Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This article is shaped on the empirical facts of domestic violences phenomenon and many local peoples who have not be acquainted with the conceptions of domestic violences_ The author is launching suggestion to doing socialitation through Law No. 23 year 2004, regarding Elimination through Domestic Violence in integrally and institutionally methods. By the socialization then will be reconstructed the new order of social norms which can be convicted that the domestic violences is not in spousal only but has become public spheres. Also that domestic violences is as mis-conduct that needs to be criminalized. In the author thoughts it has broken rules of human rights that has been promulgated in amended UUD l 945, Law No.7 year 1984 on the Ratification Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women and Law No. 23 year 2004 it self."

"Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan hal yang dapat menimbulkan berbagai masalah bagi perempuan. Namun demikian, jumlah sebenarnya angka kejadian KDRT masih sukar dipastikan karena banyak korban kekerasan di rumah tangga yang enggan melaporkan kejadian ke aparat yang berwenang atau bahkan tidak menyadari bahwa dirinya telah mengalami KDRT. Selain faktor eksternal, faktor internal dari perempuan merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adattidaknya hubungan antara tipe kepribadian perempuan dengan pengetahuan, sikap dan perilaku terhadap kekerasan perempuan dalam rumah tangga. Penelitian dilakukan di kelurahan Kebon Baru, Jakarta Selatan. Metode penelitian menggunakan pendekatan cross sectional. Berdasarkan rumus Isaac & Michael didapatkan jumlah sampel sebanyak 80 orang. Analisis data dilakukan dengan univariat dan bivariat: analisis korelasi. Setelah dilakukan pengambilan data, didapatkan karakteristik responden karakteristik responden sebagian besar berusia dewasa menengah (30 — 40 tahun) dengan pendidikan SMA, usia pernikahan antara 10 — 25 tahun dan memiliki kecenderungan tipe kepribadian B. Hasil uji statistik antara tips kepribadian perempuan dengan tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku terhadap KDRT masing-masing diperoleh nilai p=0,373, p=0,856 dan p=0,651. Dari uraian analisis hubungan, baik pada tingkat pengetahuan, sikap maupun perilaku ketiganya memiliki nilai p value lebih besar daripada λ. Dengan demikian, Ho gagal ditolak. Sehingga tidak ada hubungan bermakna antara tipe kepribadian perempuan dengan pengetahuan, sikap dan perilaku terhadap KDRT. Untuk penelitian berikutnya, peneliti merekomendasikan untuk menggunakan desain penelitian kualitatif agar eksplorasi data dapat lebih maksimal."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah-masalah sebagai berikut : (1) Apa saja kendala yang layak diantisipasi dalam penerapan UU PKDRT di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang masih paternal? (2) Sejauh manakah perempuan mendapat perlindungan hukum dari neqara dalam undang-undang? (3) Apakah Alternative Dispute Resolution (ADR) dapat dipergunakan dalam penanganan masalah KDRT dan sejauh mana ADR dapat berpengaruh terhadap proses penegakan hukum dalam penanganan masalah KDRT. Hasil penelitian menunjukkan kendala yang dihadapi adalah keengganan perempuan untuk melaporkan tindak kekerasan yang dihadapinya dengan berbagai alasan, sikap masyarakat yang didukung oleh sikap pemerintah yang mendukung perempuan tetap berada di posisi sekunder atau subordinat walaupun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Saat ini telah diterbitkan undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU nomor 23 tahun 2004, ditandatangani tanggal 16 September 2004 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri). Diharapkan dengan adanya kekhususan dari UU ini, perempuan dapat lebih terlindungi dan kekerasan terhadap perempuan terutama yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dapat dikurangi. UU PKDRT juga mengadopsi bentuk penyelesaian masalah di luar peradilan yang dikenal sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR), yang diadopsi dari hukum perdata. Namun demikian masih terdapat beberapa kekurangan dalam UU PKDRT, antara lain bentuk ancaman pidana yang alternatif sehingga dirasakan kurang memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan ancaman pidana minimal yang hanya diberlakukan terhadap kekerasan seksual yang dilakukan dengan tujuan komersial."