan, Lembaga Swadaya Masyarakat anggota kelompok dan peneliti dalam kaitannya dengan pelaksanaan Program LEPMM."

"Pola hubungan kerja juragan-buruh perempuan pembatik yang memperlihatkan posisi berlawanan menjadi fokus penelitian ini. Selain itu, juga dikaji hubungan juragan buruh dalam keterlibatannya di Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Alasan yang mendasari penelitian ini adalah pertama, batik tulis merupakan industri kerajinan yang turun temurun dan umumnya banyak menggunakan tenaga kerja perempuan. Kedua, juragan dan buruh membentuk hubungan yang berbeda kepentingan, namun dapat bersatu dalam kelompok. Ketiga, hubungan tersebut menunjukkan kepedulian di antara sesama perempuan untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomis mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berperspektif perempuan, melibatkan 26 subjek penelitian yang terdiri atas 12 buruh perempuan, 13 juragan perempuan dan 3 pemilik usaha pada 5 KSM dampingan LSM Bina Swadaya. Lokasi penelitian di Kecamatan Bayat, Klaten.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan di Bayat tetap menekuni usaha batik tulis karena membatik dilakukan secara turun temurun dan dapat dikerjakan sewaktu-waktu. Sementara itu, pola hubungan kerja pemilik usahajuragan memperlihatkan dominasi oleh pemilik usaha, sedangkan pola hubungan juragan-buruh memperlihatkan juragan lebih banyak mengalah karena takut kehilangan buruhnya. Meskipun demikian, konflik yang muncul di antara mereka tidak menimbulkan perlawanan yang keras dari buruh karena terciptanya hubungan patron-klien antara pemilik usaha kepada juragan dan juragan kepada buruh. Jaminan sosial yang diberikan patron kepada klien merupakan strategi yang dilakukan oleh patron agar klien bergantung padanya.Sementara itu, keterlibatan juragan dan buruh dalam KSM tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Lebih dari lima tahun mereka bergabung dalam KSM, namun tidak satu pun anggota yang menjadi pemilik usaha. Menjadi pemilik usaha membutuhkan modal yang sangat besar, padahal kelompok belum mampu memberikan pinjaman dalam jumlah besar. Dengan demikian, pendampingan LSM tidak cukup melalui mekanisme simpan pinjam, tetapi juga perhatian pada aspek tenaga kerja, upah, dan keterkaitan usaha kelompok dampingan.

---

The relationship pattern of Juragan--"Batik" Female Laborer, which illustrate an opposed position, becomes a research focus. Besides, it is also assessed Juragan - Laborer relationship in their involvement in Self-Help Group (KSM). The essential reasons to conduct this research is (1) handmade batik is such a hereditary home industry and this home industry mostly employ female laborers; (2) juragan and laborer relationship is such a relationship with a variety of interest but it can be joined in group; (3) this relationship indicate concern among women to increase their social economy life. This research applies women perspective qualitative method, and involves 26 research subjects consist of 12 laborers, 13 juragan and 3 business owners in 5 target groups of Bina Swadaya. The research location was conducted in sub district of Bayat, Klaten.

Research result indicated that women in Bayat remain to work handmade batik business since working batik is such a hereditary activities, and this could be worked any time they want. The relationship pattern of batik business owner - juragan show such relationship that is dominated by the business owner. Meantime, the relationship pattern of juragan-laborer shows that Juragan is more receptive and responsive to fulfill laborer request since juragan is worried to loose their laborer. However, conflict among them not emerge a rigorous opposition from laborer because there is established a patron-client relationship between business owner with juragan, and between juragan with laborer. Social safety from patron to the Client is a strategy, which is conducted by patron in order to make the Client is depended on it.

Meanwhile, the involvement of juragan and laborer in KSM not indicate a significant result. They have been joining more than 5 years in KSM; however, not any of members could be a business owner. This would need such amount of capital to be a business owner. Groups are unable to meet such requirement in order to give loan in a big sum. Thus, NGO assistance is not enough through mechanism of saving-loan but it also require attention on aspect of worker, wages and relevant business of target group."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai hubungan pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat LSM dalam upaya-upaya perlindungan anak yang dipekerjakan dengan melihat hubungan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan pemerintah dan LSM cenderung dicirikan dengan hubungan yang pragmatis dan bersifat sub contract dari program pemerintah dan sisanya adalah kebutuhan praktis, advokasi, dan inisiatif. Akan tetapi, sikap masing-masing LSM berbeda-beda dalam menanggapi hubungan tersebut yang didasari oleh pandangan dan orientasi LSM. Hubungan yang bersifat pragmatis dan sub-contract ini juga dipengaruhi oleh rendahnya political will dan kapasitas pemerintah serta isu anak yang dipekerjakan yang masih dianggap hanya sebagai isu privat.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the GO NGO relation on the child labour protection in East Java, Indonesia. This research was conducted using qualitative approach through deep interview and literature studies. The result showed that this GO NGO relation is characterized by pragmatic relation and NGOs have the tendency to become government rsquo s sub contract in protection programme. This relation also affect how NGO behave to the government and it is different in each NGO based on their point of view and orientation. This relation indicates the lack of political will and capacity of the government bodies. Furthermore, this relation also can be explained because of the child labour issue itself which still considered as private issue rather than public issue."

"Penelitian ini telah dilakukan di dua tempat yaitu di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) pada bulan Maret-April 2007. Tujuan penelitian yaitu menjelaskan dan memberikan pemahaman tentang hal-hal yang dianggap dapat menjadi faktor munculnya _multitasking_ bagi profesi pustakawan di LSM, memberikan pemahaman tentang kendala atau permasalahan yang dihadapi pustakawan tersebut di dalam dunia kerja, menjelaskan tentang solusi terbaik yang dapat dilakukan pustakawan untuk menyeimbangkan tugas rangkap tersebut, dan menjelaskan tentang pengaruh dan dampaknya terhadap lembaga yang menaunginya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada pustakawan yang memiliki "multitasking" serta pimpinan pustakawan agar hasil penelitian dapat lebih obyektif serta mengadakan pengamatan atau observasi dan melakukan studi literatur.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab munculnya _multitasking_ di dalam profesi pustakawan LSM mencakup faktor internal maupun eksternal. Motivasi utamanya adalah pengembangan diri (self improvement), anggapan bahwa pekerjaan perpustakaan adalah pekerjaan yang membosankan dan tidak berkembang masih menjadi alasan utama. Pengakuan lembaga terhadap profesi pustakawan juga menjadi salah satu motivasi para informan. Faktor kurangnya sumber daya manusia dan dana yang terbatas menjadi dua alasan utama lembaga. Waktu menjadi permasalahan utama kedua pustakawan tersebut. Banyaknya pekerjaan yang harus segera diselesaikan membuat waktu yang dimiliki semakin terbatas untuk dapat mengerjakan hal-hal yang sifatnya rutin. Solusi yang dilakukan pustakawan untuk menyeimbangkan kedua jabatan adalah berusaha untuk memaksimalkan waktu yang ada dan memprioritaskan pekerjaan yang sifatnya mendesak. Pustakawan "multitasking' membawa pengaruh yang besar terhadap lembaga, sejauh ini prestasi kerja kedua pustakawan diakui sangat memuaskan bahkan hasil kerja mereka mendapatkan pengakuan dari internal lembaga maupun eksternal lembaga."